Keluarnya Indonesia Sebagai Anggota Pbb

ANISA MUTIARA PRIYADI/ SI V

            Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) merupakan organisasi internasional yang secara resmi dibuat pada 24 Oktober 1945, melalui pengesahan piagam 5 negara anggota tetap dewan keamanan PBB yakni Perancis, Republik Cina, Uni Soviet, Inggris dan Amerika Serikat. Organisasi internasional PBB didirikan sebagai organisasi internasional yang berwujud perserikatan negara-negara di dunia yang dianggap sebagai organisasi yang menggantikan posisi organisasi sebelumnya yakni Liga Bangsa Bangsa (LBB). LBB dianggap telah gagal sebagai organisasi internasional dalam mencegah terjadinya Perang Dunia kedua, sehingga untuk mencegah kemungkinan terjadinya Perang Dunia ketiga yang tentu saja tidak diinginkan oleh seluruh masyarakat negara di dunia ini kemudian dibentuklah organisasi PBB tersebut.

            PBB dibutuhkan sanggup menggantikan LBB dalam rangka untuk memelihara perdamaian internasional dan meningkatkan kerjasama dalam memecahkan problem ekonomi, sosial dan kemanusiaan internasional. Namun di sisi lain organisasi internasional PBB juga mendapatkan beberapa kritikan yang menganggap PBB sebagai sebuah organisasi internasional yang berupaya untuk membentuk sebuah pemerintahan yang mengatur seluruh dunia, terlihat dari negara-negara anggota tetap dewan keamanannya yang beranggotakan negara-negara yang besar dan kuat yang cenderung mempunyai power terbesar di dunia pada ketika itu. Berdirinya organisasi Internasional PBB sangat bersahabat dengan tanggal merdekanya bangsa Indonesia yang terpaut hanya beberapa bulan dari negara Indonesia yakni yang merdeka pada 17 Agustus 1945. Indonesia pada ketika gres merdeka tentu saja membutuhkan pengukuhan dari negara lain atas kemerdekaannya. Maka dari itu Indonesia harus melaksanakan aktualisasi diri terhadap dunia internasional dengan jalan bergabung dalam organisasi internasional menyerupai PBB yang pada masa itu menjadi organisasi internasional yang sangat kuat di dunia Internasional.[1]
            Dengan bergabungnya Indonesia dalam keanggotaan organisasi internasional PBB pada tanggal 28 September 1950 bertujuan untuk mendapatkan lebih banyak pengukuhan atas kemerdekaan negara Republik Indonesia, tujuan lain bergabungnya Indonesia dalam organisasi internasional PBB biar sanggup menjalin kerjasama dengan sesama negara anggota dalam segala bidang. Dengan kerjasama tersebut tentu saja dibutuhkan sanggup memperlihatkan donasi bagi pembangunan negara Indonesia itu sendiri serta sanggup aktif dalam mewujudkan perdamaian dunia. Namun negara Indonesia juga pernah mengambil kebijakan untuk keluar dari keanggotaan organisasi tersebut. Dalam hal ini menyerupai yang dilakukan oleh negara Indonesia pada tanggal 7 januari 1965 dengan dinyatakannya keputusan untuk keluar dari keanggotaan organisasi internasional PBB melalui pidato eksklusif dari presiden Soekarno dalam rapat umum Anti pangkalan Militer Asing di kalarta.
            Keputusan itu diambil menurut pandangan serta perilaku presiden Soekarno yang sudah berpandangan kurang baik terhadap organisasi internasional PBB. Terdapat beberapa faktor yang menjadikan keluarnya indonesia sebagai anggota PBB
            faktor pertama yang menjadikan presiden Soekarno mengambil kebijakan tersebut yakni terkait perselisihan negara Indonesia dengan negara Malaysia. Perselisihan Indonesia dengan Malaysia ini bergotong-royong sudah muncul semenjak pendirian negara Malaysia sebagai negara federasi Inggris. Presiden Soekarno menganggapnya sebagai suatu bahaya bagi negara Indonesia di mana didirikannya negara Malaysia sebagai negara federasi Inggris tersebut dianggap sebagai salah satu langkah kolonialisme dan imperialisme barat. Bentuk konfrontasi terhadap Malaysia ini dimulai lewat rapat raksasa tanggal 3 Mei 1964 di Jakarta dimana Presiden Soekarno meneriakkan dua komando yakni pertama, pertinggi ketahanan revolusi. Kedua, bantu usaha revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Sabah dan Serawak untuk menghancurkan Malaysia. Bahkan sebelumnya yakni pada 27 Juli 1963, presiden soekarno telah menyerukan slogan Ganyang Malaysia.
            Konfrontasi ini kemudian semakin memanas dengan rencana pengangkatan Malaysia sebagai anggota tidak tetap dewan keamanan PBB, tentu saja hal tersebut menjadikan presiden Soekarno murka dan pada tanggal 31 Desember 1946 mengeluarkan bahaya lewat pidatonya untuk keluar dari organisasi internasional PBB bila hal tersebut benar-benar terjadi dengan poin-poin pidato sebagai berikut:
1.      Agar para anggota PBB tidak mendukung masuknya malaysia kedalam PBB
2.      Agar anggota-anggota PBB lebih menentukan tetap tinggalnya Indonesia dalam PBB dari pada mendukung masu
knya malaysia kedalam Dewan keamanan PBB
3.      Memperingatkan PBB bahwa Indonesia bersungguh-sungguh akan melaksanakan Niatnya.
            Namun kenyataannya kemudian rencana tersebut tetap saja direalisasikan oleh PBB walaupun secara tegas telah mendapatkan bahaya dari presiden Soekarno. Faktor inilah yang kemudian menjadi faktor pertama penyebab negara Indonesia melalui presiden Soekarno menyatakan keluar dari keanggotaan organisasi internasional PBB.[2]
            Faktor kedua keluarnya indonesia sebagai anggota PBB menurut pandangan dari presiden Soekarno terhadap organisasi internasional PBB. PBB dipandang sebagai suatu organisasi internasional yang terlalu padat dengan kepentingan negara-negara Barat. Pada masa itu dunia sedang mengalami yang namanya perang cuek antara blok barat dengan blok timur. Dalam kondisi menyerupai ini seharusnya dengan hadirnya organisasi internasional PBB yang dianggap sebagai organisasi yang menggantikan organisasi internasional sebelumnya yakni LBB yang telah gagal dalam mencegah terjadinya perang dunia kedua, PBB seharusnya menjadi organisasi interasional yang sanggup mewujudkan cita-citanya yakni memelihara perdamaian internasional dan meningkatkan kerjasama dalam memecahkan problem ekonomi, sosial dan kemanusiaan internasional.
            Dalam hal ini seharusnya organisasi internasional PBB menjadi tubuh yang netral tidak berlatar belakang atau memihak pada salah satu blok yang sedang bersitegang dalam perang dingin, sehingga PBB sanggup benar-benar mengakomodasi negara-negara anggotanya yang tentu saja mempunyai ideologi dan sistem pemerintahan yang berbeda-beda satu sama lain. Namun pandangan presiden Soekarno terhadap PBB justru organisasi internsional PBB ini cenderung condong ke arah blok barat. Dimana terdapat dominasi negara-negara blok barat yakni Amerika Serikat dan sekutunya.
            Beberapa fakta yang memperkuat pandangan Soekarno terhadap PBB tersebut yakni antara lain soal kedudukan markas PBB yang semenjak tahun 1946 berada di Amerika Serikat yakni di New York bahkan hingga ketika ini PBB masih tetap bermarkas di New York. Pandangan Soekarno terhadap hal ini yaitu markas PBB seharusnya diletakkan di tempat yang netral dalam kondisi perang cuek menyerupai di masa itu. Namun dengan diletakkannya markas PBB tersebut di New York, Amerika serikat semakin menggambarkan kecondongan organisasi tersebut ke salah satu blok dalam kondisi perang cuek pada masa itu.
            Fakta lainnya yang memperkuat perkiraan Soekarno tersebut yakni tidak adanya pembagian yang adil di antara personal organisasi internasional PBB dalam lembaga-lembaganya, yakni antara lain sebagai pola yaitu bekas ketua UNICEF yaitu seorang warga negara Amerika, kemudian ketua Dana Khusus yaitu Amerika, selanjutnya tubuh Bantuan Teknik PBB diketuai oleh orang Inggris. Bahkan tubuh kesekretariatan selalu dipegang kepala staf yang berkebangsaan Amerika sehingga hasil kebijakan organisasi banyak mengakomodasi kepentingan Barat.
            Fakta-fakta inilah yang kemudian menciptakan persepsi pesimis dari presiden Soekarno terhadap organisasi internasional PBB yang seharusnya menjadi sosok organisasi yang netral namun ternyata terdapat dominasi negara-negara barat yang sangat kuat dan berpengaruh. Persepsi yang dihasilkan kemudian, presiden Soekarno memandang organisasi internasional PBB sebagai salah satu organisasi internasional yang dibuat berlandaskan paham kolonialisme dan imperialisme Eropa yang tentu saja sangat dibenci oleh presiden Soekarno sehingga hal ini juga menjadi faktor yang mendasari keputusan kebijakan Soekarno untuk keluar dari keanggotaan organisasi internasional PBB pada masa itu.
            Faktor yang ketiga yaitu adanya persepsi dari Soekarno terhadap organisasi internasional PBB yang dipandang lemah dan tidak bisa menjalankan tugas-tugasnya dalam mewujudkan tujuan organisasi tersebut yakni dalam hal menuntaskan permasalahan yang dialami oleh negara-negara anggotanya. Bahkan PBB cenderung hanya berfungsi sebagai media yang dijadikan arena beradu pendapat dan bersengketa antara negara-negara anggotanya yang bersengketa.
            Terkait ketidakmampuan organisasi internasional PBB dalam menuntaskan permasalahan negara anggotanya dalam hal ini salah satunya yaitu permasalahan perselisihan antara Indonesia dengan Malaysia dan juga terkait problem usaha Indonesia untuk mempertahankan Iria Barat. Terkait dengan faktor-faktor sebelumnya dalam hal konfrontasi Indonesia dengan Malaysia organisasi internasional PBB dianggap sangat lamban dan cenderung lebih berpihak pada Malaysia. Persepsi ini diperkuat dengan fakta bahwa negara Malaysia itu sendiri merupakan negara yang didirikan sebagai negara federasi Inggris yang letaknya sangat bersahabat dengan Indonesia. Hal ini yang dipandang sebagai bahaya oleh presiden Soekarno terhadap keamanan dan keutuhan bangsa Indonesia.
            Dalam hal ini Inggris sebagai salah satu anggota tetap dewan keamanan PBB tentu saja mempunyai efek yang kuat dalam pengambilan keputusan kebijakan PBB itu sendiri. Sehingga dalam menanggapi permasalahan Indonesia dengan Malaysia ini PBB cenderung condong dan memihak pada Malaysia dibawah efek kuat Inggris. Terlihat dengan adanya rencana dan realisasi penetapan Malaysia sebagai anggota tidak tetap dewan keamanan PBB walaupun pada waktu itu Indonesia melalui pidato presiden Soekarno telah memperlihatkan bahaya serius untuk keluar dari keanggotaan PBB. Di sini terlihat terang proses pengambilan kebijakan organisasi internasional PBB yang selalu cenderung mengutamakan dan menurut kepentingan-kepentingan negara Barat terutama negara-negara anggota tetap dewan keamanan PBB itu sendiri.
            Dalam kasus Irian Barat, PBB dianggap lamban dalam menanggapi permasalahan tersebut. Sejak tahun 1953 usaha melalui lembaga PBB dilakukan oleh Indonesia mengenai problem Irian barat ini, setiap tahun selalu diusulkan untuk dibahas dalam Sidang Umum PBB namun hingga dengan Desember 1957 tak kunjung usaha berhasil disebabkan dalam pemungutan suara, pendukung Indonesia tidak mancapai 2/3 jumlah bunyi di Sidang Umum PBB. Sehingga permasalahan Irian Barat yang dialami Indonesia cenderung tidak diperhatikan bahkan untuk dibahas dalam sidang umum pun sedikit negara anggota PBB lainnya yang mendukungnya.[3]
            Faktor-faktor tersebut merupakan tanggapan dari penyebab kebijakan luar negeri Indonesia untuk keluar dari keanggotaan PBB pada masa pemerintahan Soekarno. Dalam faktor-faktor tersebut didasari oleh salah satu unit analisis utama pengambil keputusan yakni pemimpin negara itu sendiri dalam kasus ini yaitu presiden Soekarno dengan pandangan dan persepsi terhadap kondisi dunia pada ketika itu dan pengaruhnya terhadap keamanan dan keutuhan bangsa Indonesia sehingga menjadi dasar pengambilan keputusan kebijakan luar negeri Indonesia pada masa pemerintahannya.
            Sedangkan menurut perkiraan realisme yakni self help dalam memandang tingkah laris bangsa Indonesia pada masa presiden Soekarno terlihat ketika presiden Soekarno tidak percaya lagi dan mewaspadai kemampuan organisasi Internasional PBB dalam mewujudkan harapan dan tujuan utamanya untuk menjaga keamanan dunia serta membantu menuntaskan problem negara-negara anggotanya. Sehingga Indonesia menentukan untuk keluar dari organisasi internasional PBB. Mungkin dengan keluarnya Indonesia dari PBB ini dinilai oleh negara lain akan berdampak negatif bagi Indonesia lantaran akan sanggup mengurangi aktualisasi negara Indonesia dalam dunia internasional bahkan mungkin akan terkucilkan. Namun hal tersebut tidak selalu sanggup dianggap benar lantaran terdapat upaya self help dari negara Indonesia itu sendiri.
           Setelah resmi keluar dari PBB presiden Soekarno mendirikan Conefo (Konferensi Negara-Negara Kekuatan Baru) sebagai tandingan PBB yang tidak sedikit menerima derma dari negara lain, serta Indonesia melalui presiden Soekarno juga sukses menyelenggarakan Ganefo (tandingan Olimpiade versi Conefo) yang diikuti 2.250 atlet dari 48 negara di Asia, Afrika, Eropa dan Amerika Selatan, serta diliput sekitar 500 wartawan asing. Fakta tersebut menggambarkan upaya self help negara Indonesia dalam perjuangannya sendiri untuk mempertahankan aktualisasi dirinya di dunia internasional dan memperlihatkan bahwa Indonesia menjadi negara yang masih disegani di dunia internasional walaupun sudah keluar dari keanggotaan organisasi internasional PBB.[4]
DAFTAR PUSTAKA
[1]
[2]
[4]eby hara,abubakar.2011.pengantar analisis politik luar negeri dari realisme hingga konstruktivisme. bandung: nuansa