Integrasi Timor Timur Dalam Nkri Dan Hubungannya Dengan Australia

EKO ADI PUTRA / SI V

Proses Penyatuan atau Integrasi Timor Timur ke Indonesia
Wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) selain sangat luas, juga mempunyai kompleksitas yang tidak sedikit. Timor Timur yang sebelum bergabung dengan Indonesia lebih dikenal dengan Republik Demokratik Timor Leste ialah sebuah wilayah yang terletak di sebelah utara Australia dan kepingan timur pulau Timor. Nantinya, kedekatan dari faktor geografis dengan Australia inilah yang juga mewarnai proses penyatuan atau integrasi wilayah Timor Timur kedalam NKRI. Integrasi wilayah Timor Timur ke Indonesia atau NKRI tidak serta merta terjadi begitu saja. Proses yang cukup usang dilalui oleh rakyat Timor Timur yang mempunyai kehendak tinggi untuk bersatu dengan Indonesia. Hal yang sama juga dirasakan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka membantu tercapainya kehendak rakyat Timor Timur tersebut. Proses penyatuan atau integrasi ini mempunyai awalan diantaranya yaitu: [1]

Proses Pra-Integrasi
Titik awal proses penyatuan integrasi bermula pada dikala Portugis yang menduduki wilayah Timor Timur menerapkan kebijakan dekolonisasi Portugis tahun 1974 pada wilayah koloninya. Sejak dikala itu, rakyat Timor Timur mulai mendirikan partai-partai guna merancang kemerdekaannya. Timor Timur yang mulai banyak mendirikan partai ini kemudian ‘terjebak’ dalam perang saudara lantaran perbedaan pendapat yang sangat mencolok dan tidak kunjung menemui titik terang. Perbedaan pendapat ini terjadi diantara 3 partai terbesar yakni, Fretilin, UDT, dan Apodeti. Perang saudara yang melibatkan 3 partai terbesar tersebut pada pertengahan 1975 memunculkan 2 aliansi, Fretilin dengan UDT melawan Apodeti. Akan tetapi, koalisi antara Fretilin dengan UDT ini tidak berlangsung lama, lantaran pada 27 Mei 1975 UDT mengumumkan keluar dari koalisi. Alasan UDT keluar dari koalisinya dengan Fretilin disebabkan lantaran perbedaan paham. Selanjutnya, UDT bergabung dengan Apodeti dan berjuang untuk kemerdekaan Timor Timur dan juga hubungan dengan Indonesia. Ketakutan akan menyebarnya paham komunis di Timor Timur tidak hanya dicemaskan oleh UDT dan Apodeti, tapi juga Indonesia.
Setelah pertemuan beberapa wakil UDT ke Jakarta dengan Letjen Ali Murtopo, diketahui bahwa Fretilin ialah partai komunis. Mengetahui fakta tersebut, Ali Murtopo mewanti-wanti wakil-wakil dari UDT tersebut untuk terus waspada dengan pergerakan Fretilin. Kemudian, pada tanggal 11 Agustus 1975 UDT melaksanakan perebutan kekuasaan dan berhasil menguasai titik-titik penting pemerintahan dan memukul mundur Fretilin ke pedalaman. UDT juga melaksanakan serangkaian demonstrasi anti-komunis. Di lain pihak, sesudah dipukul mundur oleh UDT, Fretilin meminta dukungan militer dari Portugal yang juga merupakan anggota NATO. Mudah di kemudiaannya, Fretilin lebih unggul. Melihat kekuatan Fretilin disokong oleh Portugal, pada 20-27 Agustus 1975, UDT risikonya bergabung dengan Apodeti untuk melawan serangan Fretilin. Serangan demi serangan yang dilancarkan Fretilin memaksa para pemimpin dari UDT dan Apodeti untuk mengadakan keputusan demi rakyat Timor Timur yang semakin menderita akhir perang saudara tersebut. Setelah berunding, risikonya pada 7 Desember 1975, UDT dan Apodeti mengumumkan proklamasi kemerdekaan di Balibo yang menyatakan bahwa Timor Timur berintegrasi dengan Indonesia.
Proses Integrasi
Setelah UDT dan Apodeti, yang merupakan bunyi secara umum dikuasai rakyat Timor Timur menyatakan bergabung dengan Indonesia, dibentuklah suatu pemerintahan sementara pada 18 Desember 1975 diatas kapal perang di pelabuhan Dili. Tujuan didirikannya PSTT ialah untuk menjamin terselenggaranya tertib pemerintahan, tertib administrasi, tertib hukum, dan keamanan. PSTT didirikan atas dasar kebulatan tekad rakyat Timor-Timur. Kemudian, Secara serentak proklamasi pembentukan PSTT diumumkan di New York dan di Dili. Teks proklamasi tersebut antara lain disampaikan kepada Presiden RI, Sekretaris Jendral PBB, Dewan Keamanan PBB, dan perwakilan Negara-negara sahabat. Dengan keputusan no. 2/PS/TT/1975, tertanggal 18 September 1975, telah disahkan personalia PSTT, yaitu :
  1. Gubernur                                            : Arnaldo dos Reis Araujo (Apodeti)
  2. Wakil Gubernur                                  : Lopez da Cruz (UDT)
  3. Kepala Dewan Pertimbangan              : G. Gomsaves (Apodeti)
  4. Kepala Staf Ahli                               &nbsp
    ;
    : Ir. Carrascalao (UDT)
  5. Kepala Sekretariat                              : Jeka (Apodeti)
            Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh PSTT ialah membentuk majelis rakyat yang mengesahkan petisi adonan dengan RI. Para pemimpin PSTT menganggap bahwa penyelesaian dekolonisasi akan lebih efektif melalui majelis rakyat daripada referendum. Referendum dengan satu orang satu bunyi akan banyak menghadapi kesulitan lantaran kecerdasan rakyat yang rendah, dan komunikasi yang tidak lancar. Sebagai hasil kerja PSTT dan dewan musyawarah Timor Timur ialah lahirnya undang-undang no. 1/AD 1976 wacana pembentukan dewan-dewan perwakilan rakyat tempat dan dewan perwakilan rakyat wilayah (regional) yang berlaku semenjak tanggal 2 April 1976. DPRD akan dibuat di 13 tempat administrative, sedangkan DPR wilayah (regional) ialah hasil penyempurnaan dari dewan musyawarah. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa badan-badan perwakilan tersebut harus selesai pada awal Mei 1976. Setiap DPRD untuk masing-masing tempat administrative terdiri dari 15-20 orang anggota, seimbang dengan jumlah penduduk setempat. Nasib dan masa depan rakyat Timor Timur ada di tangan mereka dan dilaksanakan sesuai prinsip demokrasi. [2]
Proses Pasca-Integrasi
Pasca integrasi, sanggup dikatakan pemerintahan Timor Timur cukup stabil. Pembentukan PSTT dan DPR Timor Timur menunjukkan ruang yang luas bagi rakyat Timor Timur untuk memilih nasib mereka. Kemudian, 13 tempat administrative dalam DPR tersebut mengadakan rapat besar di Dili. Rapat besar ini diselenggarakan untuk memahami apa yang bergotong-royong dikehendaki oleh rakyat Timor Timur. Adapun hasil dari rapat tersebut ialah dikeluarkannya petisi yang ditujukan pada pemerintah Indonesia, wacana harapan rakyat Timor Timur untuk bergabung dengan Indonesia. Petisi tersebut disampaikan pada pemerintah Indonesia tanggal 16 Juli 1976. Sebagai tindak lanjut dari petisi tersebut, dibentuklah delegasi untuk mengetahui secara pribadi harapan rakyat Timor Timur. Berdasarkan laporan ketua delegasi pada sidang kabinet paripurna RI tanggal 29 Juni 1976, telah diketahui bahwa rakyat Timor Timur memang menginginkan untuk bergabung dengan Indonesia.
Pemerintah RI kemudian melaksanakan tindakan untuk mengajukan RUU kepada DPR RI wacana integrasi Timor Timur menjadi propinsi ke-27 Indonesia. Akhirnya, RUU tersebut disahkan oleh DPR tanggal 17 Juli 1976. RUU tersebut pun berkembang menjadi UU no. 7 tahun 1976. MPR juga tetapkan Timor Timur sebagai propinsi ke-27 RI dengan dikeluarkannya TAP MPR no. VI/MPR/1978. Setelah itu, tanggal 3 Agustus 1976 Menteri Dalam Negeri Amir Machmud, di gedung DPRD tingkat 1 Timor Timur melantik gubernur dan wakil gubernur Timor Timur masing-masing Arnaldo dos Reis Araujo dan Fransisco Lopez da Cruz, dan juga peresmian ketua dan wakil ketua DPRD tingkat 1 Timor Timur masing-masing Guilherme Gom Salvez dan Gaspar Correa da Silva Nunes. [3]
Hubungan Indonesia-Australia Pada Masa Integrasi Timor Timur
Indonesia sudah menjalin hubungan dari semenjak zaman pra-sejarah dengan Australia. Hal ini disebabkan lantaran letak geografis kedua Negara yang berdekatan. Hubungan politik luar negeri yang telah terjalin semenjak usang ini juga terus berlanjut hingga sekarang, walaupun memang pada kenyataannya sering terjadi pasang-surut. Pada masa integrasi Timor Timur, hubungan Indonesia-Australia juga tidak sanggup dibilang selalu berjalan mulus. Berikut beberapa bentuk alasan hubungan politik Indonesia dengan Australia pada masa tersebut, antara lain :
1.      Pada masa perebutan kekuasaan tanggal 20-27 Agustus 1975, kegiatan dekolonisasi Timor Timur awut-awutan lantaran sejumlah anggota penting dari masing-masing kelompok melarikan diri ke Australia.
2.      Operasi militer pada bulan Oktober 1975 di tempat Balibo menewaskan 5 orang wartawan ajaib dari Australia. Hal ini menjadikan kemarahan dari pihak pemerintah Australia, alasannya diduga wartawan-wartawan ajaib tersebut sengaja dibunuh untuk ‘menghilangkan jejak’ operasi militer tersebut semoga tidak hingga ke pihak internasional.
3.      Akan tetapi, sesudah mengetahui maksud sebenarnya, Australia berbalik kembali mendukung tindakan Indonesia untuk melaksanakan gerakan infiltrasi di Timor Timur.
4.      Pasca integrasi, tepatnya tahun 1979, pihak Australia mengakui kedaulatan Indonesia atas Timor Timur secara de jure.
5.      Selain itu, pada masa rehabilitasi Timor Timur pasca integrasi, Indonesia mengadakan kerjasama dengan Timor Timur, kerjasama tersebut tertuang dalam Perjanjian Celah Timor yang ditandatangani tahun 1989. Isi perjanjian yakni wacana pemanfaatan bersama minyak/gas alam di Laut Timor pada perbatasan Timor Timur dan Australia. [4]
DAFTAR PUSTAKA
Juli Suroso. “Dekolonisasi dan Integrasi Timor Timur  kedalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1976”. Yogyakarta.
.
.
Parengkuan August. 2008 ” Timor Timur Satu Menit Terakhir“. PT Minan Pustaka, Bandung.