Berkembangnya Fatwa Liberalisme Dan Kondisi Ekonomi Indonesia Pada Ketika Demokrasi Liberal

Febby Indri R/ SI V

Liberalisme ialah falsafah yang meletakkan kebebasan individu sebagai nilai politik tertinggi. Liberalisme menekankan hak-hak peribadi serta kesamarataan peluang. Dalam fahaman liberalisme, aliran dengan nama “liberal” mungkin mempunyai dasar dan pandangan yang berlainan, tetapi secara umumnya aliran-aliran ini bersetuju dengan prinsip-prinsip berikut termasuk kebebasan berfikir dan kebebasan bersuara, batasan kepada kuasa kerajaan, kedaulatan undang-undang, hak individu ke atas harta persendirian, pasaran bebas dan ketelusan sistem pemerintahan. Mereka yang liberal menyokong sistem kerajaan demokrasi liberal dengan pengundian yang adil dan terbuka, di mana semua rakyat mempunyai hak-hak yang sama rata di bawah undang-undang.
Fahaman liberalisme moden berakar umbi dari Zaman Kesedaran Barat dan sekarang mengandungi pemikiran politik yang luas dan kaya dari segi sumber. Liberalisme menolak kebanyakan balasan asas dalam hampir semua teori pembentukan kerajaan awal menyerupai seolah-olah hak-hak raja yang diberikan oleh tuhan, status yang berasaskan keturunan dan institusi-institusi agama. Liberal beranggapan sistem ekonomi pasaran bebas lebih cekap dan menjana lebih banyak kemakmuran. [1]
Negara liberal modern awal ialah Amerika Syarikat yang didirikan di bawah prinsip “setiap insan diciptakan sama taraf, bahawa mereka diberi pencipta mereka hak-hak yang dilarang dinafikan. bahawa antara ini ialah kehidupan, kebebasan, dan mengejar kebahagiaan, bahawa untuk melindungi hak-hak ini, kerajaan dibentuk oleh manusia, yang memakai kuasa mereka secara adil dengan izin mereka yang diperintah.”
Politik Etis yang dijalankan penjajah Belanda di awal kurun XX semakin menancapkan liberalisme di Indonesia. Salah satu bentuk kebijakan itu disebut unifikasi, yaitu upaya mengikat negeri jajahan dengan penjajahnya dengan memberikan kebudayaan Barat kepada orang Indonesia. Pendidikan, sebagaimana disarankan Snouck Hurgronje, menjadi cara manjur dalam proses unifikasi semoga orang Indonesia dan penjajah mempunyai kesamaan persepsi dalam aspek sosial dan politik, meski pun ada perbedaan agama.
Proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945 seharusnya menjadi momentum untuk menghapus penjajahan secara total, termasuk mencabut pemikiran sekular-liberal yang ditanamkan penjajah. Tapi sayang sekali ini tidak terjadi. Revolusi kemerdekaan Indonesia hanyalah mengganti rejim penguasa, bukan mengganti sistem atau ideologi penjajah. Pemerintahan memang berganti, tapi ideologi tetap sekular. Revolusi ini tak ubahnya menyerupai Revolusi Amerika tahun 1776, ketika Amerika memproklamirkan kemerdekaannya dari kolonialisasi Inggris. Amerika yang semula dijajah lantas merdeka secara politik dari Inggris, meski sebetulnya Amerika dan Inggris sama-sama sekular.
Ketersesatan sejarah Indonesia itu terjadi lantaran ketika menjelang proklamasi (seperti dalam sidang BPUPKI), kelompok sekular dengan tokohnya Soekarno, Hatta, Ahmad Soebarjo, dan M. Yamin telah memenangkan kompetisi politik melawan kelompok Islam dengan tokohnya Abdul Kahar Muzakkir, H. Agus Salim, Abdul Wahid Hasyim, dan Abikoesno Tjokrosoejoso, Jadilah Indonesia sebagai negara sekular.
Karena sudah sekular, sanggup dimengerti mengapa banyak sekali bentuk pemikiran liberal sangat potensial untuk sanggup tumbuh subur di Indonesia, baik liberalisme di bidang politik, ekonomi, atau pun agama. Dalam bidang ekonomi, liberalisme ini mewujud dalam bentuk sistem kapitalisme (economic liberalism), yaitu sebuah organisasi ekonomi yang bercirikan adanya kepemilikan langsung (private ownership), perekonomian pasar (market economy), persaingan (competition), dan motif mencari untung (profit).
Dalam bidang politik, liberalisme ini nampak dalam sistem demokrasi liberal yang meniscayakan pemisahan agama dari negara sebagai titik tolak pandangannya dan selalu mengagungkan kebebasan individu. Dalam bidang agama, liberalisme mewujud dalam modernisme (paham pembaruan), yaitu pandangan bahwa aliran agama harus ditundukkan di bawah nilai-nilai peradaban Barat.
Kondisi Ekonomi pada Masa Demokrasi Liberal
Meskipun Indonesia telah merdeka tetapi Kondisi Ekonomi Indonesia masih sangat buruk. Upaya untuk mengubah stuktur ekonomi kolonial ke ekonomi nasional yang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia berjalan tersendat-sendat.
Faktor yang mengakibatkan keadaan ekonomi tersendat ialah sebagai berikut :
·         Setelah ratifikasi kedaulatan dari Belanda pada tanggal 27 Desember 1949, bangsa Indonesia menanggung beban ekonomi dan keuangan menyerupai yang telah ditetapkan dalam KMB. Beban tersebut berupa hutang luar negeri sebesar 1,5 Triliun rupiah dan utang dalam negeri sejumlah 2,8 Triliun rupiah.
·         Defisit yang harus ditanggung oleh Pemerintah pada waktu itu sebesar 5,1 Miliar.
·         Indonesia hanya mengandalkan satu jenis ekspor terutama hasil bumi yaitu pertanian dan perkebunan sehingga apabila seruan ekspor dari sektor itu berkurang akan memukul perekonomian Indonesia.
·         Politik keuangan Pemerintah Indonesia tidak di buat di Indonesia melainkan dirancang oleh Belanda.
·         Pemerintah Belanda tidak mewarisi nilai-nilai yang cukup untuk mengubah sistem ekonomi kolonial menjadi sistem ekonomi nasional.
·         Belum mempunyai pengalaman untuk menata ekonomi secara baik, belum mempunyai tenaga jago dan dana yang diharapkan secara memadai.
·         Situasi keamanan dalam negeri yang tidak menguntungkan berhubung banyaknya pemberontakan dan gerakan sparatisisme di banyak sekali kawasan di wilayah Indonesia.
·      &nbs
p; 
Tidak stabilnya situasi politik dalam negeri menimbulkan pengeluaran pemerintah untuk operasi-operasi keamanan semakin meningkat.
·         Kabinet terlalu sering berganti menyebabakan program-program kabinet yang telah direncanakan tidak sanggup dilaksanakan, sementara aktivitas gres mulai dirancang.
·         Angka pertumbuhan jumlah penduduk yang besar.[2]
Masalah jangka pendek yang harus dihadapi pemerintah ialah :
·         Mengurangi jumlah uang yang beredar
·         Mengatasi Kenaikan biaya hidup.
Sementara duduk masalah jangka panjang yang harus dihadapi ialah :
·         Pertambahan penduduk dan tingkat kesejahteraan penduduk yang rendah.
Kebijakan Pemerintah untuk Mengatasi Masalah Ekonomi Masa Liberal
Kehidupan ekonomi Indonesia sampai tahun 1959 belum berhasil dengan baik dan tantangan yang menghadangnya cukup berat. Upaya pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi ialah sebagai berikut.[3]
1. Gunting Syafruddin
Kebijakan ini ialah Pemotongan nilai uang (sanering). Caranya memotong semua uang yang bernilai Rp. 2,50 ke atas sampai nilainya tinggal setengahnya.
Kebijakan ini dilakukan oleh Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara pada masa pemerintahan RIS. Tindakan ini dilakukan pada tanggal 20 Maret 1950 menurut SK Menteri Nomor 1 PU tanggal 19 Maret 1950
Tujuannya untuk menanggulangi defisit anggaran sebesar Rp. 5,1 Miliar.
Dampaknya rakyat kecil tidak dirugikan lantaran yang mempunyai uang Rp. 2,50 ke atas hanya orang-orang kelas menengah dan kelas atas. Dengan kebijakan ini sanggup mengurangi jumlah uang yang beredar dan pemerintah menerima kepercayaan dari pemerintah Belanda dengan menerima pinjaman sebesar Rp. 200 juta.
2. Sistem Ekonomi Gerakan Benteng
Sistem ekonomi Gerakan Benteng merupakan perjuangan pemerintah Republik Indonesia untuk mengubah struktur ekonomi yang berat sebelah yang dilakukan pada masa Kabinet Natsir yang direncanakan oleh Sumitro Joyohadikusumo (menteri perdagangan). Program ini bertujuan untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional (pembangunan ekonomi Indonesia). Programnya :
·         Menumbuhkan kelas pengusaha dikalangan bangsa Indonesia.
·         Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional.
·         Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu dibimbing dan diberikan sumbangan kredit.
·         Para pengusaha pribumi diharapkan secara sedikit demi sedikit akan menjelma maju
Gagasan Sumitro ini dituangkan dalam aktivitas Kabinet Natsir dan Program Gerakan Benteng dimulai pada April 1950. Hasilnya selama 3 tahun (1950-1953) lebih kurang 700 perusahaan bangsa Indonesia mendapatkan sumbangan kredit dari aktivitas ini. Tetapi tujuan aktivitas ini tidak sanggup tercapai dengan baik meskipun beban keuangan pemerintah semakin besar. Kegagalan aktivitas ini disebabkan lantaran :
·         Para pengusaha pribumi tidak sanggup bersaing dengan pengusaha non pribumi dalam kerangka sistem ekonomi liberal.
·         Para pengusaha pribumi mempunyai mentalitas yang cenderung konsumtif.
·         Para pengusaha pribumi sangat tergantung pada pemerintah.
·         Para pengusaha kurang sanggup berdiri diatas kaki sendiri untuk berbagi usahanya.
·         Para pengusaha ingin cepat mendapatkan laba besar dan menikmati cara hidup mewah.
·         Para pengusaha menyalahgunakan kebijakan dengan mencari laba secara cepat dari kredit yang mereka peroleh.
Dampaknya aktivitas ini menjadi salah satu sumber defisit keuangan. Beban defisit anggaran Belanja pada 1952 sebanyak 3 Miliar rupiah ditambah sisa defisit anggaran tahun sebelumnya sebesar 1,7 miliar rupiah. Sehingga menteri keuangan Jusuf Wibisono menunjukkan sumbangan kredit khususnya pada pengusaha dan pedagang nasional dari golongan ekonomi lemah sehingga masih terdapat para pengusaha pribumi sebagai produsen yang sanggup menghemat devisa dengan mengurangi volume impor.
3. Nasionalisasi De Javasche Bank
Seiring meningkatnya rasa nasionalisme maka pada selesai tahun 1951 pemerintah Indonesia melaksanakan nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia. Awalnya terdapat peraturan bahwa mengenai pemberian kredi tharus dikonsultasikan pada pemerintah Belanda. Hal ini menghambat pemerintah dalam menjalankan kebijakan ekonomi dan moneter.
Tujuannya ialah untuk menaikkan pendapatan dan menurunkan biaya ekspor, serta melaksanakan penghematan secara drastis. Perubahan mengenai nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia sebagai bank sentral dan bank sirkulasi diumumkan pada tanggal 15 Desember 1951 menurut Undang-undang No. 24 tahun 1951.[4]
4. Sistem Ekonomi Ali-Baba
Sistem ekonomi Ali-Baba diprakarsai oleh Iskaq Tjokrohadisurjo (mentri perekonomian kabinet Ali I). Tujuan dari aktivitas ini adalah
·         Untuk memajukan pengusaha pribumi.
·         Agar para pengusaha pribumi Bekerjasama memajukan ekonomi nasional.
·         Pertumbuhan dan perkembangan pengusaha swasta nasional pribumi dalam rangka merombak ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional.
·         Memajukan ekonomi Indonesia perlu adanya kerjasama antara pengusaha pribumi dan non pribumi.
Ali digambarkan sebagai pengusaha pribumi sedangkan Baba digambarkan sebagai pengusaha non pribumi khususnya Cina.
Pelaksanaan kebijakan Ali-Baba, Pengusaha pribumi diwajibkan untuk menunjukkan latihan-latihan dan tanggung jawab kepada tenaga-tenaga bangsa Indonesia semoga sanggup menduduki jabatan-jabatan staf. Pemerintah menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha-usaha swasta nasional. Pemerintah menunjukkan proteksi semoga bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan ajaib yang ada. Program ini tidak sanggup berjalan dengan baik sebab:
·         Pengusaha pribumi kurang pengalaman sehingga hanya dijadikan alat untuk mendapatkan sumbangan kredit dari pemerintah. Sedangkan pengusaha non pribumi lebih berpengalaman dalam memperoleh sumbangan kredit.
·         Indonesia menerapkan sistem Liberal sehingga lebih mengutamakan persaingan bebas.
·         Pengusaha pribumi belum sanggup bersaing dalam pasar bebas.
5. Persaingan Finansial Ekonomi (Finek)
Pada masa Kabinet Burhanudin Harahap dikirim delegasi ke Jenewa untuk merundingkan duduk masalah finansial-ekonomi antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda. Misi ini dipimpin oleh Anak Agung Gede Agung. Pada tanggal 7 Januari 1956 dicapai kesepakatan planning persetujuan Finek, yang berisi :
·         Persetujuan Finek hasil KMB dibubarkan.
·         Hubungan Finek Indonesia-Belanda didasarkan atas korelasi bilateral.
·         Hubungan Finek didasarkan pada Undang-undang Nasional, dilarang diikat oleh perjanjian lain antara kedua belah pihak.
Hasilnya pemerintah Belanda tidak mau menandatangani, sehingga Indonesia mengambil langkah secara sepihak. Tanggal 13 Februari1956, Kabinet Burhanuddin Harahap melaksanakan pembubaran Uni Indonesia-Belanda secara sepihak. Tujuannya untuk melepaskan diri dari keterikatan ekonomi dengan Belanda. Sehingga, tanggal 3 Mei 1956, kesudahannya Presiden Sukarno menandatangani undang-undang penghapusan KMB.
Dampaknya : Banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya, sedangkan pengusaha pribumi belum bisa mengambil alih perusahaan Belanda tersebut.
6. Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT)
Masa kerja kabinet pada masa liberal yang sangat singkat dan aktivitas yang silih berganti menimbulkan ketidakstabilan politik dan ekonomi yang mengakibatkan terjadinya kemerosotan ekonomi, inflasi, dan lambatnya pelaksanaan pembangunan. Program yang dilaksanakan umumnya merupakan aktivitas jangka pendek, tetapi pada masa kabinet Ali Sastroamijoyo II, pemerintahan membentuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang disebut Biro Perancang Negara. Tugas agen ini merancang pembangunan jangka panjang. Ir. Juanda diangkat sebagai menteri perancang nasional. Biro ini berhasil menyusun Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT) yang rencananya akan dilaksanakan antara tahun 1956-1961 dan disetujui dewan perwakilan rakyat pada tanggal 11 November 1958. Tahun 1957 target dan prioritas RPLT diubah melalui Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap). Pembiayaan RPLT diperkirakan 12,5 miliar rupiah.
RPLT tidak sanggup berjalan dengan baik disebabkan lantaran :
·         Adanya depresi ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa Barat pada selesai tahun 1957 dan awal tahun 1958 menimbulkan ekspor dan pendapatan negara merosot.
·         Perjuangan pembebasan Irian Barat dengan melaksanakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia menimbulkan gejolak ekonomi.
·         Adanya ketegangan antara pusat dan kawasan sehingga banyak kawasan yang melaksanakan kebijakan ekonominya masing-masing.[5]
7. Musya
warah Nasional Pembangunan
Masa kabinet Juanda terjadi ketegangan korelasi antara pusat dan daerah. Masalah tersebut untuk sementara waktu sanggup teratasi dengan Musayawaraah Nasional Pembangunan (Munap). Tujuan diadakan Munap ialah untuk mengubah planning pembangunan semoga sanggup dihasilkan planning pembangunan yang menyeluruh untuk jangka panjang. Tetapi tetap saja planning pembangunan tersebut tidak sanggup dilaksanakan dengan baik lantaran :
·         Adanya kesulitan dalam memilih skala prioritas.
·         Terjadi ketegangan politik yang tak sanggup diredakan.
·         Timbul pemberontakan PRRI/Permesta.
·         Membutuhkan biaya besar untuk menumpas pemberontakan PRRI/ Permesta sehingga meningkatkan defisit Indonesia.
·         Memuncaknya ketegangan politik Indonesia- Belanda menyangkut duduk masalah Irian Barat mencapai konfrontasi bersenjata.
Perekonomian Masa Demokrasi Liberal Dengan Hubungan Internasional
Pada masa perekonomian demokrasi liberal banyak duduk masalah maslah dalam ekonomi Indonesia.Sehingga korelasi internasional pada maa cabinet nasir adanya depresi dari amerika dan eropa sehingga harga ekspor materi mentah mengalami kemerosotan.Sedangkan pada tahun 1951 penerimaan pemerintah mulai berkurang disebabkan oleh menurunnya volume perdagangan internasional.Terjadinya instabilitas tidak semata-mata terletak pada ekspansi aktivitas tapi di pengaruhi oleh dua factor.Hal ini akhir dari politik colonial belanda.Karena pemerintah belanda tidak mewariskan jago yang cukup sehingga mengubah system ekonomi dari ekonomi kolonial ke ekonomi nasional tidak manghasilkan perubahan yang drastis.[6]
Kabinet ali II menghadapi kesulitan ialah korban anti-cina di masyarakat dan adanya kekacawan daerah. Permasalahan gres perihal nasib modal pengusaha belanda di Indonesia.Banyak pengusaha belanda yang menjual perusahannya kepada orang cina lantaran merekalah yang berpengaruh ekonominya.
Pada masa pemerintahan cabinet burhanudin harahap dikirimkan duduk masalah finensial-ekonomi antara pihak Indonesia dengan pihak belanda, korelasi Indonesia-belanda didasarkan atas korelasi bilateral. Sejak masa demokrasi liberal, Indonesia aktif dalam menggalang solidaritas dan kolaborasi antar bangsa menyerupai konferensi Asia Afrika, koferensi LONDON Deklarasi Djuanda.
NOTE :
[1] id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_liberal
[2] Ahmad Suhelmi. Pemikiran Politik Barat. (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007)
[3] Deliar Noer. Pemikiran Politik di Negeri Barat. (Jakarta: Penerbit Mizan, 1998)
[4] arkohley.blogspot.co.id/2010/07/sejarah.
[5] Asril,M.Pd . sejarah Indonesia Kotemporer. 245 hal.
[6] Ahmad Suhelmi. Pemikiran Politik Barat. (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007)