Kenakalan Sampaumur Sebagai Akhir Dampak Lingkungan Sosial

NURBANI/PIS/014B
Kenakalan Remaja Sebagai Akibat Pengaruh Lingkungan Sosial Perubahan sosial dan budaya yang semakin kompleks dan dinamis merupakan ciri perkembangan masyarakat akhir-akhir ini. Akibat perubahan tersebut yang relatif cepat ialah adanya perubahan konsep tingkah laris dan perbuatan. kejahatan yaitu fenomena sosial yang timbul dan berkembang dalam masyarakat sehingga kejahatan yang pada hakekatnya suatu budaya insan (as old as man kind itself) sebagai akhir perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, maka kejahatan berkembang semodern budaya insan itu sendiri (as modern as man kind itself). Dengan demikian dapatlah ditarik suatu pendapat yang fundamental, yaitu bahwa kejahatan akan senantiasa berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat itu sendiri.Berbagai upaya penangggulangan telah banyak dilakukan, tetapi hanya menyangkut tindakan Kepolisian, bukan pada

perbaikan kondisi atau sebab-sebab yang menimbulkan kejahatan itu sendiri. Kaprikornus kebijakan yang diambil hanya kebijakan yang parsial saja tidak menyentuh kepada akar permasalahan yang menimbulkan kejahatan. Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh polisi dengan melaksanakan Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) yang merupakan operasi rutin yang ditingkatkan kwantitas maupun kualitasnya maupun Operasi Khusus Kepolisian Kendali Pusat yang dalam pelaksanaannya dalam rangka penaggulangan kejahatan yang dilakukan oleh pelajar dan mahasiswa belum bisa menekan atau mengurangi kejahatan.Berangkat dari pandangan serta pengkualifikasian kejahatan yang dilakukan oleh pelajar dan mahasiswa, maka kebijakan penanggulangan kejahatan yang dilakukan juga memakai cara-cara yang diluar prosedural formal peradilan. Maksudnya yaitu terhadap kejahatan yang dilakukan oleh pelajar dan mahasiswa ini penyelesaian senantiasa mempertimbangkan banyak sekali aspek, baik ditinjau dari aspek kepastian hukum, kepentingan aturan dan kepentingan pelaku kejahatan.Berbicara mengenai pencegahan dan penanggulangan kejahatan (PPK) utamanya bagi kepolisian tentunya bukan hal yang gres bagi praktisi, bahkan sudah merupakan pekerjaan rutin sehari-hari.Perumusan arti “Juvenile Deliquency” oleh Fuad Hasan dan Bimo Walgito nampak adanya pergeseran mengenai kualitas anak menjadi remaja/anak remaja. Bertitik tolak pada konsepsi dasar inilah, maka “Juvenile Deliquency” pada giliranya mendapat pengertian “Kenakalan Remaja”. Dalam pengertian yang luas perihal kenakalan remaja ialah: perbuatan/kejahatan/pelanggaran yang dilakukan oleh anak remaja bersifat melawan aturan hukum, anti sosial, anti susila dan menyalahi norma-norma agama.

A.KONTROL SOSIAL
Teori kontrol atau sering juga disebut teori kontrol sosial berangkat dari perkiraan atau anggapan bahwa individu di masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama kemungkinannya, menjadi “baik” atau “jahat”. Baik jahatnya seseorang sepenuhnya tergantung pada masyarakat. Ia menjadi baik kalau saja masyarakatnya membuatnya demikian, dan menjadi jahat apabila masyarakatnya membuatnya demikian.Pertanyaan dasar yang dilontarkan paham ini berkaitan dengan unsur-unsur pencegah yang bisa menangkal timbulnya sikap delinkuen di kalangan anggota masyarakat, utamanya para anak dan remaja, yaitu: mengapa kita patuh dan taat pada norma-norma masyarakat? Atau mengapa kita tidak melaksanakan penyimpangan? pertanyaan dasar itu mencerminkan suatu pemikiran bahwa penyimpangan bahwa penyimpangan bukan merupakan problematik yang dipandang sebagai problem pokok yaitu ketaatan atau kepatuhan pada norma-norma kemasyarakatan dengan demikian berdasarkan paham ini sesuatu perlu dicari kejelasannya ialah ketaatan pada norma, dan faktor-faktor yang menimbulkan seseorang patuh atau taat pada norma-norma kemasyarakatan. Pada dasarnya upaya menjelaskan sikap “tidak patuh norma”.Oleh lantaran itu, tidak mengherankan apabila penganut paham ini beropini bahwa ikatan sosial (sosial bound) seseorang dengan masyarakatnya dipandang sebagai faktor pencegah timbulnya sikap penyimpangan. Seseorang yang lemah atau terputus ikatan sosialnya dengan masyarakat, “Bebas” melaksanakan penyimpangan. Seseorang sanggup melemah atau terputus ikatan sosial dengan masyarakatnya, manakala di masyarakat itu telah terjadi pemerosotan fungsi forum kontrol sosial gosip di sini ialah sarana-sarana kontrol sosial non aturan positif atau dalam konteks masyarakat kita sarana-sarana tersebut sanggup diidentikan dengan forum adat, suatu sistem kontrol sosial yang tidak tertulis namun memperoleh legalisasi keabsahan keberlakuannya di masyarakat. Dengan demikian berarti bahwa manakala di suatu masyarakat, di mana kondisi lingkungannya tidak menunjang berfungsinya dengan baik forum kontrol sosial tersebut banyak akan menimbulkan melemah atau terputusnya; dan pada gilirannya akan memberi kebebasan kepada mereka untuk berperilaku menyimpang.
B.KEJAHATAN ANAK
Pengertian perihal kejahatan anak yang dalam banyak sekali literatur dikenal dengan istilah “juvenile deliquency” mempunyai keberagaman. Istilah yang sering terdengar dan lazim dipergunakan dalam media massa yaitu kenakalan remaja atau sering juga dipergunakan istilah kejahatan anak. Istilah kejahatan anak di rasakan terlalu tajam. Sementara istilah kenakalan remaja sering di salahtafsirkan dengan kenakalan yang tertuangkan dalam pasal 489 KUHP. Untuk menghindari pemaknaan yang kurang sempurna atau hiperbola mak digunakan istilah Juvenile Delinquency atau kejahatan anak.Sementara pengertian perihal anak itu sendiri juga terdapat beberapa pemahaman yang berbeda. Pengertian anak dalam kaitannya dengan prilaku delinkuensi anak biasanya didasarkan atas tingkatan umur. Namun demikian adapula yang mendasarkan pada pendekatan psikososial.Pengertian anak di sini termasuk juga remaja, lantaran dalam konteks aturan peristilahan remaja kurang lazim dipergunakan. Dalam perundang-undangan biasanya di sebutkan dengan istilah anak, bawah umur (minder jarig), bawah umur dan sebagainya.Pendekatan yang didasarkan atas umur/usia terdapat banyak sekali variasi. Di Amerika Serikat, 27 negara pecahan memilih batas umur 8-18 th, sementara 6 negara pecahan memilih batas umur 8-17 th, ada pula pecahan lain yang memilih batas umur 8-16 tahun. Di Inggris ditentukan batas umur antara 12-16 th dan di Australia ditentukan 8-16 th. Di Belanda di tentukan antara umur 12-18 th. Di negara-negara Asia antara lain srilangka memilih batas umur antar 8-16 tahun. Di Jepang antara 14-20 th.sedangkan negara-negara Asean antar lain Philipina memilih 7-16 tahun. Di Malaysia antara 7-18 th. Singapura memilih batas antara 7-16 th. Sedangkan di Indonesia sendiri berdasarkan ketentuan UU No. 3 tahun 1997 perihal Pengadilan Anak , anak ditetatpkan pada usia 8-18 th.Sementara batasan anak yang didasarkan aspek psikososial, pembagian terstruktur mengenai perkembangan anak sampai dewasa di kaitkan dengan usia dan kecenderungan kondisi kejiwaanya. Perkembangan usia anak sampai dewasa sanggup diklasifikasikan menjadi lima, yaitu a). anak, seseorang yang berusia di bawah 12 tahun; b). Remaja dini, seseorang yang berusia12-15 tahun; c) remaja penuh, seseorang yang berusia 15-17 tahun ; d) Dewasa muda seseorang yang berusia 17-21 tahun; e) Dewasa, seseorang yang berusia di atas 21 tahun.
Masing-masing tingkatan usia mempunyai karakteristik kejiwaan sendiri-sendiri. Paulus Hadi suprapto menyatakan bahwa remaja dini (usia 12-15 tahun) mempunyai kecenderungan kejiwaan antara lain a). sibuk menguasia tubuhnya, lantaran ketidak seimbangannya postur tubuhnya, kekurang nyamanan tubuhnya; b). Mencari identitas dalam keluarga, satu pihak menjurus pada sifat egosentris, pada lain pihak belum bisa sepenuhnya diserahi tanggung jawab, sehingga ia sangat memerlukan daya tampung dari lingkungan keluarganya; c). Kepekaan sosial tinggi, solidaritas pada sahabat sangat tinggi dan besar kecenderungan mencari popularitas. Dalam fase ini ia sibuk mengorganisasikan dirinya, mulai mengalami perubahan dalam sikap, minat, pola-pola hubungan pertemanan, mulai timbul dorongan seksual, bergaul dengan lain jenis; d). minat ke luar rumah tinggi, kecenderungan untuk trial and error tinggi; e). mulai timbul usaha-usaha untuk menguasai diri baik di lingkungan rumah, sekolah, klub olah raga, kesenian, dan dilingkuangan pergaulan pada umumnya. Sementara pada tahapan remaja lanjut, ciri-ciri menempel padanya ialah a). sudah mulai menampakkan dirinya bisa dan bisa meneriam kondisi fisiknya; b). mulai sanggup menikmati kebebasan emosionalnya; c). muali bisa bergaul; d). sudah menemukan identitas dirinya; e). mulai memperkuat penguasaan diri dan menyesuaikan perilakunya dengan norma-norma keluarga dan kemasyarakatan dan f). mulai perlahan-lahan meninggalkan reaksi kekanak-kanakkan.
Paham Kenakalan Remaja dalam arti luas mencakup perbuatan-perbuatan anak remaja yang bertentangan dengan kaedah-kaedah aturan tertulis baik yang terdapat dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun perundang-undangan Pidana diluar KUH Pidana. Dapat pula terjadi perbuatan anak remaja tersebut bersifat anti sosial, perbuatan yang menimbulkan keresahan masyarakat pada umumnya, akan tetapi tidak tergolong delik pidana umum maupun pidana khusus. Ada pula perbuatan anak remaja yang bersifat anti susila, yakni durhaka kepada kedua orang tua, sesaudara saling bermusuhan. Di samping itu sanggup dikatakan kenakalan remaja, kalau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma agama yang dianutnya contohnya remaja muslim enggan berpuasa, padahal sudah tamyis bahkan sudah baligh, remaja Kristen/Katholik enggan melaksanakan sembahyang/kebaktian. Demikian pula yang terjadi pada remaja Hindu dan Budha. Paradigma kenakalan remaja lebih banyak luas cakupannya dan lebih dalam bobot isinya; kenakalan remaja tersebut mencakup perbuatan-perbuatan yang sering menimbulkan keresahan dilingkungan masyarakat, sekolah maupun keluarga, teladan sangat simple dalam hal ini antara lain; pencurian oleh remaja, perkelahian dikalangan penerima didik yang kerap kali menjelma perkelahian antar sekolah, menganggu perempuan dijalan yang pelakunya anak remaja, sikap anak yang memusuhi orang renta dan sanak saudara atau perbuatan-perbuatan lain yang tercela menyerupai menghisap ganja, mengedarkan pornografi dan corat-coret tembok pagar yang tidak pada tempatnya.Dengan demikian nampak terang bahwa apabila seorang anak yang masih berada dalam fase-fase usia remaja kemudian melaksanakan pelanggaran terhadap norma hukum, norma sosial, norma susila dan norma-norma agama, maka perbuatan anak tersebut digolongkan kenakalan remaja (Juvenile Deliquency).Secara global delinquent yang dilakukan oleh anak remaja sanggup berupa berupa delinquent sosiologis dan delinquent individual; pembagian ini berdasarkan sikap dan corak perbuatan. Dapat di pandang sebagai delinquent sosiologis apabila anak memusuhi seluruh konteks kemasyarakatan kecuali konteks masyarakatnya sendiri. Dalam kondisi tersebut kebanyakan anak tidak merasa bersalah bila merugikan orang lain, asal bukan dari kelompoknya sendiri, atau merasa tidak berdosa walau mencuri hak milik orang lain asal bukan kelompoknya sendiri yang menderita kerugian. Sedangkan dalam delinquent individual, anak tersebut memusuhi orang baik tetangga, mitra dan sekolah atau sanak saudara bahkan termasuk kedua orang tuanya sendiri. Biasanya hubungan dengan orang renta semakin memburuk justru lantaran bertambahanya usia. Pada garis besarnya dari kedua bentuk delinquent ternyata delinquent sosiologislah yang sering melaksanakan pelanggaran didalam masyarakat. Hal ini bukan berarti delinquent individual sama sekali tidak menimbulkan keresahan didalam masyarakat.Kedua bentuk delinquent sama-sama merugikan dan meresahkan masyarakat. Delinquent sosiologis dan individual bukan merupakan dua hal yang antagonis, akan tetapikeduanya hanya mempunyai batas secara gradasi saja. Jika ditinjau dari bermulanya, sanggup terjadi keduanya saling menunjang dan memperkembangkan. Dalam hal ini sanggup kita jumpai seorang anak menjadi delinquent bermula dari keadaan intern dan kemudian dikembangkan dan ditunjang oleh pergaulan, akan tetapi tidak jarang pula seorang anak menjadi delinquent justru lantaran menggandakan kawan-kawan sebayanya kemudian di dukung oleh berkembang didalam keluarga. Seorang anak yang hidup ditengah-tengah masyarajkat yng sholeh dalam bergaul dengan kawan-kawan sebaya yang baik sanggup menjadi delinquent lantaran dampak kehidupan keluarga, misalnya; lantaran broken home atau quasi broken home. Demikian pula seorang anak dibesarkan didalam lingkungan keluarga yang sholeh sanggup menjadi delinquent lantaran dampak kehidupan masyarakat sekitar atau dampak teman-teman sepermainannya, akan tetapi probabilitas sangat rendah.Agar sanggup memperlihatkan evaluasi apakah suatu perbuatan termasuk delinquent atau tidak, maka hendaklah diperhatikan faktor aturan pidana yang berlaku sebagai aturan positif serta faktor lingkungan yang menjadi ajang hidup anak remaja. Pertama-tama, aturan pidanalah yang merumuskan bahwa suatu perbuatan merupakan suatu pelanggaran dan kejahatan. Jika evaluasi delinquent berdasarkan faktor aturan pidana, maka konsekuensinya disetiap negara akan berbeda penilaiannya. Penilaian kedua dalam memilih delinquentadalah norma atau kaidah-kaidah yang hidup dan bertumbuh dalam masyarakat. Dalam evaluasi kedua akan terjadi perbedaan evaluasi antara masyarakat yang satu dengan yang lain. Misalnya saja antara masyarakat desa dan masyarakat kota. Kedua masyarakat tersebut mempunyai norma-norma yang agak berbeda. Adat kebiasaan dan norma-norma kemasyarakatan yang hidup dan bertumbuh di desa agak berbeda dengan budbahasa kebiasaan yang berkembnag di kota secara gradasi.Di atas telah dikupas secara rinci dalam segala aspek perihal “Juvenile Deliquency” yang dalam konteks ii disebut “Kenakalan Remaja”. Penentu utama dalam “Juvenile Deliquency” yakni aturan pidana. dalam kaitan ini pembatasan Anglo Saxon sanggup diterima, bahwa: Juvenile Deliquency berarti perbuatan dan tingkah laris yang merupakan perbuatan perkosaan terhadap norma aturan pidana dan pelangaran-pelangaran terhadap kesusilaan yang dilakukan oleh para Juvenile Deliquency. Juvenile Deliquency itu yaitu offenders yang terdiri dari “anak” (berumur dibawah 21 tahun: pubertas), yang termasuk yurisdiksi pengadilan anak/juvenile court.
Pada prinsipnya Juvenile Deliquency yaitu kejahatan dan pelanggaran pada orang dewasa, akan tetapi menjadi “Juvenile Deliquency” oleh kkarena pelakunya yaitu : anak/kaum remaja; mereka yang belum mencapai umur dewasa secara yuridis formal. Bertitik tolak pada konsep dasar inilah maka wujud “Juvenile Deliquency” sanggup dipaparkan sebagai berikut : pembunuhan dan penganiayaan (tergolong kejahatan-kejahatan kekerasan); pencurian :pengelapan; penipuan; gelandangan dan lain sebagainya.Secara yuridis formal masalah “Juvenile Deliquency” telah memperoleh pemikiran yang baku. Pertama-tama yaitu aturan pidana yang pengaturannya tersebar dalam beberapa pasal; sebagai pasal yang embrional yaitu pasal 45-46 dan 47 KUH Pidana. Disamping itu KUH Perdata pun mengatur perihal “Juvenile Deliquency” terutama pasal 302 dan segala pasal yang ditunjuk dan terkait. Kondisi dualistik tersebut membawa konsekuensi logis yang berbeda didalam sebutan, walaupun pada prinsip dasarnya sama. “Juvenile Deliquency” yang melawan kaidah aturan tertulis yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebut “Anak Negara” dan sesuai dengan ketentuan kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebut “Anak Negara” dan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebut “Anak Sipil”.Berbagai penelitian yang dilakukan bahwa sebagian besar remaja dilekuen berasal dari keluarga yang sudah tidajk utuh strukturnya. Keluarga menjadi kelompok sosial yang utama daerah anak berguru menjadi insan sosial. Rumah tangga menjadi daerah pertamadari perkembangan segi-segi sosialnya di dalam interaksi sosial dengan orang tuanya yang wajar, sehingga apabila hubungan dengan orang renta kurang baik, maka besar kemungkinannanya bahwa interaksi sosialnya pun berlangsung kurang baik.Karena keremajaan itu selalu maju untuk lebih banyak melaksanakan hubungan sosial dengan sahabat sebaya sehingga hubungan diantara mereka semakin berpengaruh sebagai upaya untuk mendapat legalisasi dari kelompoknya tersebut. Pengaruh dari norma kelompok sosial tersebut semakin lebih berpengaruh dari norma keluarga, demikian pula dampak pada sikap pelanggaran aturan tanpa peduli pada perasaan diri sendiri.
DAFTAR PUSTAKA
          Barda Nawawi Arif, “Masalah Penegakan Hukum Kebijakan menanggulangi Kejahatan”, Depkumdang di Pusdiklat Cinere Jakarta 2000.
          Bimo Walgito, 1998 “Kenakalan Anak (Juvenile Deliquency)”, Andi Offset, Yogyakarta,.
Elizabeth Hurlock, “Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan”, Erlangga, Jakarta, 1997.
          Kusumah, Drs. Mulyana W. 1985 “Kenakalan Remaja Dalam Perspektif Kriminologi”. Prisma.
          Rahardjo, Satjipto, 1983 “Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis”, Sinar Baru, Bandung.
          Simanjuntak, 1995 “Latar Belakang Kenakalan Anak (Etiologi Juvenile Deliquency)”, Gunung Agung, Jakarta,.
          Supriyoko, 2006 “Unsur Kriminal Dalam Perkelahian Pelajar”, Kedaulatan Rakyat.
          Sudarsono, 1990 “Kenakalan Remaja Prevensi, Rehabilitasi, dan Resosialisasi”, Rineka Cipta, Jakarta.