Pemerintahan B.J. Habibie

Widia Kusuma Wardani/S/B
Pada tanggal 20 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundang tokoh-tokoh bangsa Indonesia untuk dimintai pertimbangannya dalam rangka membentuk Dewan Reformasi yang akan diketuai oleh Presiden Soeharto, namun mengalami kegagalan. Pada tanggal itu pula, Gedung DPR/MPR semakin penuh sesak oleh para mahasiswa dengan tuntutan tetap yaitu reformasi dan turunnya Soeharto dari bangku kepresidenan.

          Pada tanggal 21 Mei 1998, pukul 10.00 WIB bertempat di Istana Negara, Presiden Soeharto meletakkan jabatannya sebagai presiden dihadapan ketua dan beberapa anggota dari Mahkamah Agung. Pada tanggal itu pula, dan menurut Pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945. Presiden menunjuk Wapres B.J. Habibie untuk menggantikannya menjadi presiden, serta pelantikannya dilakukan di depan Ketua Mahkamah Agung dan para anggotanya. Maka semenjak ketika itu, Presiden Republik Indonesia dijabat oleh B.J. Habibie sebagai presiden yang ke-3.
          Naiknya Habibie menjadi presiden menggantikan Presiden Soeharto menjadi polemik dikalangan andal hukum. Sebagian andal menilai hal itu konstitusional, namun ada juga yang beropini inkonstitusional. Adanya perbedaan pendapat itu disebabkan lantaran aturan yang kita miliki kurang lengkap, sehingga menjadikan interpretasi yang berbeda-beda. Diantara mereka menyatakan pengangkatan Habibie menjadi presiden konstitusional, berpegang pada Pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Bila Presiden mangkat, berhenti atau tidak sanggup melaksanakan kewajibannya, ia diganti oleh Wapres hingga habis waktunya”. Tetapi yang menyatakan bahwa naiknya Habibie sebagai presiden yang inkonstitusional berpegang pada ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa “Sebelum presiden memangku jabatan maka presiden harus mengucapkan sumpah atau kesepakatan di depan MPR atau DPR”. Sementara, Habibie tidak melaksanakan hal itu dan ia mengucapkan sumpah dan kesepakatan di depan Mahkamah Agung dan personil MPR dan dewan perwakilan rakyat yang bukan bersifat kelembagaan[1].
          Dalam ketentuan lain yang terdapat pada Tap MPR No. VII/MPR/1973, memungkinkan bahwa sumpah dam kesepakatan itu diucapkan didepan Mahkamah Agung. Namun, pada ketika Habibie mendapatkan jabatan sebagai presiden tidak ada alasan bahwa sumpah dan kesepakatan presiden dilakukan di depan MPR atau DPR, Artinya sumpah dan kesepakatan presiden sanggup dilakukan di depan rapat DPR, meskipun ketika itu Gedung MPR/DPR masih diduduki dan dikuasai oleh para mahasiswa. Bahkan Soeharto seharusnya mengembalikan dulu mandatanya kepada MPR, yang mengangkatnya menjadi presiden.
          Apabila dilihat dari segi aturan materiil, maka naiknya Habibie menjadi presiden ialah sah dan konstitusional. Namun secara aturan formal hal itu tidak konstitusional, lantaran perbuatan aturan yang sangat penting yaitu pelimpahan wewenang atau kekuasaan dari Soeharto kepada Habibie harus melalui program resmi yang konstitusional[2]. Apabila perbuatan aturan itu dihasilkan dari program yang tidak konstitusional, maka perbuatan aturan itu menjadi tidak sah. Pada ketika itu memang dewan perwakilan rakyat tidak memungkinkan untuk bersidang, lantaran Gedung DPR/MPR diduduki oleh puluhan ribu mahasiswa dan para cendekiawan. Dengan demikian, hal ini sanggup dinyatakan sebagai suatu alasan yang besar lengan berkuasa dan hal itu harus dinyatakan sendiri oleh DPR.
          Habibie yang menjabat sebagai presiden menghadapi keberadaan Indonesia yang serba parah, baik dari segi ekonomi, politik, sosial dan budaya. Oleh lantaran itu, langkah-langkah yang dilakukan oleh Habibie ialah berusaha untuk mengatasi krisis ekonomi dan politik. Dalam menghadapi krisis itu, pemerintah Habibie sangat berhati-hati terutama dalam pengelolaannya, lantaran pengaruh yang ditimbulkannya sanggup mengancam integrasi bangsa. Untuk menjalankan pemerintahan, presiden habibie mustahil sanggup melaksanaknnya sendiri tanpa dibantu oleh menteri-menteri  dan kabinetnya. Oleh lantaran itu, Habibie membentuk kabinet.
          Pada tanggal 22 Mei 1998, Presiden Republik Indonesia yang ketiga B.J. Habibie membentuk kabinet gres yang dinamakan Kabinet Reformasi Pembangunan[3]. Kabinet itu terdiri atas 16 orang menteri, dan para menteri itu diambil dari unsur-unsur militer (ABRI), Golkar, PPP, PDI. Pada tanggal 25 Mei 1998 diselenggarakan pertemuan pertama kabinet habibie. Pertemuan ini berhasil membentuk Komite untuk merancang undang-undang politik yang lebih longgar dalam waktu satu tahun dan menyetujui pembatasan masa jabatan presiden yaitu maksimal 2 periode (satu periode lamanya 5 tahun). Upaya terebut menerima sambutan positif, tetapi dedakan biar pemerintah Habibie sanggup merealisasikan agenda reformasi tetap muncul.
Dalam pemerintahannya B.J. Habibie berusaha untuk melaksanakan pembaharuan-pembaharuan dalam beberapa bidang demi untuk membuat kehidupan masyarakat yang sejahterah dan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun pembaharuan yang dilakukan oleh B.J. Habibie antara lain,
1.
     
Bidang Ekonomi
Untuk menuntaskan krisis moneter dan perbaikan ekonomi Indonesia, B.J. Habibie melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut :
a.       Merekapitulasi perbankan.
b.      Melikuidasi beberapa bank yang bermasalah.
c.       Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika serikat hingga dibawah Rp.10.000,-.
d.      Mengimplementasikan reformasi ekonomi yang diisyaratkan oleh IMF.
e.       Merekonstruksi perekonomian Indonesia.
f.       Membentuk forum pemantau dan penyelesaian duduk kasus utang luar negeri.
g.      Mengesahkan UU No. 5 tahun 1999 wacana Larangan Praktik. Monopoli dan Persaingan yang Tidak Sehat.
h.      Mengesahkan UU No. 8 tahun 1999 wacana Perlindungan Konsumen.
2.      Bidang Politik
Presiden Habibie sebagai pembuka sejarah perjalanan bangsa pada masa reformasi mengupayakan pelaksanaan politik indonesia dalam kondisi yang transparan serta merencanakan pelaksanaan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. hal ini dimaksudkan biar sanggup membentuk forum yang benar-benar representatif. pemilu yang diselenggarakan dibawah pemerintahan Habibie merupakan pemilu yang bersifat demokratis. hal ini dibuktikan dengan bermunculan partai-partai politik, sehingga pada pemilu tahun 1999 diikuti oleh 48 partai politik. keadaan ini sangat berbeda pada waktu pemerintahan presiden soeharto yang hanya tiga partai politik yaitu PP,Golkar,dan PDI. disamping itu, Habibie juga membebaskan beberapa narapidana politik yang ditahan pada zaman pemerintahan soeharto, diantaranya Sri bintang pamungkas (mantan anggota dewan perwakilan rakyat yang ditahan lantaran mengkritik soeharto, muchtar pakpahan (mantan buruh yang dieksekusi lantaran dituduh memicu kericuhan dimedan tahun 1994) dan mencabut larangan berdirinya serikat-serikat buruh independen.
3.      Bidang Pers
Pada masa pemerintahan presiden B.J. Habibie, orang bebas mengemukakn pendapatnya dimuka umum. presiden memperlihatkan ruang kepada siapa saja untuk memberikan pendapat, baik dalam rapat umum maupu unjuk rasa atau demonstrasi. namun masalah demontrasi, setiap forum atau organisasi yang ingin melaksanakan demonstrasi harus mendapatkan izin dari pihak kepolisian dan memilih temapt untuk melaukan demonstrasi tersebut. hal ini dilakukan lantaran pihak kepolisian mengacu pada UU No.28 tahun 1997 wacana kepolisian republik indonesia. dan kemudian  dilakukan pencabutan pembredelan pers dan penyederhanaan permohonan SIUUP untuk memperlihatkan kebebasan terhadap pers, sehungga muncul banyak sekali macam media massa cetak, baik surat kabar maupun  majalah.
4.      Bidang Hukum
Pada masa pemerintahan B.J Habibie dilakukan reformasi dibidang hukum. ketika dilakukan pembongkaran terhadap banyak sekali produk aturan atau undang-undang yang dibentuk pada masa orde baru, maka tampak adanya aturan yang mengebiri hak-hak rakyat. banyak sekali undang-undang dengan pasalnya pada umumnya memperlihatkan peluang besar terhadap dominasi kekuasaan direktur atas dewan perwakilan rakyat dan rakyat[4]. dominasi itu tercermin dari produk undang-undang yang pengoperasiannya memerlukan banyak peraturan pemerintah, sehingga secara sekilas aturan aturan dalam undang-undang tampak manis dan demokratis,tetapi pada ke nyataannya justru yang terlihat ialah tugas dan kepentingan pemerintah yang lebih banyak. dan kemudian Habibie melaksanakan reformasi aturan yaitu:
a.       Melakukan rekonstruksi atau pembongkaran tabiat aturan Orde Baru, baik berupa Undang-Undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan menteri.
b.      Melahirkan 69 Undang-undang.
c.       Penataan ulang struktur kekuasaan Kehakiman.
5.      Masalah Dwifungsi ABRI
Ada beberapa perubahan yang muncul pada pemerintahan B.J. Habibie, yaitu :
a.       Jumlah anggota ABRI yang duduk di bangku MPR dikurangi, dari 75 orang menjadi 35 orang.
b.      Polri memisahkan diri dari Tentara Nasional Indonesia dan menjadi Kepolisian Negara.
c.       ABRI diubah menjadi Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari Angkatan Udara, Darat,  dan Laut.
Note
I wayan Badrika.2006. Sejarah Untuk Sekolah Menengan Atas Kelas XII Program Ips. Erlangga : Jakarta Halaman 35
Enjang Odih B.A dan Drs Sukadi. 1994. Sejarah Nasional dan Umum. Ganeca Exaca :Bandung
Halaman 57
Daftar Pustaka
I wayan Badrika.2006. Sejarah Untuk Sekolah Menengan Atas Kelas XII Program Ips. Erlangga : Jakarta
Enjang Odih B.A dan Drs Sukadi. 1994. Sejarah Nasional dan Umum. Ganeca Exaca :Bandung