Mengenal Sosok Abdurrahman Wahid Alias Gus Dur

IDWI IKHSANES/S/A
Gus Dur semasa muda.
Abdurrahman Wahid lahir pada hari ke-4 dan bulan ke-8 kalender Islam tahun 1940 di Denanyar Jombang, Jawa Timur dari pasangan Wahid Hasyim dan Solichah. Terdapat kepercayaan bahwa ia lahir tanggal 4 Agustus, namun kalender yang dipakai untuk menandai hari kelahirannya ialah kalender Islam yang berarti ia lahir pada 4 Sya’ban 1359 Hijriah, sama dengan 7 September 1940.
Ia lahir dengan nama Abdurrahman Addakhil. “Addakhil” berarti “Sang Penakluk”.[1] Kata “Addakhil” tidak cukup dikenal dan diganti nama “Wahid”, dan kemudian lebih dikenal dengan panggilan Gus Dur. “Gus” ialah panggilan kehormatan khas pesantren kepada seorang anak kiai yang berati “abang” atau “mas”.[2]
Gus Dur ialah putra pertama dari enam bersaudara. Wahid lahir dalam keluarga yang sangat terhormat dalam komunitas Muslim Jawa Timur. Kakek dari ayahnya ialah K.H. Hasyim Asyari, pendiri Nahdlatul Ulama (NU), sementara kakek dari pihak ibu, K.H. Bisri Syansuri, ialah pengajar pesantren pertama yang mengajarkan kelas pada perempuan[3]. Ayah Gus Dur, K.H. Wahid Hasyim, terlibat dalam Gerakan Nasionalis dan menjadi Menteri Agama tahun 1949. Ibunya, Ny. Hj. Sholehah, ialah putri pendiri Pondok Pesantren Denanyar Jombang. Saudaranya ialah Salahuddin Wahid dan Lily Wahid. Ia menikah dengan Sinta Nuriyah dan dikaruniai empat putri: Alisa, Yenny, Anita, dan Inayah.
Gus Dur secara terbuka pernah menyatakan bahwa ia mempunyai darah Tionghoa. Abdurrahman Wahid mengaku bahwa ia ialah keturunan dari Tan Kim Han yang menikah dengan Tan A Lok, saudara kandung Raden Patah (Tan Eng Hwa), pendiri Kesultanan Demak.[4]
Tan A Lok dan Tan Eng Hwa ini merupakan anak dari Putri Campa, puteri Tiongkok yang merupakan selir Raden Brawijaya V.[5] Tan Kim Han sendiri kemudian berdasarkan penelitian seorang peneliti Perancis, Louis-Charles Damais diidentifikasikan sebagai Syekh Abdul Qodir Al-Shini yang diketemukan makamnya di Trowulan.[6]
Pada tahun 1944, Wahid pindah dari Jombang ke Jakarta, daerah ayahnya terpilih menjadi Ketua pertama Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), sebuah organisasi yang berdiri dengan santunan tentara Jepang yang ketika itu menduduki Indonesia. Setelah deklarasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, Gus Dur kembali ke Jombang dan tetap berada di sana selama perang kemerdekaan Indonesia melawan Belanda. Pada final perang tahun 1949, Wahid pindah ke Jakarta dan ayahnya ditunjuk sebagai Menteri Agama. Abdurrahman Wahid berguru di Jakarta, masuk ke SD KRIS sebelum pindah ke SD Matraman Perwari. Wahid juga diajarkan membaca buku non-Muslim, majalah, dan koran oleh ayahnya untuk memperluas pengetahuannya[7]. Gus Dur terus tinggal di Jakarta dengan keluarganya meskipun ayahnya sudah tidak menjadi menteri agama pada tahun 1952. Pada April 1953, ayah Wahid meninggal dunia akhir kecelakaan mobil.
Pendidikan Wahid berlanjut dan pada tahun 1954, ia masuk ke Sekolah Menengah Pertama. Pada tahun itu, ia tidak naik kelas. Ibunya kemudian mengirim Gus Dur ke Yogyakarta untuk meneruskan pendidikannya dengan mengaji kepada KH. Ali Maksum di Pondok Pesantren Krapyak dan berguru di SMP. Pada tahun 1957, sesudah lulus dari SMP, Wahid pindah ke Magelang untuk memulai Pendidikan Muslim di Pesantren Tegalrejo. Ia menyebarkan reputasi sebagai murid berbakat, menuntaskan pendidikan pesantren dalam waktu dua tahun (seharusnya empat tahun). Pada tahun 1959, Wahid pindah ke Pesantren Tambakberas di Jombang. Di sana, sementara melanjutkan pendidikannya sendiri, Abdurrahman Wahid juga mendapatkan pekerjaan pertamanya sebagai guru dan nantinya sebagai kepala sekolah madrasah. Gus Dur juga dipekerjakan sebagai jurnalis majalah ibarat Horizon dan Majalah Budaya Jaya.[8]
Pendidikan di luar negeri
Pada tahun 1963, Wahid mendapatkan beasiswa dari Kementrian Agama untuk berguru Studi Islam di Universitas Al Azhar di Kairo, Mesir. Ia pergi ke Mesir pada November 1963. Meskipun ia mahir berbahasa Arab, Gus Dur diberitahu oleh pihak universitas bahwa ia harus mengambil kelas remedial sebelum berguru Islam dan bahasa Arab. Karena tidak bisa memperlihatkan bukti bahwa ia mempunyai kemampuan bahasa Arab, Wahid terpaksa mengambil kelas remedial.[9]
Abdurrahman Wahid menikmati hidup di Mesir pada tahun 1964, ia suka menonton film Eropa dan Amerika, dan juga menonton pertandingan sepak bola. Wahid juga terlibat dengan Asosiasi Pelajar Indonesia dan menjadi jurnalis majalah asosiasi tersebut. Pada final tahun, ia berhasil lulus kelas remedial Arabnya. Ketika ia memulai belajarnya dalam Islam dan bahasa Arab tahun 1965, Gus Dur kecewa, ia telah mempelajari banyak materi yang diberikan dan menolak metode berguru yang dipakai Universitas [10].
Di Mesir, Wahid dipekerjakan di Kedutaan Besar Indonesia. Pada ketika ia bekerja, bencana Gerakan 30 September (G30S) terjadi. Mayor Jendral Suharto menangani situasi di Jakarta dan upaya pemberantasan komunis dilakukan. Sebagai cuilan dari upaya tersebut, Kedutaan Besar Indonesia di Mesir diperintahkan untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap pelajar universitas dan memperlihatkan laporan kedudukan politik mereka. Perintah ini diberikan pada Wahid, yang ditugaskan menulis laporan [11].
Wahid mengalami kegagalan di Mesir. Ia tidak sepakat akan metode pendidikan serta pekerjaannya sesudah G30S sangat mengganggu dirinya.[12] Pada tahun 1966, ia diberitahu bahwa ia harus mengulang belajar.[13] Pendidikan prasarjana Gus Dur diselamatkan melalui beasiswa di Universitas Baghdad.[14] Wahid pindah ke Irak dan menikmati lingkungan barunya. Meskipun ia lalai pada awalnya, Wahid dengan cepat belajar. Wahid juga meneruskan keterlibatannya dalam Asosiasi Pelajar Indonesia dan juga menulis
majalah asosiasi tersebut.
Setelah menuntaskan pendidikannya di Universitas Baghdad tahun 1970, Abdurrahman Wahid pergi ke Belanda untuk meneruskan pendidikannya. Wahid ingin berguru di Universitas Leiden, tetapi kecewa alasannya ialah pendidikannya di Universitas Baghdad kurang diakui.[15] Dari Belanda, Wahid pergi ke Jerman dan Perancis sebelum kembali ke Indonesia tahun 1971.
Awal karier di Indonesia
Gus Dur kembali ke Jakarta mengharapkan bahwa ia akan pergi ke luar negeri lagi untuk berguru di Universitas McGill Kanada. Ia menciptakan dirinya sibuk dengan bergabung ke Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) organisasi yg terdiri dari kaum intelektual muslim progresif dan sosial demokrat. LP3ES mendirikan majalah yang disebut “Prisma” dan Gusdur menjadi salah satu kontributor utama majalah tersebut. Selain bekerja sebagai kontributor LP3ES,Gusdur juga berkeliling pesantren dan madrasah di seluruh Jawa. Pada ketika itu,pesantren berusaha keras mendapatkan pendanaan dari pemerintah dengan cara mengadopsi kurikulum pemerintah. Gusdur merasa prihatin dengan kondisi itu alasannya ialah nilai-nilai tradisional pesantren semakin luntur akhir perubahan ini. Gusdur juga prihatin dengan kemiskinan pesantren yang ia lihat. Pada waktu yang sama ketika mereka membujuk pesantren mengadopsi kurikulum pemerintah, pemerintah juga membujuk pesantren sebagai biro perubahan dan membantu pemerintah dalam perkembangan ekonomi Indonesia. Gusdur menentukan batal berguru luar negeri dan lebih menentukan menyebarkan pesantren.
Abdurrahman Wahid meneruskan kariernya sebagai jurnalis,menulis untuk majalah dan surat kabar Artikelnya diterima dengan baik dan ia mulai menyebarkan reputasi sebagai komentator sosial. Dengan popularitas itu,ia mendapatkan banyak undangan untuk memperlihatkan kuliah dan seminar, menciptakan ia harus pulang-pergi antara Jakarta dan Jombang, daerah Gusdur tinggal bersama keluarganya.
Meskipun mempunyai karier yang sukses pada ketika itu, Gusdur masih merasa sulit hidup hanya dari satu sumber pencaharian dan ia bekerja untuk mendapatkan pendapatan embel-embel dengan menjual kacang dan mengantarkan es. Pada tahun 1974 Gusdur menerima pekerjaan embel-embel di Jombang sebagai guru di Pesantren Tambakberas dan segera menyebarkan reputasi baik. Satu tahun kemudian Wahid menambah pekerjaannya dengan menjadi Guru Kitab Al Hikam.
Pada tahun 1977, Gusdur bergabung ke Universitas Hasyim Asyari sebagai dekan Fakultas Praktek dan Kepercayaan Islam dan Universitas ingin supaya Gusdur mengajar subyek embel-embel ibarat syariat Islam dan misiologi. Namun kelebihannya menimbulkan beberapa ketidaksenangan dari sebagian kalangan universitas.
Nahdlatul Ulama
Awal keterlibatan
Latar belakang keluarga Wahid segera berarti. Ia akan diminta untuk memainkan kiprah aktif dalam menjalankan NU. Permintaan ini berlawanan dengan aspirasi Gus Dur dalam menjadi intelektual publik dan ia dua kali menolak anjuran bergabung dengan Dewan Penasehat Agama NU. Namun, Wahid risikonya bergabung dengan Dewan tersebut sesudah kakeknya, Bisri Syansuri, memberinya anjuran ketiga [16]. Karena mengambil pekerjaan ini, Wahid juga menentukan untuk pindah dari Jombang ke Jakarta dan menetap di sana. Sebagai anggota Dewan Penasehat Agama, Wahid memimpin dirinya sebagai reforman NU.
Pada ketika itu, Abdurrahman Wahid juga menerima pengalaman politik pertamanya. Pada pemilihan umum legislatif 1982, Wahid berkampanye untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sebuah Partai Islam yang dibuat sebagai hasil adonan 4 partai Islam termasuk NU. Wahid menyebut bahwa Pemerintah mengganggu kampanye PPP dengan menangkap orang ibarat dirinya [17]. Namun, Wahid selalu berhasil lepas alasannya ialah mempunyai hubungan dengan orang penting ibarat Jendral Benny Moerdani.
Mereformasi NU
Pada ketika itu, banyak orang yang memandang NU sebagai organisasi dalam keadaan stagnasi/terhenti. Setelah berdiskusi, Dewan Penasehat Agama risikonya membentuk Tim Tujuh (yang termasuk Wahid) untuk mengerjakan isu reformasi dan membantu menghidupkan kembali NU. Reformasi dalam organisasi termasuk perubahan kepemimpinan. Pada 2 Mei 1982, pejabat-pejabat tinggi NU bertemu dengan Ketua NU Idham Chalid dan meminta supaya ia mengundurkan diri. Idham, yang telah memandu NU pada masa transisi kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto awalnya melawan, tetapi risikonya mundur alasannya ialah tekanan. Pada 6 Mei 1982, Wahid mendengar pilihan Idham untuk mundur dan menemuinya, kemudian ia berkata bahwa undangan mundur tidak konstitusionil. Dengan himbauan Wahid, Idham membatalkan kemundurannya dan Wahid bersama dengan Tim Tujuh sanggup menegosiasikan persetujuan antara Idham dan orang yang meminta kemundurannya [18].
Pada tahun 1983, Soeharto dipilih kembali sebagai presiden untuk masa jabatan ke-4 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan mulai mengambil langkah untuk menjadikan Pancasila sebagai Ideologi Negara. Dari Juni 1983 sampai Oktober 1983, Wahid menjadi cuilan dari kelompok yang ditugaskan untuk menyiapkan respon NU terhadap isu tersebut. Wahid berkonsultasi dengan bacaan ibarat Alquran dan Sunnah untuk pembenaran dan akhirnya, pada Oktober 1983, ia menyimpulkan bahwa NU harus mendapatkan Pancasila sebagai Ideologi Negara [19]. Untuk lebih menghidupkan kembali NU, Wahid juga mengundurkan diri dari PPP dan partai politik. Hal ini dilakukan sehingga NU sanggup fokus dalam persoalan sosial daripada terhambat dengan terlibat dalam politik.
Terpilih sebagai ketua dan masa jabatan pertama
Reformasi Wahid membuatnya sangat terkenal di kalangan NU. Pada ketika Musyawarah Nasional 1984, banyak orang yang mulai menyatakan im
pian mereka untuk menominasikan Wahid sebagai ketua gres NU. Wahid mendapatkan nominasi ini dengan syarat ia mendapatkan wewenang penuh untuk menentukan para pengurus yang akan bekerja di bawahnya. Wahid terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada Musyawarah Nasional tersebut. Namun, persyaratannya untuk sanggup menentukan sendiri para pengurus di bawahnya tidak terpenuhi. Pada hari terakhir Munas, daftar anggota Wahid sedang dibahas persetujuannya oleh para pejabat tinggu NU termasuk Ketua PBNU sebelumnya, Idham Chalid. Wahid sebelumnya telah memperlihatkan sebuah daftar kepada Panitia Munas yang sedianya akan diumumkan hari itu. Namun, Panitia Munas, yang bertentangan dengan Idham, mengumumkan sebuah daftar yang sama sekali berbeda kepada para penerima Munas.[20]
Terpilihnya Gus Dur dilihat positif oleh Suharto dan rezim Orde Baru. Penerimaan Wahid terhadap Pancasila bersamaan dengan gambaran moderatnya menjadikannya disukai oleh pejabat pemerintahan. Pada tahun 1985, Suharto menjadikan Gus Dur indoktrinator Pancasila.[21] Pada tahun 1987, Abdurrahman Wahid membuktikan santunan lebih lanjut terhadap rezim tersebut dengan mengkritik PPP dalam pemilihan umum legislatif 1987 dan memperkuat Partai Golkar Suharto. Ia kemudian menjadi anggota MPR mewakili Golkar. Meskipun ia disukai oleh rezim, Wahid mengkritik pemerintah alasannya ialah proyek Waduk Kedung Ombo yang dibiayai oleh Bank Dunia.[22] Hal ini merenggangkan hubungan Wahid dengan pemerintah, namun ketika itu Suharto masih menerima santunan politik dari NU.
Selama masa jabatan pertamanya, Gus Dur fokus dalam mereformasi sistem pendidikan pesantren dan berhasil meningkatkan kualitas sistem pendidikan pesantren sehingga sanggup menandingi sekolah sekular.[23] Pada tahun 1987, Gus Dur juga mendirikan kelompok berguru di Probolinggo, Jawa Timur untuk menyediakan lembaga individu sependirian dalam NU untuk mendiskusikan dan menyediakan interpretasi teks Muslim.[24] Gus Dur pernah pula menghadapi kritik bahwa ia mengharapkan mengubah salam Muslim “assalamualaikum” menjadi salam sekular “selamat pagi”.[25]
Masa jabatan kedua dan melawan Orde Baru
Wahid terpilih kembali untuk masa jabatan kedua Ketua NU pada Musyawarah Nasional 1989. Pada ketika itu, Soeharto, yang terlibat dalam pertempuran politik dengan ABRI, mulai menarik simpati Muslim untuk menerima santunan mereka. Pada Desember 1990, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dibuat untuk menggoda Muslim Intelektual. Organisasi ini didukung oleh Soeharto, diketuai oleh Baharuddin Jusuf Habibie dan di dalamnya terdapat intelektual Muslim ibarat Amien Rais dan Nurcholish Madjid sebagai anggota. Pada tahun 1991, beberapa anggota ICMI meminta Gus Dur bergabung. Gus Dur menolak alasannya ialah ia menduga ICMI mendukung sektarianisme dan akan menciptakan Soeharto tetap kuat.[26] Pada tahun 1991, Wahid melawan ICMI dengan membentuk Forum Demokrasi, organisasi yang terdiri dari 45 intelektual dari banyak sekali komunitas religius dan sosial. Organisasi ini diperhitungkan oleh pemerintah dan pemerintah menghentikan pertemuan yang diadakan oleh Forum Demokrasi ketika menjelang pemilihan umum legislatif 1992.
Pada Maret 1992, Gus Dur berencana mengadakan Musyawarah Besar untuk merayakan ulang tahun NU ke-66 dan mengulang pernyataan santunan NU terhadap Pancasila. Wahid merencanakan program itu dihadiri oleh paling sedikit satu juta anggota NU. Namun, Soeharto menghalangi program tersebut, memerintahkan polisi untuk mengembalikan bus berisi anggota NU ketika mereka tiba di Jakarta. Akan tetapi, program itu dihadiri oleh 200.000 orang. Setelah acara, Gus Dur mengirim surat protes kepada Soeharto menyatakan bahwa NU tidak diberi kesempatan menampilkan Islam yang terbuka, adil dan toleran.[27] Selama masa jabatan keduanya sebagai ketua NU, ilham liberal Gus Dur mulai mengubah banyak pendukungnya menjadi tidak setuju. Sebagai ketua, Gus Dur terus mendorong obrolan antar agama dan bahkan mendapatkan undangan mengunjungi Israel pada Oktober 1994.[28]
Masa jabatan ketiga dan menuju reformasi
Menjelang Musyawarah Nasional 1994, Gus Dur menominasikan dirinya untuk masa jabatan ketiga. Mendengar hal itu, Soeharto ingin supaya Wahid tidak terpilih. Pada minggu-minggu sebelum munas, pendukung Soeharto, ibarat Habibie dan Harmoko berkampanye melawan terpilihnya kembali Gus Dur. Ketika musyawarah nasional diadakan, daerah pemilihan dijaga ketat oleh ABRI dalam tindakan intimidasi.[29] Terdapat juga perjuangan menyuap anggota NU untuk tidak memilihnya. Namun, Gus Dur tetap terpilih sebagai ketua NU untuk masa jabatan ketiga. Selama masa ini, Gus Dur memulai aliansi politik dengan Megawati Soekarnoputri dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Megawati yang memakai nama ayahnya mempunyai popularitas yang besar dan berencana tetap menekan rezim Soeharto. Wahid menasehati Megawati untuk berhati-hati dan menolak dipilih sebagai Presiden untuk Sidang Umum MPR 1998. Megawati mengacuhkannya dan harus membayar mahal ketika pada Juli 1996 markas PDInya diambil alih oleh pendukung Ketua PDI yang didukung pemerintah, Soerjadi.
Melihat apa yang terjadi terhadap Megawati, Gus Dur berpikir bahwa pilihan terbaiknya kini ialah mundur secara politik dengan mendukung pemerintah. Pada November 1996, Wahid dan Soeharto bertemu pertama kalinya semenjak pemilihan kembali Gus Dur sebagai ketua NU dan beberapa bulan berikutnya diikuti dengan pertemuan dengan banyak sekali tokoh pemerintah yang pada tahun 1994 berusaha menghalangi pemilihan kembali Gus Dur.[30] Pada ketika yang sama, Gus Dur membiarkan pilihannya untuk melaksanakan reformasi tetap terbuka dan pada Desember 1996 bertemu dengan Amien Rais, anggota ICMI yang kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah.
Juli 1997 merupakan awal dari Krisis Finansial Asia. Soeharto mulai kehilangan kendali atas situasi tersebut. Gus Dur didorong untuk melaksanakan reformasi dengan Megawati dan Amien, namun ia terkena stroke pada Januari 1998. Dari rumah sakit, Wahid melihat situasi terus memburuk dengan pemilihan kembali Soeharto sebagai Presiden dan protes mahasiswa yang menimbulkan terjadinya kerusuhan Mei 1998 sesudah penembakan enam mahasiswa di Universitas Trisakti. Pada tanggal 19 Mei 1998, Gus Dur, bersama dengan delapan pemimpin penting dari komunitas Muslim, dipanggil ke kediaman Soeharto. Soeharto memperlihatkan konsep Komite Reformasi yang ia usulkan. Sembilan pemimpin tersebut menolak untuk bergabung dengan Komite Reformasi. Gus Dur mempunyai pendirian yang lebih moderat dengan Soeharto dan meminta demonstran berhenti untuk melihat apakah Soeharto akan menepati janjinya.[31] Hal tersebut t
idak disukai Amien, yang merupakan oposisi Soeharto yang paling kritis pada ketika itu. Namun, Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya pada tanggal 21 Mei 1998. Wapres Habibie menjadi presiden menggantikan Soeharto.
Reformasi
Pembentukan PKB dan Pernyataan Ciganjur
Salah satu efek jatuhnya Soeharto ialah pembentukan partai politik baru. Di bawah rezim Soeharto, hanya terdapat tiga partai politik: Golkar, PPP dan PDI. Dengan jatuhnya Soeharto, partai-partai politik mulai terbentuk, dengan yang paling penting ialah Partai Amanat Nasional (PAN) bentukan Amien dan Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P) bentukan Megawati. Pada Juni 1998, banyak orang dari komunitas NU meminta Gus Dur membentuk partai politik baru. Ia tidak eksklusif mengimplementasikan ilham tersebut. Namun pada Juli 1998 Gus Dur mulai menanggapi ilham tersebut alasannya ialah mendirikan partai politik merupakan satu-satunya cara untuk melawan Golkar dalam pemilihan umum. Wahid menyetujui pembentukan PKB dan menjadi Ketua Dewan Penasehat dengan Matori Abdul Djalil sebagai ketua partai. Meskipun partai tersebut didominasi anggota NU, Gus Dur menyatakan bahwa partai tersebut terbuka untuk semua orang.
Pada November 1998, dalam pertemuan di Ciganjur, Gus Dur, bersama dengan Megawati, Amien, dan Sultan Hamengkubuwono X kembali menyatakan komitmen mereka untuk reformasi. Pada 7 Februari 1999, PKB secara resmi menyatakan Gus Dur sebagai kandidat pemilihan presiden.
Pemilu 1999 dan Sidang Umum MPR
Amien Rais dan Gus Dur pada Sidang Umum MPR.
Pada Juni 1999, partai PKB ikut serta dalam arena pemilu legislatif. PKB memenangkan 12% bunyi dengan PDI-P memenangkan 33% suara. Dengan kemenangan partainya, Megawati memperkirakan akan memenangkan pemilihan presiden pada Sidang Umum MPR. Namun, PDI-P tidak mempunyai dingklik dominan penuh, sehingga membentuk aliansi dengan PKB. Pada Juli, Amien Rais membentuk Poros Tengah, koalisi partai-partai Muslim.[32] Poros Tengah mulai menominasikan Gus Dur sebagai kandidat ketiga pada pemilihan presiden dan komitmen PKB terhadap PDI-P mulai berubah.
Pada 7 Oktober 1999, Amien dan Poros Tengah secara resmi menyatakan Abdurrahman Wahid sebagai calon presiden.[33] Pada 19 Oktober 1999, MPR menolak pidato pertanggungjawaban Habibie dan ia mundur dari pemilihan presiden. Beberapa ketika kemudian, Akbar Tanjung, ketua Golkar dan ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyatakan Golkar akan mendukung Gus Dur. Pada 20 Oktober 1999, MPR kembali berkumpul dan mulai menentukan presiden baru. Abdurrahman Wahid kemudian terpilih sebagai Presiden Indonesia ke-4 dengan 373 suara, sedangkan Megawati hanya 313 suara.
Tidak bahagia alasannya ialah calon mereka gagal memenangkan pemilihan, pendukung Megawati mengamuk dan Gus Dur menyadari bahwa Megawati harus terpilih sebagai wakil presiden. Setelah meyakinkan jendral Wiranto untuk tidak ikut serta dalam pemilihan wakil presiden dan menciptakan PKB mendukung Megawati, Gus Dur pun berhasil meyakinkan Megawati untuk ikut serta. Pada 21 Oktober 1999, Megawati ikut serta dalam pemilihan wakil presiden dan mengalahkan Hamzah Haz dari PPP.
Kepresidenan
Kabinet pertama Gus Dur, Kabinet Persatuan Nasional, ialah kabinet koalisi yang mencakup anggota banyak sekali partai politik: PDI-P, PKB, Golkar, PPP, PAN, dan Partai Keadilan (PK). Non-partisan dan Tentara Nasional Indonesia juga ada dalam kabinet tersebut. Wahid kemudian mulai melaksanakan dua reformasi pemerintahan. Reformasi pertama ialah membubarkan Departemen Penerangan, senjata utama rezim Soeharto dalam menguasai media. Reformasi kedua ialah membubarkan Departemen Sosial yang korup.[34]
Pada November 1999, Wahid mengunjungi negara-negara anggota ASEAN, Jepang, Amerika Serikat, Qatar, Kuwait, dan Yordania. Setelah itu, pada bulan Desember, ia mengunjungi Republik Rakyat Tiongkok.
Setelah satu bulan berada dalam Kabinet Persatuan Nasional, Menteri Menteri Koordinator Pengentasan Kemiskinan (Menko Taskin) Hamzah Haz mengumumkan pengunduran dirinya pada bulan November. Muncul dugaan bahwa pengunduran dirinya diakibatkan alasannya ialah Gus Dur menuduh beberapa anggota kabinet melaksanakan korupsi selama ia masih berada di Amerika Serikat.[35] Beberapa menduga bahwa pengunduran diri Hamzah Haz diakibatkan alasannya ialah ketidaksenangannya atas pendekatan Gus Dur dengan Israel [36].
Abdurrahman Wahid di Forum Ekonomi Dunia tahun 2000.
Pada Januari 2000, Gus Dur melaksanakan perjalanan ke luar negeri lainnya ke Swiss untuk menghadiri Forum Ekonomi Dunia dan mengunjungi Arab Saudi dalam perjalanan pulang menuju Indonesia. Pada Februari, Wahid melaksanakan perjalanan luar negeri ke Eropa lainnya dengan mengunjungi Inggris, Perancis, Belanda, Jerman, dan Italia. Dalam perjalanan pulang dari Eropa, Gus Dur juga mengunjungi India, Korea Selatan, Thailand, dan Brunei Darussalam. Pada bulan Maret, Gus Dur mengunjungi Timor Leste. Di bulan April, Wahid mengunjungi Afrika Selatan dalam perjalanan menuju Kuba untuk menghadiri pertemuan G-77, sebelum kembali melewati Kota Meksiko dan Hong Kong. Pada bulan Juni, Wahid sekali lagi mengunjungi Amerika, Jepang, dan Perancis dengan Iran, Pakistan, dan Mesir sebagai embel-embel gres ke dalam daftar negara-negara yang dikunjunginya.[37]
Ketika Gus Dur berkelana ke Eropa pada bulan Februari, ia mulai meminta Jendral Wiranto mengundurka
n diri dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Gus Dur melihat Wiranto sebagai halangan terhadap planning reformasi militer dan juga alasannya ialah tuduhan pelanggaran HAM di Timor Timur terhadap Wiranto.[38]
Ketika Gus Dur kembali ke Jakarta, Wiranto berbicara dengannya dan berhasil meyakinkan Gus Dur supaya tidak menggantikannya. Namun, Gus Dur kemudian mengubah pikirannya dan memintanya mundur. Pada April 2000, Gus Dur memecat Menteri Negara Perindustrian dan Perdagangan Jusuf Kalla dan Menteri Negara BUMN Laksamana Sukardi. Alasan yang diberikan Wahid ialah bahwa keduanya terlibat dalam kasus korupsi,meskipun Gus Dur tidak pernah memperlihatkan bukti yang kuat.[39] Hal ini memperburuk hubungan Gus Dur dengan Golkar dan PDIP.
Pada Maret 2000, pemerintahan Gus Dur mulai melaksanakan perundingan dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Dua bulan kemudian, pemerintah menandatangani nota kesepahaman dengan GAM sampai awal tahun 2001, ketika kedua penandatangan akan melanggar persetujuan.[40] Gus Dur juga mengusulkan supaya TAP MPRS No. XXIX/MPR/1966 yang melarang Marxisme-Leninisme dicabut.[41]
Ia juga berusaha membuka hubungan dengan Israel, yang menimbulkan kemarahan pada kelompok Muslim Indonesia.[42] Isu ini diangkat dalam pidato Ribbhi Awad, duta besar Palestina untuk Indonesia, kepada dewan legislatif Palestina tahun 2000. Isu lain yang muncul ialah keanggotaan Gus Dur pada Yayasan Shimon Peres. Baik Gus Dur dan menteri luar negerinya Alwi Shihabmenentang penggambaran Presiden Indonesia yang tidak tepat, dan Alwi meminta supaya Awad, duta besar Palestina untuk Indonesia, diganti.[43]
Dalam perjuangan mereformasi militer dan mengeluarkan militer dari ruang sosial-politik, Gus Dur menemukan sekutu, yaitu Agus Wirahadikusumah, yang diangkatnya menjadi Panglima Kostrad pada bulan Maret. Pada Juli 2000, Agus mulai membuka skandal yang melibatkan Dharma Putra, yayasan yang mempunyai hubungan dengan Kostrad. Melalui Megawati, anggota Tentara Nasional Indonesia mulai menekan Wahid untuk mencopot jabatan Agus. Gus Dur mengikuti tekanan tersebut, tetapi berencana menunjuk Agus sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Petinggi Tentara Nasional Indonesia merespon dengan mengancam untuk pensiun, sehingga Gus Dur kembali harus berdasarkan pada tekanan.[44]
Hubungan Gus Dur dengan Tentara Nasional Indonesia semakin memburuk ketika Laskar Jihad tiba di Maluku dan dipersenjatai oleh TNI. Laskar Jihad pergi ke Maluku untuk membantu orang Muslim dalam konflik dengan orang Kristen. Wahid meminta Tentara Nasional Indonesia menghentikan agresi Laskar Jihad, namun mereka tetap berhasil mencapai Maluku dan dipersenjatai oleh senjata TNI.[45]
Muncul pula dua skandal pada tahun 2000, yaitu skandal Buloggate dan Bruneigate. Pada bulan Mei, Badan Urusan Logistik (Bulog) melaporkan bahwa $4 juta menghilang dari persediaan kas Bulog. Tukang pijit pribadi Gus Dur mengklaim bahwa ia dikirim oleh Gus Dur ke Bulog untuk mengambil uang.[46] Meskipun uang berhasil dikembalikan, musuh Gus Dur menuduhnya terlibat dalam skandal ini. Skandal ini disebut skandal Buloggate. Pada waktu yang sama, Gus Dur juga dituduh menyimpan uang $2 juta untuk dirinya sendiri. Uang itu merupakan sumbangan dari Sultan Brunei untuk membantu di Aceh. Namun, Gus Dur gagal mempertanggungjawabkan dana tersebut. Skandal ini disebut skandal Bruneigate.
Sidang Umum MPR 2000 hampir tiba, popularitas Gus Dur masih tinggi. Sekutu Wahid ibarat Megawati, Akbar dan Amien masih mendukungnya meskipun terjadi banyak sekali skandal dan pencopotan menteri. Pada Sidang Umum MPR, pidato Gus Dur diterima oleh dominan anggota MPR. Selama pidato, Wahid menyadari kelemahannya sebagai pemimpin dan menyatakan ia akan mewakilkan sebagian tugas.[47] Anggota MPR sepakat dan mengusulkan supaya Megawati mendapatkan kiprah tersebut. Pada awalnya MPR berencana menerapkan usulan ini sebagai TAP MPR, akan tetapi Keputusan Presiden dianggap sudah cukup. Pada 23 Agustus, Gus Dur mengumumkan kabinet gres meskipun Megawati ingin pengumuman ditunda. Megawati membuktikan ketidaksenangannya dengan tidak hadir pada pengumuman kabinet. Kabinet gres lebih kecil dan mencakup lebih banyak non-partisan. Tidak terdapat anggota Golkar dalam kabinet gres Gus Dur.
Pada September, Gus Dur menyatakan darurat militer di Maluku alasannya ialah kondisi di sana semakin memburuk. Pada ketika itu semakin terperinci bahwa Laskar Jihad didukung oleh anggota Tentara Nasional Indonesia dan juga kemungkinan dibiayai oleh Fuad Bawazier, menteri keuangan terakhir Soeharto. Pada bulan yang sama, bendera bintang kejora berkibar di Papua Barat. Gus Dur memperbolehkan bendera bintang kejora dikibarkan asalkan berada di bawah bendera Indonesia.[48] Ia dikritik oleh Megawati dan Akbar alasannya ialah hal ini. Pada 24 Desember 2000, terjadi serangan bom terhadap gereja-gereja di Jakarta dan delapan kota lainnya di seluruh Indonesia.
Pada final tahun 2000, terdapat banyak elit politik yang kecewa dengan Abdurrahman Wahid. Orang yang paling membuktikan kekecewaannya ialah Amien. Ia menyatakan kecewa mendukung Gus Dur sebagai presiden tahun lalu. Amien juga berusaha mengumpulkan oposisi dengan meyakinkan Megawati dan Gus Dur untuk merenggangkan otot politik mereka. Megawati melindungi Gus Dur, sementara Akbar menunggu pemilihan umum legislatif tahun 2004. Pada final November, 151 anggota dewan perwakilan rakyat menandatangani petisi yang meminta pemakzulan Gus Dur.[49]
2001 dan final kekuasaan
Pada Januari 2001, Gus Dur mengumumkan bahwa Tahun Baru Imlek menjadi hari libur opsional.[50] Tindakan ini diikuti dengan pencabutan larangan penggunaan abjad Tionghoa. Gus Dur kemudian mengunjungi Afrika Utara dan juga Arab Saudi untuk naik haji. Abdurrahman Wahid melaksanakan kunjungan terakhirnya ke luar negeri sebagai presiden pada Juni 2001 ketika ia mengunjungi Australia.
Pada pertemuan dengan rektor-rektor universitas pada 27 Januari 2001, Gus Dur menyatakan kemungkinan Indonesia masuk kedalam anarkisme. Ia kemudian mengusulkan pembubaran dewan perwakilan rakyat jikalau hal tersebut terjadi.[51] Pertemuan tersebut menambah gerakan anti-Wahid. Pada 1 F
ebruari, dewan perwakilan rakyat bertemu untuk mengeluarkan nota terhadap Gus Dur. Nota tersebut berisi diadakannya Sidang Khusus MPR dimana pemakzulan Presiden sanggup dilakukan. Anggota PKB hanya bisa walk out dalam menanggapi hal ini. Nota ini juga menjadikan protes di antara NU. Di Jawa Timur, anggota NU melaksanakan protes di sekitar kantor regional Golkar. Di Jakarta, oposisi Gus Dur turun menuduhnya mendorong protes tersebut. Gus Dur membantah dan pergi untuk berbicara dengan demonstran di Pasuruan.[52]. Namun, demonstran NU terus memperlihatkan santunan mereka kepada Gus Dur dan pada bulan April mengumumkan bahwa mereka siap untuk mempertahankan Gus Dur sebagai presiden sampai mati.
Pada bulan Maret, Gus Dur mencoba membalas oposisi dengan melawan disiden pada kabinetnya. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Yusril Ihza Mahendra dicopot dari kabinet alasannya ialah ia mengumumkan undangan supaya Gus Dur mundur.[53] Menteri Kehutanan Nurmahmudi Ismail juga dicopot dengan alasan berbeda visi dengan Presiden, berlawanan dalam pengambilan kebijakan, dan diangap tidak sanggup mengendalikan Partai Keadilan, yang pada ketika itu massanya ikut dalam agresi menuntut Gus Dur mundur. Dalam menanggapi hal ini, Megawati mulai menjaga jarak dan tidak hadir dalam inaugurasi penggantian menteri. Pada 30 April, dewan perwakilan rakyat mengeluarkan nota kedua dan meminta diadakannya Sidang spesial MPR pada 1 Agustus.
Gus Dur mulai frustasi dan meminta Menteri Koordinator Politik, Sosial, dan Keamanan (Menko Polsoskam) Susilo Bambang Yudhoyono untuk menyatakan keadaan darurat. Yudhoyono menolak dan Gus Dur memberhentikannya dari jabatannya beserta empat menteri lainnya dalam reshuffle kabinet pada tanggal 1 Juli 2001.[54] Akhirnya pada 20 Juli, Amien Rais menyatakan bahwa Sidang spesial MPR akan dimajukan pada 23 Juli. Tentara Nasional Indonesia menurunkan 40.000 tentara di Jakarta dan juga menurunkan tank yang menunjuk ke arah Istana Negara sebagai bentuk penunjukan kekuatan.[55] Gus Dur kemudian mengumumkan pemberlakuan dekret yang berisi (1) pembubaran MPR/DPR, (2) mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dengan mempercepat pemilu dalam waktu satu tahun, dan (3) membekukan Partai Golkar[56] sebagai bentuk perlawanan terhadap Sidang spesial MPR. Namun dekret tersebut tidak memperoleh santunan dan pada 23 Juli, MPR secara resmi memakzulkan Gus Dur dan menggantikannya dengan Megawati Sukarnoputri.[57] Abdurrahman Wahid terus bersikeras bahwa ia ialah presiden dan tetap tinggal di Istana Negara selama beberapa hari, namun risikonya pada tanggal 25 Juli ia pergi ke Amerika Serikat alasannya ialah persoalan kesehatan.
Aktivitas sesudah kepresidenan
Perpecahan pada badan PKB
Sebelum Sidang Khusus MPR, anggota PKB sepakat untuk tidak hadir sebagai lambang solidaritas. Namun, Matori Abdul Djalil, ketua PKB, bersikeras hadir alasannya ialah ia ialah Wakil Ketua MPR. Dengan posisinya sebagai Ketua Dewan Syuro, Gus Dur menjatuhkan posisi Matori sebagai Ketua PKB pada tanggal 15 Agustus 2001 dan melarangnya ikut serta dalam kegiatan partai sebelum mencabut keanggotaan Matori pada bulan November. Pada tanggal 14 Januari 2002, Matori mengadakan Munas Khusus yang dihadiri oleh pendukungnya di PKB. Munas tersebut memilihnya kembali sebagai ketua PKB. Gus Dur membalasnya dengan mengadakan Munasnya sendiri pada tanggal 17 Januari, sehari sesudah Munas Matori selesai Musyawarah Nasional menentukan kembali Gus Dur sebagai Ketua Dewan Penasehat dan Alwi Shihab sebagai Ketua PKB. PKB Gus Dur lebih dikenal sebagai PKB Kuningan sementara PKB Matori dikenal sebagai PKB Batutulis.
Pemilihan umum 2004
Pada April 2004, PKB berpartisipasi dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Indonesia 2004, memperoleh 10.6% suara. Untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wapres Indonesia 2004, dimana rakyat akan menentukan secara langsung, PKB menentukan Wahid sebagai calon presiden. Namun, Gus Dur gagal melewati pemeriksaan medis sehingga Komisi Pemilihan Umum menolak memasukannya sebagai kandidat. Gus Dur kemudian mendukung Solahuddin yang merupakan pasangan dari Wiranto. Pada 5 Juli 2004, Wiranto dan Solahuddin kalah dalam pemilu. Untuk pemilihan kedua antara pasangan Yudhoyono-Kalla dengan Megawati-Muzadi, Gus Dur menyatakan golput.
Kematian
Gus Dur menderita banyak penyakit, bahkan semenjak ia mulai menjabat sebagai presiden. Ia menderita gangguan penglihatan sehingga seringkali surat dan buku yang harus dibaca atau ditulisnya harus dibacakan atau dituliskan oleh orang lain. Beberapa kali ia mengalami serangan stroke. Diabetes dan gangguan ginjal juga dideritanya. Ia meninggal dunia pada hari Rabu, 30 Desember 2009, di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, pada pukul 18.45 akhir banyak sekali komplikasi penyakit tersebut, yang dideritanya semenjak lama. Sebelum wafat ia harus menjalani hemodialisis (cuci darah) rutin. Menurut Salahuddin Wahid adiknya, Gus Dur wafat akhir sumbatan pada arteri.[58] Seminggu sebelum dipindahkan ke Jakarta ia sempat dirawat di Jombang seusai mengadakan perjalanan di Jawa Timur.[59]
Catatan kaki
 [1][2]  Latar belakang keluarga Gus Dur, GusDur.net
 [3]       Barton (2002), halaman 38-40.
 [4]     “Jangan Malu Kaprikornus Tionghoa, Gus Dur Mengaku Keturuan”. surya Online.
 [5][6]  Qurtuby, Sumanto. “Gus Dur, Tionghoa, Indonesia”. Suara Merdeka.
  [7]       Barton (2002), halaman 49
  [8]   Barton (2002), Biografi Gus Dur, LKiS, halaman 92
  [9]      Barton (2002), Biografi Gus Dur, LKiS, halaman 88
  [10]    Barton (2002), halaman 88
  [11]    Barton (2002), halaman 89
  [12][13] Barton (2002), Biografi Gus Dur, LKiS, halaman 99
  [14]    Barton (2002), Biografi Gus Dur, LKiS, halaman 102
  [15]    Barton (2002), Biografi Gus Dur, LKiS, halaman 111
  [16]    Barton (2002), halaman 112
  [17]    Barton (2002), halaman 133-134
  [18]    Barton (2002), halaman 136
  [19]    Barton, halaman 138
  [20]    Barton, halaman 143
  [21]    Barton (2002), halaman 153-154
  [22]    Barton (2002), Biografi Gus Dur, LKiS, halaman 188-189
  [23]    Barton, halaman 162
  [24]    Barton, halaman 165-166
  [25]    Barton (2002), Biografi Gus Dur, LKiS, halaman 189
  [26]    Barton (2002), halaman 183
  [27]    Barton, halaman 187
  [28]    Barton (2002), halaman 198
  [29]    Barton (2002), halaman 203
  [30]    Barton (2002), halaman 221-222
  [31]    Barton (2002), halaman 243

              [32]    Barton (2002), halaman 275

  [33]    Barton, halaman 281
  [34]  Conceicao, J.F. (2005). Indonesia’s Six Years of Living Dangerously. Singapore: Horizon Books. hlm. 9
  [35][36] Barton, halaman 290
  [37]    Barton (2002), halaman 288-290
  [38]  Conceicao, J.F (2005). Indonesia’s Six Years of Living Dangerously. Singapore: Horizon Books. hlm. 15.
  [39]    Barton, halaman 293
  [40]    Barton (2002), halaman 294.
  [41]  Conceicao, J.F (2005). Indonesia’s Six Years of Living Dangerously. Singapore: Horizon Books. hlm. 18.
   [42]    Barton (2002), halaman 302
  [43]  Conceicao, J.F (2005). Indonesia’s Six Years of Living Dangerously. Singapore: Horizon Books. hlm. 30–31.
  [44]  Conceicao, J.F (2005). Indonesia’s Six Years of Living Dangerously. Singapore: Horizon Books. hlm. 21.
   [45]   Barton (2002), halaman 306
   [46]   Barton (2002), halaman 304
   [47]   Barton (2002), halaman 320
   [48]   Barton (2002), halaman 340

               [49]   Barton (2002), halaman 345

 [50]  Chang, Yau Hoon (April 2004). “How to be Chinese”. Inside Indonesia.
   [51]  Barton (2002), halaman 352
   [52]  Barton (2002), halaman 34
   [53]  “Yusril Ihza Minta Gus Dur Mundur”, Gatra, 2 Februari 2001.
   [54] “Gus Dur Copot Lima Anggota Kabinetnya”, Gatra, 1 Juni 2001.
   [55]Barton (2002), halaman 363
   [56]  “MPR/DPR dan Golkar Dibekukan dan Pemilu Dipercepat”, Tempo Interaktif.
[57] “Megawati Resmi Menjadi Presiden Indonesia”, Tempo Interaktif.
    [58] “Gus Dur Wafat”. Kompas. 30 Desember 2009.
[59] Syaiful Anri. Kesehatan Gus Dur Ambruk di Jombang. Liputan 6 Online.
Daftar pustaka
Barton, Greg (2002). Abdurrahman Wahid: Muslim Democrat, Indonesian President. Singapore: UNSW Press.
    Barton, Greg (2002). Biografi Gus Dur: The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid. Yogyakarta: LKiS.