Keseluruhan Pergerakan Politik Dizaman Orde Baru

Rezky Aditiya/1205113204/B/SI V
Indonesia  merupakan sebuah bangsa yang besar, yang di dalamya terdapat beraneka etnis, suku, ras, agama, sampai budaya. Indonesia yakni negara yang kaya raya, baik dari kekayaan alam hayati dan non hayati. Indonesia merupakan bangsa yang “unik” dan “menarik” untuk dikaji dari banyak sekali segi, terutama dari segi historisitasnya. Sisi histories sebuah bangsa berbicara mengenai bagaimana bangsa itu berkembang dari masa ke masa. Di masa ke masa itulah banyak terimpan lembar sejarah yang sangat penting untuk diketahui.
Masa Orde Baru merupakan salah satu kejadian sejarah yang pernah terjadi di Indonesia. Orde Baru merupakan sebuah masa setelah berakhirnya Orde Lama dibawah pimpinan presiden Soekarno. Orde Lama tersebut runtuh lantaran keadaan keamanan dalam negeri yang tidak aman setelah terjadinya kejadian pemberontakan G30S/PKI. Hal ini mengakibatkan presiden Soekarno memperlihatkan mandat kepada Soeharto untuk melaksanakan aktivitas pengamanan di Indonesia melalui Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar). Dengan keluarnya Surat Perintah Sebelas Maret, maka hal itu mengambarkan lahirnya Orde Baru dibawah pimpinan presiden Soeharto.[1]
Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) mengandung beberapa pokok pikiran sebagai berikut:
1.    Mengambil segala tindakan yang dianggap perlu, untuk terjaminnya keamanan dan ketertiban serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi. Serta, menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Pimpinan Presiden/Panglima Tertinggi/Pimpinan Besar Revolusi/Mandataris MPRS demi keutuhan Bangsa dan Negara Republik Indonesia.
2.    Mengadakan  koordinasi pelaksanaan perintah dengan panglima-panglima angkatan lain dengan sebaik-baiknya.
3.    Supaya melaporkan segala yang bersangkutan dalam kiprah dan tanggungjawab menyerupai tersebut.[2]
Periode Orde Baru ini berlangsung selama 32 tahun, yakni dari tahun 1966 sampai 1998. Dibawah kepemimpinan presiden Soeharto sistem pemerintahan pun turut berubah. Orde Baru tidak lagi menerapkan Demokrasi Terpimpin, tetapi menerapkan Demokrasi Pancasila. Perubahan sistem pemerintahan ini juga berdampak pada beberapa bidang, ekonomi dan kebudayaan nasional. Pada masa Demokrasi Terpimpin, Negara bersama pegawapemerintah ekonominya mendominasi seluruh aktivitas ekonomi sehingga mematikan potensi dan kreasi unit-unit ekonomi swasta. Sehingga, pada permulaan Orde Baru jadwal pemerintah berorientasi pada usaha evakuasi ekonomi nasional terutama pada usaha mengendalikan tingkat inflasi, evakuasi keuangan Negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Tindakan pemerintah ini dilakukan lantaran adanya kenaikan harga pada awal tahun 1966 yang memperlihatkan tingkat inflasi kurang lebih 650 % setahun. Hal itu menjadi penyebab kurang lancarnya jadwal pembangunan yang telah direncanakan pemerintah. Dan pada masa Orde Baru, Demokrasi Pancasila menuntut rakyat menjadi subjek dalam pembangunan ekonomi. Pemerintah memperlihatkan peluang bagi terwujudnya hak-hak ekonomi rakyat dengan menjamin tegaknya prinsip keadilan sosial.
Dalam praktiknya, hal ini pernah diwujudkan dalam Program Ekonomi Banteng tahun 1950, Sumitro Plan tahun 1951, Rencana Lima Tahun Pertama tahun 1955-1960, Rencana Delapan Tahun, dan terakhir dalam Repelita. Namun, ironisnya semua usaha tersebut malah menyuburkan praktik korupsi dan merusak sarana produksi. Hal ini ditujukan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan sila ke-5 Pancasila. Maka, secara aktual rakyat berperan melalui wakil-wakil rakyat di DPR dalam memilih kebijakan ekonomi. Selain dari itu pemerintah juga melaksanakan usaha seperti, stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi, kerjasama luar negeri, dan pembangunan nasional. Sedangkan dalam bidang kebudayaan nasional,  Demokrasi Pancasila menjamin adanya akomodasi dari pihak pemerintah supaya keunikan dan kemajemukan budaya Indonesia sanggup tetap dipertahankan dan ditumbuh kembangkan. Sehingga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sanggup terpelihara dengan baik. Terdapat penolakan terhadap uniformitas budaya dan pemerintah membuat peluang bagi berkembangannya budaya lokal. Sehingga, identitas suatu komunitas menerima legalisasi dan penghargaan.[3]
Pada masa Orde Baru ini presiden Soeharto berencana berencana merubah kehidupan sosial dan politik dengan landasan ideal Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kaprikornus secara tidak langsung, Soekarno dan Soeharto sama-sama berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945. Rancangan Pembangunan Lima Tahun (Pelita) yakni salah satu jadwal besarnya untuk mewujudkan itu. Tahapan yang dijalani orde gres yakni merumuskan dan menjadikan Pancasila sebagai ideologi Negara, sehingga Pancasila membudaya di masyarakat. Ideologi pancasila bersumber pada cara pandang integralistik yang mengutamakan gagasan perihal Negara yang bersifat persatuan. Sehingga pancasila diformalkan menjadi satu-satunya asas bagi organisasi kekuatan politik dan organisasi keagamaan-kemasyarakatan lainnya. Dan kesetiaan kepada ideologi-ideologi selain pancasila disamakan dengan tindakan subver
si. Di periode ini, kekuatan politik bergeser pada militer, teknokrasi dan birokrasi. Dan pada masa Orde Baru presiden Soeharto juga melaksanakan beberapa langkah politik, diantaranya:
1.    Pembentukan Kabinet Pembangunan
Kabinet pertama pada masa peralihan kekuasaan yakni Kabinet Ampera. Salah satu tugasnya yakni Dwi Darma Kabinat Ampera, yaitu membuat stabilitas politik dan stabilitas ekonomi sebagai syarat untuk melaksanakan pembangunan nasional. Program Kabinet Ampera dikenal dengan nama Catur Karya Kabinet Ampera.
2.    Penyederahanaan Partai Politik
Pada tahun 1973, setelah dilaksanakannya pemilihan umum untuk pertama kalinya pada masa Orde Baru, pemerintah mulai melaksanakan penyederhanaan dan penggabungan (fusi) partai-partai menjadi tiga kekuatan sosial politik. Penggabungan partai-partai politik tersebut tidak didasari pada kesamaan ideologi, tetapi lebih atas persamaan program. Tiga kekuatan sosial politik itu yakni sebagai berikut:
     1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang merupakan adonan dari NU, Parmusi, PSII, dan PERTI.
     2.  Partai Demokrasi Indonesia (PDI), yang merupakan adonan dari PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, Parkindo.
     3.  Golongan Karya.
Penyederhanaan partai-partai politik ini dilakukan pemerintah Orde Baru dalam upaya membuat stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengalaman sejarah pada masa pemerintahan sebelumnya telah memperlihatkan pelajaran bahwa perpecahan yang terjadi masa Orde Lama lantaran adanya perbedaan ideologi politik dan ketidakseragaman persepsi serta pemahaman Pancasila sebagai aturan tertinggi di Indonesia.
3. Pemiihan Umum
Selama masa kepemimpinan rezim Soeharto, pemerintah telah berhasil melaksanakan enam kali pemilihan umum, yaitu tahun 1971, 1977, 1985, 1987, 1992, 1997. Dalam setiap Pemilu yang diselenggarakan selama masa pemerintahan Orde Baru, Golkar memperoleh lebih banyak didominasi bunyi dan memenangkan Pemilu. Dan pada masa ini Partai Demokrasi Indonesia (PDI) mengalami perpecahan lantaran disebabkan konflik internal ditubuh partai berkepala banteng tersebut. PDI pecah menjadi PDI Suryadi dan PDI Megawati Soekarno Putri, yang kini menjadi PDIP.
Penyelenggaraan Pemilu yang teratur selama masa pemerintahan Orde Baru talah menjadikan kesan bahwa demokrasi di Indonesia telah berjalan dengan baik. Apalagi, Pemilu berlangsung dengan asas LUBER (langsung, umum, bebas, dan rahasia).
4. Peran Ganda (Dwi Fungsi) ABRI
Untuk membuat stabilitas politik, pemerintah Orde Baru memperlihatkan kiprah ganda kepada ABRI, yakni Hankam dan Sosial. Peran Ganda ini kemudian dikenal dengan Dwi Fungsi ABRI. Timbulnya pemberian kiprah ganda pada ABRI lantaran adanya pemiirkan bahwa Tentara Nasional Indonesia yakni tentara pejuang dan pejuang tentara. Kedudukan Tentara Nasional Indonesia dan POLRI dalam pemerintahan yakni sama. Di MPR dan DPR, mereka menerima jatah bangku dengan cara pengangkatan tanpa melalui Pemilu. Pertimbangan pengangkatan anggota MPR/DPR dari ABRI didasarkan pada fungsinya sebagai stabilitator dan dinamisator.
Peran dinamisator bahwasanya telah diperankan ABRI semenjak zaman perang kemerdekaan. Waktu itu, Jenderal Sudirman telah melakukannya dengan meneruskan perjuangan, walaupun pimpinan pemerintahan telah ditahan Belanda. Demikian juga halnya yang dilakukan Soeharto saat menyelamatkan bangsa dari perpecahan setelah G 30S/PKI, yang melahirkan Orde Baru. Boleh dikatakan, kiprah dinamisator telah menempatkan ABRI pada posisi yang terhormat dalam percaturan politik bangsa selama ini.
Dwi Fungsi ABRI mempunyai alasan yang berpengaruh menurut setting historis. Pertama, Dwi Fungsi ABRI diharapkan dalam rangka pencucian birokrasi dai elemen Orde Lama yang anti-Orde Baru. Dwi Fungsi ABRI termasuk juga dalam rangka ke
tahanan bangsa atas musuh laten yang terus membayangi, yang sering diidentitaskan dengan label Ekstrem Kanan (Islam Fundamentalis) dan Ektrem Kiri (Komunisme). Kedua, Dwi Fungsi ABRI dianggap pelembagaan dari tradisi ABRI yang semenjak zaman Pra Kemerdekaan memang telah terlibat dalam duduk masalah non-kemiliteran bersama rakyat. Doktrin Dwi Fungsi ABRI telah disepakati secara nasional berlaku di negeri ini. Maka, menurut iman Dwi Fungsi ABRI itu, militer menduduki jabatan strategis dalam pentas politik nasional maupun lapangan ekonomi.
5. Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4)
Pada tanggal 12 April 1976, Presiden Soeharto mengemukakan gagasan mengenai pedoman untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila, yang dikenal dengan nama Ekaprasatya Pancakarsa atau Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Dengan demikian rakyat akan mengarahkan dukungan pada pemerintahan Orde Baru. Dan, semenjak tahun 1985, pemerintah menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal dan kehidupan berorganisasi. Semua bentuk organisasi hanya boleh memakai asas Pancasila. Menolak Pancasila sebagai asas tunggal merupakan pengkhianatan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, penataran P4 merupakan bentuk indoktrinasi ideologi. Dan, Pancasila menjadi cuilan dari sistem kepribadian, budaya, dan sosial masyarakat Indonesia. Pancasila merupakan prestasi tertinggi Orde Baru. Oleh karenanya, semua prestasi lainnya dikaitkan dengan nama Pancasila. Mulai dari sistem ekonomi Pancasila, pers Pancasila, relasi industri Pancasila, demokrasi Pancasila, dan sebagainya. Bahkan Pancasila dianggap mempunyai kesakralan (kesaktian) yang dilarang diperdebatkan.
Tepat pada tanggal 28 September 1966, Indonesia dibawah kekuasaan Orde Baru kembali menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Keputusan untuk kembali menjadi anggota PBB dikarenakan pemerintah sadar bahwa banyak manfaat yang diperoleh Indonesia selama menjadi anggota PBB pada tahun 1955-1964. Kembalinya Indonesia sebagai anggota PBB disambut baik oleh negara-negara Asia lainnya, bahkan oleh PBB sendiri. Hal ini ditunjukan dengan dipilihnya Adam Malik sebagai Ketua Majelis Umum PBB untuk sidang tahun 1974. Kebijakan politik luar negeri selanjutnya yang diterapkan di masa Orde Baru ialah normalisasi relasi dengan negara lain. Dalam hal ini, Indonesia memulihkan kembali relasi dengan tiga negara, yakni Singapura, Malaysia, dan RRC. Pertama, pemuliahan relasi dengan Singapura terjadi lewat mediator Dubes Pakistan untuk Myanmar, Habibur Rachman. Pada tanggal 2 Juni 1966, pemerintah Indonesia memberikan nota legalisasi atas Republik Singapura kepada Perdana Menteri Lee Kuan Yew. Dan, pemerintah Singapura memberikan nota tanggapan kesediaan untuk mengadakan relasi diplomatik dengan Indonesia. Kedua, normalisasi relasi Indonesia dengan Malaysia dimulai dengan diadakannya negosiasi di Bangkok pada 29 Mei-1 Juni 1966 yang menghasilkan Perjanjian Bangkok. Lalu pada 11 Agustus 1966, pesetujuan pemulihan relasi Indonesia-Malaysia ditandatangani di Jakarta oleh Adam Malik (Indonesia) dan  T. Abdul Razak (Malaysia). Ketiga, pada tanggal 1 Oktober 1967, pemerintah Republik Indonesia membekukan relasi diplomatik dengan Republik Rakyat Cina (RRC). Keputusan tersebut dilakukan lantaran RRC telah mencampuri urusan dalam negeri Indonesia dengan cara memperlihatkan pinjaman kepada G 30S/PKI, baik dalam persiapan, pelaksanaan, maupun sehabis terjadinya pemberontakan tersebut. Selain itu, pemerintah Indonesia merasa kecewa dengan tindakan teror yang dilakukan orang-orang Cina terhadap gedung, harta, dan anggota-anggota Kedutaan Bessar Republik Indonesia di Peking.[4]

Pemerintah RRC juga memperlihatkan proteksi kepada tokoh-tokoh G 30S/PKI di luar negeri, serta secara terang-terangan menyokong bangkitnya kembali PKI. Melalui media masanya, RRC telah melaksanakan kampanye menyerang Orde Baru. Dan, pada 30 Oktober 1967, pemerintah Indonesia secara resmi menutup Kedutaan Besar di Peking.
KUTIPAN
1. Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto. 1990. Sejarah Nasional Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. Halaman 89-92
2. Sudirman, Adi. 2014. Sejarah Lengkap Indonesia; Dari Era Klasik sampai Terkini. Yogyakarta: Diva Press. Halaman 403-404
3. Edward, Aspinall. 2000. Titik Tolak Reformasi; Hari-hari Terakhir Presiden Soeharto. Yogyakarta: LKiS. Halaman 56-58
4. Sudirman, Adi. 2014. Sejarah Lengkap Indonesia; Dari Era Klasik sampai Terkini. Yogyakarta: Diva Press. Halaman 423-425
DAFTAR PUSTAKA
Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto. 1990. Sejarah Nasional Indonesia. Jak
arta: Balai Pustaka.
Edward, Aspinall. 2000. Titik Tolak Reformasi; Hari-hari Terakhir Presiden Soeharto. Yogyakarta: LKiS.
Sudirman, Adi. 2014. Sejarah Lengkap Indonesia; Dari Era Klasik sampai Terkini. Yogyakarta: Diva Press.