Filsafat Hukum Menurut Para Ahli

Filsafat Hukum Menurut Para Ahli – Istilah “Filsafat Hukum” berpadanan dengan istilah legal philosophy, philosophy og law, rechtsphilosophie. Istilah legal philosophy, mengundang komentar Prof. Mochtar Kusuma Atmaja, S.H, LLM,  menurut dia legal philosophy tidak sama dengan filsafat hukum, lantaran kalau diterjemahkan dalam bahasa asing, philosophy of law (Inggris) atau  rechtsphilosophie (Belanda). Sedangkan legal philosophy memiliki pengertian yang sama dengan undang-undang atau resmi.
Filsafat aturan ialah cabang filsafat yang membicarakan apa hakekat aturan itu, apa tujuannya, mengapa dia ada dan mengapa orang harus tunduk kepada hukum. Disamping menjawab pertanyaan masalah-masalah umum ajaib tersebut, filsafat aturan juga membahas soal-soal kongkret mengenai kekerabatan antara aturan dan moral (etika) dan dilema keabsahan banyak sekali macam forum hukum.

Filsafat Hukum Menurut Para Ahli

Dan pengertian tersebut juga bisa ditinjau dari segi :
– Segi semantik: perkataan filsafat berasal dari bahasa Arab ‘falsafah’,yang berasal dari bahasa Yunani, ‘philosophia’, yang berarti ‘philos’ cinta, suka (loving), dan ‘sophia’ pengetahuan, hikmah(wisdom). Jadi’philosophia’ berarti cinta kepada kebijaksanaan atau cinta kepadakebenaran. Maksudnya, setiap orang yang berfilsafat akan menjadi bijaksana. Orang yang cinta kepada pengetahuan disebut ‘philosopher’, dalam bahasa Arabnya ‘failasuf”. Pecinta pengetahuan ialah orang yang mengakibatkan pengetahuan sebagai tujuanhidupnya, atau perkataan lain, mengabdikan dirinya kepada pengetahuan.
– Segi praktis : dilihat dari pengertian praktisnya, filsafat bererti ‘alam pikiran’ atau ‘alam berpikir’. Berfilsafat artinya berpikir. Namun tidak semua berpikir bererti berfilsafat. Berfilsafat ialah berpikir secara mendalam dan sungguh-sungguh. Sebuah semboyan menyampaikan bahwa “setiap insan ialah filsuf”. Semboyan ini benar juga, lantaran semua insan berpikir. Akan tetapi secara umum semboyan itu tidak benar, lantaran tidak semua insan yang berpikir ialah filsuf.
Supaya aturan yang dibangun dan dibuat mempunyai landasan yang kokoh untuk jangka panjang dan tidak akan dipertentangkan dengan pemahaman filsafat barat dan timur, pengetahuan perihal filsafat aturan barat yang masih mendominasi pengetahuan filsafat aturan Indonesia seharusnya diselaraskan dengan filsafat Pancasila sebagai Dasar Negara RI.
Kajian perihal filsafat aturan merupakan studi yang sifatnya fundamental dan komprehensif dalam ilmu hukum. Hal ini lantaran filsafat aturan merupakan landasan bagi aturan faktual yang berlaku di suatu negara, demikian halnya dalam pengaturan HAM. Landasan filsafat negara sangat memilih bagaimana teladan pengaturan HAM di negara yang bersangkutan, apakah negara itu berpaham liberalis, sosialis maupun Pancasialis.
Pancasila sebagai philosophische gronslag bangsa Indonesia merupakan dasar dari filsafat aturan Pancasila yang selanjutnya menjadi dasar dari aturan dan praktek aturan di Indonesia. perenungan dan perumusan nilai-nilai filsafat aturan juga meliputi penyerasian nilai-nilai, contohnya penyerasian antara ketertiban dengan ketentraman, antara kebendaan dengan keakhlakan, dan antara kelanggengan dengan konservatisme dengan pembaharuan (purnadi purbacaraka&soerjono soekanto 1979:11).
Pada dasarnya kita sanggup merumuskan beberapa hal dari pembahasan-pembahasan yang telah didefinisikan oleh para pakar yaitu :
A. Filsafat ialah ‘ilmu istimewa’ yang mencoba menjawab masalah-masalah yang tidak sanggup dijawab oleh ilmu pengetahuan biasa kerana masalah-masalah tersebut di luar jangkauan ilmu pengetahuan biasa.
B. Filsafat ialah hasil daya upaya insan dengan nalar budinya untuk memahami atau mendalami secara radikal dan integral serta sistematis hakikat sarwa yang ada, , yaitu:
1. Hakikat Tuhan,
2. Hakikat alam semesta, dan
3. Hakikat manusia,
Dapat juga dikatakan bahwa filsafat aturan ialah cabang filsafat yang membicarakan apa hakekat aturan itu, apa tujuannya, mengapa dia ada dan mengapa orang harus tunduk kepada hukum. Disamping menjawab pertanyaan masalah-masalah umum ajaib tersebut, filsafat aturan juga membahas soal-soal kongkret mengenai kekerabatan antara aturan dan moral (etika) dan dilema keabsahan banyak sekali macam forum hukum. Kajian perihal filsafat aturan merupakan studi yang sifatnya fundamental dan komprehensif dalam ilmu hukum. Hal ini lantaran filsafat aturan merupakan landasan bagi aturan faktual yang berlaku di suatu negara, demikian halnya dalam pengaturan HAM.
Dapat kita tinjau bahwasannya yang menjadi perbedaan besar dari filsafat aturan Pancasila ialah bahwa filsafat aturan barat mempunyai karakteristik kepastian aturan melalui keunggulan proses litigasi untuk mencapai keadilan. Sekalipun diakui telah ada perubahan ke arah nonlitigasi, sanggup dikatakan instrumen aturan itu merupakan alternatif saja, bukan merupakan sarana hokum utama untuk penyelesaian sengketa dalam mencapai tujuan, bukan hanya mempertahankan ketertiban, melainkan membuat perdamaian dalam kehidupan masyarakat. Keberhasilan peranan aturan dalam mencapai kepastian aturan dan keadilan dalam lingkup filsafat aturan barat ialah ada pihak yang memenangkan kontes di muka pengadilan di satu sisi, dan di sisi lain ada pihak yang kalah dan terkena imbas serta penderitaan. Dampak negatif dari huruf berlitigasi model barat ialah semakin sulit dan terbebaninya kaum miskin untuk turut berkontes di muka pengadilan sekalipun telah tersedia santunan aturan (legal aid) baginya.
Tak lepas dari fungsi filsafat itu sendiri yaitu menumbuhkan ke kreatifan, menetapkan nilai, menetapkan tujuan, memilih arah dan menuntun pada jalan baru. Filsafat hendaknya meng ilhamkan keyakinan kepada kita untuk menompang dunia baru, mencetak manusia-manusia yang mengakibatkan penggolongan-penggolongan berdasarkan ‘nation’, ras, dan keyakinan keagamaan mengabdi kepada cita mulia kemanusiaan, tanpa mengindahkan norma/nilai-nilai yang berlaku dan menempel di masyarakat itu sendiri.
Baca : Filsafat Dapat Memberikan dalam Pencerahan Berpikir