Kolonialisme Dan Kemerdekaan Di Papua New Guinea

           
                        Papua Nugini atau Papua Guinea Baru ialah sebuah negara yang terletak di belahan timur Pulau Papua dan berbatasan darat dengan Provinsi Papua (Indonesia) di sebelah barat. Benua Australia di sebelah selatan dan negara-negara Oseania berbatasan di sebelah selatan, timur, dan utara. Ibu kotanya, dan salah satu kota terbesarnya, ialah Port Moresby. Papua Nugini ialah salah satu negara yang paling bhinneka di Bumi, dengan lebih dari 850 bahasa lokal orisinil dan sekurang-kurangnya sama banyaknya dengan komunitas-komunitas kecil yang dimiliki, dengan populasi yang tidak lebih dari 6 juta jiwa.

·         Kedatangan Bangsa Eropa
Selama kala 16, para pelaut Spanyol melihat jalur yang lebih baik ke kepulauan Spice dengan melalui Papua. Pada 1529, Alvaro de Saavedra, seorang berkebangsaan spanyol, merupakan orang Eropa pertama yang tiba menginjakkan kakinya di Papua. Selanjutnya para pelaut spanyol lainnya, Ynigo Ortiz de Retez, menetap cukup usang sehingga cukup untuk mengklaim bahwa Papua ialah masuk wilayah kekuasaan Spanyol dan menamakan pulau tersebut sebagai Nueva Gvince (New Guinea) sesudah melihat fakta bahwa penduduk orisinil berkulit gelap ibarat orang-orang afrika. Misi mereka kesini ialah untuk mencari emas namun mereka tidak menemukan apa-apa.
Kemudian mereka menuju Panama dan tidak pernah kembali lagi, tetapi nama yang diberikan untuk pulau yang mereka temukan tetap digunakan, dan sampai beberapa waktu lamanya belahan barat pulau tersebut mereka sebut dengan West New Guinea atau Netherlands New Guinea dimana kini ini sebagian dari pulau tersebut merupakan wilayah dari Negara Papua New Guinea. Segera sesudah serbuan singkat bangsa spanyol, alasannya ialah perdagangan rempah-rempah, bangsa portugis kembali menciptakan kolonisasi Timor, tetapi bukan pulau besar, yang mereka sebut sebagai Ilha Papoia.
Di awal kala 17, pelaut Belanda menciptakan percobaan sementara untuk menduduki pulau tetapi dipukul mundur oleh penduduk pribumi. Basis Eropa pertama ialah Inggris yang didirikan dengan benteng di belahan barat pulau pada tahun 1793 tetapi kemudian ditinggalkan sesudah dua tahun, sebagai penghuni tetap harus membinasakan oleh penyebaran penyakit dan juga gangguan dari colonial lainnya.
Wilaya utara negara ini dikuasai Jerman pada tahun 1884 sebagai Nugini Jerman. Selama Perang Dunia I, wilayah itu diduduki Australia, yang telah mulai memerintah Nugini Britania, yaitu belahan Selatan, dengan mengembalikan nama semulanya menjadi Papua pada tahun 1904. Setelah Perang Dunia I, Australia diberi mandat untuk memerintah bekas Nugini Jerman oleh Liga Bangsa-Bangsa. Sebaliknya, Papua dianggap sebagai Wilayah Eksternal Persemakmuran Australia, meskipun secara aturan masih milik Britania, sebuah gosip yang penting bagi sistem aturan negara itu pasca-kemerdekaan 1975.
Perbedaan dalam status aturan memperlihatkan arti bahwa Papua dan New Guinea mempunyai pemerintah yang sepenuhnya terpisah, yang kedua-duanya dikendalikan oleh Australia. Kampanye Nugini (1942-1945) ialah salah satu kampanye militer besar pada Perang Dunia II. Hampir 216.000 tentara darat-laut-udara Jepang, Australia, dan Amerika tewas selama Kampanye Nugini. Dua teritori dipadukan menjadi Teritori Papua dan Nugini sesudah Perang Dunia II, yang kemudian disederhanakan menjadi “Papua Nugini”. Administrasi Papua menjadi terbuka bagi penglihatan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tetapi, kelembagaan tertentu terus saja berlaku hanya di satu dari dua wilayah, problem cukup rumit kini berlangsung, yakni pembiasaan bekas perbatasan antara provinsi yang saling berbatasan langsung, sehubungan dengan saluran jalan dan kelompok bahasa, sehingga undang-undang tersebut berlaku hanya pada satu sisi dari suatu batas yang tidak lagi ada.
·         Kemerdekaan Papua New Guinea
Kemerdekaan tanpa peperangan dari Australia, kekuatan metropolitan de facto, muncul pada 16 September 1975, dan tetap bertalian bersahabat (Australia masih menjadi penyumbang santunan dwipihak terbesar bagi Papua Nugini). Papua Nugini ialah anggota Negara-Negara
Persemakmuran, dan Ratu Elizabeth II ialah kepala negaranya. Sudah dibutuhkan oleh konvensi konstitusional, yang menyiapkan rancangan konstitusi, dan oleh Australia, bahwa Papua Nugini akan menentukan untuk tidak mempertahankan kekerabatan dengan monarki Inggris. Bagaimanapun, para pendirinya menganggap bahwa kaum terhormat kerajaan menganggap bahwa negara yang gres merdeka tidak akan bisa berbicara dengan murni melalui sistem kerajaan pribumi – sehingga sistem monarki Inggris dipertahankan. Sang Ratu diwakili oleh Gubernur Jenderal Papua Nugini, dikala ini Paulias Matane.
Papua Nugini dan Kepulauan Solomon ialah dua entitas negara yang tidak biasa di antara Negara-Negara Persemakmuran, yakni bahwa Gubernur Jenderal secara efektif dipilih oleh tubuh legislatif bukan oleh cabang eksekutif, ibarat di beberapa negara demokrasi parlementer. Kekuasaan direktur bergotong-royong terletak pada Perdana Menteri, yang mengepalai kabinet. Perdana Menteri dikala ini ialah Sir Michael Somare. Parlemen nasional yang tunggal mempunyai 109 kursi, 20 di antaranya ditempati oleh para gubernur dari 19 provinsi dan Distrik Ibukota Nasional. Calon anggota DPR dipilih pada dikala perdana menteri menyerukan pemilihan umum nasional, selambat-lambatnya lima tahun sesudah pemilu nasional sebelumnya. Pada awal-awal kemerdekaan, ketidakstabilan sistem partai mengakibatkan sering terjadinya mosi tidak percaya di DPR yang berakibat pada jatuhnya pemerintah masa itu dan pemilu nasional perlu diadakan lagi, sesuai dengan konvensi demokrasi parlementer. Dalam beberapa tahun terakhir, berturut-turut pemerintah telah mengeluarkan undang-undang demi mencegah bunyi ibarat itu lebih cepat dari 18 bulan sesudah pemilihan umum nasional. Ini menjadikan stabilitas yang lebih besar, meskipun mungkin dengan mengurangi akuntabilitas dari cabang direktur pemerintahan.
·         Pembagian Wilaya di Papua New Guinea
Papua Nugini dibagi menjadi empat region, yang bukan merupakan pembagian administratif primer melainkan cukup signifikan di dalam banyak sendi pemerintah, perdagangan, olah raga, dan acara lainnya. Negara ini mempunyai 20 pembagian wilayah yang setara provinsi: 18 provinsi, Daerah Otonom Bougainville dan Distrik Ibu Kota Nasional. Tiap-tiap provinsi dibagi menjadi satu distrik atau lebih, yang kemudian dibagi lagi menjadi satu pemerintah lokal atau lebih.
Provinsi adalah pembagian administratif primer di Papua Nugini. Pemerintah provinsi ialah cabang pemerintah nasional — Papua Nugini bukanlah federasi provinsi. Wilayah-wilayah yang setara provinsi itu adalah:
1.         Daerah Otonom Bougainville
2.         Port Moresby (Distrik Ibu Kota Nasional)
3.         Provinsi Barat (Fly)
4.         Provinsi Britania Baru Barat
5.         Provinsi Britania Baru Timur
6.         Provinsi Chimbu (Simbu)
7.         Provinsi Dataran Tinggi Barat
8.         Provinsi Dataran Tinggi Selatan
9.         Provinsi Dataran Tinggi Timur
10.     Provinsi Enga
11.     Provinsi Irlandia Baru
12.     Provinsi Madang
13.     Provinsi Manus
14.     Provinsi Morobe
15.     Provinsi Oro (Utara)
16.     Provinsi Sepik Barat (Sandaun)
17.     Provinsi Sepik Timur
18.     Provinsi Teluk
19.     Provinsi Teluk Milne
20.     Provinsi Tengah
Daftar Pustaka
          Gelineau, Nasrani (2009-03-26). “Spiders and frogs identified among 50 new species”. The
          Lynne Armitage. “Customary Land Tenure in Papua New Guinea: Status and Prospects” (PDF).
          Salak, Kira. “Nonfiction book “Four Corners: A Journey into the Heart of Papua New Guinea”