Pelaksanaa Repelita Iii

Ayu Aryanti/SV/A
Pendahuluan
Pembangunan ialah proses perubahan yang terus menerus, yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju tujuan yang diinginkan,dalam pembangunan nasional Indonesia tujuan yang ingin dicapai ialah menjadi Indonesia yang makmur dan sejahtera sesuai dengan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Arah dan budi ekonominya ialah pembangunan pada segala bidang. Pedoman pembangunan nasional ialah Trilogi pembangunan dan selapan jalur pemerataan. Inri dari kedua fatwa itu ialah kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat dalam suasan politik dan ekonomi yang stabil.
            Adapun isi trilogy pembangunan ialah sebagai beriku :
a.       Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sossial bagi seluruh rakyat Indonesia.
b.      Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
c.       Stabilitas nasioanal yang sehat dan dinamis.[1]
Dalam pelaksanaannya, berdasarkan referensi dasar pembangunan nasioanal disusun referensi umum pembangunan jangka panjang dan jangka pendek, yang merupakan arah dan seni administrasi pembangunan jangka panjang meliputi waktu 25-30 tahun. Sedangkan pembangunan jangka pendek meliputi periode 5 tahun atau yang sering di sebut dengan PELITA. Pelita merupaan klasifikasi lebh rinci dari pembangunan jangka panjang. Sehingga setiap pelita saling berkaitan atau beresinambungan.
REPELITA KE III DAN PELAKSANAANYA
Repelita III dimulai pada tanggal 1 april 1979-31 maret 1984. Seperti pada Pelita I dan Pelita II, pembangunan pada Pelita III masih berlandasan pada trilogy pembangunan dengan pengutamaan pada segi pemerataan yang dikenal dengan delapan jalur pemerataan, yaitu:
1)      Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, khususnya sandang, pangan, dan perumahan.
2)      Pemerataan kesempatan memperolah pendidikan dan pelayanan kesehatan.
3)      Pemerataan pembagian pemdapatan.
4)      Pemerataan kesempatan kerja
5)      Pemerataan kesempatan berusaha
6)      Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya bagi generasi muda dan kaum perempuan.
7)      Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air.
8)      Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.[2]
Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat erat kaitannya dengan duduk masalah produksi pangan. Produksi pangan yang terpenting yakni beras yang di perkirakan akan meningkat dari 17,5 juta ton dalam tahun 1978 menjadi 20,6 juta ton dalam tahun1983. Untuk mencapai sasaran tersebut, diusahakan biar persediaan dan konsumsi materi makanan terus meningkat dan semakin beraneka ragam, yang dilakukn dengan cara meningkatkan acara intensifikasi, penganekaragaman dan ekspansi acara pertanian.
Dibidang sandang, diperkirakan pada tahun 1983/1984 produksi dan konsumsi akan mencapai masing0masing 2.500 juta meter atau 16 meter perkapita dan 2.200 juta meter atau 14 meter per kapita.
Pembangunan perumahan rakyat dan perbaikan kampong ditujukan untuk meningkatkan mutu kehidupan golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Usaha pembangunan perumahan melalui perumnas di daerah permukiman kota akan terus ditingkatkan dan diperluas ke aneka macam kota. Melalui Bank Tabungan Negara, pembangunan perumahan rakyat akan membangun lebih kurang 30.000 rumah.
Di bidang pendidikan, titik berat agenda diletakkan pada ekspansi pendidikan dasar serta peningkatan pendidikan teknik dan kejuruan pada semua tingkat. Kesempatan berguru pada sekolah dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) , pada tahun 1983/1984 akan terbuka untuk lebih kurang 22 juta anak pada pendidikan dasar yang berusia di bawah 7 tahun dan diatas 12 tahun. Sementara itu, sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) darahkan biar sanggup menampung 85% lulusan SD, sedangkan sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) menampung 50% lulusan SLTP.
Usaha perbaikan kesehatan terutama ditujukan untuk meningkatkan pemberantasan penyakit manular, penyakit masyarkat, peningkatan gizi, peningkatan sanitasi lingkungan, proteksi terhadap ancaman narkotika, penyediaan tenaga medis dan paramedis. Selain itu, akan ditingkatkan pada pembangunan sentra kesehatan masyarakat (puskesmas) di kota-kota kecamatan dan puskesmas pembantu di desa-desa.
Selama Repelita III, kesempatan kerja akan dperluas antara lain melalui Proyek Padat Karya Guna Baru dengan sasaran utama memperluas kesempatan kerja produktif dalam pembangunan atau rehabilitasi sarana ekonomi. Proyek-proyek menyerupai ini akan dilasanakan di kecamatan-kecamatan yang tergolong miskin, penduduk yang relative padan dan sering mengalami ancaman kekeringan dan banjir. Proyek ini akan meliputi sekurang-kurangnya 500 kecamatan setiap tahun. Penyebaran dan pemanfaatan tenaga kerja muda terdidik ke perdesaan melalui  BUTSI akan tetap pula ditingkatkan. Dalam rangka BUTSI ini, dalam Repelita III akan dikerahkan 36.500 tenaga sarjana dan sarjana muda. [3]
Salah satu perjuangan untuk mengatasi duduk masalah kependudukan dan kesempatan kerja ialah meningkatkan agenda transmigrasi. Salama Repelita III akan ditransmigrasikan 500.000 kepala keluarga dan untuk itu akan  dibangun 250 daerah permukiman.
Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekspansi dunia perjuangan swasta nasional menerima perhatian yang sungguh-sungguh. Perluasan itu terutama ditujukan terhadap pengusaha kecil golongan ekonomi lemah dengan cara memperlihatkan kredit yang bersyarat ringan dan tunjangan keahlian. Selain itu, akan diberikan pula tunjangan pemasaran, antara lain dengan jalan memperlihatkan prioritas untuk memperoleh tempat penjualan di pasar-pasar juga di toko-toko.
Pemerataan pembangunan diseluruh wilayah tanah air memiliki sasaran, antara lain lebih mnyerasikan pembangunan sektoral dengan pembangunan daerah. Usaha itu juga ditujukan untuk lebih menyerasikan perumbuhan antardaerah, yang akan dicapai antara lain melalui penyediaan jumlah minimum tunjangan pembangunan daerah tingkat I daerah tingkat II. Pada Repelita III diutamakan pula pembangunan daerah-daerah yang terbelakang, daerah-daerah minus, dan daerah-daerah yang padat penduduknya.
Dalam rangka menunjang pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh daerah, aneka macam proyek perhubungan akan ditingkatkan baik akomodasi maupun pelayanannya. Proyek-proyek yang dimaksud antara lain adlah proyek jalan dan jembatan. Untuk itu, akan dilaksanakan Inpres Prasaran Jalan yang lebih banyak diarahkan untuk jalan-jalan kabupaten di luar jawa. Di daerah permukiman transmigrasi akan dibangun jalan sepanjang 40.000 kolimeter. Segi lain yang juga menerima perhatian ialah penerbangan perintis. Dari 75 lokasi Bandar udara perintis pada simpulan Repelita III akan ditingkatkan menjadi 104 lokasi. Jumlah pesawat ditambah dan frekuensi pernerbangan ditingkatkan pula. Bidang perhubungan bahari dan perhubungan darat pun mengalami peningkatan dan relasi antara satu daerah dengan daerah lain semakin lancar, dan dengan demikian dapai dicapai pemerataan penyebaan pembangunan.
Segi lain juga menerima perhatian ialah penerbangan pemerataan, tetapi hal itu tidak berartu bahwa pembangunan bidang lain diabaikan sama sekali. Di bidang ekoni akan diusahakan pertumbungan sebesar 6,5% setahun. Dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 2%, pendapat rill per kapita diperlukan naik 24% dalam waktu lima tahun. Gambaran singkat asumsi pertumbuhan ekonomi berdasarkan sector adlah sebagai berikut:[4]
a.       Pertanian                     : 3,5%                          d. bangunan                : 9%
b.      Industry                      : 11%                           e. pengangkutan          : 10%
c.       Pertambangan             : 4%                             f. lain-lain                    : 8%
Pada permulaan oil boom d simpulan 1974, perekonomian Indonesia mengalami peningkatan yang pesat dengan naiknya harga migas di pasar Internasional. Situasi tersebut mengakibatkan penerimaan pemerintah dan devisa melonjak sehingga Negara mengalami kenaikan dana yang sanggup mempercepat pencapaian sasaran-saaran pembangunan. Sebagai dampaknya pemerintah dpat membiayai aneka macam proyek pembangunan , termasuk mengurangi kadar ketergantungan Indonesia pada aneka macam jenis Impor. Peningkatan penerimaan pemerintah dan devisa mengakibatkan pertumbuhan secara pesat terhadapap pertambahan likuiditas perekonomian. Hal ini memengaruhi perbankan yang sanggup meningkatkan penerimaan dana dari masyarakat. Namun, peningkatan perolehan dana perbankan yang disalurkan bagi kredit untuk dunia perjuangan sanggup membahayakan stabilitas moneter. Pada ketika itu hal tersebut telah memperlihatkan gejala-gejala kurang sehat, yaitu dengan tercerminnya laju inflasi sebesar 27 persen selama tahun 1973.
Selanjutnya pemerintah mengeluarkn kebijakan April 1974 yang mengharuskan Bank Indonesia mengikuti dan menganalisis secara terus-menerus serta mendalami aneka macam variable, menyerupai neraca  pembayaran, pengaruh moneter dari APBN, serta laji inflasi dan laju pertumbuhan ekonomi guna memilih apakah agenda moneter perlu d
iadaptasi dalam satu tahun anggaran. Kebijakan tersebut berhasil menurunkan laju inflasi yang masuk akal sehingga pemerintah sanggup meneruskkan acara pembangunan sesuai sasaran-sasaran yang telah ditentukan. Rezeki minyak ini membuka peluang bagi Indonesia untuk melaksanakan investasi di bidang industry, pertanian, angkutan, infrastruksi dan sebagainya.
Sebagian proyek investasi itu, terutama proyek-proyek padat modal dan teknologi milik Pertamina, ditenderkan secara internasional. Pada awal 1980-an berdasarkan Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan dan Industri (Menko Ekuin) Widjojo Nitisastro banyak perusahaan luar negeri berminat mengikuti tender proyek, apalagi waktu itu Negara industry maju sedang mengalami resesi ekonomi jawaban krisis minyak. Bisnis Negara-negara tersebut sedang mengalami kelesuan ekonomi sehingga semua perhatian tertuju ke Negara pengekspor minyak, menyerupai Arab Saudi, Irak, Iran dan juga Indonesia yang sedang mengalami boom. Pada tahun 1981 Indonesia menjadi penghasil gas alam cair terbesar di dunia. Negara-negara tersebut sedang ulet melaksanakan proyek-proyek besar di sector perminyakan dan infrastruktur ekonomi.
Walaupun demikian, sector migas tidak sanggup mendapatkan amanah sebagai primadona secara tereus-meneru. Penurunan harga migas dan resesi dunia mengakibatkan penurunan penerimaan pemerintah dan devisa Negara dalam jumlak signifikan serta merosotnya acara ekonomi di dalam negeri. Laju pertumbuhan ekonomi menurun menjadi 2,3 persen pada tahun 1982. Ekspor nonmigas yang diperlukan sanggup mengimbangi penurunan penerimaan devisa, ternyata kurang sanggup bersaing. Agar acara pembangunan terus sanggup berlangsung, pemerintah mengeluarkan Pakjun 1983 (Paket Juni). Paket ini merupakan rangkaian pertama dan langkah-langkah deregulasi di aneka macam bidang, menyerupai keuangan dan perdagangan, yang menerima sambutan baik di kalangan dunia usaha.
Pergerakan dana masyarakat oleh perbankan meningkat dengan pesat, demikian pula penyaluran sebagai kredit kepada dunia usaha. Pertambahan kredit banyak dipakai untuk membiayai acara ekspor nonmigas yang waktu itu mengalami hambatan-hambatan yang berkaitan dengan ekonomi biaya tinggi. Kredit yang berkembang secara pesat ialah salah satu factor penting dalam mendorong acara dalam negeri yang tercermin pada naiknya laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 1982 hanya 2,3 persen menjadi rata-rata 5 persen pada tahun 1988 tugas ekspor nonmigas meningkatkan menjadi 60 persen. Selain itu, kondisi ini pertanda pula adanya perubahan yang menonjol dalam komposisi ekspor nonmigas, yaitu mengarahkan dengan cepat pada hasil perindustrian.
Suatu kondisi fenomenal waktu itu ialah walaupun acara ekonomi dan ekspor berkembang dengan pesat, stabilitas moneter sanggup dipertahankan. Laju inflasi yang meningkat dan mencapau 11,5 persen pada tahun 1983, justru mengalama penurunan dan hanya berada di posisi 6,5 persen pada tahum 1988. Perkembangan ini berkaitan erat dengan langkah-langkah yang diambil dalam rangka PPakjun 1983 yang bertujuan bukan hanya mendorong acara ekonomi berdasarkan kemampuan rakyat, melainkan juga dimasudkan untk memelihara stabilitas moneter melaui kebijakan yang tidak berlangsung.
Selain itu pembangunan ekonomi Indonesia yang telah sukses dalam bidang pertanian dan mulai bergeser ke bidng industry membutuhkan jumlah tenaga kerja. Munculnya pencari kerja gres merupakan tantangan pembangunan yang harus dicarikan pemecahannya. Pertumbuhan ekonomi yang sedang berlangsung diperlukan bisa menyerap angkatan kerja gres yang terus membengkak. Hubungan antara koondisi buruh haru disinkronkan dengan kebijakan ekonomi secara keseluruhan. Oleh karna itu, duduk masalah buruh dimasukkan dalam ruang lingkup ekonomi, keuangan dan industry.
Dalam hal ini Menteri Tenaga Kerja berupaya memperlihatkan informasi kepada para Menteri Bidang Ekuin untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh, menyerupai buruh yang merupan serpihan dari pembangunan itu sendiri. Pada masa Cosmas Batubara menjabat Menteri Tenaga Kerja, ia mengeluarkan Peraturan Ketentuan Upah Minimum bagi pekerja. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-OS/Men/1989. Peraturan ini dikeluarkan dengan pertimbangan bahwa tingkat upah belum sanggup memenuhi kebutuhan hidup minimum bagi pekerja dan keluarga.
Dengan pembangunan nsional yang dirangsang secara terpadu dan selalu dipantau perkembangan implementasinya serta para pesai dari Negara lain, Indonesia dituntut siap melaksanakan penyesuain-penyesuian kebijakan ekonomi biar efisiensi ekonomi sanggup ditingkatkan. Hal ini memerlukan tindakan dan langkhh-langkah antisipasi berupa deregulasi  dari waktu ke waktu. Berkat kebijakna Pakjun 1983 ini ekspor Indonesia berdiri kembali. Pada taun 1986 ekspor Indonesia mencapai 14,5 miliar dolar AS, terdiri dari 8,3 miliar doalr AS (6 persen) ekspor migas, sedangkan 6,5 miliar dolar AS (44 persen) berupa hasil ekspor nonmigas. Pada tahun1993, jumlah ekspor telah mencapai 39 miliar dolar AS. Daari jumlah tersebut sebesar 30 miliar dolar AS (77 persen) berupa ekspor nonmigas.
Dari perkembangan ekspor itu memperlihatkan bahwa langkah-langkah deregulasi yang dilaksanakan selama itu telah berhasil memperkuat ketahanan ekonomi nasional yang semula menggantungkan diri pada perkebunan, kemudian beralih ke migas dan selanjutnya ke setiap sector yang potensi ekspornya cukup tinggi. Selain itu , terobosan-terobosan pemasaran komoditas  perdangan yang semula ke Eropa dan Amerika serikat, selanjutnya banyak diarahkan ke tempat Asian dan Asia Pasifik dengan jarak trasnportasi yang relative lebih erat dan dengan  biaya yang lebih murah. Hal ini diperlukan biar bisa menambah daya saing di pasar internasional.
Notes:
[1] Adi Sudirman. 2014. Sejarah Lengkap Indonesia. Jogjakarta: DIVA Press
[2] Djoned Poesponegoro, Marwati dkk. 2010. Sejarah Nasional Indonesia VI. Jakarta:     Balai Pustaka
[3] Http://pelita-iii-1979-1984.html
[4] Djoned Poesponegoro, Marwati dkk. 2010. Sejarah Nasional Indonesia VI. Jakarta:     Balai Pustaka