Keikutsertaan Ktn (Komisi Tiga Negara) Dalam Menuntaskan Permasalahan Aksi Militer

SILVIA NORA / SI V/B

Serangan pasukan militer campuran darat, laut, dan udara Belanda ke Djokjakarta dan tempat Republik pada dikala itu bertumpu sepenuhnya kepada unsur pendadakan strategis. Bahkan biar tidak memancing perhatian negara-negara lain, serangan militer dengan nama sandi Operatie Kraai tersebut sengaja disebut dengan istilah aksi polisionil. Operasi keamanan dan ketertiban dalam negeri. Selain itu, aksi tersebut sengaja dilakukan
menjelang hari libur Natal, di mana umumnya selalu menjadi liburan panjang final tahun, hingga usai perayaan tahun baru. [1] Peluang inilah yang dimanfaatkan oleh Letnal Jenderal Simon Spoor. Dia telah memperhitungkan, kalaupun hingga muncul reaksi, spoor yakin semuanya bakal terlambat. Dengan demikian, beliau akan sanggup memaksa masyarakat internasional mendapatkan sebuah kenyataan kalau beliau telah menguasai wilayah yang ditaklukannya.
Tujuan utama belanda melaksanakan serangan aksi militernya atas Republik Indonesia yang dimulai semenjak 21 juli 1947 yakni untuk menghancurkan pemerintahan Republik Indonesia dan menduduki kota-kota yang ada di pulau jawa, Sumatra, dan Madura yang berdasarkan isi perjanjian linggarjati masuk pada wilayah Republik Indonesia.[2]
Untuk mencapai tujuan tersebut, Belanda tidak sanggup melakukannya sekaligus, alasannya itu pada tahap pertama Belanda harus mencapai sasaran sebagai berikut:
1.      Politik, yaitu pengepungan ibukota RI dan abolisi RI dari peta (menghasilkan de facto RI)
2.      Ekonomi, yaitu merebut daerah-daerah penghasil materi makanan (daerah beras di Jawa Barat dan Jawa Timur) dan materi ekspor (perkebunan di Jawa Barat, Jawa Timur dan Sumatera serta pertambangan di Sumatera)
3.      Militer, yaitu penghancuran TNI.[3]
Serangan yang dilakukan Jenderal Spoor yaitu Operasi Kraai bersifat sapu bersih, pasukan republik harus pribadi dihabisi, biar mereka tidak sempat mengulur-ulur waktu. Kuncinya, bertumpu sepenuhnya kepada unsur pendadakan, sekali pukul dan berlangsung cepat.
Sejak awal jenderal spoor menyadari bahwa serangannya harus sanggup dengan sekali pukul, oleh alasannya itu beliau juga sadar bahwa mata dunia tim pemantau genjatan senjata dengan membawa mandate dari Dewan Keamanan, justrus sedang berada dipusat serangan.
Dari hasil pengamatan dari komisi konsuler menyampaikan bahwa pada tanggal 30 juli hingga tanggal 4 agustus 1947 pihak dari belanda masih melaksanakan aksi militer terhadap Indonesia. Amerika serikat mengusulkan kepada PBB biar membentuk komisi untuk mengawasi penghentian permusuhan antara belanda dengan bangsa Indonesia, karenanya dewan keamanan PBB menyetujui ajakan dari amerika serikat. Belanda dan Indonesia diberi kesempatan untuk menentukan satu negara sebagai wakil untuk menjadi anggota komisi, australia yang diwakili oleh Richard Kirby yang dipilih oleh Indonesia sebagai wakil untuk menjadi anggota komisi, sedangkan belanda diwakili oleh paul van zeeland dari belgia. Austarlia dan belgia menunjuk amerika serikat sebagai penengah yang diwakili oleh Dr frank graham dan komisi ini dikenal dengan komisi tiga negara (KTN). [4]
Tim tersebut terdiri dari tiga perutusan tiga negara, yaitu Amerika Serikat, Australia, dan Belgia, dipimpin secara bergiliran dan pada dikala itu dipimpin diplomat senior asal AS, Merle Cochran.
Pada final tahun tersebut, lewat kegiatan derma Marshall yang digagas oleh Amerika Serikat, negara adikuasa tersebut sedang berusaha membangun kembali perekonomian Eropa Barat, termasuk Negeri Belanda, yang masih porak poranda akhir Perang Dunia II.
“Memalukan…” komentar Merle Cochran, setelah mengetahui tentara Belanda, tiba-tiba melanggar perjanjian gencatan senjata Renville dan malahan pribadi mendobrak garis demarkasi. Dalam pandangan pribadinya, perilaku yang diambil Belanda yakni tidak tahu malu,”… ajun mereka masih sibuk mendapatkan dana dari Marshall Plan, tangan kirinya memukul Republik.”
Merle Cochran berusaha mencegah terjadinya perpecahan antara Belanda dan Republik, tetapi perang karenanya terjadi kembali. Sebelum pasukan komando KL sanggup sepenuhnya menguasai Djokja, dari Batavia Merle Cochran mengirim laporan kepada Dewan Keamanan di Paris dan menguraikan sejumlah pelanggaran yang dilakukan tentara Belanda, dalam posisinya selaku ketua bergilir KTN.
Aksi pendadakan yang dikerjakan anggota jenderal spoor bukan saja berubah jadi berantakan, tetapi juga menjadi bumerang dan tidak sanggup meraih hasil, sebagaimana yang telah direncanakan.
Masyarakat dunia yang tinggal jauh dari area konflik juga terkejut alasannya hampir semua Koran di Paris terbit dengan judul, “Pertempuran Kembali Berkobar di Jawa.”
Djokjakarta pada dikala malam hari, dalam waktu singkat memang sanggup disergap oleh tentara Belanda. Termasuk keberhasilan mereka meringkus Presiden Soekarno dan sejumlah pemimpin Republik lainnya. Tetapi di kota Solo, yang hanya terpisah dalam jarak 60 km dari Djokja, operasi kraai mendapatkan kenyataan sangat buruk. Mereka terlambat mendobrak alasannya hambatan hujan lebat, jembatan-jembatan telah dihancurkan dan sengitnya perlawanan pasukan Republik.
Kota terbesar kedua di wi
layah Republik tersebut telah terlanjur dibumihanguskan. Hampir semua bangunan strategis dihancurkan, hanya disisakan rumah sakit, bangunan-bangunan keagamaan berikut keraton soesoehoenan serta poero Mangkoenegaran.
Kondisi tersebut semakin bertambah jelek alasannya keinginan jenderal spoor masyarakat dunia bakal bereaksi lambat tetapi malah sebaliknya. Laporan mengenai serangan tersebut, berkat adanya beda waktu sekitar lima jam antara Batavia dan Paris, telah hingga lebih dahulu di Dewan Keamanan, sebelum hari pertama pertempuran selesai.
Jenderal spoor semakin kaget alasannya di Paris Dewan Keamanan telah mendesak pemerintahan Belanda untuk menjamin keselamatan anggota KTN beserta staf mereka yang sedang terjebak di Kalioerang.
Posisi terpojok berimbas kepada Wakil tetap belanda di Dewan Keamanan, Dr. JH Van Roijen. Lewat telepon , Dewan Keamanan mendesak biar pemerintah Belanda bertanggung jawab atas nasib seluruh kontingen antarbangsa, yaitu para anggota KTN.
Sementara itu, ketiga delegasi Republik: Mr.Soedjono, Prof. Soepomo bersama Joesoef Ronodipoero telah selesai merumuskan laporan untuk dikirimkan kepada Duta Besar Dr. Soedarsono dan Menteri Keuangan Mr. Alex Maramis di New Delhi, sekitar pernyataan Belanda tidak lagi mengakui Perjanjian Renville. Dalam kata lain, perang sanggup dipastikan bakal segera meletus. Laporan tersebut berhasil dikirim ke New Delhi lewat derma Konsultan India di Batavia.
Salah satu siaran radio, All India Radio telah memberitakan terjadinya serangan mendadak ke Djokjakarta berdasarkan release Kedutaan Besar Republik di New Delhi. Berita tersebut pribadi dikutip oleh radio banyak sekali negara,sehingga membuka mata masyarakat seluruh dunia, bahwa pertempuran telah berkobar kembali di Pulau Jawa.
Berita tersebut juga mengejutkan Nehru, Perdana Menteri India, alasannya pesawat terbang yang ia kirim ke Djokjakarta menjeput Persiden Soekarna, masih tertahan di Singapura akhir terjadinya kerusakan teknis. Tetapi, Nehru tidak membiarkan jatuhnya pemerintahan Republik berlalu begitu saja, melainkan ia pribadi melontarkan gagasan menyelengarakan pertemuan antarbangsa, dengan sebuah kegiatan tunggal, mengutuk aksi militer ke Djokjakarta.
Reaksi dunia terhadap serangan mendadak yang dilakukan tentara Belanda, diluar dugaan semakin memancing reaksi keras. Impian masyarakat dunia atas kehidupan yang aman, damai, dan tenteram, setelah menghalami kehancuran selama perang dunia empat tahun sebelumnya, ikut memicu timbulnya sentiment negative terhadap Operasi Kraai.
Suasana tersebut semakin menjadi, meski pihak belanda beropini tahap pertama operasi militer mereka sudah meraih sukses, ternyata dengan cepat telah berubah, dan justru menebarkan gambaran yang negatif dan memalukan. Negara yang sedang dibangun kembali dengan derma dana absurd akhir perang, justru telah menyerbu negara lain. Tidak mengherankan kalau pemerintahan belanda segera menuai kecaman internasional, dan malah harus mendapatkan tuduhan bahwa telah menyelewengkan derma dana dari Amerika Serikat, guna membiayai aksi militer perang kolonial.
Jenderal spoor masih mengulur waktu alasannya operasi militer yang sedang ia lakukan di jawa dan juga sumatera masih belum selesai. Tanggal 24 desember, ketika resolusi Dewan Keamanan keluar, sasaean-sasaran utama Operasi Kraai di Jawa, masih belum sanggup mereka taklukan. Sementara itu, Operasi Slot untuk merebut tempat Banten malah gres saj akan dimulai.
Sesudah melihat pihak Belanda belum juga membuktikan gejala bersedia melaksanakan resolusi tanggal 24 desember, sehari setelah itu, tanggal 25 desember Dewan Keamanan mengulang kembali resolusi tadi. Bahkan kali ini dengan peringatan yang keras dan bahaya akan menjatuhkan hukuman internasional, kalau Pemerintahan Belanda tetap tidak mau mengindahkan imbauan Dewan Keamanan. Resolusi ini sekaligus memberi mandat kepada KTN, untuk secepatnya kembali mengaktifkan Military Executive Board, para perwira militer pemantau gencatan senjata, yang dikala itu masih berada di Batavia.
Ternyata, sewaktu mendapatkan susulan Dewan Keamanan, mungkin dikarenakan telah membayangkan beratnya implikasi kalau mereka masih tetap menolak, perilaku pihak Belanda pun seketika juga berubah.
Kepada Dewan Keamanan, Belanda juga berjanji akan segera menghentikan operasi militernya terhadap pasukan TNI. Semua operasi militernya dijanjikan akan tidak boleh pada tanggal 31 desember di Pulau Jawa dan semenjak 2 Januari 1949 untuk wilayah Sumatera.
Notes :
[1] Pour, Julius. 2009. Doorstoot Naar Djokja Pertikaian pemimpin sipil-militer. Jakarta: Penerbit buku kompas. Hal 171
[2] http://id.wikipedia.org/wiki/Agresi Militer Belanda I
[3] 
[4]
Daftar Pustaka :
Pour, Julius. 2009. Doorstoot Naar Djokja Pertikaian pemimpin sipil-militer. Jakarta: Penerbit buku kompas