Pemberontakan Pki Di Silungkung 1927

Fitri Yani Amrina / SI IV 
Pada tahun 1926-1927PKI melaksanakan petualangan melancarkan pemberontakan terhadap pemerintah kolonial Belanda. Suatu hal yang cukup menarik dari agresi pemberontakan PKI ini yakni dijadikannya kawasan Silingkang, Sumatera Barat sebagai salah satu sentra gerakan pemberontakan. Padahal kawasan Silungkang dan Sumatera Barat pada umumnya dikenal sebagai kawasan dimana agama Islam berkembang dengan baik. Lebih dari itu penduduk Silungkang waktu itu kehidupan ekonominya tidaklah sangat memprihatinkan, alasannya yakni waktu itu Silungkang merupakan kawasan industri pertenunan, sentra perdagangan dan perkebunan. Karena itu kiranya menarik untuk dipelajari mengapa kawasan Silungkang sempat menjadi basis pengembangan PKI dan mengapa pemberontakan 1927 di Silungkang sempat meletus.

Gerakan Pembaharuan Islam dan Reaksi Yang Menentangnya  Dipelopori oleh Syaikh Ahmad Taher Jalaludin, Jamil Jambek, Haji Rasul dan Haji Abdullah Ahmad gerakan pembaharuan Islam dipancarkan kesegala penjuru Sumatera Barat. Gerakan ini berusaha membebaskan Islam dari imbas negatif sinkritisme dan tarekat, menselaraskan Islam dengan tuntutan dunia modern, sehingga mempunyai vitalitas baru. Bertolak dari cita kosmopolitanisme Islam dan rasionalisme yang terkait pada sinar Islam, mereka berusaha menyesuikan paham-paham keagamaan Islam dengan perkembangan gres yang ditimbulkan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi modern (Harun Nasution, 1975 : 10 ).
  Golongan Pembaharu juga berusaha untuk mengembalikan aliran dasar dengan menghilangkan segala komplemen dalam agama yang datangnya kemudian, dan dengan melepaskan penganut Islam dari jumud, kebekuan dalam problem dunia. Mereka mendengungkan semboyan kembali kepada Al-Qur’an dan Hadist Nabi. Akibat dari dilontarkannya kecaman dan kritikan oleh golongan pembaharu tersebut, maka muncullah reaksi dari dalam masyarakat Minangkabau. Golongan tabiat dengan ditokohi Datuk Sutan Maharajo mendirikan “Sarekat Adat Minangkabau”, suatu benteng perlawanan kaum tabiat terhadap gerakan pembaharuan Islam. Secara potensial kontradiksi golongan Pembaharu dengan kaum tabiat terutama berpangkal pada problem waris. Kaum adat, sesuai aturan tabiat beropini bahwa dalam hal seseorang meninggal, harta peninggalannya diwariskan kepada kemenakannya. Sedangkan golongan pembaharu beropini Bahwa prioritas utama harta waris harus diberikan kepada belum dewasa kandung, sesuai dengan petunjuk agama.
Betapapun dengan munculnya tanda-tanda kekotaan pada awal kala ke-20 konflik tersebut baik potensial maupun aktual cenderung berkurang, akan tetapi kecemburuan di antara merekareka bukan begitu saja lenyap karenanya. Sebabnya tidak lain yakni lantaran adanya sikap Belanda yang cenderung membela kepentingan kaum adat. Perlawanan yang lebih sengit terhadap gerakan pembaharuan Islam tiba dari kalangan Islam Tradisionil. Mereka ini tak segan-segan menuduh golongan Pembaharu sebagai zindik, telah sesat, menyesatkan dan kafir. Kebanyakan ulama-ulama yang masih teguh memegang teguh pendirian usang ini merasa tersinggung lantaran tarekatnya diganggu. Disamping itu mereka juga mempertentangkan masalah-masalah lain, menyerupai problem usali, taqlin, ru’yat, kekeramatan , ijtihat dan taklid. Pertentangan ini makin usang makin menjadi-jadi sehingga pada gilirannya memecah masyarakat beragama, Minangkabau menjadi dua, yaitu yang menjadi pendukung paham pembaharu yang kemudian disebut “Kaum Muda” dan penentangnya yang disebut “Kaum Tua”. Suatu hal yang semakin mempertajam perselisihan di antara mereka yakni seringnya pihak Belanda mendukung Kaum Tua. Oleh karenanya Kaum Muda semakin membenci Kaum Tua, sekaligus anti Belanda. Sementara itu, di kalangan pembaharuan Islam khususnya dan masyarakat Minangkabau umumnya, pada waktu itu juga terjadi proses pemasukan paham kebangsaan Barat. Ini pada gilirannya menambah kacaunya keadaan masyarakat Minangkabau waktu itu. Sebab dengan semakin kuatnya imbas organisasi Barat, kharisma eksklusif ulama dalam kehidupan sosial politik menjadi merosot. Penetrasi Ekonomi Uang dan Akibat-Akibatnya Kehidupan ekonomi masyarakat Minangkabau sebagian besar tergantung pada perjuangan bercocok tanam dan merupakan petani subsistensi. Sebegaimana diketehui sikap ekonomi yang khas dari masyarakat subsistensi menyerupai itu yakni ia sekaligus merupakan suatu unit produksi dan konsumsi, sehingga uang bukan merupakan kebutuhan yang urgen. Akan tetapi keadaan yang demikian itu kesannya berubah, sejalan dengan budi politik kolonial Belanda di Indonesia.
Pada awal kala ke-20 Belanda memperkenalkan sistem ekonomi uang, melalui peraturan pajak yang dikeluarkan pada tahun 1908. Peraturan pajak itu menghapus banyak sekali macam bentuk kerja paksa dan menggantikannya dengan berjenis-jenis pajak yang harus dibayar dengan uang.  Sistim ekonomi uang yang diperkenalkan oleh pemerintah Kolonial Belanda tersebut dalam waktu singkat berkembang sangat pesat. Satu hal yang menyebabkannya yakni terjadinya revolusi pertanian di Minangkabau pada sekitar tahun 1920-an. Pada waktu itu orang-orang Minangkabau yang semula bekerja sebegai petani penghasil padi beralih menjadi petani tanaman ekspor, terutama kopi (Rusli Amran, 1985 : 86). Dengan jalan mengambil alih kebun-kebun tanaman ekspor yang ditinggalkan Belanda (setelah tanam paksa dihapus) petani-petani Minangkabau berlomba-lomba meningkatkan produksi dan memperluas areal penanaman tanaman perdagangan, menyerupai kopi, karet dan kopra. Perubahan panting yang terjadi dalam revolusi pertanian tersebut yakni transformasi yang aktual dari contoh ladang ke kebun-kebun yang mantap. Karenanya bisalah dipahami bila kemudian produksi padi Sumatera Barat turun dengan drastis dan sebaliknya produksi tanaman perdagangan meningkat dengan tajam.
 Nampaklah disini bahwa petani Minangkabau yang dulu sebagai petani subsistensi yang tidak begitu menghiraukan uang, kini berkembang menjadi petani pedagang pengejar keuntungan yang terjerat uang. Akan tetapi perubahan kearah sistim ekonomi gres ini ternyata membawa dampak yang lues dalam kehidupan sosial masyarakat Minangkabau. Dengan sistim ekomomi uang mereka dengan gampang sanggup memenuhi kebutuhan hidupnya, lepas dari ikatan tanah, lepas pula dari ketergantungan ninik mamak. Hal ini pada gilirannya semakin memperkuat sikap hidup individualisme. Perkembangan ini mengarah pada perpecahan klan atau suku. Pada si
si lain, kebutuhan akan uang menarik hati ninik mamak yang mempunyai wewenang tertinggi atas harta pusaka, untuk menggadaikan tanah-tanah pusaka tanpa memperhatikan syarat-syarat tertentu yang telah diatur oleh aturan tabiat (Muchtar Naim,1968: 85-86). Akibatnya ninik mamak yang dulunya sebagai prime inter pares, cenderung berkembang menjadi penguasa keluarga yang otoriter.
Awal Penyebaran Komunisme di Sumatera Barat Dan Perkembangannya Masuknya Komunisme Di Sumatera Barat Dalam situasi Sumatera Barat yang pehuh pertentangan, Haji Datuk Batuah membawa dan, membuatkan paham komunis diaerah tersebut. Pada tahun 1923 ia menanamkan aliran komunis di kalangan pelajar-pelajar dan guru-guru muda Sumatera Thawalib Padang Panjang. Sumatera Thawalib yakni suatu forum pendidikan yang dimiliki oleh kalangan pembaharu Islam di Sumatera Barat, dimana haji Batuah merupakan salah seorang pengajarnya. Berawal dari Sumatera Thawalib Padang Panjang, paham komunis kesannya menyebar ke banyak sekali kawasan Sumatera Barat dibawa oleh para lulusan sekolah tersebut ke kawasan asalnya. Penyebaran ini terutama dilakukan di kalangan petani. Oleh masyarakat setempat aliran komunis ini disebut “ilmu kominih”. Ilmu ini menggabungkan aliran Islam dengan ilham anti penjajahan Belanda, anti imperialisme-anti kapitalisme dan aliran Marxis. 
Pada selesai tahun 1923 Datuk Batuah, tolong-menolong dengan Nazar Zaenuddin mendirikan sentra Komunikasi Islam di Padang panjang. Dalam waktu yang hampir bersamaan Datuk Batuah menerbitkan harian “Pemandangan Islam” dan dan Nazar Zaenuddin menerbitkan “Djago-Djago”. Lembaga Pusat Komunikasi Islam dan kedua harian tersebut dipakai sebagai media penyiaran paham komunis. Usaha-usaha Perluasan Pada pagi 11 Nopember 1923 Datuk Batuah dan Nazar Zaenuddin ditangkap pemerintah kolonial Belanda. Segera sehabis itu sentra propaganda komunis berpindah ke Padang. Pucuk kepemimpinan PKI Sumatera Barat kemudian di ambil alih oleh Sutan Said Ali. Pada waktu itu acara orang-orang komunis di seluruh nusantara menunjukkan peningkatan yang pesat. Hal ini lantaran pada selesai tahun 1923 Darsono, seorang tokoh, komunis kembali di Hindia Belanda dari Moskow atas perintah komintern untuk mendampingi Semaun, Alimin dan Muso. Suatu hal yang menjadikan pesatnya perkembangan komunis di Sumatera Barat yakni dileburnya Sarekat Rakyat Sumatera Barat ke dalam PKI.
Sarekat Rakyat ini semula berjulukan Sarekat Islam Merah, suatu organisasi pecahan Sarekat Islam yang berorientesi kepada paham komunis, dimana di Sumetera Barat mempunyai anggota yang cukup banyak.  Dengan dileburnya Sarekat Rakyat ke dalam PKI, maka jumlah anggota inti PKI Sumatera Barat meningkat berlipat ganda. Jika pada tanggal 1 Juni 1924 semua anggota inti PKI Sumatera Barat tercatat hanya berjumlah 158 Orang, maka pada tanggal 31 Desember 1924 telah menjadi 600 orang, tiga bulan kemudian menjadi 884 orang. Daerah-daearah yang tercatat sebagai basis PKI adalah: Kota Lawas, pariaman, Sawah Lunto, Tikalah, padang dan Silungkang.
Resolusi prambanan 1925 Dan Peristiwa Silungkang 1927 Resolusi prambanan 1925 Mulai tahun 1925 sepertinya PKI telah jatuh ke tangan orang-orang yang berdarah panas. PKI mulai menghubungkan diri dengan orang-orang yang dipandang rendeh dalam masyarakat dan kumpulan teroris yang selalu dijumpai di pinggiran masyarakat Indonesia waktu itu. Sementara itu Hoskow memproses arah yang ditempuh oleh PKI, tetapi tidak berhasil. Bahkan pada bulan Juni 1925, Alimin secara terbuka menganjurkan suatu revolusi. Semenjak itu rupanya pengawasan partai berada di tangan komunis sayap kiri. Sejalan dengan itu, pada bulan Desember 1925 di prambanan, Yogyakarta diadakan pertemuan partai yang dipimpin oleh Alimin. Pretemuan ini dihadiri oleh tokoh- tokoh PKI, diantaranya Budi Sucipto, Aliarcham, Sugono, Surat Hardjo, Martojo, jatim, Sukirno, Suwarno, Kusno dan lain-lainnya. Sedang Said Ali, pemimpin PKI cabang Sumatera Barat pada pertemuan ini hadir mewakili seluruh Sumatera. Adapun hasil pokok dari pertemuan ini yakni bahwa PKI akan mengadakan pemberontakan pada bulan Juli 1926, dengan terlebih dulu diawali dengan aksi-aksi pemogokan yang akan diorganisir PKI.  Sehubungan dengan keputusan Prambanan tersebut pemimpin-pemimpin PKI Sumatera Barat menempuh langkah-langkah guna mempersiapkan pemberontakan, yang mencakup :
a.  Sejalan dangan Surat Edaran Komite Pusat PKI No.221 maka PKI cabang Sumatera Barat berusaha mengumpulkan senjata. Surat Edaran tersebut berisi perintah kepada cabang Padang supaya mengumpulkan uang pertolongan yang dimaksudkan untuk membeli persenjataan yang akan dipakai untuk melaksanakan agresi pemberontakan.
b.  Mengadakan aksi-aksi ilegal. Ini terutama dilakukan dalam bentuk membangun selsel PKI di derah-daerah pertanian dalam rangka memperkuat semangat perlawanan. Dalam perkembangannya, organisasi-organisasi ilegal ini mempunyai imbas cukup basar di Sumatera Barat, terutama Sarekat Jin yang bergerak di Padang dan Pariaman.
 c. Memperkuat propaganda di kalangan buruh-buruh tani yang bekerja di perkebunan perkebunan. Tetapi gelagat akan terjadinya pemberontakan di Sumatera Barat, terlebih dulu tercium Pemerintah kolonial Belanda. Oleh lantaran itu, pemerintah kolonial Belanda segera bertindak melaksanakan penangkapan-penangkapan terhadap pemimpin-pemimpin PKI Sumatera Barat. Berturut-turut Said Ali, Idrus, Sarun, Yusup Gelar Radjo Kacik, Datuk Bagindo Ratu dan Haji Baharuddin pada selesai tahun 1926, kemudian ditangkap dan dijebloskan ke penjara dengan tuduhan hendak memberontak (Abdul Muluk Nasution, 1981: 91).
 Peristiwa Silungkang 1 Januari 1927 Sekalipun para pemimpin PKI Sumatera Barat telah banyak yang ditangkap dan dipenjarakan, akan tetapi pada kesannya pemberontakan tetap meletus juga. Pemberontakan tersebut pecah sekitar pukul 00.00 dinihari tanggal satu Januari 1927. Beberapa hari sebelum pecahnya pemberontakan, yakni pada tanggal 20 Desember 1926 telah dilengsungkan rapat di Silungkang, yang dihadiri oleh pemimpinpemimpin PKI anak cabang Padang Panjang, Sawah Lunto, Batu Sangkar dan Silungkang. Rapat tersebut diprakarsai oleh Alimin, sekertaris anak cabang Silungkang yang aktif mengadakan kontak dengan Pusat Komite di Batavia dan menghasilkan beberapa keputusan, diantaranya :
a. PKI Sumatera Barat harus mengambil tugas secara aktif dari serentetan pemberontakan PKI di Jawa yang telah meletus pada tanggal 12 Nopember 1926. Disepakati bahwa pemberontakan akan dilaksanakan tanggal 1 Janusri 1927.
 b. Dibentuk Komite pemberontakan yang diketuai oleh Tayyib Ongah den Alimin sebagai sekertaris.
c. Rumuat dan pontoh, mereka ini yakni anggota kesatuan tentara Hindia Belanda yang secara belakang layar menyeberang ke pihak komunis, diangkat sebagai komandan barisan dan pengatur taktik penyerangan.
 Selanjutnya pada tanggal 31 Desember 1926 pagi hari diadakan rapat komando, yang berhasil mengeluarkan beberapa perintah, yaituBa risan penyerangan dibagi dua, pertama merupakan barisan inti yang terdiri dari anggota-anggota militer Sawah Lunto yang memihak komunis, dipimpin oleh Rumuat dan Pontoh. Kedua, yakni barisan penunjang terdiri dari orang-orang kampung dan terbagi atas lima kesatuan (Tarakat Tarutung-Tarung, Muara Kalaban, Tanjung Ampulu, Padang Sibusuk dan Silungkang).Sasaran penyerangan yakni pemukiman orang-orang Belanda di Sawah Lunto dan di komplek tambang kerikil bara Umbilin (Abdul Muluk Nasution, 1981: 95-96).
Namun sekitar jam 20.00 tanggal 31 Desember 926, Rumuat dan mitra kawannya berhasil dibekuk oleh kesatuan militer Belanda. Ini berarti kekuatan inti kaum pemberontak telah patah. Betapapun begitu, perlawanan tidak menjadi kendor karenanya. Kurang lebih pukul 00,.00 dini hari tanggal 1 Januari 1927 Kantor polisi Muara Kalaban dibom oleh kesatuan Muara Kalaban yang dipimpin oleh Karim Maroko dan Muluk Chaniago. Serangan ini dibalas dengan tembakan beruntung dari pihak polisi setempat yang kesannya berhasil mencerai-berai Kesatuan Muara Kalaban. Mendengar bunyi bom dan tembakan-tembakan dari Muara Kalaban, barisan Taratak-Tarutung-Tarung yang dipimpin oleh Abdul Muluk Nasution yang sudah hampir tiba di Sawah Lunto menjadi panik. Mereka kesannya dengan gampang sanggup dipaksa mengalah oleh polisi Belanda yang sedang berjaga.
Di Tanjung Ampulu, pada tanggal 1 Januari 1927 terjadi agresi pembakaran rumahrumah milik para pegawai pemerintah Bolonial Belanda dan kaki tangannya. Di Padang Siberuk para pemberontak membunuh kepala nagari dan beberapa orang penduduk setempat yang dianggap sebagai kaki tangan Belanda. Di Silungkang, markas besar kaum pemberontak, terjadi pembunuhan pembunuhan terhadap opsir-opsir Belanda dan beberapa orang guru agama serta tukang emas yang dianggap telah bekerja sama dengan Belanda. Di samping itu terjadi agresi pengrusakan terhadap rumah-rumah milik orang-orang Belanda dan antek-anteknya. Para pelaku pemberontakan tersebut sebenarnya tidak lebih dari kaum buruh tani yang jatuh miskin, para pedagang yang bangkrut, para buruh perkebuhan dan kaum brocorah. Hanya sedikit di dalamnya terdapat kelompok masyarakat lain, diantaranya guru-guru agama dari golongan muda yang telah terpengaruh paham komunisme. sejarah Sumatera Barat pada awal kala ke-20 ditandai oleh dua hal, yaitu semakin berkembangnya paham pembaharu Islam dan terjadinya perubahan kehidupan ekonomi masyarakat dari sistim ekonomi hasil bumi menjadi sistim ekonomi uang.
Terjadinya proses individualisasi yang juga disangatkan oleh munculnya tanda-tanda kekotaan pada awal kala ke-20 membawa konsekwesi kurang berfungsinya tabiat dan agama Islam sebagai pengikat sosial. Ini semua pada gilirannya menggoncangkan kehidupan masyarakat Minangkabau, dengan ditandai terjadinya gejolak, kegelisahan serta ketidak tentuan dalam kehidupan beragama, sosial, ekonomi dan politik. Keadaan demikian tumbuh disaat hakekat kekerabatan kolonial. bersifat subordinatif semakin disadari. Kesadaran demikian muncul sebagai akhir semakin tertekannya masyarakat Ninangkabau olen kewajiban membayar bermacam macam pajak dalam bentuk uang dan bentuk-bentuk penindasan lainnya. Dalam keadaan masyarakat Minangkabau yang demikian itu, tampillah PKI dengan proposal jadwal anti kolonialisme dan imperialisme. Tampak disini apa yang diperlukan olen masyarakat Minangkabau pada waktu itu (yakni aksi-aksi aktual untuk memberontak terhadap siapa saja yang dipandang musuh, utamanya pemerintah kolonial Belanda) diberikan dengan begitu gamblang dan menggiurkan oleh PKI. Dari kondisi dan kecenderungan-kecenderungan itulah bencana Silungkang, yang biasa juga disebut pemberontakan komunis, meletus tanggal 1 Januari 1927.   
DAFTAR PUSTAKA  
Amran, Rusli, 1985, Sumatera Barat Plakat Panjang, Jakarta: Sinar Harapan.
Nasution, Abdul Muluk, 1981, Pemberontakan Rakyat Silungkang Sumatera Barat 19261927, Jakrta ; Mutiara.
Naim, Muchtar (Ed.), 1968, Menggali Hukum Adat dan Waris Minangkabau, Padang : CMS.
e _ USU Repository © 2004