Masa Kepemimpinan Megawati

NURSANTIPA/S/A

Megawati Soekarnoputri yaitu Presiden Indonesia yang kelima yang menjabat semenjak 23 Juli 2001 – 20 Oktober 2004. Ia merupakan presiden perempuan Indonesia pertama dan merupakan anak dari presiden Indonesia pertama. Megawati juga merupakan ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) semenjak memisahkan diri dari Partai Demokrasi Indonesia pada tahun 1999. Pemilu 1999. Megawati menjadi presiden sesudah MPR mengadakan Sidang spesial MPR pada 23 Juli 2001. Sidang spesial MPR

diadakan dalam menanggapi langkah Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang membekukan forum MPR/DPR dan Partai Golkar. Megawati dilantik pada 23 Juli 2001, sebelumnya dari tahun 1999-2001, ia menjabat Wapres di bawah Gus Dur. Masa pemerintahan Megawati ditandai dengan semakin menguatnya konsolidasi demokrasi di Indonesia, diakannya pemilihan umum presiden secara pribadi dilaksanakan dan secara umum dianggap merupakan salah satu keberhasilan proses demokratisasi di Indonesia.[1]

A. Politik
1. Membentuk Kabinet Gotong-Royong
Kabinet Gotong-Royong (KGR) dibuat pada tanggal 10 Agustus 2001 dan berakhir pada tahun 2004 seiring lengsernya Presiden Megawati Soekarnoputri pada waktu itu. Kabinet ini dinamakan KGR alasannya yaitu merupakan pemerintahan dari hasil banyak partai. Pada masa Presiden Megawati memimpin, Indonesia sedang porak poranda akhir bermacam-macam konflik menyerupai konflik komunal (Ambon, Poso, Sampang) dan konflik politik (pemakzulan Gusdur). Para pelaku ekonomi, kalangan birokrasi, pengamat politik, danmenteri dan setingkatnya menilai KGR ini cukup tangguh, hal ini sanggup dilihat bahwa 26 dari 32 jabatan menteri dan setingkat menteri dijabat oleh para profesional yang menguasai bidang kiprah masing-masing. Akan tetapi KGR ini mengecewakan alasannya yaitu terkesan lamban dalam kinerjanya.
2.Mendirikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
KPK didirikan pada tahun 2003 oleh Presiden Megawati. Pendirian KPK ini didasari alasannya yaitu Presiden Megawati melihat institusi Jaksa dan Polisi Republik Indonesia ketika itu terlalu kotor, sehingga untuk menangkap koruptor dinilai tidak mampu, namun jaksa dan polri sulit dibubarkan sehingga dibentuklah KPK.
3.Mengadakan pemilu yang bersifat demokratis yang dilaksanakan tahun 2004 dan melalui dua periode yaitu :
a.Periode pertama untuk menentukan anggota legislatif secara langsung.
b.Pemerintahan Megawati berakhir sesudah hasil pemilu 2004 menempatkan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla sebagai pemenang. Hal ini merupakan babak gres pemerintahan di Indonesia dimana Presiden dan Wapres terpilih dipilih pribadi oleh rakyat.[2]
B. Ekonomi
Menurut Presiden Megawati seharusnya pemerintah lebih bijak dengan menuntaskan permasalahan ekonomi secara menyeluruh menyerupai menginventarisasi hutang sekaligus segera membayarnya. Dengan cara itu diyakini Mantan Presiden Indonesia ini bisa menjadi jalan alternatif semoga mata uang tidak jadi dipotong.
1. krisis ekonomi yang melanda indonesia semenjak tahun 1997 mengakibatkan kemerosotan pendapatan perkapita. Pada tahun 1997 pendapatan perkapita indonesia tinggal US$465. melalui kebijakan pemulihan keamanan situasi indonesia menjadi tenang. Presiden megawati berhasil menaikan pendapatan perkapita cukup signifikan yaitu sekitar US$930.
2. ketenangan megawati disambut oleh pasar, tak hingga sebulan dilantik kurs melonjak ke Rp 8500 per dollar AS. Indeks harga saham adonan (IHSG) juga terus membaik hingga melejit ke angka 800.
3. Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menekan nilai inflasi, presiden megawati menempuh langkah yang sangat kontroversi, yaitu melaksanakan privatisasi terhadap BUMN. Pemerintah menjual indosat pada tahun 2003. hasil penjualan itu berhasil menaikan pertumbuhan ekonomi indonesia menjadi 4,1% dan inflansi hanya 5,06%. Privatisasi yaitu menjual perusahaan negara didalam periode krisis. Tujuannya yaitu melindungi perusahaan negara dari interversi kekuatan-kekuatan politik dan melunasi pembayaran utang luar negri.
4. Memperbaiki kinerja ekspor. Pada tahun 2002 nilai ekspor mencapai US$57,158 miliar dan import tercatat US$31,229 miliar. Pada tahun 2003 ekspor juga menanjak keangka US$61,02 miliar dan import meningkat keangka US$32,39 miliar.
5. Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 milyar pada pertemuan Paris Club ke-3 dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun.
6. Kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi yaitu menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara. Hasil penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,1 %. Namun kebijakan ini memicu banyak kontroversi, alasannya yaitu BUMN yang diprivatisasi dijual ke perusahaan asing.
7. Di masa ini juga direalisasikan berdirinya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), tetapi belum ada gebrakan konkrit dalam pemberantasan korupsi. Padahal keberadaan korupsi menciptakan banyak investor berpikir dua kali untuk menanamkan modal di Indonesia, dan mengganggu jalannya pembangunan nasional.
8. Secara faktual, pemerintahan Megawati menjalankan kebijakan privatisasi menurut desakan dari luar, khsusunya IMF dan bank dunia. Bedanya, kalau Megawati hanya melanjutkan komitmen yang dibuat pemerintahan sebelumnya, Habibie, melalui stuctrual adjustment aktivitas (SAP).
9. Selain itu, pertimbangan melaksanakan privatisasi dijaman megawati yaitu untuk mencari pendanaan untuk menutupi deficit APBN. Seperti diketahui, Megawati mewarisi sebuah kondisi ekonomi yang compang camping akhir krisis ekonomi 1997.
10. Pada periode 1991-2001, pemerintah Indonesia 14 kali memprivatisasi BUMN. Yang terprivatisasi 12 BUMN.
11. Pada masa pemerintahan Megawati, kerjasama ekonomi dan politik luar negeri tidak begitu determinis di bawah kendali sebuah negara.
12. Di masa pemerintahan Megawati, kerjasama ekonomi dan politik juga dilakukan diluar blok AS dan sekutunya, menyerupai kerjasama pembelian pesawat Sukhoi dengan Rusia dan kerjasama perdagangan dengan China.
13. Selain itu, pemerintahan Megawati berusaha keras untuk keluar dari jebakan IMF. Hanya saja, perjuangan itu dibiaskan oleh Budiono, menteri keuangan waktu itu, dengan menandatangi post aktivitas monitoring (PPM) yang berarti melanjutkan campur tangan IMF secara sembunyi-sembunyi.
14 .Untuk pinjaman terhadap perempuan dan TKI di luar negeri, pemerintahan megawati pernah mengajukan tiga RUU, yaitu Rancangan Undang-Undang (RUU) perihal Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan di Lingkungan Kerja dan Rumah Tangga, RUU Pekerja di Luar Negeri, dan RUU Tindak Pidana Perdagangan Orang.[3]
C. Sosial
Depdiknas telah merekrut 4110 guru gres untuk persiapan ditempatkan di Aceh dan menyiapkan sekitar 3000 guru aktif dari kawasan lain untuk mengajar di kawasan konflik seluruh Aceh. Sedikitnya 506 bangunan sekolah di seluruh MAD terbakar, atau 10% dari total bangunan sekolah di seluruh NAD. Rehabilitasi fisik sekolah gres akan dimulai awal 2004 dan diperkirakan membutuhkan waktu satu tahun serta dana lebih dari Rp 300 miliar untuk menyelesaikannya.
D. Pertahanan dan Keamanan
Pada masa pemerintahan Presiden megawati, salah satu yang mendesak yaitu perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap senjata, amunisi, dan materi peledak yang merupakan tanggung jawab pemerintah. Dan ada indikasi kegiatan terorisme di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, cenderung akan terus berlanjut. Selanjutnya pengamanan, penangkalan, dan pencegahan yang lebih intensif terhadap kemungkinan itu. Salah satu cara dalam pertahanan dan keamanan yang dilakukan Presiden Megawati Soekarnoputri yaitu dengan mendirikan Akademi Intelegent yang pertama kali. Pada pemerintahan Megawati ini terjadi insiden lepasnya Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan dari Indonesia dan masuk ke wilayah negara Malaysia.[4]
Notes
[1].
[3].
[4]. Gautama,sidarta.2004.Megawati soekarnoputri.Jakarta:Rineka cipta (hal 83-94)

Daftar pustaka
Gautama,sidarta.2004.Megawati soekarnoputri.Jakarta:Rineka cipta (hal 83-94)