Kejadian-Kejadian Pemicu Pki Di Madiun

TIKA PERMATA SARI / SI V

“Pisau Hatta” Memotong Pengaruh Komunisme
Setelah Kabinet Amir Sjarifuddin jatuh pada bulan Januari 1948 yang diakibatkan oleh Perjanjian Renville, Moh. Hatta segera ditunjuk sebagai formatur Kabinet. Beliau mengajak Masyumi, PNI, dan sayap kiri untuk bahu-membahu membentuk Kabinet koalisi dengan wakil-wakil berimbang. Sayap kiri tidak menolak tetapi menuntut untuk memperoleh 10 dingklik dalam Kabinet dengan posisi yang dikehendaki, ibarat Pertahanan, menteri luar negeri, dan lain sebagainya. Namun tuntutan tersebut ditolak oleh Hatta dan ia hanya menyetujui untuk memperlihatkan 4 dingklik kepada pihak Sayap Kiri, namun penawaran ini ditolak oleh pihak sayap kiri dan jadinya Hatta menyusun kabinetnya tanpa pihak Sayap kiri. [1]

Pada tanggal 29 Januari 1948 Kabinet Presidensial Hatta diumumkan tanpa mengikut sertakan pihak dari sayap kiri. Pada tanggal 3 Februari 1948 kabinet ini dilantik oleh Presiden. Program yang dimiliki oleh Kabinet ini singkat dan sederhana yakni menyelenggarakan persetujuan Renville dan mempercepat terbentuknya Negara Indonesia Serikat serta melaksanakan rasionalisasi dan juga pembangunan. Tugas yang dimiliki Kabinet ini boleh dikatakan sangat berat lantaran warisan Kabinet sebelumnya, sehingga harus bertindak tegas menghadapi setiap duduk kasus berat yang muncul. Karena kiprah berat ini Harian Nasional menamakan Kabinet yang dipimpin oleh Hatta ini sebagai Kabinet “Pisau Cukur”.
Tanggal 16 Februari 1948, Perdana Menteri Hatta dihadapan Sidang BP KNIP menjelaskan kebijaksanaan pemerintah dalam rangka pelaksanaan programnya, yaitu :
a.       Krisis Indonesia- Belanda akan diselesaikan atas dasar persetujuan Renville.
b.      Usaha untuk mempertahankan RI diubah menjadi usaha pembentukan Negara Indonesia Serikat. Dan kita (RI) akan mengatakan beberapa hak kita untuk pemerintah sementara.
c.       Rasionalisasi kedalam, lantaran pentingnya penyaluran tenaga-tenaga produktif kebidang masing-masing
d.      Rasionalisasi angkatan perang, akan dilaksanakan lantaran dibidang ini banyak tenaga tidak produktif. Mosi Baharudin yang telah diterima oleh KNIP akan dilaksanakan dan akan dibuat system satu komando tentara. Mereka yang terkena rasionalisasi akan dijamin dan akan disalurkan oleh Kementrian Pembangunan dan Pemuda.
Gagasan Hatta pribadi sanggup memotong garis politik kelompok Front  Demokrasi Rakyat (FDR). Adanya tentara yang efisien dan satu komando, akan menjadi alat negara yang ampuh dan kebal terhadap agitasi kekuatan-kekuatan politik diluar tentara sendiri. RI yang besar lengan berkuasa pastilah akan lebih menguntungkan dalam menghadapi tekanan-tekanan Belanda.
Dengan penetapan Presiden nomor 9 tanggal 27 Februari 1948, pemerintah melaksanakan Reorganisasi dan Rasionalisasi (RERA) tentara pada Kementrian Pertahanan dan Markas Besar Tertinggi Angkatan Perang hingga ke eselon terbawah. Didalam Rasionalisasi ini beberapa pejabat Kementerian Pertahanan pada masa Kabinet AmirSjarifuddin dibebaskan dari jabatannya, antara lain Sekjen Kementerian Pertahanan Sukono Djojopratiknjo (bekas ketua Pepolit), Atmadji (Direktur Jenderal Urusan Laut) serta para pejabat lainnya yang beraliran Komunis di Kementrian Pertahanan.
Apabila rasionalisasi ini berhasil dilaksanakan ibarat yang direncanakan, FDR yaitu kelompok yang mer
asa paling dirugikan. Sistem komando yang tidak terpecah-pecah oleh ideologi politik berarti suatu settingan kembali untuk FDR. Padahal semenjak tahun 1945 mereka telah bersusah payah membina dan memasukkan perwira-perwira komunis dalam pucuk pimpinan angkatan perang. Bahkan mereka menaksir 35% dari tentara telah berada dipihak mereka dan bahkan pada beberapa kesatuan merupakan kelompok yang dominan. Rasionalisasi yaitu pisau cukur yang akan menggunduli FDR. Karena itu bagaimanapun baik dan keuntungannya tujuan rasionalisasi, FDR tetap menganggap bahwa planning itu ditujukan untuk menumpas kelompoknya. [2]
Komunisme Menginjak Tingkat Perjuangan Militer Baru
FDR yang merupakan cikal bakal dari PKI merasa terpotong-potong pengaruhnya dibidang pemerintahan oleh aktivitas Kabinet Hatta, mulai meningkatkan oposisinya. Pada pertengahan bulan Juli 1948 mereka membuat aktivitas gres yang disebut Menginjak Tingkat Perjuangan Militer Baru. Dalam aktivitas ini dijelaskan perihal dua cara perjuangan, yakni Pertama dengan melalui Parlemen dan kedua melalui jalur non parlemen, dalam hal ini yang dimaksud yaitu jalur militer. [3]
Pada Jalur Parlemen diusahakan untuk menyukseskan Program Nasional dalam Sidang KNIP menjadi aktivitas pemerintah yang sasarannya mengganti sistem pemerintahan Presidensian menjadi sistem pemerintahan Parlemen. Dibidang militer, FDR memiliki planning sebagai berikut :
a.       Menarik sebagian dari Pasukannya dari kawasan Front ( Daerah Status-quo ).
b.      Memindahkan pasukan- pasukan kedaerah yang dipandang strategis dan menarik dari kawasan – kawasan yang tidak sanggup dipertahankan.
c.       Umumnya mereka akan membangun pasukan ini secara illegal, yakni pada setiap kecamatan yang dianggap strategis kan diletakkan seorang komandan yang beranggotakan 60 prajurit.
d.      Selanjutnya dari 60 Prajurit tersebut akan dibagi menjadi 6 atau 10 orang yang kemudian akan ditempatkan pada desa-desa yang ada pada kecamatan tersebut.
PKI Menyiapkan Kekuatan Militer
Perebutan kekuasaan pemerintahab didaerah-daerah dalam kuruntahun 1945-1946 ibarat Peristiwa Serang, Peristiwa Tanggerang, Peristiwa Tiga Daerah, Peristiwa Cirebon, merpakan rangkaian usaha para komunis untuk membentuk dan membangun kekuatan. Mereka merebut basis kekuatan daerah, tanpa menghiraukan bahwa seluruh bangsa sedang berjuang menegakkan kemerdekaan. Sekalipun usaha untuk merebut kekuasaan gagal, namun rupanya orang-orang komunis tidak pernah berhenti berusaha untuk menyusun dan membentuk kekuatannya baik politis , ideologis maupun kekuatan bersenjata.
Dalam membentuk kekuatan bersenjata, orang –orang komunis menyusun organisasi kelasaran terdiri dari Pesindo, Laskar Merah, Laskar Buruh, Laskar Rakyat, Laskar Minyak, Tentara Laut Republik Indonesia ( TLRI ), hingga ke TNI-Masyarakat. Mereka berambisi untuk menguasai Angkatan Perang. Dengan aneka macam upaya mereka memasukkan kaderkader ataupun pengaruhnya kedalam Angkatan Perang. Ketika Kementrian Pertahanan dikuasai oleh kelompok PKI yang dipimpin oleh Menteri Pertahanan Mr. Amir Sjarifudin, maka lascar-laskar yang bekerjasama dengan komunis memperoleh prioritas dan kemudahan dalam pembagian senjata dan perlengkapan lainnya.
Reorganisasi dan rasionalisasi (RERA) sebagai kebijaksanaan pemerintah ditentang keras oleh FDR/PKI. Pihak FDR/PKI menentang kebijaksanaan Rera ini lantaran merugikan kedudukannya, alasannya sebagian besar yang terkena rasionalisasi yaitu lascar-laskar yang bekerjasama dengan PKI. Sementara itu pada ketika kekosongan pimpinan Tentara Nasional Indonesia di Jawa Timur, orang-orang komunis melaksanakan dislokasi dan pemindahan pasukan-pasukannya untuk mendekati Madiun. Batalyon Sidik Arselan yang semula berada di Blitar dipindahkan ke Nganjuk, untuk memperkuat TLRI dibawah pimpinan Munadji yang berada di Nganjuk.
Hal lain yang menguntunggakan PKI yaitu momentum rasionalisasi. Sebagai akhir rasionalisasi, kekuatan Tentara Nasional Indonesia di Madiun yang semula berkekuatan satu brigade  menjadi satu Sub Teritorial Comando, dimana menjadi Instansi Teritorial yang tidak membawahi pasukan tempur. Perkembangan selanjutnya di Madiun seringkali adanya rapat umum. Rapat umum yang terbesar pernah terjadi tanggal 10 September 1948 yakni dihadiri oleh Musso dan Amir Sjarifudin. Sebelum rapat tersebut, di Madiun mulai berdatang
an pasukan yang berseragam hitam-hitam yang tidak diketahui darimana asalnya . mereka menempati gedung-gedung sekolah, yang kebetulan sedang libur. Semakin hari semakin bertambah.
Sementara itu untuk mengalihkan perhatian pemerintah Indonesia maka PKI yang berupaya membuat suatu Wild west di Surakarta untuk mengalihkan perhatian pemerintah ke kota tersebut, dan mengikat pasukan-pasukan Tentara Nasional Indonesia dikota Solo. Akibatnya pada pertengahan bulan September 1948 pecahlah insiden Solo yakni terjadinya Konfrontasi bersenjata antara pasukan Pemerintah dan pasukan FDR/PKI namun usaha tersebut sanggup digagalkan oleh pemerintah
Pemerintah kemudian menempatkan Kolonel Gatot Subroto yang pada ketika itu menjabat sebagai Komandan Corps Militer sebagai Gubuernur Militer Solo. Kekalahan militer di Solo didukung perilaku keras Mohd. Hatta serta penolakan Masyumi dan PNI untuk bahu-membahu membentuk Front Nasional mendorong  Soemarsono, Supardi dan kawan-kawan mendahuliu dengan merebut inisiatif melakuka perebutan kekuasan di Madiun pada tanggal 18 September 1948. [4]
Daftar Pustaka :
[1] Pusjarah Tentara Nasional Indonesia (2009). Perkembangan Gerakan dan Penghianatan Komunisme di Indonesia. Yayasan Kajian gambaran Bangsa, Jakarta
[2] Sudirman,adi (2014). Sejarah lengkap Indonesia. Diva Press, Jogjakarta
[4] Pusjarah Tentara Nasional Indonesia (2009). Penumpasan Pemberontakan PKI (1948). Yayasan Kajian Citra Bangsa, Jakarta