Kondisi Politik Abad Orde Gres

Widia Kusuma Wardani/S/B


A.    Pembentukan Kabinet Pembangunan Kabinet
            Awal pada masa peralihan kekuasaan (28 Juli 1966) yaitu Kabinet AMPERA dengan kiprah yang dikenal dengan nama Dwi Darma Kabinet Amper yaitu untuk membuat stabilitas politik dan ekonomi sebagai persyaratan untuk melakukan pembangunan nasional. Program Kabinet AMPERA yang disebut Catur Karya Kabinet AMPERA yaitu sebagai berikut.

1)   Memperbaiki kehidupan rakyat terutama di bidang sandang dan pangan
2)   Melaksanakan pemilihan Umum dalam batas waktu yakni 5 Juli 1968.
3)   Melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif untuk kepentingan nasional.
4)   Melanjutkan usaha anti imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya.
B. Penyederhanaan dan Pengelompokan Partai Politik
Setelah pemilu 1971 maka dilakukan penyederhanakan jumlah partai tetapi bukan berarti menghapuskan partai tertentu sehingga dilakukan penggabungan (fusi) sejumlah partai. Sehingga pelaksanaannya kepartaian tidak lagi didasarkan pada ideologi tetapi atas persamaan program[1]. Penggabungan tersebut menghasilkan tiga kekuatan sosial-politik, yaitu:
1)   Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merupakan fusi dari NU, Parmusi, PSII, danPartai Islam Perti yang dilakukan pada tanggal 5 Januari 1973 (kelompok partai politik Islam).
2)      Partai Demokrasi Indonesia (PDI), merupakan fusi dari PNI, Partai Katolik, PartaiMurba, IPKI, dan Parkindo (kelompok partai politik yang bersifat nasionalis).
3)      Golongan karya (golkar)
C. Pemilihan Umum  Selama masa Orde Baru
Pemilihan umum pada masa orde gres diadakan setiap lima tahun sekali dan telah dilaksanakan sebanyak enamkali. Tujuan pemilu tersebut untuk menentukan anggota MPR, DPR, DPRD 1 dan 11. Keanggotaan MPR, yaitu seluruh anggota DPR, utusan tempat dan golongan. Setiap lima tahun sekali MPR mengadakan sidang umum.  MPR berwenang menentukan dan mengangkat presiden dan wakil presiden. Presiden dan kabinetnya berkewajiban menjalankan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 melakukan GBHN, mempertanggungjawabkan tugasnya tersebut pada selesai masa jabatannya. dewan perwakilan rakyat bertugas mengawasi jalannya pemerintahan/tugas presiden. Mekanisme kiprah dan kerja forum negara lain menyesuikan Undang-Undang Dasar 1945 dan UU yang mengaturnya.
Pada masa orde gres kehidupan politiknya diatur dalam UU berikut ini.
1.    UU No.1 Tahun 1985 ihwal pemilihan umum.
2.    UU No.2 Tahun 1985 ihwal susunan dan kedudukan MPR dan DPR.
3.    UU No.3 Tahun 1985 ihwal partai politik dan golongan karya.
4.    UU No.4 Tahun 1985 ihwal preferendum.
5.    UU No.5 Tahun 1985 ihwal organisasi kemasyarakatan (Ormas).
Sistem politik yang yaitu absolut dan tidak demokratis, dimana kekuasaan administrator terpusat dan tertutup dibawah kontrol forum kepresidenan, dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan ekonomi banyak terjadi KKN. Pemerintahan orde gres pimpinan soekarto berlangsung selama 32 tahun namun kehidupan politik pada waktu itu dinilai gagal[2]. Sistem politik yang berlaku yaitu oteriter dan tidak demokratis dimana kekuasaan administrator terpesat dan tertutup dibawah kontro forum kepresidenan dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan ekonomi banyak terjadi KKN. Selanjutnya pemerintahan orde gres juga dinilai gagal alasannya yaitu sudah membuat pemerintahan yang sentralistik yaitu prosedur hubungan pusat dan daeraah cenderung menganut sentralisasi kekuasaan sehingga menimbulkan kesenjangandan ketidakadilan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah
Pemilihan Umum  Selama masa Orde Baru telah berhasil melakukan pemilihan umum sebanyak enam kali yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali, yaitu: tahun 1971, 1977,1982, 1987, 1992, dan1997.
1.      Pemilu 1971
a.       Pejabat negara harus bersikap netral berbeda dengan pemilu 1955 dimana para pejabat negara termasuk perdana menteri yang berasal dari partai penerima pemilu sanggup ikut menjadi calon partai secara formal.
b.      Organisasai politik yang sanggup ikut pemilu yaitu parpol yang pada ketika pemilu sudah ada dan diakui mempunyai wakil di DPR/DPRD.
c.       Pemilu 1971 diikuti oleh 58.558.776pemilih untuk menentukan 460 orang anggota dewan perwakilan rakyat dimana 360 orang anggota dipilih dan 100 orang diangkat.
d.      Diikuti oleh 10 organisasi penerima pemilu yaitu Partai Golongan Karya (236 kursi), Partai Nahdlatul Ulama (58 kursi), Partai Muslimin Indonesia (24 kusi), Partai Nasional Indonesia (20 kursi), Partai Kristen Indonesia (7 kursi), Partai Kristen (3 kursi), Partai Islam Perti (2 kursi), Partai Murba dan Partai IPKI (tak satu kursipun).
2. Pemilu 1977
Sebelum dilaksanakan Pemilu 1977 pemerintah bersama dewan perwakilan rakyat mengeluarkan UU No.3 tahun 1975 yang mengatur mengenai penyederhanaan jumlah partai sehingga ditetapkan bahwa terdapat 2 partai politik (PPP dan PDI) serta Golkar. Hasil dari Pemilu 1977 yang diikuti oleh 3 kontestan menghasilkan 232 dingklik untuk Golkar, 99 dingklik untuk PPP dan 29 dingklik untuk PDI.
3. Pemilu 1982
Pelaksanaan Pemilu ketiga pada tanggal 4 Mei 1982. Hasilnya perolehan bunyi Golkar secara nasional meningkat. Golkar gagal memperoleh kemenangan di Aceh tetapi di Jakarta dan Kalimantan Selatan Golkar berhasil merebut kemenangan dari PPP. Golkar berhasil memperoleh pemanis 10 dingklik sementara PPP dan PDI kehilangan 5 kursi[3].
4. Pemilu 1987
Pemilu tahun 1987 dilaksanakan pada tanggal 23 April 1987. Hasil dari Pemilu 1987 adalah:
a.     PPP memperoleh 61 dingklik mengalami pengurangan 33 dingklik dibanding dengan pemilu 1982 hal ini dikarenakan adanya larangan penggunaan asas Islam (pemerintah mewajibkan hanya ada satu asas tunggal yaitu Pancasila) dan diubahnya lambang partai dari kabah menjadi bintang.
b.    Sementara Golkar memperoleh pemanis 53 dingklik sehingga menjadi 299 kursi.
c.     PDI memperoleh kenaikan 40 dingklik lantaran PDI berhasil membentuk DPP PDI sebagai hasil kongres tahun 1986 oleh Menteri Dalam Negeri Soepardjo Rustam.
5. P
emilu 1992
Pemilu tahun 1992 diselenggarakan pada tanggal 9 Juni 1992 mengatakan perubahan yang cukup mengagetkan. Hasilnya perolehan Golkar menurun dari 299 dingklik menjadi 282 kursi, sedangkan PPP memperoleh 62 dingklik dan PDI meningkat menjadi 56 kursi.
6. Pemilu 1997
Pemilu ke enam dilaksanakan pada 29 Mei 1997. Hasilnya:
1. Golkar memperoleh bunyi lebih banyak didominasi perolehan bunyi mencapai 74,51 % dengan perolehan dingklik 325 kursi.
2. PPP mengalami peningkatan perolehan bunyi sebesar 5,43 % dengan perolehan dingklik 27 kursi.
3. PDI mengalami kemerosotan perolehan bunyi lantaran hanya menerima 11 dingklik di DPR. Hal ini disebabkan lantaran adanya konflik internal dan terpecah antara PDI Soerjadi dan PDI Megawati Soekarno Putri.
Penyelenggaraan Pemilu yang teratur selama Orde Baru menjadikan kesan bahwa demokrasi di Indonesia sudah tercipta. Apalagi pemilu itu berlangsung secara tertib dan dijiwai oleh asas LUBER(Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia).
Kenyataannya pemilu diarahkan pada kemenangan penerima tertentu yaitu Golongan Karya (Golkar) yang selalu mencolok semenjak pemilu 1971-1997. Kemenangan Golkar yang selalu mendominasi tersebut sangat menguntungkan pemerintah dimana terjadi perimbangan bunyi di MPR dan DPR. Perimbangan tersebut memungkinkan Soeharto menjadi Presiden Republik Indonesia selama enam periode pemilihan. Selain itu, setiap Pertangungjawaban, Rancangan Undang-undang, dan anjuran lainnya dari pemerintah selalu menerima persetujuan dari MPR dan dewan perwakilan rakyat tanpa catatan[4].                       
1)                                             D. Mengadakan Penentuan Pendapat Rakyat (Perpera) di Irian Barat pada tanggal 2 Agustus 1969.
             Kebijakan lain yang di ambil pemerintah Orde gres yaitu memutuskan peran  ganda  ABRI  yang di kenal dengan Dwifungsi ABRI.ABRI  tidak hanya  berperan dalam bidang pertahanan dan keamanan Negara tetapi juga berperan di bidang politik.Hal terbukti dari banyaknya anggota ABRI yang ternyata memegang jabatan sipil  menyerupai walikota,bupati dan gubenur bahkan ABRI mempunyai jatah di keanggotaan  MPR/DPR.Alasan yang mendasari kebijakan tersebut tertuang dalam pasal  27 ayat (1)UUD 1945. Pasal tersebut mengemukakan bahnwa “segala warga Negara  bersama kedudukankannya di dalam aturan dan pemerintahan itu dengan tidak  ada kecualinya.Bukan hanya pada bidang politik  pemerintahan,ternyata kedudkan ABRI dalam masyarakat Indonesia juga merambat di sector ekonomi.Banyak anggota ABRI menjadi kepala skepala BUMN maupun komisaris  di banyak sekali perusahaan swasta .
E. Upaya-Upaya Pembaruan Politik Luar Negeri
Di samping membina stabilitas politik dalam negeri, pemerintah Orde Baru juga mengadakan perubahan-perubahan dalam politik luar negeri. Berikut ini upaya-upaya pembaruan dalam politik luar negeri.
1. Indonesia Kembali Menjadi Anggota PBB
      Pada tanggal 28 September 1966 Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Sebelumnya pada masa Demokrasi Terpimpin Indonesia pernah keluar dari PBB alasannya yaitu Malaysia diterima menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Keaktifan Indonesia dalam PBB ditunjukkan ketika Menteri Luar Negeri Adam Malik terpilih menjadi ketua Majelis Sidang Umum PBB untuk masa sidang tahun 1974.
2. Membekukan hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Cina (RRC)
                  Sikap politik Indonesia yang membekukan hubungan diplomatik dengan RRC disebabkan pada masa G 30 S/PKI, RRC membantu PKI dalam melakukan perebutan kekuasaan tersebut. RRC dianggap terlalu mencampuri urusan dalam negeri Indonesia.
3. Normalisasi hubungan dengan Malaysia
                  Pada tanggal 11 Agustus 1966, Indonesia melakukan persetujuan normalisasi hubungan dengan Malaysia yang pernah putus semenjak tanggal 17 September 1963. Persetujuan normalisasi ini merupakan hasil Persetujuan Bangkok tanggal 29 Mei hingga tanggal 1 Juni 1966. Dalam pertemuan tersebut, delegasi Indonesia dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Adam Malik, sementara Malaysia dipimpin oleh Wakil Perdana Menteri/Menteri Luar Negeri Tun Abdul Razak. Pertemuan tersebut menghasilkan keputusan yang disebut Persetujuan Bangkok (Bangkok Agreement), isinya sebagai berikut.
a. Rakyat Sabah dan Serawak diberi kesempatan untuk menegaskan kembali keputusan yang telah mereka ambil mengenai kedudukan mereka dalam Federasi Malaysia.
b. Pemerintah kedua belah pihak menyetujui pemulihan hubungan diplomatik.
c. Tindakan permusuhan antara kedua belah pihak akan dihentikan.
4. Berperan dalam Pembentukan ASEAN
                  Peran aktif Indonesia juga ditunjukkan dengan menjadi salah satu negara pencetus berdirinya ASEAN. Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik bersama menteri luar negeri/perdana menteri Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand menandatangi kesepakatan yang disebut Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967. Deklarasi tersebut menjadi awal berdirinya organisasi ASEAN.
Note
1)      Notosusanto, Nugraha. 2008. Sejarah Nasional Indonesia 6, Jakarta : Balai Pustaka. Halaman 47
2)      Rina, 2008. Dinamika Kehidupan Poltik, Ekonomi, Sosial masa Orde Baru. Halaman 72
3)      M.C Rickleft, 2005. Sejarah Indonesia Modern 1200-2400
. Jakarta : Serambi Ilmu Semesta.
Halaman 66
4)      M.C Rickleft, 2005. Sejarah Indonesia Modern 1200-2400. Jakarta : Serambi Ilmu Semesta. Halaman 75
Daftar Pustaka
1.      Notosusanto, Nugraha. 2008. Sejarah Nasional Indonesia 6, Jakarta : Balai Pustaka.
2.      M.C Rickleft, 2005. Sejarah Indonesia Modern 1200-2400. Jakarta : Serambi Ilmu Semesta.
3.      Rina, 2008. Dinamika Kehidupan Poltik, Ekonomi, Sosial masa Orde Baru
4.      Susi, orde baru, , diakses pada 26 Desember 2014