Biografi Susilo Bambang Yudhoyono

ARI GABRIEL SEBASTIAN/SIV

Pada periode kepemimpinannya yang pertama, SBY membentuk Kabinet Indonesia Bersatu yang merupakan kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla. Kabinet Indonesia Bersatu dibuat pada 21 Oktober 2004 dan masa baktinya berakhir pada tahun 2009. Pada 5 Desember 2005, Presiden Yudhoyono melaksanakan perombakan kabinet untuk pertama kalinya, dan sehabis melaksanakan penilaian lebih lanjut atas kinerja para menterinya, Presiden melaksanakan perombakan kedua pada 7 mei 2007. Seperti Pembentukan Kabinet Bersatu jilid II. Pada periode kepemimpinannya yang kedua, SBY membentuk Kabinet Indonesia Bersatu II yang
merupakan kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Wapres Boediono. Ditambah Partai Golkar yang bergabung setelahnya, tim sukses pasangan SBY-Boediono pada Pilpres 2009, serta kalangan profesional. Susunan Kabinet Indonesia Bersatu II diumumkan oleh Presiden SBY pada  21 oktober. Dan dilantik sehari setelahnya pada 19 mei 201, Presiden SBY mengumumkan pergantian Menteri Keuangan. Pada tanggal 18 Oktober 2011, Presiden SBY mengumumkan perombakan Kabinet Indonesia Bersatu II, beberapa wajah gres masuk ke dalam kabinet dan beberapa menteri lainnya bergeser jabatan di dalam kabinet. Trias Politika merupakan konsep pemerintahan yang kini banyak dianut diberbagai negara di aneka belahan dunia. Konsep dasarnya adalah, kekuasaan di suatu negara dilarang dilimpahkan pada satu struktur kekuasaan politik melainkan harus terpisah di lembaga-lembaga negara yang berbeda.Trias Politika yang kini banyak diterapkan adalah, pemisahan kekuasaan kepada 3 forum berbeda: Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. Legislatif yaitu forum untuk menciptakan undang-undang; Eksekutif yaitu forum yang melaksanakan undang-undang; dan Yudikatif yaitu forum yang mengawasi jalannya pemerintahan dan negara secara keseluruhan, menginterpretasikan undang-undang jikalau ada sengketa, serta menjatuhkan hukuman bagi forum ataupun perseorangan manapun yang melanggar undang-undang. Dengan terpisahnya 3 kewenangan di 3 forum yang berbeda tersebut, dibutuhkan jalannya pemerintahan negara tidak timpang, terhindar dari korupsi pemerintahan oleh satu lembaga, dan akan memunculkan prosedur check and balances (saling koreksi, saling mengimbangi). Kendatipun demikian, jalannya Trias Politika di tiap negara tidak selamanya serupa, mulus atau tanpa halangan.Konsep Trias Politika (Eksekutif, Legislatif, Yudikatif) pada masa pemerintahan SBY mengalami perubahan progresif, dimana konsep tersebut berusaha menempatkan posisinya menurut prinsip structural Sistem Politik Indonesia, yakni menurut kedaulatan rakyat. Pada masa pemerintahan SBY, hal tersebut benar-benar terimplementasikan, dimana rakyat bisa menentukan secara pribadi calon wakil rakyat melalui Pemilu untuk menentukan anggota dewan legislaif, dan Pilpres untuk pemilihan elit eksekutif, sekalipun untuk elit yudikatif, pemilihannya masih dilakukan oleh dewan perwakilan rakyat dengan pertimbangan presiden. [1]
Di Indonesia sendiri, selama masa pemerintahan SBY di tahun 2004-2009, sistem kepartaian mengalami perubahan yang signifikan, dimana partai politik bebas untuk didirikan asalkan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku, serta tidak menyimpang dari hakikat pancasila secara universal. Masyarakat Indonesia pun sanggup menentukan calon wakil rakyat pilihan mereka secara langsung, hal tersebut tentu menerangkan apresiasi negara terhadap hak dasar bangsa secara universal dalam konteks pembentukan negara yang demokratis. Pada pemerintahan SBY kebijakan yang dilakukan yaitu mengurangi subsidi Negara Indonesia, atau menaikkan harga Bahan Bahan Minyak (BBM), kebijakan proteksi pribadi tunai kepada rakyat miskin akan tetapi proteksi tersebut diberhentikan hingga pada tangan rakyat atau masyarakat yang membutuhkan, kebijakan menyalurkan proteksi dana BOS kepada sarana pendidikan yang ada di Negara Indonesia. Akan tetapi pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dalam perekonomian Indonesia terdapat duduk kasus dalam masalah Bank Century yang hingga dikala ini belum terselesaikan bahkan hingga mengeluarkan biaya 93 miliar untuk menuntaskan masalah Bank Century ini.
Kondisi perekonomian pada masa pemerintahan SBY mengalami perkembangan yang sangat baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh pesat di tahun 2010 seiring pemulihan ekonomi dunia pasca krisis global yang terjadi sepanjang 2008 hingga 2009. Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sanggup mencapai 5,5-6 persen pada 2010 dan meningkat menjadi 6-6,5 persen pada 2011. Dengan demikian prospek ekonomi Indonesia akan lebih baik dari asumsi semula. Sementara itu, pemulihan ekonomi global berdampak positif terhadap perkembangan sektor eksternal perekonomian Indonesia. Kinerja ekspor nonmigas Indonesia yang pada triwulan IV-2009 mencatat pertumbuhan cukup tinggi yakni mencapai sekitar 17 persen dan masih berlanjut pada Januari 2010. Salah satu penyebab utama kesuksesan perekonomian Indonesia yaitu efektifnya kebijakan pemerintah yang berfokus pada disiplin fiskal yang tinggi dan pengurangan utang Negara.Perkembangan yang terjadi dalam lima tahun terakhir membawa perubahan yang signifikan terhadap persepsi dunia mengenai Indonesia. Namun masalah-masalah besar lain masih tetap ada. Pertama, pertumbuhan makroekono
mi yang pesat belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara menyeluruh. Walaupun Jakarta identik dengan vitalitas ekonominya yang tinggi dan kota-kota besar lain di Indonesia mempunyai pertumbuhan ekonomi yang pesat, masih banyak warga Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. [2]
Pada periode ini, pemerintah khususnya melalui Bank Indonesia menetapkan empat kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional negara yaitu BI rate, Nilai tukar, Operasi moneter, Kebijakan makroprudensial untuk pengelolaan likuiditas dan makroprudensial kemudian lintas modal. Dengan kebijakan-kebijakan ekonomi diatas, dibutuhkan pemerintah sanggup meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara yang akan kuat pula pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat Indonesia. Hampir tujuh tahun sudah ekonomi Indonesia di tangan kepemimpinan Presiden SBY dan selama itu pula perekonomian Indonesia boleh dibilang tengah berada pada masa keemasannya. Beberapa pengamat ekonomi bahkan beropini kekuatan ekonomi Indonesia kini pantas disejajarkan dengan 4 raksasa kekuatan gres perekonomian dunia yang populer dengan nama BIRC (Brazil, Rusia, India, dan China). Krisis global yang terjadi pada tahun 2008 semakin membuktikan ketangguhan perekonomian Indonesia. Di dikala negara-negara superpower ibarat Amerika Serikat dan Jepang berjatuhan, Indonesia justru bisa mencetak pertumbuhan yang positif sebesar 4,5% pada tahun 2009. Gemilangnya fondasi perekonomian Indonesia direspon dunia internasional dengan menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara pilihan daerah berinvestasi. Dua efeknya yang sangat terasa yaitu Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencapai rekor tertingginya sepanjang sejarah dengan berhasil menembus angka 3.800. Bahkan banyak pengamat yang meramalkan hingga final tahun ini IHSG akan bisa menembus level 4000. [3]
Indonesia dikala ini menjadi ekonomi nomor 17 terbesar di dunia. “Tujuan kami yaitu untuk menduduki 10 besar. Kami sangat optimistis lantaran IMF pun memprediksi ekonomi Indonesia akan mengalahkan Australia dalam waktu kurang dari satu dekade ke depan,” tutur SBY dalam sebuah acara. Banyak sekali duduk kasus masalah penting di jaman pemerintah jilid I dan II yang hilang begitu saja tanpa tau final inti dan akar kemana permasalahan itu berawal . Pemerintaan Indonesia Jilid I maupun jilid II bagaimanapun kebijakan,menteri dan lain sebagainya kita sebagai masyarakat hanya mengharapkan pemerintah sanggup meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara yang akan kuat pula pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat Indonesia yang dikala ini masih tidak ada perkembangannya.
1.    Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan (2004-2013)
Jumlah penduduk miskin terus diturunkan. Dalam tahun 2013, jumlah penduduk miskin berhasil diturunkan menjadi 28,1 juta (11,4 persen), lebih rendah dari tahun 2004 yang masih berjumlah 36,1 juta (16,7 persen). Upaya untuk menurunkan tingkat kemiskinan dalam 10 tahun terakhir dihadapkan tantangan yang berat. Gejolak moneter di dalam negeri dan meningkatnya harga minyak mentah dunia pada tahun 2005 telah menjadikan tekanan pada perekonomian. Langkah stabilisasi dan proteksi bagi penduduk miskin bisa menurunkan kembali jumlah penduduk miskin. Selanjutnya melalui penyempurnaan sistem proteksi sosial ke dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, Program Keluarga Harapan (PKH), subsidi beras untuk masyarakat miskin (Raskin), penyediaan dana Bantuan Siswa Miskin (BSM), jadwal Askeskin/Jamkesmas, dan jadwal kompensasi dan bersifat sementara, jumlah penduduk miskin sanggup diturunkan meskipun perekonomian mengalami perlambatan oleh krisis keuangan dan resesi global pada tahun 2008/09.
2.    Pengangguran 2005 – 2010
Sementara, pada masa SBY-Boediono berjanji dalam kampanye Pilpres 2009 akan menciptakan pengangguran turun 5-6 % dengan cara meningkatkan peluang lapangan pekerjaan dan peningkatan penyaluran modal usaha. Menurut BPS menunjukkan, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia pada Februari 2012 mencapai 6,32% atau 7,61 juta orang. Jumlah ini turun 6% dari Februari 2012 sebesar 8,12 juta orang. Angka persentase pengangguran 6,32% pada 6,8%. Angka pengangguran diperhitungkan terus menurun, yakni: Februari 2011 mencapai 8,12 juta; Agustus 2011 mencapai 7,7 juta; Februari 2012 mencapai 7,61 juta. Pada Feb
ruari 2012 jumlah angkatan kerja di Indonesia mencapai 120,4 juta orang, bertambah sekitar 3 juta orang dibanding angkatan kerja Agustus 2011 sebesar 117,4 juta orang atau bertambah sebesar 1 juta orang dibanding Februari 2011. Dari angkatan kerja tersebut, jumlah penduduk bekerja di Indonesia pada Februari 2012 mencapai 112,8 juta orang, bertambah sekitar 3,1 juta orang dibanding keadaan pada Agustus 2011 sebesar 109,7 juta orang atau bertambah 1,5 juta orang dibanding keadaan Februari 2011. Selama setahun terakhir (Februari 2011―Februari 2012), jumlah penduduk bekerja mengalami kenaikan, terutama di Sektor Perdagangan sekitar 780 ribu orang atau 3,36% serta sektor keuangan sebesar 720 ribu orang atau 34,95%. [4]
3.    Perkembangan Laju Inflasi Tahun 2004-2011
Dari tabel dibawah ini sanggup kita lihat bahwa perkembangan inflasi Indonesia dari tahun 2004–2011 sangat fluktuatif namun begitu secara keseluruhan mempunyai tren yang positif. Pada tahun 2004 inflasi di Indonesia sebesar 6,4 % . Berdasarkan data statistik yang di peroleh  dari BPS di Indonesia bahwa perkembangan laju inflasi mulai dari tahun 2004 hingga dengan tahun 2011, pada tahun 2004  IHK meningkat menjadi 792,09 persen dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 5,1 persen (629,90). Hal ini disebabkan oleh naiknya inflasi pada tahun 2004 dengan angka 6,4 persen.  Pada final tahun 2004 tepatnya tanggal 26 Desember 2004, terjadi musibah gempa bumi dan tsunami yang melanda Aceh dan sebagian Sumatera.  Sehingga ini merupakan musibah yang dialami oleh bangsa Indonesia lantaran kerusakan yang ditimbulkan amat parah oleh peristiwa tersebut. Dampak dari peristiwa tersebut sangat kuat terhadap meningkatnya laju inflasi hingga berlanjut pada tahun 2005,yang kemudian menimbulkan kebijakan menaikkan harga BBM 1 Oktober 2005, dan sebelumnya Maret 2005, yang ternyata berimbas pada situasi perekonomian tahun-tahun berikutnya. Pemerintahan SBY-JK memang harus menaikkan harga BBM dalam menghadapi tekanan APBN yang makin berat lantaran lonjakan harga minyak dunia. Kenaikan harga BBM tersebut telah mendorong tingkat inflasi Oktober 2005 mencapai 8,7% (MoM) yang merupakan puncak tingkat inflasi bulanan selama tahun 2005 dan karenanya ditutup dengan angka 17,1% per Desember 30, 2005 (YoY). Penyumbang inflasi terbesar yaitu kenaikan biaya transportasi lebih 40% dan harga materi makanan 18%.Core inflation pun naik menjadi 9,4%, yang memperlihatkan kebijakan Bank Indonesia (BI) sebagai pemegang otoritas moneter menjadi tidak sepenuhnya efektif. Inflasi yang mencapai dua digit ini jauh melampaui angka sasaran inflasi APBNP II tahun 2005 sebesar 8,6%. Inflasi hingga bulan Februari 2006 (YoY) masih amat tinggi 17,92%, bandingkan dengan Februari 2005 (YoY) 7,15% atau Februari 2004 (YoY) yang hanya 4,6%. Efek inflasi tahun 2005 cukup kuat terhadap tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI), yang menjadi rujukan suku bunga simpanan di dunia perbankan.
4.    Harga Bahan Bakar Minyak 2005 – 2013
Pada tahun 2006 laju inflasi menjadi 6,60 persen. Sama halnya pada tahun 2006. Pada tahun 2007 laju inflasi masih stagnan di posisi 6,59 persen, ini membuktikan pada dikala itu perekonomian indonesia dalam kondisi stabil. Pada tahun 2008 kondisi ekonomi global mengalami goncang krisis, yang berawal ketika Amerika serikat gagal mengelola perjuangan properti, sehingga berdampak terhadap laju inflasi dalam negeri yang meningkat mencapai 11,06 persen. Pada tahun 2009 kondisi perekonomian dunia dan khususnya Indonesia mulai memperlihatkan perbaikan dengan menurunnya laju inflasi ke 2,78 persen dan pada tahun 2010 kembali terjadi krisis ekonomi di eropa dan kuat pada perekonomian global, kondisi ini sangat berdampak terhadap Negara- Negara berkembang salah satunya  Indonesia yang sangat bergantung pada forum bank dunia dan IMF. Pada dikala itu memperlihatkan laju inflasi Indonesia sebesar 6,78. Pada tahun 2011 indonesia berhasil mengantisipati krisis ekonomi yang terjadi di dunia dengan kondisi ekonomi yang stabil laju inflasi pada tahun 2011 sebesar 3,78.
5.    Perkembangan Kurs Rp/USD di Indonesia tahun 2004-2011
Salah satu paramater perekonomian yaitu kestabilan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang dunia. Selain inflasi, Nilai tukar (kurs) juga mempunyai tugas yang penting dalam perubahan neraca pembayaran indonesia, perkembangan nilai tukar daru tahu
n 2004 – 2011 cenderungan tidak terlalu fluktuatif. Pada tahun 2004 nilai tukar Rupiah terhadap USD yaitu Rp 9.311/USD, sedangkan pada tahun 2005 nilai tukar rupiah terhadap USD menguat yaitu sebesar Rp9.036/USD. Pada tahun selanjutnya tahun 2006 rupiah mengalami depresiasi yaitu Rp9.447/USD, dan pada tahun 2007 Rupiah mengalami depresiasi yang cukup besar yaitu menjadi Rp 11.005/USD. Meskipun pada tahun 2007 nilai tukar Rupiah terhadap USD cukup besar namun lantaran perekonomian yang berangsur membaik bisa menguatkan kembali nilai tukar, yaitu sebesar Rp 9.466/USD, dan pada tahun – tahun selanjutnya hingga tahun 2011 nilai tukar rupiah terhadap USD cenderung stabil yaitu dikisaran Rp 9.065/USD hingga Rp 9.879/USD. Berfluktuasinya nilai tukar dari tahun 2004 – 2011 dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari demand – supply di pasar valuta asing, tingkat suku bunga, pendapatan rill hingga kebijakan pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu dalam mendevaluasi maupun merevaluasi nilai tukar.
Kelebihan dan kekurangan perkembangan ekonomi di pemerintahan SBY diantaranya:
Kelebihan        :
1.      Harga BBM diturunkan hingga 3 kali (2008-2009), pertama kali sepanjang sejarah.
2.      Perekonomian terus tumbuh di atas 6% pada tahun 2007 dan 2008, tertinggi sehabis orde baru.
3.      Cadangan devisa pada tahun 2008 US$ 51 miliar, tertinggi sepanjang sejarah.
4.      Menurunnya Rasio hutang negara terhadap PDB terus turun dari 56% pada tahun 2004 menjadi 34% pada tahun 2008.
5.       Pelunasan utang IMF.
6.      Terlaksananya program-program pro-rakyat seperti: BLT, BOS, Beasiswa, JAMKESMAS, PNPM Mandiri, dan KUR tanpa agunan suplemen yang secara otomatis sanggup memperbaiki tinggkat ekonomi rakyat.
7.       Pengangguran terus menurun. 9,9% pada tahun 2004 menjadi 8,5% pada tahun 2008.
8.       Menurunnya angka kemiskinan dari 16,7% pada tahun 2004 menjadi 15,4% pada tahun 2008.
9.      Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh pesat di tahun 2010 seiring pemulihan ekonomi dunia pasca krisis global yang terjadi sepanjang 2008 hingga 2009.
10.  Perekonomian Indonesia bisa bertahan dari bahaya dampak krisis ekonomi dan finansial yang terjadi di zona Eropa
Kelemahan      :
·         Jumlah utang negara tertinggi sepanjang sejarah yakni mencapi 1667 Triliun pada awal tahun 2009 atau 1700 triliun per 31 Maret 2009. Inilah pembengkakan utang terbesar sepanjang sejarah.
·         Tingkat pengeluaran untuk manajemen yang luar biasa tinggi. Mencapai sebesar 15% pada tahun 2006 .menunjukkan suatu penghamburan yang signifikan atas sumber daya public. [5]
·         Konsentrasi pembangunan di awal pemerintahannya hanya banyak berpusat di aceh, lantaran provinsi aceh telah di porak porandakan oleh musibah stunami pada tahun 2004.
·         Masih gagalnya pemerintah menghapuskan angka pengangguran dan kemiskinan di negeri ini.
·         Dianggap belum bisa menuntaskan duduk kasus bank CENTURY
Notes :
1.      Prof. DR. Winarno, MA. 2007. Sistem Politik Indonesia Era Reformasi. MedPress (Anggota IKAPI): Yogyakarta. Hal 124
2.     
3.       Maeswara Garda. 2009. Biografi Politik Susilo Bambang Yudhoyono. Penerbit Narasi: Yogyakarta. Hal 99
4.       
5.      Syamsuddin Amir. 2008. Integritas Penegak Hukum. PT Kompas Media Nusantara: Jakarta. Hal 65
DAFTAR PUSTAKA
·         Prof. DR. Winarno, MA. 2007. Sistem Politik Indonesia Era Reformasi. MedPress (Anggota IKAPI): Yogyakarta. [1]
·         [2]
·         Maeswara Garda. 2009. Biografi Politik Susilo Bambang Yudhoyono. Penerbit Narasi: Yogyakarta. [3]
·         [4]
·         Syamsuddin Amir. 2008. Integritas Penegak Hukum. PT Kompas Media Nusantara: Jakarta. [5]