Pemikiran Soekarno Dalam Menentang Kolonialisme Dan Imperialisme Serta Elitisme

DARLIS S GULTOM / SNI V / A
Pada tanggal 17 mei 1956 Presiden Soekarno menerima kehormatan untuk memberikan pidato di depan kongres Amerika Serikat dalam rangka kunjungan resminya ke negeri tersebut. Sebagaimana dilaporkan dalam halaman pertama New York Times pada hari berikutnya, dalam pidato itu dengan gigih Soekarno menyerang kolonialisme. Perjuangan dan pengorbanan yang telah kami lakukan demi pembebasan rakyat kami dari belenggu kolonialisme,” kata Bung Karno,” telah berlangsung dari generasi ke generasi

selama berabad-abad.” Tetapi, tambahnya, usaha itu masih belum selesai. Bagaimana usaha itu bisa dikatakan final bila jutaan insan di Asia maupun Afrika masih berada di bawah dominasi kolonial, masih belum bisa menikmati kemerdekaan. Menarik untuk disimak bahwa meskipun pidato itu dengan keras menentang kolonialisme dan imperialisme, serta cukup kritis terhadap negara-negara barat, ia menerima sambutan luar biasa di Amerika Serikat (AS).

Namun, lebih menarik lagi alasannya pidato itu menunjukkan konsistensi pedoman dan sikap-sikap Bung Karno. Sebagaimana kita tahu, kuatnya semangat antikolonialisme dalam pidato itu bukanlah merupakan hal gres bagi Bung Karno. Bahkan semenjak masa mudanya, terutama pada periode tahun 1926-1933, semangat antikolonialisme dan anti-imperialisme itu sudah terperinci tampak. Bisa dikatakan bahwa perilaku antikolonialisme dan anti-imperialisme Soekarno pada tahun 1950-an dan selanjutnya hanyalah merupakan kelanjutan dari pemikiran-pemikiran ia waktu muda. Tulisan berikut dimaksudkan untuk secara singkat melihat pedoman Soekarno Muda dalam menentang kolonialisme dan imperialisme. Dan selanjutnya elitisme serta bagaimana relevansinya untuk sekarang. 
1.      Anti-Kolonialisme dan Anti-Imperialisme
Salah satu goresan pena pokok yang biasanya diacu untuk menunjukkan perilaku dan pedoman Soekarno dalam menentang kolonialisme yaitu tulisannya yang populer yang berjudul Nasionalisme, Islam dan Marxisme”. Dalam goresan pena yang aslinya dimuat secara berseri di jurnal Indonesia muda tahun 1926 itu, perilaku tersebut tampak terperinci sekali. Menurut Soekarno, yang pertama-tama perlu disadari yaitu bahwa alasan utama kenapa para kolonialis Eropa tiba ke Asia bukanlah untuk menjalankan suatu kewajiban luhur tertentu. Mereka tiba terutama ” untuk mengisi perutnya yang keroncong belaka “. Artinya, motivasi pokok dari kolonialisme itu yaitu ekonomi.
Sebagai sistem yang motivasi utamanya yaitu ekonomi, Soekarno percaya, kolonialisme akrab terkait dengan kapitalisme, yakni suatu sistem ekonomi yang dikelola oeh sekelompok kecil pemilik modal yang tujuan pokoknya yaitu memaksimalisasi keuntungan. Dalam upaya memaksimalisasi laba itu, kaum kapitalis tak segan-segan untuk mengeksploitasi orang lain. Melalui kolonialisme para kapitalis Eropa memeras tenaga dan kekayaan alam rakyat negeri-negeri terjajah demi laba mereka. Melalui kolonialisme inilah di Asia dan Afrika, termasuk Indonesia, kapitalisme mendorong terjadinya apa yang ia sebut sebagai exploitation de l’homme par l’homme atau eksploitasi insan oleh insan lain.
Soekarno menentang kolonialisme dan kapitalisme itu. Keduanya melahirkan struktur masyarakat yang eksploitatif. Sebagai suatu sistem yang eksploitatif, kapitalisme itu mendorong imperialisme, baik imperialisme politik maupun imperialisme ekonomi. Tetapi Soekarno Muda tak ingin menyamakan begitu saja imperialisme dengan pemerintah kolonial dan imperialisme.
2.      Anti-elitisme
Selain kolonialisme dan imperialisme, di mata Soekarno ada tantangan besar lain yang tak kalah pentingnya untuk dilawan, yakni elitisme. Elitisme mendorong sekelompok orang merasa diri mempunyai status sosial-politik yang lebih tinggi daripada orang-orang lain, terutama rakyat kebanyakan.
Elitisme ini tak kalah bahayanya, berdasarkan Soekarno, alasannya melalui sistem feodal yang ada ia bisa dipraktikkan oleh tokoh-tokoh pribumi terhadap rakyat negeri sendiri. Kalau dibiarkan, perilaku ini tidak hanya bisa mencerai-beraikan masyarakat terjajah, tetapi juga memungkinkan lestarinya sistem kolonial maupun sikap-sikap imperialis yang sedang mau dilawan itu. Lebih dari itu, elitisme bisa menjadi penghambat sikap-sikap demokratis dalam masyarakat modern yang dicita-citakan bagi indonesia merdeka.
Soekarno melihat bahwa kecenderungan elitisme itu tercermin besar lengan berkuasa dalam struktur bahasa jawa yang dengan contoh “kromo” dan “ngoko”-nya mendukung adanya stratifikasi sosial dalam masyarakat. Untuk menunjukkan ketidaksetujuannya atas stratifikasi demikian itu, dalam rapat tahunan jong java di surabaya pada bulan februari 1921, Soekarno berpidato dalam bahasa jawa ngoko, dengan akhir bahwa ia mengakibatkan keributan dan ditegur oleh ketua panitia. Upaya Soekarno yang jauh lebih besar dalam rangka menentang elitisme dan meninggikan harkat rakyat kecil di dalam proses usaha kemerdekaan tentu saja yaitu pencetusan gagasan marhaenisme. Dalam kaitan dengan usaha mengatasi elitisme itu ditegaskan bahwa marhaneisme “menolak tiap tindak borjuisme” yang, bagi Soekarno, merupakan sumber dari kepincangan yang ada dalam masyarakat.
Ia berpandangan bahwa orang tidak seharusnya berpandangan rendah terhadap rakyat. Sebagaimana dikatakan oleh ruth mcvey, bagi Soekarno rakyat merupakan “padanan mesianik dari proletariat dalam pedoman Marx,” dalam arti bahwa mereka ini merupakan “kelompok yang kini ini lemah dan terampas hak-haknya, tetapi yang nantinya, ketika digerakkan dalam gelora revolusi, akan bisa mengubah dunia.”
Langkah-langkah apa yang diusulkan oleh Soekarno untuk melawan kolonialisme, imperialisme serta elitisme itu? Pertama-tama ia mengusulkan ditempuhnya jalan nonkooperasi. Bahkan semenjak tahun 1923 Soekarno sudah mulai mengambil langkah nonkooperasi itu, yakni ketika ia sama sekali menolak kolaborasi dengan pemerintah kolonial. Dalam kaitan dengan ini ia kembali mengingatkan bahwa motivasi utama kolonialisme oleh orang Eropa yaitu motivasi ekonomi. Oleh alasannya itu mereka tak akan dengan sukarela melepaskan koloninya.
Langkah lain yang berdasarkan Soekarno perlu segera diambil dalam menentang kolonialisme dan imperialisme itu yaitu menggalang persatuan di antara para pencetus pergerakan. Dalam serial goresan pena Nasionalisme, Islam dan Marxisme ia menyatakan bahwa sebagai belahan dari upaya melawan penjajahan itu tiga kelompok utama dalam usaha kemerdekaan di indonesia-yakni para pejuang nasionalis, islam dan marxis-hendaknya bersatu. Dalam persatuan itu nanti mereka akan bisa bekerja sama demi terciptanya kemerdekaan indonesia. “bahtera yang akan membawa kita kepada indonesia merdeka,” ingat Soekarno, “adalah perahu persatuan.”
Seruan-seruan Soekarno itu pada tanggal 4 juli 1927 dilanjutkan dengan pendirian Partai Nasional Indonesia (PNIi) yang sebagai tujuan utamanya dicanangkan untuk “mencapai kemerdekaan indonesia”. Guna memberi semangat kepada para pencetus pergerakan, pada tahun 1928 ia menulis artikel berjudul jerit kegemparan di mana ia menunjukkan bahwa kini ini pemerintah kolonial mulai waswas dengan semakin kuatnya pergerakan nasional yang mengancam kekuasaannya. Ketika pada tanggal 29 Desember 1929 Soekarno ditangkap dan pada tanggal 29 Agustus 1930 disidangkan oleh pemerintah kolonial, soekarno justru memanfaatkan kesempatan di persidangan itu. Dalam pleidoinya yang populer berjudul Indonesia Menggugat dengan tegas ia menyatakan perlawanannya terhadap kolonialisme. Dan tak usang sesudah dibebaskan dari penjara pada tanggal 31 Desember 1931 ia bergabung dengan Partai Indonesia (Partindo), yakni partai berhaluan nonkooperasi yang dibuat pada tahun 1931 untuk menggantikan pni yang telah dibubarkan oleh pemerintah kolonial.
Hal ini tampak contohnya ketika ia mendirikan PNI. Di satu pihak memang dengan terperinci digariskan bahwa tujuan utama pni yaitu mencapai Indonesia merdeka. Tetapi di lain pihak keinginan kemerdekaan itu tidak disertai hasrat untuk mengubah sistem politik yang dilaksanakan oleh pemerintah kolonial dengan sistem politik yang sama sekali baru. Alih-alih perubahan total, Soekarno sebagaimana banyak pencetus pergerakan waktu itu berkeinginan bahwa negeri yang merdeka itu nanti akan ditopang oleh sistem yang seolah-olah dengan sistem yang menopangnya ketika terjajah. Hanya elitenya akan diganti dengan elite baru, yakni elite pribumi.
Berhubungan dengan perilaku anti-elitismenya perlu dilihat bahwa meskipun dalam pidato dan tulisan-tulisannya Soekarno tampak melawan elitisme, tetapi sesungguhnya bisa diragukan apakah ia sepenuhnya demikian. Hal ini tampak contohnya dalam pidato yang ia sampaikan pada tanggal 26 November 1932 di yogyakarta, kota sentra aristokrasi Jawa. Dalam pidato itu Soekarno mengajak setiap orang, apa pun status sosialnya, untuk bersatu demi kemerdekaan. Tetapi sekaligus ia menegaskan bahwa bersama Partindo dirinya tidak menginginkan usaha kelas.
Dalam goresan pena Nasionalisme, Islam dan Marxisme, sebagaimana disinyalir oleh Mcvey, sesungguhnya Soekarno sama sekali tidak sedang bicara dengan rakyat banyak. Dalam goresan pena itu ia, berdasarkan mcvey, “tidak memberikan imbauannya kepada kelompok-kelompok radikal pedesaan dan proletaryang telah memelopori pemberontakan komunis setahun sebelumnya, atau kepada para santri-santri taat pejuang Islam, atau kepada rakyat kebanyakan di dalam maupun di sekitar wilayah perkotaan yang bergabung ke dalam pni yang didirikan oleh Soekarno ketika mereka sedang mencari pegangan di tengah lunturnya nilai-nilai tradisional.” Soekarno, sebaliknya, lebih mengalamatkan imbauannya kepada sesama kaum elite pergerakan, atau kepada apa yang disebut oleh mcvey sebagai “elite metropolitan,” yang keanggotaannya biasanya ditentukan oleh tingkat pen
didikan barat yang diperoleh seseorang.
Jika Soekarno tampak terpisah dari rakyat, sesungguhnya ia tidak sendirian. Banyak tokoh elite usaha pada zamannya juga demikian. Ketika membubarkan pni pada tanggal 25 April 1931, misalnya, para pemimpin partai itu tidak banyak berkonsultasi dengan rakyat kebanyakan yang menjadi anggotanya. Akibatnya rakyat menjadi kecewa, membentuk apa yang disebut “golongan merdeka,” dan memperjuangkan pentingnya pendidikan rakyat.
Bahkan pada masa revolusi sendiri bisa dipertanyakan apakah sesungguhnya rakyat yang ikut gigih bertempur dan berkorban mempertahankan kemerdekaan itu menerima kesempatan yang maksimal dalam memilih arah revolusi. Dalam tulisannya mengenai contoh kekerabatan antara elite dan rakyat pada zaman revolusi, Barbara Harvey menyatakan bahwa kekerabatan itu tidak hanya amat lemah, tetapi juga berakibat cukup fatal bagi revolusi kemerdekaan itu sendiri. Lemahnya kekerabatan antara para pemimpin nasional di tingkat sentra dengan rakyat di desa-desa, berdasarkan dia, “merupakan faktor utama bagi gagalnya elite kepemimpinan untuk menggalang dan mengarahkan kekuatan rakyat demi terwujudnya tujuan-tujuan revolusi.”
Dengan kata lain, sesungguhnya rakyat tidak sepenuhnya dilibatkan dalam proses bernegara. Jika ini benar, mungkin tak terlalu mengherankan bila PKI meskipun pada tahun 1948 ditekan besar-besaran sesudah insiden Madiun dalam waktu singkat berkembang pesat pengikutnya. Ini antara lain alasannya di dalam pki banyak rakyat mencicipi bahwa justru dalam partai yang menekankan antikemapanan (baca: anti-elite metropolitan) itu kepentingan dan keinginan mereka menerima tempatnya. Dalam pemilu 1955 PKI bahkan berhasil memperoleh bunyi terbanyak keempat.
Dengan sedikit meminjam ajakan Bung Karno yang terkenal, kini ini kita perlu “membangun dunia baru.” Tetapi upaya untuk membangun dunia yang gres itu kiranya harus dimulai dengan terlebih dahulu “membangun indonesia baru.” Dan upaya membangun indonesia gres itu mungkin harus dimulai dengan membangun elite politik yang benar-benar lahir dari kalangan rakyat dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Dalam indonesia yang gres itu diperlukan tiada lagi-kalaupun ada kecil peranannya elompok elite yang hanya sibuk berebut kekuasaan dan pengaruh.
Hal ini bisa terjadi bila para pencetus muda reformasi kini ini tidak enggan untuk berguru dari para pencetus pergerakan generasi tahun 1920-an. Di satu pihak meneruskan perilaku militan generasi itu dalam memperjuangkan keinginan bersama dan rela berkorban demi keinginan itu. Di lain pihak menolak kecenderungan untuk mewarisi sistem pemerintahan sebelumnya, yakni kecenderungan untuk mengganti elite usang dengan elite yang gres tetapi yang contoh dan orientasi politiknya tetap sama. Dengan demikian akan bisa diperlukan lahirnya elite politik yang benar-benar berorientasi pada semakin terwujudnya demokrasi.
Daftar pustaka
Hering bob. 2001. Soekarno architect of a nation. Amsterdam : kit publisher
Hering bob. 2001. Soekarno founding father of indonesia 1901-1945. Amsterdam : kit publisher
Kasenda, peter. 2010. Soekarno muda: biografi pedoman 1926-1933. Jakarta : komunitas bambu
Katoppo, aristides. 1982. 80 tahun bung karno. Jakarta : kintamani offset