Kondisi Politik Kurun Demokrasi Terpimpin

Ibrahim Gani /SI V/A

Demokrasi ialah bentuk atau sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atas Negara untuk dijalankan oleh pemerintahan tesebut. Di Indonesia pada masa pemerintahan Orde Lama pernah memakai model pemerintahan Demokrasi Parlementer. Akan tetapi, Demokrasi Parlementer  ini gagal dalammengatasi permasalahan yang dihadapi pada masa awala kemerdekaan, maka Orde Lama kemudian beralih ke Demokrasi Terpimpin. Sistem ini diterapakan pada masa kedua jabatan Soekarno pada tahun 1959 hingga 1966.
Demokrasi Terpimpin ialah sebuah pemerintahan demokrasi dengan meningkatkan otokrasi.Dalam system demokrasi ini, seluruh keputusan berpusat pada pemimpin Negara yaitu Presiden Soekarno.Konsep ini pertama kali diumumkan oleh Presiden dalam pembukaan Sidang Konstituante pada tanggal 10 November 1956. Demokrasi Terpimpin mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :[1]
1.      Dominasi Presiden. Presiden Soekarno berperan besar dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2.      Terbatasnya tugas partai politik.
3.      Meluasnya tugas militer sebagai unsur politik.
4.      Berkembangnya imbas Partai Komunis Indonesia
Pada Pemilihan Umum 1955 terjadi ketegangan-ketegangan  yang membuat situasi politik Indonesia tidaka menentu. Selain itu, penyebab lainnya lantaran kegagalan Dewan Konstituante yang mengalami kebuntuan dalam menyusun konstitusi baru.Menurut pengamatan Soekarno, Demokrasi Liberal tidak semakin mendorong Inddonesia menjadi masyarakat adil dan makmur.Oleh lantaran itu, Presiden Soekarno kemudian memandang memberlakukan Demokrasi Terpimpin. Adapun pokok-pokok Demokraasi Terpimpin yang diungkapkan Presiden Soekarno kepada konstituante tanggal 22 April 1959 antara lain : [2]
1)      Demokrasi Terpimpin bukanlah diktator
2)      Demokrasi Terpimpin ialah demokrasi yang cocok dengan kepribadian dan dasar hidup bangsa Indonesia.
3)      Demokrasi Terpimpin ialah demokrasi di segala soal kenegaraan dan kemasyarakatan yang mencakup bidang politik, ekonomi, dan sosial.
4)      Inti daripada pimpinan dalam Demokrasi Terpimpin ialah permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
5)      Oposisi dalam arti melahirkan pendapat yang sejati dan yang membangun diharuskan dalam Demokrasi Terpimpin
Dari pokok pikiran di atas, sanggup dilihat bahwa tidak ada yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.Namun , dalam prakteknya pokok-pokok  yang disampaikan tidak direalisasikan sebagaimanana mestinya, sehingga terjadi penyelewengan terhadap nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penyebab penyelewengan tersebut, selain terletak pada Presiden, juga lantaran kelemahan legislatif sebagai pengontrol eksekutif.Serta situasi sosial politik yang tidak menentu ketika itu.
Dengan diberlakukannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, ternyata Undang-Undang Dasar 1945 tidak dilaksanakan secara murni dan konsekuen.UUD 1945 hanya menjadi dasar hokum konstitusional.Penyelenggaraan pemerintah hanya menjadi slogan kosong belaka.Dalam Undang-Undang Dasar telah dijelaskan bahwa presiden berada dibawah MPR.Namun, MPRS tunduk kepada presiden.Presiden tetapkan sesuatu yang seuntuk terus bekerja menurut Undang-Undang Dasar 1945.
Setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, kabinet Juanda menyerahkan mandat kepemimpinan kepada Presiden Soekarno melalui kepemimpinan kepada Presiden Soekarno melalui pemberlakuan kembali Proklamasi dan Undang-Undang Dasar 1945.Presiden pribadi memimpin pemerintahan.Bahkan bukan sajasebagai kepala Negara, tetapi juka kepala pemerintahan yang membentuk kabinet dan menteri-menterinya tanpa terikat kepada partai politik.
Demokrasi Terpimpin diberlakukan di Indonesia sebagai usaha untuk mencari jalan keluar kebuntuan politik melalui pembentukan kepemimpinan personal yang kuat.Meskipun Undang-Undang Dasar 1945 memberi peluang seorang presiden untuk memimpin pemerintahan selama 5 tahun, ketetapan MPRS No.III/1963 mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Dengan adanya ketetapan MPRS ini, secara otomotis telah membatalkan pembatasan waktu lima tahun sebagaimana ketetapan Undang-Undang Dasar 1945.[3]
Kepemimpinan tanpa batas ini terbukti melahirkan tindakan dan kebijakan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar 1945.Misalnya, pada tahun 1960, Presiden Soekarno membubarkan dewan perwakilan rakyat hasil pemilihan umum.Padahal, dalam klarifikasi Undang-Undang Dasar 1945, secara eksplisit ditentukan bahwa presiden tidak mempunyai wewenang untuk berbuat demikian. Dengan kata lain, semenjak diberlakukan Dekrit Presiden 1959, telah terjadi penyimpangan konstitusi.
Dengan demikian, penyimpangan yang terjadi pada Demokrasi Terpimpin ialah pengingkaran terhadap nilai-nilai demokrasi, yakni lahirnya absolutism dan terpusatnya kekuasaan pada diri p emimpin. Pada ketika yang sama, hilanglah control sosial dakeseimbangan dari legislatif terhadap eksekutif. Adapun penyimpangan-penyimpangan pelaksanaan Demokrasi Terpimpin dari Undang-Undang Dasar 1945 ialah sebagai berikut :[4]
1)            Kedudukan Presiden Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945
Kedudukan presiden berada di bawah MPR.Namun, kenyataannya nertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.Sebab.MPRS tunduk kepada presiden dan presiden menetukan sesuatu yang diputuskan oleh MPRS.
2)            Pembentukan MPRS
Presiden juga membentuk MPRS menurut Penetapan Presiden NO.2 Tahun 1959.Tindakan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 lantaran pengangkatan anggota MPRS sebagai forum tertinggi Negara harus melalui pemilihan umum.Anggota MPRS ditunjuk dan diangkat oleh presiden dengan syarat baiklah kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, setia kepada usaha Republik Indonesia, dan baiklah pada manifesto politik.
3)            Pembubaran dewan perwakilan rakyat dan Pembentukan DPR-GR
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hasil pemilu tahun 1955 diberlakukan lantaran dewan perwakilan rakyat menolak RAPBN tahun 1960 yang diajukan pemerintah. Presiden selanjutnya menyatakan pembubaran DPR.Sebagai gantinya, presiden membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR).Semua anggotanya ditunjuk oleh presiden dan peraturan DPR-GR juga ditentukan presiden.Sehingga, DPR_GR harus mengikuti kehendak serta kebijakan pemerintah.
4)            Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara
Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) dibuat menurut Penetapan Presiden No.3 tahun 1959.Lembaga ini diketuai oleh presiden. Keanggotaaan DPAS terdiri atas 1 orang wakil ketua, 12 orang wakil partai politik, 8 orang utusan daerah, dan 24 orang wakil golongan. Tugas DPAS ialah memberi tanggapan atas pertanyaan presiden dan mengajukan seruan pemerintah.Pelaksanaannya, kedudukan DPAS juga berada di bawah pemerintah/presiden.
5)            Pembentukan Front Nasional
Front Nasional dibuat menurut Penetapan Presiden No. 13 Tahun 1959. Front Nasional merupakan organisasi massa yang bertujuan untuk menyatukan segala bentuk potensi nasional menjadi kekuatan untuk menyukseskan pembangunan.
6)            Pembentukan Kabinet Kerja
Tanggal 9 Juli 1959, presiden membentuk Kabinet Kerja.Sebagai wakil presiden diangkatlah Ir. Juanda.Hingga tahun 1964, Kabinet Kerja mengalami tiga kali perombakan.Kabinet ini bertujuan mencukupi kebutuhan sandang, pangan, dan membuat keamanan Negara.
7)            Keterlibatan PKI dalam Ajaran NASAKOM
Karena adanya perbedaan pemahaman mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara yang mengancam persatuan di Indonesia, maka pemerintah mengambil langkah untuk menyamakan pemahaman mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara dengan memberikan aliran NASAKOM (Nasionalis, Agama, dan Komunis).NASAKOM merupakan cerminan paham banyak sekali golongan dalam masyarakat. Presiden Soekarno yakin bahwa dengan mendapatkan dan melakukan NASAKOM maka persatuan Indonesia akan terwujud.
8)            Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
TNI dan Polisi Republik Indonesia disatukan menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang terdiri atas empat angkatan, yaitu Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, dan Angkatan Kepolisian.Masing-masing angkatan dipimpin oleh Menteri Panglima Angkatan yang kedudukannya berada di bawah presiden.ABRI menjadi salah satu golongan fungsional dan kekuatan sosial poltik Indonesia.
Akhir dari pemerintahan Demokrasi terpimpin ini sehabis dikeluarkannya Supersemar (Surat Perintah 11 Maret).Surat ini berisi perintah kepada Soeharto selaku Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib), untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk mengatasi situasi keamanan yang jelek pada ketika itu.Inilah penyebab runtuhnya pemerintahan Orde Baru pada tahun 1966, maka Indonesia berada di bawah kekuasaan rezim yang baru, yakni rezim Orde Baru Soeharto.
Notes   :
[1] Sudirman, Adi. 2014, Sejarah Indonesia Lengkap, Yogyakarta : Diva Press. Hal 385
[2]Sudirman, Adi. 2014, Sejarah Indonesia Lengkap, Yogyakarta : Diva Press. Hal 387
[3] Harjono, Anwar, S.H. 1997, Perjalanan Politik Bangsa, Jakarta : Gema Insani Press. Hal 63
[4] Zaenaldisini.blogspot.com
Daftar Pustaka
Sudirman, Adi. 2014, Sejarah Indonesia Lengkap, Yogyakarta : Diva Press
Harjono, Anwar, S.H. 1997, Perjalanan Politik Bangsa, Jakarta : Gema Insani Press
Zaenaldisini.blogspot.com