Kondisi Ekonomi Kala Pemerintahan Reformasi

ABDULLAH / SI V

A.    Kondisi ekonomi Masa Pemerintahan Reformasi
Pada pertengahan tahun 1997, krisis moneter melanda negara-negara di tempat Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Krisis moneter di Indonesia dimulai dengan menurunnya nilai tukar rupiah. Hal itu memicu penurunan produktivitas ekonomi serta munculnya disfungsi institusi ekonomi dalam mengatasi krisis tersebut. Kelompok masyarakat yang kritis melihat bahwa krisis ini merupakan kesalahan Orde Baru yang di nilai tidak baik dalam mengurus pemerintahan. Hal ini kemudian mengarah pada munculnya krisis legitimasi kepercayaan atas pemerintahan Orde Baru. Masyarakat kampus yang terdiri atas para mahasiswa, dosen, dan rektor mulai menyuarakan pendapatnya melalui banyak sekali media, baik itu seminar, diskusi, mimbar bebas hingga agresi demonstrasi. Permasalahan krisis kepercayaan terhadap pemerintahan Orde Baru makin meningkat dengan di angkatnya kembali Soeharto sebagai presiden Republik Indonesia. Berbagai kejadian bentrokan antara kelompok mahasiswa dan tentara serta kelompok pendukung Soeharto pun mulai bermunculan.
Dimulai dari krisis ekonomi yang menghantam Indonesia pada tahun 1997, imbas ini pun pribadi mendera masyarakat Indonesia. Penurunan tingkat daya beli, munculnya krisis sosial, dan meningkatnya pengangguran lantaran PHK menjadi permasalahan sosial yang krusial. Krisis politik, krisis sosial, dan krisis legitimasi atas pemerintahan Orde Baru kemudian bermunculan sebagai reaksi utama. Berbagai krisis yang melanda Indonesia ini juga dihiasi oleh banyak sekali kejadian berdarah dan politis di dalamnya. Krisis demi krisis yang harus di hadapi oleh Indonesia pada kurun waktu 1997-1998 menciptakan Indonesia tersadar. Proses nation-state building yang harus di lakukan oleh Indonesia selepas masa pemerintahan Presiden Soeharto pada 1996, ternyata gres memasuki tahapan permulaannya. Berbagai manuver politik dan agresi demonstrasi mahasiswa pun mewarnai banyak sekali kejadian pada kurun waktu awal bergulirnya gerakan reformasi yang di perakarsai oleh mahasiswa dan beberapa tokoh masyarakat di tahun 1998[1].
B.     Munculnya Eurofia Kebebasan
Era reformasi yaitu era keterbukaan untuk memberikan aspirasi dan pendapat terhadap perkembangan politik maupun kritik terhadap kinerja aparatur negara. Orde reformasi telah memberi peluang yang besar bagi masyarakat untuk ikut serta dalam memperlihatkan jawaban kritik terhadap pemerintah. Hal ini disebabkan, lantaran tidak ada lagi sistem yang mengekang kebebasan beropini dan berbicara, baik secara represif maupun preventif menyerupai halnya dalam masa Pemerintahan Orde Baru. Dengan adanya era keterbukaan dan kebebasan tersebut telah berdampak pada munculnya aksi-aksi unjuk rasa terhadap kinerja pemerintah.
Pada awal reformasi, setiap hari hampir terjadi unjuk rasa. Unjuk rasa itu ditujukan bukan hanya kepada pemerintah namun juga instansi lainnya yang dianggap tidak sanggup mendapatkan amanah dan merugikan kepentingan masyarakat. Namun, disinyalir ada sebagian dari aksi-aksi tidak murni dilakukan oleh pengunjuk rasa, melainkan hanya merupakan agresi yang mengemban kepentingan-kepentingan kelompok tertentu. Di antara para pengunjuk rasa tersebut yaitu orang-orang bayaran yang pada umumnya pengangguran yang jumlahnya semakin meningkat akhir tornado krisis moneter yang melanda Indonesia.
Reformasi sebagai era keterbukaan banyak dimaknai oleh masyarakat sebagai kebebasan yang berlebihan. Masyarakat terjebak oleh euforia kebebasan yang telah menjadikan ancaman disintegrasi nasional dan sosial. Konflik-konflik di Ambon, Poso, Sanbas, dan Sampit merupakan pola gejolak sosial di daerah yang sanggup menjadikan disintegrasi nasional dan sosial[2].
Beberapa konflik sosial yang terjadi pada era reformasi berlangsung di beberapa wilayah, antara lain sebagai berikut :
a.       Kalimantan Barat
Konflik sosial yang terjadi di Kalimantan Barat melibatkan etnik Melayu, Dayak, dan Madura. Kejadian bermula dari tertangkapnya seorang pencuri di Desa Parisetia, Kecamatan Jawai, Sambas, Kalimantan Barat yang kemudian dihakimi hingga tewas pada tanggal 19 Januari 1999.
b.      Kalimantan Tengah
Pada tanggal 18 Februari 2001 pecah konflik antara etnis Madura dan Dayak. Konflik itu diawali dengan terjadinya pertikaian perorangan antaretnis di Kalimantan Tengah. Sampai kini pun pengungsi Sampit masih menjadi kasus pemerintah.
c.       Sulawesi Tengah
Konflik sosial di Sulawesi Tengah tepatnya di daerah Poso berkemba
ng menjadi konflik antaragama. Kejadian dipicu oleh perkelahian antara Roy Luntu Bisalembah (Kristen) yang kebetulan sedang mabuk dengan Ahamd Ridwan (Islam) di akrab Masjid Darussalam pada tanggal 26 Desember 1998[2].
C.    Kondisi Pendidikan Nasional di Masa Reformasi
Zaman ‘Reformasi’ Selama Orde Baru berlangsung, rezim yang berkuasa sangat leluasa melaksanakan hal-hal yang mereka inginkan tanpa ada yang berani melaksanakan kontradiksi dan perlawanan, rezim ini juga mempunyai motor politik yang sangat besar lengan berkuasa yaitu partai Golkar yang merupakan partai terbesar dikala itu. Hampir tidak ada kebebasan bagi masyarakat untuk melaksanakan sesuatu, termasuk kebebasan untuk berbicara dan menyaampaikan pendapatnya.
Indonesia semenjak tahun 1998 merupakan era transisi dengan tumbuhnya proses demokrasi. Demokrasi juga telah memasuki dunia pendidikan nasional antara lain dengan lahirnya Undang-Undang No 20 Tahun 2003 wacana Sistem Pendidikan Nasional. Dalam bidang pendidikan bukan lagi merupakan tanggung jawab pemerintah pusat tetapi diserahkan kepada tanggung jawab pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang – Undang No 32 tahun 2004 wacana Pemerintah Daerah, hanya beberapa fungsi saja yang tetap berada di tangan pemerintah pusat. Perubahan dari sistem yang sentralisasi ke desentralisasi akan membawa konsekuensi-konsekuensi yang jauh di dalam penyelenggaraan pendidikan nasional[4].
Selain perubahan dari sentralisasi ke desentralisasi yang membawa banyak perubahan juga bagaimana untuk meningkatkan mutu sumber daya insan dalam menghadapi persaingan bebas era ke-21. Kebutuhan ini ditampung dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 wacana Guru dan Dosen, serta pentingnya tenaga guru dan dosen sebagai ujung tombak dari reformasi pendidikan nasional.
Sistem Pendidikan Nasional Era Reformasi yang diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 diuraikan dalam indikator-indikator akan keberhasilan atau kegagalannya, maka lahirlah Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 wacana Standar Nasional Pendidikan yang kemudian dijelaskan dalam Permendiknas RI.
Di dalam masyarakat Indonesia sampaumur ini muncul banyak kritikan baik dari praktisi pendidikan maupun dari kalangan pengamat pendidikan mengenai pendidikan nasional yang tidak mempunyai arah yang jelas. Dunia pendidikan kini ini bukan merupakan pemersatu bangsa tetapi merupakan suatu ajang pertikaian dan persemaian manusia-manusiaa yang berdiri sendiri dalam arti yang sempit, mementingkan diri dan kelompok.
D.    Kekuatan Politik pada masa reformasi
Pendidikan masuk dalam subordinasi dari kekuatan-kekuatan politik praktis, yang berarti pendidikan telah dimasukkan ke dalam kudeta partai-partai politik, untuk kepentingan kekuatan golongannya. Pandangan politik ditentukan oleh dua paradigma yaitu paradigma teknologi dan paradigma ekonomi. Paradigma teknologi mengedepankan pembangunan fisik yang menjamin kenyaman hidup manusia. Paradigma ekonomi lebih mengedepankan pencapaian kehidupan modern dalam arti pemenuhan kehidupan materil dan mengesampingkan kebutuhan non materiil duniawi. Contoh pengembangan dana 20 %[5].
Pada era reformasi ini, masyarakat Indonesia ingin mewujudkan perubahan dalam semua aspek kehidupan. menyampaikan masyarakat Indonesia kini sedang berada dalammasa transformasi. Era reformasi telah lahir dan masyarakat Indonesia ingin mewujudkan perubahan dalam semua aspek kehidupannya. Euforia domokrasi sedang marak dalam masyarakat Indonesia. Di tengah euforia demokrasi ini lahirlah banyak sekali jenis pendapat, pandangan, konsep, yang tidak jarang yang satu bertentangan dengan yang lain, antara lain banyak sekali pandangan mengenai bentuk masyarakat dan bangsa Indonesia yang dicita-citakan di masa depan. Upaya untuk membangun suatu masyarakat, bukan perkerjaan yang mudah, lantaran sangat berkaiatan dengan problem budaya dan perilaku hidup masyarakat. Diperlukan banyak sekali terobosan dalam penyusunan konsep, serta tindakan-tindakan, “dengan kata lain diharapkan suatu paradigma-paradigma gres di dalam menghadapi tuntutan-tuntutan yang baru.
E.     Gaya Kepemimpinan B.J. Habibie di masa reformasi
Tidak dipermasalahkan lagi bahwa BJ Habibie memang seorang idealis yang dengan keras kepala tidak mau beranjak dari citranya mengenal Indonesia modern dan cara mencapainya. Ia seorang romantikus yang dengan penuh gairah menyambut semua taji tangan dalam hidupnya. Ia tahu bagaimana rasanya bersendiri dalam menuju perjalanan yang benar. Nasionalismenya terwujud dalam sajak, karangan dan perbuatannya.
Habibie yaitu ilmuwan yang cemerlang yang selalu bertanya bila tidak tahu, selalu ingin mendalami segala sesuatu hingga ke akar-akarnya, dan selalu galau menghadapi omong kosong. Ia seorang pemimpin yang bisa memperabukan semangat ribuan orang muda di dalam dan diluar tubuh organisasi yang dipimpinnya. Bahwa BJ Habibie juga sorang pekerja keras, orang polos yang tidak tahan pada keruwetan yang dibuat-buat, suka menolong orang lain, tahu membayar hutang budi, taat pada agama, suami dan ayah penuh kasih sayang, dan nasionalis dalam arti cinta tanah air. BJ Habibie seorang yang perfeksionis yang heran melihat orang yang tidak berusaha mencapai yang sesempurna mungkin dan dengan etika yang details selalu memperhatikan hingga yang kecil-kecil. Ia juga seorang manajer yang baik, yang
tahu memilih target strategis maupun memilih untung rugi tindakan-tindakan operasional yang mendetail.
Gaya kepemimpinan seseorang juga dibuat oleh tabiat dan lingkungan  kita patut heran bila BJ Habibie sepenuhnya mengikuti gaya kepemimpinan raja-raja melayu dalam melaksanakan pekerjaan, lebih masuk nalar ia lebih menghayati dan menerapkan prinsip-prinsip yang berlaku di dalam industri modern.       Di dalam organisasi pekerjaan, kepemimpinan menyangkut perilaku dan perbuatan, perilaku dan perbuatan di dalam bekerja dan terhadap manusia. Untuk mudahnya perilaku dan perbuatan terhadap insan sanggup dibagi lagi ke dalam dua bagian, yaitu pertama perilaku terhadap semua orang, dan kedua, perilaku terhadap bawahan. Dalam melaksanakan pekerjaan, BJ Habibie berpegang pada prinsip,Bersikaplah rasional bertindaklah konsisten, berlakulah adil.
Mengetahui BJ Habibie details dan perfeksionis, kita tidak heran bahwa di dalam bekerja ia menganut prinsip bahwa, Mutu keseluruhannya ditentukan oleh mutu setiap detail, dan bahwa lantaran itu ia menghendaki ditekuninya segala sesuatu hingga ke detail-detailnya yang paling kecil dan dilakukannya upaya mencapai kesempurnaan yang setinggi mungkin. Kesempurnaan tidak tiba dengan sendirinya[6].
Banyak gagasan dan keputusan yang sangat mendasar lahir atas inisiatif BJ Habibie. Sadar atau tidak, apa yang ditinggalkan BJ Habibie dalam masa singkat pemerintahannya, telah membuka jalan bergulirnya reformasi dan imbas dalam sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdasarkan uraian diatas tipologi kepemimpinan BJ Habibie identik dengan tipologi kepemimpinan yang demokratis. Dalam tipologi kepemimpinan yang demokratik biasanya memandang peranannya selaku koordinator dan integrator dari banyak sekali unsur dan komponen organisasi sehingga bergerak sebagai suatu totalitas.
DAFTAR PUSTAKA
[1]Agus Dwiyanto,2011. Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi: Jakarta, PT Gramedia
[2]Emanuel Gerritsinggih,20011,  Iman Dan Politik Era Reformasi: Jakarta, PT BPK Gunung Mulia
[3]Paul Suparno,2002,Reformasi Pendidikan: Jakarta, Universirtas Shanata Dharma
[5]Aritonang,2004, Reformasi Dari Dalam : Yogyakarta, Pustaka Wilayah
[6]A.Makmur Makka,1995,B.J Habibie Kisah Hidup Dan Karirnya, : Jakarta, Gima Insani