Krisis Moneter Di Thailand Pada Tahun 1997

ANA SEPTI YANA/ PIS
krisis moneter pertama-tama meletus di Thailand pada tahun 1997. Kerisis moneter  ini juga mempengaruhi  daerah-daerah di Asia. Krisis ini ialah krisis ekonomi yang melanda Asia untuk pertama kalinya. Krisis ekonomi ini di akibatkan oleh keputusan pemerintah PM Chavalith Yongchaiyud untuk membuatkan nilai tukar Bath Thailand terhadap mata uang Dolar AS. Kebijakan ini ialah refleksi ketidak mampuan pemerintah PM Chavalith dalam mencegah dan mengatasi krisis ekonomi secara irit dan politis.
Terjadinya krisis ekonomi di Thailand diawali oleh pembentukan Bangkok International Bangkingg Facillities (BIBIF) pada tahun 1993. Krisis ini juga diawali dengan perilaku pengabaian terhadap aneka macam tanda-tanda krisis ekonomi yang telah terjadi semenjak awal 1997. Berbagai kelemahan kebijakan ekonomi memicu timbulnya banyak duduk perkara ibarat semakin berkurangnya pemasukan dari sektor ekspor,booming sektor property, semakin tingginya hutang luar negri dari pihak swasta domestik. Tidak itu saja, timbul juga duduk perkara semakin naiknya rill mata uang bath terhadap Dollar AS, duduk perkara defisit neraca perdagangan serta banyak non performing loans (NOLs) di sektor perbankan.
Adanya krisis ekonomi dan politik menjadikan perubahan yang mendasar. Berbagai indikator makro ekonomi mengambarkan angka negatif sehabis menikmati pertumbuhan pesat hampir satu dekade. Secara ekonomi, pemerintah yang sedang berkuasamenjadi tidak legitimate. Sementara itu legitimasi politik pemerintah harus didasarkan pada sistem politik demikratis. Banyak praktek demokrasi yang belum bakir balig cukup akal sanggup memperburuk krisis ekonomi. Akibatnya, pemerintah semi demokratis PM Chavalit tidak bisa mengambil kebijakan ekonomi efektif dan tegas dalam rangka memperbaiki akidah investor yang sudah terlanjur menarik keluar investasi mereka.ketidak mampuan pemerintah yang sedang berkuasa untuk mengambil aneka macam langkah lapisan masyarakat semoga pemerintah koalisi PM Chavalith mengundurkan diri.
Pihak yang mempunyai efek dan tugas dalam menjadikan krisis ekonomi 1997 secara politik ialah teknokrat dan biokrasi. Para tenokrat bertanggung jawab terhadap kebijakan-kebijakan makroekonomi di Thailand. Sebagai aparatur penting dalam pemerintahan , teknokrat dipandang sebagai pihak  yang paling bertanggung jawab dan dipersalahkan atas terjadinya krisis ekonomi, khususnya mereka yang berada di Bank Sebtral Thailand (Bot) mengantisipasi apresiasi nilai tukar riil mata uang bath terhadap dolar AS.
Untuk mengatasi krisis ekonomi di Thailand, Pemerintah Thailand mengeluarkan kebijakan-kebijakan sebagai berikut ;
1.      Berusaha mengembalikan akidah investor asing. Diharapkan investor asing bersedia membawa modalnya masuk kembali ke Thailand. Dengan memperbaiki akidah investor asing maka duduk perkara krisis likiuditas dalam cadangan devisa Thailand sanggup semakin teratasi. Pemerintah PM Chuan tetap mempertahankan kolaborasi dengan IMF. Pemerintah PM Chuan mendapat kesempatan besar untuk memperbaiki keadaan ekonomi domestik Thailand dari IMF yakni melalui proteksi bersifat finansial dan teknis.
PM Thailand,Chuan, berusaha mendesak AS supaya bisa memberi proteksi finansial secara terpisah dari proteksi multilateral IMF.Sikap yang mendukung dari Presiden AS, Bill Clinton, dipakai sebagai jaminan atas keseriusan Thailand dalam melakasanakan kegiatan reformasi ekonomi dari forum keuangan internasional, IMF. Akhirnya, dukungan tersebut akan memperbaiki dan meningkatkan akidah lembaga-lembaga internasional dan negara-negara lain terhadap Thailand. Namun perilaku PM Chuan yang begitu patuh terhadap kegiatan perbaikan ekonomi IMF melahirkan opini bahwa PM Chuan adalah a good student of the IMF[1]. Opini tersebut mempunyai arti konkret bagi pemerintahan PM Chuan. Karena melaksanakan pinjaman dari IMF maka PM Chuan harus menanggung konsekuensi yakni tidak bisa bersikap lain di luar kegiatan ekonomi IMF. Pendirian ini melahirkan reaksi konkret yakni meningkatnya akidah rakyat Thailand terhadap perkembangan ekonomi domestik negara Thailand.
2.   Mengadakan reformasi finansial atau keuangan. Reformasi finansial dilakukan oleh pemerintahan PM Chuan. Di antara reformasi keuangan tersebut ialah penyelesaian semua aset milik ke-56 perusahaan-perusahaan keuangan yang ditutup itu samp
ai 31 Desember 1998 melalui the Financial Restructuating Agency (FRA) dan the Asset Management Corporation (AMC), perusahaan-perusahaan keuangan akan direkapitalisasi pada 1998 seiring dengan peraturan yang ketat, memperbaiki undang-undang kepailitan (bankruptcy law), dan pemerintah menjamin tidak akan melaksanakan penutupan terhadap perusahaan-perusahaan keuangan lain[2].
3.      Pemerintahan Thailand, PM Chuan memberlakukan pengontrolan kemudian lintas dan perdagangan bath melalui mekanisme two-tier system. Kebijakan ini dibutuhkan mampu  menjaga terjadinya stabilitas nilai tukar pada level yang lebih rendah. Hal tesebut sanggup menjadikan  industri sanggup kembali beroperasi secara normal dan baik. Misalnya, ekspor produk agroindustri lebih bisa bersaing serta materi baku industri sanggup diimpor dengan harga lebih murah. Selain itu, dibutuhkan adanya kebijakan ini bisa mempertahankan cadangan devisa negara.
4.     Pemerintah Thailand menciptakan kebijakan untuk mendorong biaya produksi dan ekspor. Pelaksanaan kebijakan ini dilaksanakan dalam rangka untuk membuatkan proyek-proyek investasi padat karya yang dibiayai dari pinjaman Bank Dunia dan Miyazawa Iniatiative, Jepang. Dari kebijakan ini maka dibutuhkan adanya peningkatan daya beli rakyat dan merangsang kegiatan produksi. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah (Paket 30 Maret 1999) itu berisi kegiatan pembiayaan sebesar 53 milyar bath, pengurangan pajak sebesar 54,7 milyar bath per tahun, serta pengurangan harga energi sebesar 23,8 milyar bath per tahun.
5.      Dalam sektor-sektor industri yang selama ini sangat terbatas bagi penanaman modal asing risikonya disetujui oleh Parlemen Thailand di simpulan 1998. Contohnya, produsen kendaraan beroda empat asal Jepang mulai mempunyai 100% industri mobil. Tetapi sektor-sektor industri tersebut tidak termasuk bab sektor ekspor dan jasa turisme.Thailand tidak hanya mengandalkan sektor industri namun juga sektor pertanian khususnya teknologi pertanian. Sektor teknologi pertanian ini sudah usang ditinggalkan oleh sebagian besar rakyat Thailand sewaktu perekonomian sedang mengalami peningkatan yang besar.
Dengan adanya kebijakan-kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah Thailand Akhirnya, perekonomian Thailand berangsur-angsur pulih. Hal ini bisa dilihat dari indikator-indikator ekonomi pada pertengahan 1999. Misalanya, mata uang Bath mulai terlihat stabil, nilai indeks harga saham SET hampir meningkat dua kali lipat, cadangan devisa mengalami kenaikan pesat, hutang luar negeri turun, dan angka inflasi mengalami penurunan.
Sumber:
·[1] Asia Week, “The New Reality”, 17 Juli 1998, hal 48
·[2] Ludiro Madu, Keajaiban Thailand : Analisis Deskriptif Tentang Asal Usul dan Pemulihan Krisis     Ekonomi. Surabaya : JP-Press, 2003. Hal 131
·Madu, Ludiro. 2003. Keajaiban Thailand : Analisis Deskriptif Asal Usul dan Pemilihan Ekonomi
·Surabaya: JP-Press 
·Nugroho, Verry. 2005. Reformasi Konstitusi Thailand Tahun 1997 (Demokratisasi Thailand Di Tengah Krisis Ekonomi).
Universitas Jember Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
.Asia Week, 17 Juli 1998