Agresi Militer Belanda 1 Dan 2 Jawa Dan Sumatera

GIRI HANDITO MAHATERA/SI V/12A
PENGERTIAN AGRESI MILITER I DAN II
            Operatie Product (bahasa Indonesia: Operasi Produk) atau yang dikenal di Indonesia dengan nama Agresi Militer Belanda I adalah operasi militer Belanda di Jawa dan Sumatera terhadap Republik Indonesia yang dilaksanakan dari 21 Juli 1947 hingga 5 Agustus 1947. Operasi militer ini merupakan pecahan Aksi Polisionil yang diberlakukan Belanda dalam rangka mempertahankan penafsiran Belanda atas Perundingan Linggarjati. Dari sudut pandang Republik Indonesia, operasi ini dianggap merupakan pelanggaran dari hasil Perundingan Linggajati.

            Sedangkan Agresi Militer Belanda II atau Operasi Gagak adalah operasi militer Belanda kedua yang terjadi pada 19 Desember 1948 yang diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta, ibu kota Indonesia dikala itu, serta penangkapan Soekarno, Mohammad Hatta, Sjahrir dan beberapa tokoh lainnya. Jatuhnya ibu kota negara ini menimbulkan dibentuknya Pemerintahan Darurat Republik Indonesia di Sumatera yang dipimpin oleh Sjafrudin Prawiranegara.
AGRESI MILITER BELANDA I
Penyebab Terjadinya Agresi Militer Belanda I
            Agresi militer Belanda I diawali oleh perselisihan Indonesia dan Belanda akhir perbedaan penafsiran terhadap ketentuan hasil Perundingan Linggarjati. Pihak Belanda cenderung menempatkan Indonesia sebagai negara persekmakmuran dengan Belanda sebagai negara induk. Sebaliknya, pihak Indonesia tetap teguh mempertahankan kedaulatannya, lepas dari Belanda.
Tujuan Belanda Mengadakan Agresi Militer I
            Adapun tujuan Belanda mengadakan aksi militer I yaitu sebagai berikut:
1.      Tujuan politik
Mengepung ibu kota Republik Indonesia dan menghapus kedaulatan Republik Indonesia.
2.      Tujuan ekonomi
Merebut pusat-pusat penghasil sumber pangan dan materi ekspor.
3.      Tujuan militer
Menghancurkan Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Kronologis Terjadinya Agresi Militer I
            Sesudah penandatanganan Persetujuan Linggarjati, Belanda berusaha keras memaksakan interpretasi mereka sendiri dan berjalan sendiri untuk membentuk negara-negara pecahan yang akan menjadi pecahan dari negara Indonesia Serikat, sesuai dengan impian mereka. Hal ini diawali dengan konferensi yang diselenggarakannya di Malino, Sulawesi Selatan, dan kemudian di Denpasar, Bali. Di sana mereka berhasil membentuk negara boneka Indonesia Timur dengan dibantu oleh orang-orang yang pro Belanda menyerupai Sukawati dan Anak Agung Gde Agung. Anak Agung Gde memang semenjak awal sudah memusuhi pemuda-pemuda pro Republik di daerahnya, serta mengejar-ngejar dan menangkapinya.
            Memang tujuan utama Belanda penandatanganan Persetujuan Linggarjati ialah menjadikan negara Republik Indonesia yang sudah mendaptkan ratifikasi de facto dan juga de jure oleh beberapa negara, kembali menjadi satu negara pecahan saja menyerupai juga negara-negara boneka yang didirikannya, yang akan diikutsertakan dalam pembentukan suatu negara Indonesia Serikat. Langkah Belanda selanjutnya ialah memajukan majemuk tuntutan yang intinya hendak menghilangkan sifat negara berdaulat Republik dan menjadikannya hanya negara pecahan menyerupai negara boneka yang diciptakannya di Denpasar. Yang menjadi target uatamanya ialah menghapus Tentara Nasional Indonesia dan perwakilan-perwakilan Republik di luar negeri, lantaran keduanya merupakan atribut negara berdaulat.
            Semua tuntutan Belanda ditolak. Sementara itu keadaan keuangan Belanda sudah gawat, dan kalau perkara Indonesia tidak cepat diselesaikan maka besar kemungkinan Belanda akan bangkrut. Agresi militer pertama dilakukan Belanda berlatar dua pokok di atas, yaitu melenyapkan Republik Indonesia sebagai negara merdeka dengan menghilangkan semua atribut kemerdekaannya, dan keadaan keuangan Belanda yang sangat gawat.
            Dalam serangan Belanda yang pertama itu mereka bermaksud hendak menduduki Yogyakarta yang telah menjadi ibu kota usaha Republik Indonesia, dan menduduki daerah-daerah yang penting bagi perekonomian Belanda, yaitu daerah-daerah perkebunan, ladang minyak dan kerikil baik di Sumatera maupun di Jawa. Usaha ini untuk sebagian berhasil; mereka berhasil menduduki daerah-daerah perkebunan yang cukup luas, di Sumatera Timur, Palembang, Jawa Barat dan Jawa Timur. Dari hasil penjualan produksi perkebunan-perkebunan yang masih terkumpul, mereka mengharapkan mendapatkan uang sejumlah US$ 300 juta, sedangkan biaya aksi militer diperhitungkan akan memakan US$ 200 juta, jadi masih ada “untung” US$ 100 juta. Sasaran yang satu lagi, yaitu menduduki Yogyakarta tidak tercapai, lantaran pada tanggal 4 Agustus 1947 Dewan Keamanan memerintahkan penghentian tembak menembak. Selanjutnya PBB membentuk Komisi PBB yang terdiri atas tiga negara: satu dipilih oleh Indonesia, satu oleh Belanda dan yang satu lagi dipilih bersama. Komisi Tiga Negara ini terdiri atas Amreika Serikat, Australia dan Belgia. Sjahrir menentukan Australia, dan bukan India, lantaran India sudah dianggap oleh dunia sebagai pro Indonesia, sedangkan Australia ialah negara bangsa kulit putih, yang dianggap lebih obyektif pendiriannya dalam mendukung usaha kemerdekaan bangsa Indonesia.
            Perkiraan Belanda dengan mengadakan aksi militernya yang pertama meleset sama sekali, lantaran tanpa diperhitungkan semenjak semula, bahwa Dewan Keamanan PBB akan bertindak atas usul India dan Australia. India dan Australia sangat aktif mendukung Republik di dalam PBB, di mana Uni Soviet juga memberika dukungannya. Akan tetapi, peranan yang paling penting jadinya dimainkan oleh Amerika Serikat. Mereka yang menentukan kebijakan Belanda, bahkan yang lebih progresif di antara mereka, merasa yakin bahwa sejarah dan daypikir memberi mereka hak untuk menetukan perkembangan Indonesia, tetapi hak ini hanya sanggup dijalankan dengan menghancurkan Republik terdahulu.  Sekutu-sekutu utama negeri Belanda terutama Inggris, Australia, dan Amerika (negara yang paling diandalkan Belanda untuk memberi tunjangan pembangunan kembali di masa setelah perang) tidak mengakui hak semacam itu kecuali kalau rakyat Indonesia mengakuinya, yang terperinci tidak demikian apabila pihak Belanda harus menyandarkan diri pada penaklukan militer. Mereka mulai mendesak negeri Belanda supaya mengambil perilaku yang tidak begitu kaku, dan PBB menjadi lembaga umum untuk menyelidiki tindakan-tindakan Belanda.
            Untuk pertama kali semenjak PBB didirikan pada tahun 1945, tubuh ini mengambil tindakan mengentikan penyerangan militer di dunia dan memaksa agresor semoga menghentikan serangannya. Belanda yang menginginkan supaya perkara Indonesia dianggap sebagai suatu dilema dalam negeri antara Belanda dan jajahannya, telah gagal, dan perkara Indonesia-Belanda menjadi menjadi perkara internasional. Kedudukan Republik Indonesia menjadi sejajar dengan kedudukan negara Belanda dalam pandangan dunia umumnya.
Dampak Agresi Militer I bagi Bangsa Indonesia.
            Dampak yang diperoleh bangsa Indonesia akhir adanya aksi militer I oleh pihak Belanda yaitu sempat dikuasainya beberapa daerah-daerah perkebunan yang cukup luas, di Sumatera Timur, Palembang, Jawa Barat dan Jawa Timur. Meski PBB telah turut membantu mengatasi aksi militer yang dilakukan Belanda terhadap Indonesia dengan diadakan penghentian tembak menembak, tidak berarti bahwa tindakan militer Belanda pribadi terhenti. Mereka terus-menerus mengadakan gerakan pencucian untuk mengamankan dareah-dareah yang telah didudukinya. Dalam gerakan pencucian ini sering pula terjadi tindakan kejam oleh pasukan Belanda, terutama di dareah-daerah yang sudah mereka duduki namun tidak sanggup dikuasai, umpamanya dareah sekitar Krawang-Bekasi
            Di sekitar Bekasi beroperasi pasukan kita yang dipimpin oleh Lukas Kustrayo. Setelah pembentukan BKR ia pribadi bergabung, dan pasukan yang dibentuknya beroperasi di sekitar Bekasi. Setelah Belanda meyerang pada bulan Juli 1947 Lukas tetap beroperasi di sana dan tetap menganggu kehadiran Belanda di daerah itu, juga setelah diadakan pengehentian tembak-menembak. Kegiatan Lukas sangat menjengkelkan Belanda, sehingga Lukas diberi julukan “Tijger van West Jawa” (Harimau Jawa Barat). Belanda terus-menerus berusaha mengejar Lukas dan pasukannya, tetapi selalu tidak berhasil. Setelah mereka mengetahui bahwa Lukas bermarkas di desa Rawagede, mereka menyerbu desa itu pada tanggal 9 Desember 1947, dan lagi-lagi Lukas dan pasukannya lolos. dalam kemarahan dan putus asa lantaran usaha mereka tidak berhasil, pasukan Belanda menembaki rakyat desa Rawagede secara membabi buta dan membunuh 491 orang cukup umur dan anak-anak. Kekejaman Belanda ini tidak pernah kita ungkapkan ke dunia luar, lantaran pada waktu itu memang kita tidak memiliki pegawanegeri untuk melakukanya.
            Kekejaman Belanda lain yang sanggup disebut ialah pembantaian rakyat Sulawesi Selatan pada bulan Januari 1948 oleh pasukan Kapten Wasterling, yang juga tidak pernah dihukum. Juga tragedi kapten api ajal di Jawa Timur, ketika prajurit-prajurit Republik Indonesia yang tertawan oleh Belanda diamsukkan dalam gerbong kereta api yang kemudian ditutup rapat tanpa ventilasi, sehingga semua tawanan mati lemas lantaran kepanasan dan kehabisan udara.
Perjuangan Bangsa Indonesia Terhadap Agresi Militer Belanda
a.      Keampuhan Strategi Diplomasi
            Harus daikui, Tentara Nasional Indonesia mengalami pukulan berat berat dikala aksi militer Belanda I itu. Akan tetapi, kekalahan itu tidak menyurutkan usaha mempertahankan kemerdekaan Indonesia.Ketika itulah usaha diplomasi memegang peranan penting. Tanpa kenal lelah, para tokoh Indonesia di luar negeri membela kepentingan Indonesia. Mereka berusaha memperlihatkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia layak dan bisa merdeka dan berdaulat.
            Keberhasilan usaha diplomasi terbukti dari munculnya reaksi keras terhadap tindakan aksi militer Belanda. India dan Australia mengajukan resolusi kepada Dewan Keamanan PBB.Amerika Serikat menyerukan semoga Indonesia dan Belanda menghentikan permusuhan Polandia dan Uni Soviet mendesak semoga pasukan Belanda ditarik dari wilayah RI. Di tengah reaksi dunia internasional, pada tanggal 3 Agustus 1947, Belanda mendapatkan resolusi Dewan Keamanan PBB untuk menghentikan tembak-menembak.
b.      Perundingan Renville
            Pada tanggal 18 September 1947, Dewan Keamanan PBB membentuk Commite of Good Offices (Komite Jasa-jasa Baik). Komite itu kemudian populer dengan sebutan Komisi Tiga Negara(KTN). Anggota KTN terdiri atas wakil Australia, Richard Kiby, wakil Belgia, Paul van Zeeland, dan wakil Amerika Serikat, Frank Graham. Terpilihnya Australia dalam KTN merupakan undangan pihak Indonesia, sedangkan terpilihnya Belgia merupakan undangan pihak Belanda. Kemudian Australia dan Belgia menentukan anggota
KTN ketiga, yaitu Amerika Serikat.
            Tugas pokok KTN ialah mecari penyelesaian hening terhadap perkara perselisihan antara Indonesia dan Belanda. Untuk itu, KTN memperlihatkan negosiasi kepada kedua negara. Amerika Serikat mengusulkan tempat pelaksanaan negosiasi yang di luar wilayah pendudukan Belanda maupun wilayah Republik Indonesia. Tempat yang dimaksud ialah sebuah kapal AS berjulukan Renville, yang sedang berlabuh di Tanjung Priok. Perundingan itu populer dengan sebutanPerundingan Renville.
            Dalam negosiasi itu, delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin, sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh Abdullah Wijoyoatmojo. Perundingan berlangsung alot lantaran baik Indonesia maupun Belanda cenderung berpegang teguh pada pendirian masing-masing. Akhirnya, pada tanggal 17 Januari 1948, hasil Perundingan Renville disepakati dan ditandatangani.
Hasil Perundingan Renville
·        Penghentian tembak-menembak.
·        Daerah-daerah di belakang garis van Mook harus dikosongkan dari pasukan RI.
·        Belanda bebas membentuk negara-negara federal di daerah-daerah yang didudukinya dengan melalui plebisit terlebih dahulu.
·        Dalam Uni Indonesia-Belanda, Negara Indonesia Serikat akan sederajat dengan Kerajaan Belanda.
Akibat Perundingan Renville, wilayah Indonesia yang diakui menjadi semakin sempit. Itulah sebabnya, hasil Perundingan Renville mengundang reaksi keras dari kalangan partai politik, hasil negosiasi itu memperlihatkan kekalahan usaha diplomasi. Bagi TNI, hasil prundingan itu menjadikan harus ditinggalkannya sejumalh wilayah pertahanan yang telah susah payah dibangun. Ketidakpuasan yang semakin memuncak terhadap hasil Perundingan Renville menjadikan Kabinet Amir Starifuddin jatuh.
           
AGRESI MILITER II
Penyebab Terjadinya Agresi Militer Belanda II
            Seperti tragedi sebelumnya dalam Perundingan Linggarjati, pelaksanaan hasil Perundingan Renville mengalami kemacetan. Upaya jalan keluar yang ditawarkan oleh KTN selalu mentah kembali lantaran tidak adanya kesepakatan antara Indonesia dan Belanda. Indonesia melalui Hatta (wakil presiden merangkap perdana menteri) tetap tegas mempertahankan kedaulatan Indonesia, sementara Belanda terus berupaya mecari cara menjatuhkan wibawa Indonesia. Saar ketegangan semakin memuncak Indonesia dan Belanda mengirimkan nota kepada KTN. Nota itu sama-sama berisi tuduhan terhadap pihak lawan yang tidak menghormati hasil Perundingan Renville. Akhirnya, menjelang tengah malam pada tanggal 18 Desember 1948, Wali Tinggi Kota Mahkota Belanda Dr. Beel mengumumkan bahwa Belanda tidak terikat lagi pada hasil Perundingan Renville. Dini hari tanggal 19 Desember 1948, pesawat terbang Belanda membombardir Maguwo (sekarang Bandara Adisucipto) dan sejumlah bangunan penting di Yogyakarta. Peristiwa itu mengawali aksi militer Belanda II. Pemboman dilanjutkan dengan penerjunan pasukan udara. Dalam waktu singkat, Yogyakarta, ibu kota RI ketika itu, sanggup dikuasai.
Tujuan Belanda Mengadakan Agresi Militer II
            Adapun tujuan Belanda mengadakan Agresi Militer yang kedua ialah ingin menghancurkan kedaulatan Indonesia dan mengusai kembali wilayah Indonesia dengan melaksanakan serangan militer terhadap beberapa daerah penting di Yogyakarta sebagai ibu kota Indonesia pada dikala itu. Pihak Belanda sengaja menciptakan kondisi sentra wilayah Indonesia tidak kondusif sehingga jadinya diperlukan dengan kondisi menyerupai itu bangsa Indonesia mengalah dan bersedi
a menuruti ultimatum yang diajukan oleh pihak Belanda. Selain itu bangsa Indonesia juga ingin memperlihatkan kepada dunia bahwa RI dan TNI-nya secara de facto tidak ada lagi.
Kronologis Terjadinya Agresi Militer II
            Pelaksanaan hasil Perundingan Renville mengalami kemacetan. Upaya jalan keluar yang ditawarkan oleh KTN selalu mentah kembali lantaran tidak adanya kesepakatan antara Indonesia dan Belanda. Indonesia melalui Hatta (wakil presiden merangkap perdana menteri) tetap tegas mempertahankan kedaulatan Indonesia, sementara Belanda terus berupaya mecari cara menjatuhkan wibawa Indonesia. Saar ketegangan semakin memuncak Indonesia dan Belanda mengirimkan nota kepada KTN. Nota itu sama-sama berisi tuduhan terhadap pihak lawan yang tidak menghormati hasil Perundingan Renville. Akhirnya, menjelang tengah malam pada tanggal 18 Desember 1948, Wali Tinggi Kota Mahkota Belanda Dr. Beel mengumumkan bahwa Belanda tidak terikat lagi pada hasil Perundingan Renville. Sementara itu keadaan dalam negeri sudah sangat tegang berhubung dengan oposisi yang dilakukan oleh Front Demokrasi Rakyat (PKI dan sekutunya) terhadap politik yang dijalankan oleh Kabinet Hatta. Oposisi ini meningkat setelah seorang tokoh komunis kawakan, Muso, yang memimpin pemberontakan PKI tahun 1926, kembali ke Indonesia dari Uni Soviet. Muso semenjak mudanya memang selalu bersikap radikal dan ia yang mendorong PKI untuk memberontak pada tahun 1926. Oposisi terhadap kabinet Hatta mencapai pucaknya ketika Sumarsono, pemimpin Pesindo (Pemuda Sosialis Indonesia) mengumumkan pembentukan pemerintahan Soviet di Madiun tanggal 18 September 1948. Pemberontakan ini segera ditumpas pemerintah Republik. Belanda hendak mempergunakan pemberontakan PKI itu sebagai alasan yang sangat baik untuk menyerang Republik dengan dalih membantu Republik melawan komunisme.
            Sebelum pasukan-pasukan Republik sanggup beristirahat setelah beroperasi terus-menerus melawan PKI, Belanda menyerang lagi. Dini hari tanggal 19 Desember, pesawat terbang Belanda memborbardir Maguwo (sekarang Bandara Adisucipto) dan sejumlah bangunan penting di Yogyakarta. Peristiwa itu mengawali aksi militer Belanda II. Pemboman dilanjutkan dengan penerjunan pasukan udara. Dalam waktu singkat, Yogyakarta ibu kota RI ketika itu, sanggup dikuasai.
Dalam suasana genting, pemerintah RI mengadakan rapat kilat dan menghasilkan keputusan darurat berikut.
          Melalui radiogram, pemerintah RI mengatakan mandat kepada Syafruddin Prawiranegara untuk membentuk Pemerintah Darurat RI (PDRI) di Sumatera.
          Presiden dan wakil presiden RI tetap tinggal dalam kota dengan resiko ditangkap Belanda, semoga bersahabat dengan KTN (yang kini berada di Kaliurang).
          Pimpinan Tentara Nasional Indonesia menyingkir keluar kota dan melancarkan perang gerilya dengan membentuk wilayah pertahanan (sistem wehkreise) di Jawa dan Sumatera.
Setelah menguasai Yogyakarta, pasukan Belanda menawan presiden, dan sejumlah pejabat. Soekarno diasingkan ke Prapat, Hatta ke Bangka, tetapi kemudian Soekarno dipindahkan ke Bangka. Sementara itu, Jenderal Soedirman memimpin Tentara Nasional Indonesia melancarkan perang gerilya di tempat luar kota.
Dampak Agresi Militer Belanda II bagi Bangsa Indonesia
            Adanya Agresi Militer kedua yang dilakukan Belanda terhadap Indonesia yaitu menjadikan dihancurkannya beberapa bangunan penting di Yogyakarta, bahkan Yogyakarta yang pada dikala itu sebagai ibu kota Indonesia juga bisa dikuasai oleh Belanda. Selain itu presiden dan wakil presiden beserta sejumalh pejabat pemerintah Indonesia berhasil ditawan kemudian diasingkan oleh pihak Belanda.
Perjuangan Bangsa Indonesia Terhadap Agresi Militer Belanda II
a.      Keampuhan Strategi Diplomasi
            Dengan melancarkan aksi militernya yang kedua, Belanda ingin memperlihatkan kepada dunia bahwa RI beserta TNI-nya secara de facto tidak ada lagi. Tujuan Belanda itu sanggup digagalkan oleh usaha diplomasi. Para pejuang diplomasi antara lain Palar, Sujatmoko, Sumitro, dan Sudarpo yang berkeliling di luar negeri. Tindakan yang dilakukan dalam usaha diplomasi antara lain sebagai berikut.
·         Menunjukkan pada dunia internasional bahwa aksi militer Belanda merupakan bentuk tindakan melanggar perjanjian hening (hasil Perundingan Renville).
·         Meyakinkan dunia bahwa RI cinta damai, terbukti dari sikap, mentaati hasil Perundingan Renville dan penghargaan terhadap KTN.
·         Membuktikan bahwa RI masih berdaulat dengan fakta masih berlangsungnya pemerintahan melalui PDRI dan keberhasilan Tentara Nasional Indonesia menguasau Yogyakarta selama 6 jam (Serangan Oemoem 1 Maret).
Kerja keras usaha diplomasi bisa mengundang simapti internasional terhadap Indonesia. Amerika Serikat mendesak Belanda untuk menarik mundur pasukannya dari wilayah RI (dengan bahaya menghentikan bantuannya). Dewan Keamanan PBB mendesak Belanda untuk menghentikan operasi militer dan membebaskan para pemimpin Indonesia. Desakan yang gencar dari dunia internasional jadinya sanggup menciptakan Belanda mengakhiri militernya kedua.
b.      Pemerintahan Darurat Republik Indonesia
            Sebelum pasukan Belanda memasuki istana kepresidenan, Presiden Soekarno mengintruksikan kepada Menteri Kemakmuran Syafruddin Prawiranegara (yang kebetulan berada di Sumatera) untuk membentuk pemerintahan darurat, kalau pemerintah RI Yogyakarta tidak sanggup berfungsi lagi. Sesuai dengan instruksi itu, Syafruddin Prawiranegara membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia. PDRI berkedudukan di Bukittinggi, Sumatera Barat.
Kabinet PDRI
·         Ketua (perdana menteri) merangkap menteri pertahanan dan penerangan: Syafruddin Prawiranegara.
·         Menteri luar negeri: A. A. Maramis
·         Menteri pendidikan dan kebudayaan merangkap menteri dalam negeri dan agam: Teuku Moh. Hasan.
·         Menteri keuangan merangkap menteri kehakiman: Lukman Hakim.
·         Menteri sosial dan perburuhan, pembangunan, organisasi cowok dan keamanan: Sutan Rasyid.
·         Menteri pekerjaan umum merangkap menteri kesehatan: Ir. Sitompul.
·         Menteri perhubungan merangkap menteri kemakmuran: Ir. Inderacaya.
            Selama aksi militer II, Belanda terus menerus memprogandakan bahwa pemerintahan di Indonesia sudah tidak ada lagi. Propaganda sanggup digagalkan oleh PDRI. PDRI berhasil memperlihatkan kepada dunia internasional bahwa pemerintahan dalam tubuh RI masih berlangsung. Bahkan, pada tanggal 23 Desember 1948, PDRI bisa mengatakan instruksi lewat radio kepada wakil RI di PBB. Isinya, pihak Indonesia sekaligus mengundang simapti internasional.
            Atas dasar keberhasilan itu, para pemimpin PDRI sempat kecewa dengan tindakan para pemimpin RI di Bangka yang mengadakan negosiasi dengan Belanda tanpa sepengetahuan mereka. Mereka juga tidak menyetujui hasil Perundingan Roem-Roijen yang cenderung melemahkan wibawa Indonesia. Para pemimpin PDRI yakin bahwa kedudukan Indonesia telah berpengaruh sehingga bisa lebih banyak kepada Belanda.
            Untuk menuntaskan perbedaan pandangan, berlangsung pertemuan antara para pemimpin PDRI dan pemimpin RI yang pernah ditawan di Bangka. Pertemuan itu berlangsung pada tanggal 13 Juli 1949 di Jakarta. Hasil pertemuan itu ialah sebagai berikut.
·         PDRI menyerahkan keputusan mengenai hasil Perundingan Roem Roijen kepada kabinet, Badan Pekerja KNIP, dan pimpinan TNI.
·         Pada hari itu juga, Syafruddin Prawiranegara menyerahkan mandat secara resmi kepada Wakil Presiden Hatta.
c.       Perundingan Roem-Roijen
            Untuk menjamin terlaksananya penghentian aksi militer Belanda II, PBB membentukUnited Nations Commission for Indonesia (UNCI) atau Komisi PBB untuk Indonesia. Perundingan mulai pada pertengahan April 1949. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Moh. Roem, sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh Dr. van Roijen. Tokoh UNCI yang berperan dalam negosiasi ialah Merle Cohran dari Amerika Serikat. Perundingan banyak mengalami kemacetan sehingga gres mencapai kesepakatan pada awal Mei 1949.
Hasil Perundingan Roem-Roijen
Pernyataan Indonesia
·         Perintah kepada Tentara Nasional Indonesia untuk menghentikan perang gerilya.
·         Bekerja sama mengendalikan perdamaian, ketertiban, dan keamanan.
·         Turut serta dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag untuk mempercepat ratifikasi kedaulatan kepada Negara Indonesia Serikat secara lengkap tanpa syarat.
Pernyataan Belanda
·         Menyetujui pemulihan pemerintahan RI di Yogyakarta.
·         Menjamin penghentian operasi militer dan pembebasan semua tahanan politik.
·         Menyetujui RI sebagai negara pecahan dalam Negara Indonesia Serikat.
·         Berusaha sungguh-sungguh menyelenggarakan Konferensi Meja Bundar di Den Haag.
            Sejak bulan Juni 1949, berlangsung persiapan pemulihan pemerintahan RI di Yogyakarta. Persiapan itu berlangsung di bawah pengawasan UNCI. Sejak tanggal 24 hingga 29 Juni 1949, tentara Belanda ditarik dari kota Yogyakarta. Setelah itu, Tentara Nasional Indonesia memasuki kota Yogyakarta. Pada tanggal 6 Juni 1949, presiden dan wakil presiden serta para pemimpin lainnya kembali ke Yogyakarta.
DAFTAR PUSTAKA
Hasan, Yunani. 2004. Sejarah Nasional Indonesia V. Palembang: FKIP
Universitas Sriwijaya.
Nasution, AH. 1976. Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia. Jilid 9, Dsjarah
-AD, Bandung: Angkasa.
Poesponegoro. Marwati Dj. 1884. Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI.
Jakarta: Balai Pustaka.
Ricklefs, M. C. 2007. Sejarah Indonesia Modern. Yogyakarta: Gajah Mada
University Press.
Website: