Pemerintahan Parlementer Dan Demokrasi Terpimpin

Pahma Herawati/S/A
            Pada tahun 1950-1966 terjadi dua macam demokrasi di Indonesia yaitu demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin[1].Masing-masing demokrasi tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda.
            Sejak tanggal 17 Agustus 1950, negara Indonesia diperintah dengan memakai undang-undang Dasar sementara Republik Indonesia 1950 yang menganut sistem kabinet parlementer di Indonesia. Periode ini berlangsung mulai dari 18 Agustus 1950 hingga 6 Juli 1959. Pada awalnya, sebelum republik indonesia

serikat dinyatakan bubar.

            Pada ketika itu terjadi demo besar-besaran menuntut pembuatan suatu negara kesatuan. Maka melalui perjanjian antara tiga negara bagian, Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara sumatera Timur dihasilkan perjanjian pembentukan negara kesatuan pada tanggal 17 Agustus 1950.

            1. Sistem Parlementer
                        Adalah sebuah sistem pemerintahan dimana dewan legislatif mempunyai peranan penting dalam pemerintahan. Parlemen mempunyai wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan dewan legislatif pun sanggup menjatuhkan pemerintah, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Sistem dewan legislatif sanggup mempunyai seorang presiden dan seorang perdana menteri, yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan.
            Sistem parlementer  dibedakan oleh cabang administrator pemerintah yang bergantung pada pertolongan secara eksklusif atau tidak eksklusif cabang legislatif. Oleh lantaran itu, tidak ada pemisahan kekuasaan yang terperinci antara cabang administrator dan cabang legislatif. Contoh negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer ialah inggris, jepang, belanda, malaysia, singapura, dan sebagainya.
            Perjalanan bangsa Indonesia pada masa demokrasi parlementer diwarnai oleh 7 masa kabinet yang berbeda[2]. Kabinet-kabinet ini adalah:
a. Kabinet Natsir (6 september 1950-18 april 1951)
            Kabinet ini bertanggung jawab dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban, menyempurnakan susunan pemerintahan negara, serta memperjuangkan duduk perkara irian barat. Kabinet ini berhasil mencetuskan politik luar negeri, membawa indonesia aktif dalam PBB dan sudah merundingkan duduk perkara irian barat dengan belanda, sayangnya negosiasi ini gagal sehingga dewan legislatif menjadi tidak percaya pada kabinet natsir.
b. Kabinet sukiman (26 april 1951-1952)
            Kabinet ini masih memperbaiki ketertiban dan keamanan negara, memperjuangkan irian barat dan mensejahterakan rakyat. Keamanan negara belum juga stabil, sehingga menjadi kendala bagi kinerja kabinet. Hasil kerja kabinet tidak maksimal lantaran banyak konflik politik. Kabinet gagal menangani duduk perkara keamanan negara dan indonesia dari Nonblok menjadi memihak ke blok barat.
c. Kabinet Wilopo (19 maret 1952- 2 juni 1953)
            Tugas kabinet ini ialah memakmurkan rakyat, mempersiapkan pemilu, dan memperjuangkan irian barat serta memperbaiki politik luar negri indonesia. Kabinet ini mengalami banyak kendala sehingga banyak kegagalan dan sarekat tani indonesia menjadi tidak percaya pada kabinet ini. Hambatannya antara lain konflik ditubuh angkatan darat dan bencana Tanjung Morawa di sumatera utara.
d. Kabinet Ali Sastroamidjojo l (32 juli1953- 24 juli 1955)
            Kabinet ini bertugas mempersiapkan pemilu, megatasi pemberontakan dan melaksanakan politik luar negri bebas aktif. Kabinet ini berhasil menyusun panitia persiapan pemilu, sukses melaksanakan konferensi Asia Afrika, dan memperbaiki hubungan dengan china. Sayangnya kabinet gagal memperjuangkan irian barat, masih ada pemberontakan dan masih ada konflik ditubuh angkatan darat.
e. Kabinet Burhanuddin Harahap
            Tugas kabinet ini ialah menyelenggarakan pemilu, memberantas korupsi dan mengangkat kembali AH nasution sebagai KSAD pada 28 Oktober 1955. Berhasil melaksanakan pemilu, membubarkan Uni I
ndonesia Belanda dan berhasil menentukan sistem dewan legislatif indonesia. Sayangnya banyak konflik terjadi antara para pemenang pemilu sehingga sidang dewan legislatif menjadi deadlock.
f. Kabinet ali sastroamidjojo ll (24 maret1956- 14 maret 1957)
            Tugas kabinet ini ialah masih memperjuangkan Irian barat, mencoba meningkatkan kesejahteraan rakyat, mempercepat proses pembentukan tempat otonom di Indonesia, dan mengganti sistem ekonomi kolonial menjadi sistem ekonomi nasional. Hasil dari kabinet ini ialah ditandatangani undang-undang abolisi KMB oleh Soekarno, beralih kepemilikan perusahaan belanda ke orang Tionghoa, dan kepentingan belanda diperlakukan sesuai dengan aturan yang berlaku di indonesia. Sayangnya muncul sentimen anti china dalam masyarakat, tidak stabilnya kondisi pemerintah dengan partai politik dan muncul banyak gerakan separatis.
g. Kabinet Djuanda ( 9 April 1957-10 juli 1959)
            Program kerja kabinet ini ialah membentuk dewan nasional, normalisasi republik indonesia, memperjuangkan lancarnya pelaksanaan abolisi hasil KMB, memperjuangkan irian barat dan mengintensifkan pembangunan. Berhasil membentuk dewan nasional, memberantas koruptor, menormalisasi daerah-daerah yang melaksanakan pemberontakan, dan menetapkan peraturan kelautan dalam deklarasi djuanda tanggal 13 desember 1957. Sayangnya masih banyak pemberontakan di daerah-daerah.
            Kabinet-kabinet ini bertanggung jawab eksklusif pada parlemen. Kinerja kabinet-kabinet ini seringkali ditentang oleh dewan legislatif lantaran dewan legislatif ialah kelompok oposisi yang kuat. Karena itu sering terjadi konflik dalam pembuatan kebijakan-kebijakan negara.
            Ada beberapa alasan mengapa presiden menggantikan demokrasi parlementer dengan demokrasi terpimpin yaitu:
a. Dari segi keamanan nasional, terdapat gerakan separatis pada masa demokrasi liberal, mengakibatkan ketidakstabilan negara.
b. Dari segi perekonomian, sering terjadinya pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal mengakibatkan program-program yang dirancang oleh kabinet tidak sanggup dijalankan secara utuh, sehingga pembangunan ekonomi tersendat.
c. Dari segi politik,konstituante gagal dalam menyusun Undang-Undang Dasar gres untuk menggantikan UUDS 1950.
            Masa demokrasi terpimpin yang dicetuskan oleh presiden soekarno diawali oleh tawaran soekarno biar undang-undang yang dipakai untuk menggantikan UUDS 1950 ialah Undang-Undang Dasar 1945. Namun usulan itu mengakibatkan pro dan kontra dikalangan anggota konstituante. Maka diadakan pemungutan bunyi yang diikuti oleh seluruh anggota konstituante. Sebagai hasil dari pemungutan bunyi tersebut, lebih banyak anggota konstituante menentukan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Lalu, presiden soekarno mengeluarkan sebuah dekrit presiden 1959 yaitu[3] :
1. Pembubaran konstituante
2. Tidak berlakunya UUDS 1950 dan Berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945
3. Pembentukan MPRS dan DPAS dalam tempo secepatnya.
sejak ketika itu sistem yang berlaku di Indonesia ialah demokrasi terpimpin.
                        2. Demokrasi terpimpin di Indonesia
Tahun 1959-1966 ialah tahun dimana sistem demokrasi terpimpin berjalan di Indonesia. Demokrasi terpimpin ialah sebuah sistem demokrasi dimana seluruh keputusan serta anutan berpusat pada pemimpin negara, kala itu Presiden Soekarno.
            a. Apakah sebetulnya Demokrasi terpimpin itu?
Pengertian agak rinci wacana demokrasi terpimpin sanggup ditemukan dalam pidato kenegaraan soekarno dalam rangka HUT kemerdekaan RI tahun 1957 dan 1958 yang pokok-pokoknya adalah[4]:
1)      Ada rasa tidak puas terhadap hasil-hasil yang dicapai semenjak tahun 1945 lantaran belum mendekati harapan dan tujuan proklamasi ibarat duduk perkara kemakmuran dan pemerataan keadilan yang tidak terbina, belum utuhnya wilayah RI lantaran masih ada wilayah yang dijajah Belanda, instabilitas nasional yang ditandai oleh jatuh-bangunnya kabinet hingga 17 kali, serta pemberontakan daerah-daerah.
2)      Kegagalan tersebut disebabkan menipisnya rasa nasionalisme, pemilihan demokrasi liberal yang tanpa pemimpin dan tanpa disiplin, suatu demokrasi yang tidak cocok dengan kepribadian indonesia, serta sistem multi-partai yang didasarkan pada Maklumat pemerintah 3 November 1945 yang ternyata partai-partai itu dipakai sebagai alat kudeta dan bukan sebagai alat pengabdi rakyat
3)      Suatu koreksi untuk segera kembali pada harapan dan tujuan semua harus dilakukan dengan cara meninjau kembali sistem politik.
4)      Cara yang harus ditempuh untuk melaksanakan koreksi tersebut adalah:
            a. Mengganti sistem free fight liberalisme dengan demokrasi terpimpin yang lebih sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.
            b. Dewan perancang nasional akan menciptakan blue-print masyarakat yang adil dan makmur
            c. Hendaknya konstituante tidak menjadi tempat berdebat yang berlarut-larut dan segera menuntaskan pekerjaannya biar blue-print yang dibuat Depernes sanggup didasarkan pada konstitusi gres yang dibuat konstituante.
            d. Hendaknya konstituante meninjau dan menetapkan duduk perkara demokrasi terpimpin dan duduk perkara kepartaian
            e. Perlu penyederhanaan sistem kepartaian dengan mencabut maklumat pemerintah tanggal 3 november 1945 yang telah memberi sistem multi-partai dan menggantinya dengan undang-undang kepartaian serta undang-undang pemilu.
            Pada pidato kenegaraan tanggal 17 agustus 1959 yang berjudul ” Penemuan kembali Revolusi Kita” Soekarno menjelaskan lagi butir-butir pengertian Demokrasi terpimpin sebagai berikut:
            a. Tiap orang diwajibkan untuk berbakti kepada kepentingan umum, masyarakat, dcan negara.
            b. Tiap orang menerima penghidupan layak dalam masyarakat, bangsa dan negara.
            Selain itu sebelumnya Soekarno telah menunjukkan banyak sekali definisi yang jumlahnya tidak kurang dari 12 definisi wacana Demokrsi terpimpin. Salah satu diantaranya menunjukkan formulasi bahwa Demokrasi terpimpin ialah demokrasi yang dipimpin oleh pesan yang tersirat akal dalam permusyawaratan/perwakilan.

            b. Pro-Kontra wacana Demokrasi Terpimpin
Gagasan soekarno wacana Demokrasi Terpimpin memancing lahirnya pro-kontra atau pendapat yang kontroversial. Masyumi serta partai katholik dan daerah-daerah bergolak menolaknya dengan tegas, sedangkan PSI, NU, PSII, IPKI, Parkindo menolaknya secara berhati-hati. Tetapi PKI menunjukkan pertolongan dengan kuat[5]. Tetapi dari celah-celah pro dan kontra balasannya Soekarno berhasil membentuk kabinet DJuanda sesudah kabinet Ali Sastroamidjojo tak sanggup bertahan lagi. Kabinet Djuanda inilah yang kemudian membentuk Dewan Nasional berdasarkan kekuasaan SOB (keadaan darurat dan ancaman perang) yang telah diumumkan oleh soekarno sebelum pembentukan kabinet gres itu. Dewan Nasional yang ekstra-konstitusional itu berdasarkan Soekarno berkedudukan lebih tinggi dari kabinet lantaran dewan tersebut mencerminkan seluruh bangsa sedangkan kabinet hanya mencerminkan parlemen.
            Masa demokrasi terpimpin,seperti dimaksudkan Deliar Noer, menunjukkan “hilangnya demokrasi dan tinggal hanya terpimpinnya”. Soekarno benar-benar melaksanakan keingininannya, lebih-lebih sesudah Muhammad hatta mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden, konstituante dan dewan perwakilan rakyat yang dibuat melalui pemilu 1955 dibubarkannya, kemudian membentuk dewan nasional. Seruannya biar para pemimpin PRRI mengalah ternyata tidak dilaksanakan sesuai dengan jaminan bahwa mereka tidak akan diapa-apakan  lantaran ternyata sesudah mengalah ada beberapa dari mereka yang dijebloskan ke tahanan.
            Dalam kaitan ini alfian mengemukakan pula bahwa tingkah laris soekarno semasa demokrasi terpimpin, tampak jauh menyimpang dari, bahkan mungkin bertentangan dengan, anutan politiknya sendiri. Di puncak kekuasaannya ia menunjukkan tingkah laris yang sewenang-wenang. Itu semua mengakibatkan timbulnya evaluasi bahwa tingkah laris politik soekarno sebagai bukan menyeleweng dari demokrasi pancasila, tetapi juga mengandung ciri-ciri otoriter. Dalam usahanya untuk memperluas wewenang kekuasaannya melampaui batas-batas konstitusional Soekarno tidak memperoleh halangan berat.[6]
&nbsp
;           Memang kalau dibandingkan dengan waktu sebelumnya garis politik yang ditempuh soekarno sanggup menunjukkan kestabilan, lebih-lebih sesudah dilakukan penyederhanaan kepartaian dan terbentuknya Front Nasional untuk menciptakan konsensus bagi tujuan nasional. Tetapi stabilitas yang hidup waktu itu ialah stabilitas semu lantaran ternyata kemudian ia tidak melaksanakan dasar yang besar lengan berkuasa dalam proses penggantian kepemimpinan.
Kutipan
[4] Moh. Mahfud. Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia. PT Rineka Cipta, Jakarta: 2003
[5] Mochtar Lubis, Hati Nurani Melawan Kezaliman,surat-surat bung Hatta kepada presiden Soekarno 1957-1960, pustaka Sinar Harapan, jakarta, 1986