Pelita ( Pembangunan Lima Tahun )

MARDIA SRI MALIA/S/A

Pada masa demokrasi terpimpin( pada masa pimpinan presiden soeharto ) , negara bersama abdnegara ekonominya mendominasi seluruh acara ekonomi sehingga mematikan potensi dan kreasi unit – unit swasta. Sehingga, pada permulaan orde gres jadwal pemerintah berorientasi pada perjuangan evakuasi ekonomi nasional terutama pada perjuangan mengendalikan inflasi, evakuasi keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Tindakan pemerintah ini dilakukan alasannya adanya kenaikan harga pada awal tahun 1966 yang menandakan tingkat inflasi kurang lebih 650 % setahun. Hal itu menjadi penyebab kurang lancarnya jadwal pembangunan yang telah direncanakan pemerintah. Oleh alasannya pemerintah menempuh cara sebagai berikut.

  1. Stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi
Keadaan ekonomi yang kacau sebagai peninggalan masa demokrasi terpimpin, pemerintah menempuh cara :
a         Mengeluarkan ketetapan MPRS No.XXIII/MPRS/1966 perihal pembaharuan kebijakan ekonomi, keuangan dan pembangunan.
b        MPRS mengeluarkan garis jadwal pembangunan, yakni jadwal penyelamatan, jadwal stabilitas dan rehabilitas, serta jadwal pembangunan.
c         Program pemerintah diarahkan pada upaya evakuasi ekonomi nasional  terutama stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Stabilisasi berarti pengendalian inflasi semoga harga barang – barang tidak melonjak terus , sedangkan rehabilitasi yakni perbaikan secara fisik sarana dan prasarana ekonomi. Hakikat dari kebijakan ini yakni training sistem ekonomi berencana yang menjamin berlangsungnya demokrasi ekonomi ke arah terwujudnya masyarakat adil dan makmur menurut pancasila. Adapun langkah – langkah yang diambil kabinet AMPERA mengacu pada tab MPRS tersebut yakni sebagai berikut :
1).    Mendobrak kemacetan ekonomi dan memperbaiki sektor – sektor yang mengakibatkan kemacetan s, menyerupai :
Ø  Rendahnya penerimaan negara
Ø  Tinggi dan tidak efesiennya pengeluaran negara.
Ø  Terlalu banyak dan tidak produktifnya perluasan kredit bank
Ø  Penggunaan devisa bagi impor yang sering kurang berorientasi pada kebutuhan prasarana.
2).    Debirokratisasi untuk memperlancar acara perekonomian.
3).     Berorientasi pada kepentingan produsen kecil.
Untuk melaksanakan langkah – langkah evakuasi tersebut maka ditempuh cara :
Ø  Mengadakan operasi pajak.
Ø  Cara pemungutan pajak gres bagi pendapatan perorangan dan kekayaan dengan menghitung pajak sendiri dan menghitung pajak orang.
Ø  Penghematan pengeluaran pemerintah ( pengeluaran konsumtif dan rutin), serta menghapuskan subsidi bagi perusahaan negara.
Ø  Membatasi kredit bank dan menghapuskan kredit impor.
  1. 2.      Kerja sama luar negeri
Keadaan ekonomi pasca orde usang sangat parah, hutangnya mencapai 2,3 – 2.7 miliar sehinggah pemerintah indonesia meminta negara –negara kreditor untuk sanggup menunda pembayaran kembali utang indonesia. Pemerintah mengikuti negosiasi dengan negara – negara kreditor di tokyo jepang pada 19 – 20 september 1966 yang menanggapi baik perjuangan pemerintah bahwa devisa ekspornya akan dipakai untuk  pembayaran utang yang selanjutnya akan dipakai untuk mengimpor materi – materi baku. Perundingan dilanjutkan diparis, perancis dan dicapai janji sebagai berikut :
Ø  Utang – utang indonesia yang seharusnya dibayar pada tahun 1968 ditunda pembayarannya hinggah tahun 1972 – 1979 .
Ø  Utang – utang indonesia yang seharusnya dibayar tahun 1969 dan 1970 dipertimbangkan untuk ditunda juga pembayarannya.
Perundingan dilanjutkan di Amsterdam, belanda pada tanggal 23 – 24 februari 1967. Perundingan itu bertujuan membicarakan kebutuhan indonesia akan proteksi luar negeri serta kemungkinan pemberian proteksi dengan syarat lunak yang selanjutnya dikenal dengan IGGI( inter govermental group for indonesia). Melalui pertemuan itu, pemerintah indonesia berhasil mengusahakan proteksi luar negeri. Indonesia mendapat penangguhan dan dispensasi syarat – syarat pembayaran utangnya.
  1. 3.      Pembangunan nasional
Dilakukan pembangunan nasional pada masa orde gres dengan tujuan terciptanya masyarakat yang adil dan makmur menurut pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Arah dan kebijakan ekonominya yakni pembangunan pada segala bidang. Pedoman pembangunan nasionalnya yakni trilogi pembangunan dan delapan jalur pemerataan.inti dari kedua pedoman tersebut yakni kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat dalam suasana politik dan ekonomi yang stabil. Isi trilogi pembangunan yakni sebagai berikut :
1).    Pemerataan pembangunan dan hasil – risikonya menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.
2).    Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
3).    Stabilitas nasional yang stabil dan dinamis.
Pelaksanaan pembangunan nasional dilakukan secara sedikit demi sedikit yaitu :
·         Jangka panjang mencangkup periode 25 – 30 tahun.
·         Jangka pendek mencangkup periode 5 tahun( pelita atau pembangunan lima tahun ) merupakan jabaran lebih rinci dari pembangunan jangka panjang sehingga tiap pelita akan saling berkaitan/berkesenambungan.
Pelaksanaan pembangunan nasional indonesia dilakukan berland
askan pada trilogi pembangunan, yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan pembangunan, dan tercapainya stabilitas nasional. Demi tercapainya tujuan pembangunan nasional , maka pembangunan dilaksanakan secara bertahap. Selanjutnya, disusunlah tahap – tahap pembangunan yang dikenal dengan repelita( planning pembangunan lima tahun ) I hingga VI. Repelita I hingga dengan VI yang berlangsung selama 25 tahun itu.
  •  Pelita 1
Dilaksanakan pada tanggal 1 April 1969 hingga 31 Maret 1974 yang menjadi landasan awal terbentuknya orde baru. Tujuan dari Pelita I yakni untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dan sekaligus meletakkan dasar – dasar bagi pembangunan dalam tahap berikutnya. Sasaran Pelita I yakni Pangan, Sandang, Perbaikan Prasarana, Perumahan rakyat, Perluasan lapangan kerja, dan Kesejahteraan Rohani. Kebijaksanaan periode Pelita I ini di mulai dengan :
Ø  Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 1970, mengenai penyempurnaan tata niaga bidang eksport dan import.
Ø  Peraturan Agustus 1971, mengenai devaluasi mata uang rupiah terhadap dolar, dengan target pokoknya yakni :
1.      Kesetabilan harga materi pokok
2.      Peningkatan nilai eksport
3.      Kelancaran import
4.      Penyebaran materi di dalam negeri
Titik berat Pelita I yakni Pembangunan bidang pertanian sesuai dengan tujuan untuk mengejar keterbelakangan ekonomi melelui proses pembaharuan bidang pertanian, alasannya secara umum dikuasai penduduk indonesia masih hidup dari hasil pertanian.
  • b.    Pelita II
Dilaksanakan pada tanggal 1 April 1974 hingga 31 Maret 1979. Sasaran yang hendak dicapai pada masa iniadlah pangan, sandang, perumahan, sarana dan prasarana, mensejahterakan rakyat, dan memperluas lapangan kerja. Pelaksanaan pelita II cukup berhasil, pertumbuhan rata – rata mencapai 7% pertahun. Pada awal pemerintahan orde baru, laju inflasi mencapai 60% dan pada selesai pelita I laju inflasi turun menjadi 47%. Selanjutnya pada tahun keempat pelita II, inflasi turun menjadi 9,5%.
  • c.       Pelita III
Dilaksanakan pada tanggal 1 April 1979 hingga 31 maret 1984. Dalam Pelita III ini berisikan perihal pembangunan nasional jangka panjang tahap I sesudah berhasil melewati kondisi politik pada masa sebelumnya. Dalam pembangunannya, Pelita III lebih berpedoman pada Trilogi Pembangunan yang mempunyai suatu tujuan yaitu terciptanya masyarakat yang adil dan makmur menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berikut ini yakni isi Trilogi Pembangunan:
Ø  Pemerataan pembangunan dan hasil – risikonya menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia
Ø  Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi
Ø  Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis
Pelita III ini juga lebih menitik beratkan pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dan lebih memperbanyak lagi industri yang mengolah materi baku menjadi materi jadi. Hal ini yakni pemerataan yang dikenal dengan Delapan Jalur Pemerataan yang berisi :
1.      Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat Khususnya Pangan, sandang dan perumahan.
2.      Pemerataan memperoleh kesempatan pendidikan dan pelayanan kesehatan.
3.      Pemerataan pembagian pendapat.
4.      Pemerataan kesempatan kerja
5.      Pemerataan kesempatan berusaha
6.      Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita.
7.      Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah Tanah Air.
8.      Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.
  • d.     Pelita IV
Dilaksanakan pada tanggal 1 April 1984 hingga 31 Maret 1989. Titik beratnya yakni sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang sanggup menghasilkan mesin industri sendiri yang terjadi resensi pada awal tahun 1980 yang besar lengan berkuasa terhadap perekonomian rakyat. Pada tahun 1984 indonesia berhasil memproduksi beras sebanyak 25,8 ton. Hasilnya indonesia berhasil swasembada beras. Kesuksesan ini mendapat penghargaan dari FAO ( Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia) pada tahun 1985. Hal ini merupakan prestasi besar bagi indonesia. Selain swasembada pangan, pada Pelita IV juga dilakukan Program KB dan Rumah untuk Keluarga.
  • e.      Pelita V
Dilaksanakan pada tanggal 1 April 1989 hingga 31 Maret 1994. Titik beratnya pada sektor pertanian dan industri serta menghasilkan barang eksport. Indonesia mempunyai kondisi ekonomi yang cukup baik dengan pertumbuhan ekonomi rata – rata 6,8 % per tahun. Posisi perdagangan luar negeri memperlihatkan citra yang menggembirakan. Peningkatan ekspor lebih baik dibandingkan sebelumnya.
  • f.     Pelita VI
Diaksanakan pada tanggal 1 April 1994 hingga 31 Maret 1999. Titik beratnya masih pada pembangunan pada sektor ekonomi yang berkaitan dengan industri dan pertanian serta pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya insan sebagai pendukung. Sektor ekonomi di pandang sebagai penggagas utama pembangunan utama pembangunan. Periode ini terjadi krisis moneter yang melanda negara – negara Asia tenggara termasuk Indonesia. Karena krisis moneter dan insiden politik dalam negeri yang mengganggu perekonomian mengakibatkan rezim Orde Baru runtuh.
KESIMPULAN
Perkembangan politik pada masa orde gres diawali dari penataan politik dalam negeri yaitu sesudah sidang MPRS 1968 menetapkan Suharto sebagai presiden dan dibentuklah Kabinet Pembangunan, penyederhanaan dan pengelompokan partai politik, pemilihan umum serta mengadakan Perpera di Irian Barat pada 2 Agustus 1969. Kedua, melaksanakan penataan politik luar negeri yaitu dengan kembali menjadi anggota PBB serta normalisasi korelasi dengan beberapa negara.
            Pada masa awal Orde Baru pembangunan ekonomi di Indonesia maju pesat mulai dari pendapatan perkapita, pertanian, pembangunan infrastruktur dll. Upaya pembangunanekonomi dilaksanakan melalui REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun) yangdimulai pada tanggal 1 April 1969. Namun pada selesai tahun 1997 Indonesia dilandakrisis ekonomi. Kondisi kian terpuruk ditambah dengan KKN yang merajalela.
DAFTAR PUSTAKA
Herimanto. 2012.Pembelajaran Sejarah Interaktif. Solo. Pustaka Mandiri
Sutarto, dkk.2008.IPS untuk SMP/MTs Kelas IX. Jakarta.