Pendidikan Di Indonesia Pada Periode Awal Kemerdekaan Dan Pada Periode Demokrasi Terpimpin

 AHMAD SUHARLAN/SEJARAH PENDIDIKAN

    Secara garis besar pendidikan di awal kemerdekaan diupayakan untuk sanggup menyamai dan mendekati sistem pendidikan di negara-negara  maju. Pada masa peralihan antara tahun 1945-1950 bangsa Indonesia mencicipi banyak sekali kesulitan baik di bidang sosial ekonomi, politik maupun kebudayaan, termasuk pendidikan. Dari sejumlah bawah umur usia sekolah hanya beberapa persen saja yang sanggup menikmati sekolah, sehingga sisanya 90% penduduk Indonesia masih buta huruf. Tujuan pendidikan pada waktu itu

dirumuskan untuk mendidik warga negara yang sejati. Dengan kata lain, tujuan pendidikan pada masa itu ditekankan pada penanaman semangat patriotisme, alasannya yaitu pada ketika itu negara dan bangsa Indonesia sedang mengalami usaha fisik dan sewaktu-waktu pemerintah kolonial Belanda masih mencoba untuk menjajah kembali negara Indonesia.
     Kurikulum pasca kemerdekaan kemerdekaan ketika itu diberi nama Leer Plan dalam bahasa Belanda artinya Rencana Pelajaran, lebih populer ketimbang kurikulum1947. Pada ketika itu, kurikulum pendidikan di Indonesia masih dipengaruhi sitem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang. Sehingga hanya meneruskan yang pernah digunakan sebelumnya. Rencana Pelajaran 1947 dikatakan sebagai pengganti sitem pendidikan kolonial Belanda. Karena ketika itu bangsa Indonesia masih dalam semangat juang merebut kemerdekaan dan bertujuan untuk pembentukan karakter insan Indonesia yang merdeka dan berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi. Yang diutamakan pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat, materi pelajaran dihubungkan dengan insiden sehari-hari, perhatian terhadap kesenian dan pendidikan jasmani. Tata susunan persekolahan setelah Indonesia merdeka yang menurut satu jenis sekolah untuk tiga tingkat pendidikan menyerupai pada zaman Jepang tetap diteruskan sedangkan rencana pembelajaran pada umumnya sama dan bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa pengantar untuk sekolah. Buku-buku pelajaran yang digunakan yaitu buku-buku hasil terjemahan dari bahasa Belanda ke dalam bahsa Indonesia yang sudah dirintis semenjak jaman Jepang.

-Adapun susunan persekolahan dan kurikulum yang berlaku semenjak tahun 1945-1950 yaitu sebagai berikut:
Pendidikan Rendah
        Pendidikan yang terendah di Indonesia semenjak awal kemerdekaan yang disebut dengan Sekolah Rakyat (SR) usang pendidikannya semula 3 tahun. Maksud pendirian SR ini yaitu selain meningkatkan taraf pendidikan pada masa sebelum kemerdekaan juga sanggup menampung hasrat yang besar dari mereka yang hendak bersekolah. Mengingat kurikulum SR diatur sesuai dengan putusan Menteri PKK tanggal 19 nopember 1946 NO 1153/Bhg A yang memutuskan daftar pelajaran SR dimana tekanannya yaitu pelajaran bahasa berhitung. Hal ini sanggup telihat bahawa dari 38 jam pelajaran seminggu, 8 jam yaitu untuk bahasa Indonesia, 4 jam untuk bahasa tempat dan 17 jam berhitung untuk kelas IV< V dan VI. Tercatat sejumlah 24.775 buah SR pada simpulan tahun 1949 pada simpulan tahun 1949 di seluruh Indonesia. Ada dua jenis pendidikan Umum yaitu sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah Tinggi (SMT).
• SMP (SMP) menyerupai halnya pada zaman jepang, SMP mempergunakan rencana pelajaran yang sama pula, tetapi dengan keluarnya surat keputusan menteri PPK thun 1946 maka diadakannya pembagian A dan B mulai kelas II sehingga terdapat kelas II A,IIB, IIIA dan IIIB. Dibagian A diberikan juga sedikit ilmu alam dan ilmu pasti. Tetapi lebih banayak diberikan pelajaran bahasa dan praktek administrasi. Dibagian B sebaliknya diberikan Ilmu Alam dan Ilmu Pasti.
• Sekolah Menengah Tinggi (SMT): Kementerian PPK hnaya mengurus eksklusif SMAT yang ada di jawa terutama yang berada di kota-kota sperti: Jakarta,bandung, semarang, Yogyakarta, Surakarta, Surabaya dan Cirebon. SMT di Luar Jawa berada di bawah pengawasan pemerintah tempat berhubung sulitnya perhubungan dengn pusat. SMT merupakan pendidikan tiga tahun setelah SMP dan setelah lulus sanggup melanjutkan ke perguruan tinggi. Mengenai rencana pelajaran belum jelas, dan yang diberikan yaitu rencana pelajaran dalam garis besar saja. Karena pada waktu itu msaih harus menyesuaikan dengan keadaan zaman yang masih belum stabil. Demikian rencana pembelajaran yang berlaku yaitu: (1) isinya memenuhi kebutuhan nasional, (2) bahasa pengantarnya yaitu bahasa Indonesia, (3) mutunya setingkat dengan SMT menjelang kemerdekaan. Ujian simpulan sanggup diselenggarakan oleh masing-masing sekolah selama belum ada ujian negara, tetapi setelah tahun 1947 barulah berlaku ujian negara tersebut.
Pendidikan Guru
Dalam periode antara tahun 1945-1950 dikenal tiga jenis pendidikan guru yaitu:
• Sekolah Guru B (SGB) usang pendidikan 4 tahun dan tujuan pendidikan guru untuk sekolah rakyat. Murid yang diterima yaitu tamatan SR yang akan lulus dalam ujian masuk sekolah lanjutan. Pelajaran yang diberikan bersifat umum untuk di kelas I,II,III sedangkan pendidikan keuruan gres diberikan di kelas IV. Untuk kelas IV ini juga sanggup diterima tamatan sekolah SMP,SPG dipimpin oleh seorang kepala sekolah yang membawahinya sejumlah guru dan diantaranya merupakan tenaga tidak tetap alasannya yaitu memang sangat kekuarangan guru tetap. Adapun sistem ujian pelaksanaannya dipecah menjadi dua yaitu, perta ditempuh di kelas II dan ujian kedua di kelas IV.
• Sekolah Guru C (SGC) berhubung kebutuhan guru SR yang mendesak maka terasa perlunya pembukaan sekolah guru yang dalam tempo singkat sanggup menghasilkan. Untuk kebutuhan tersebut didirikan sekolah guru dua tahun setelah SR dan
di kenal dengan sebutan SGC tetapi alasannya yaitu dirasakan kurang bermanfaat kemudian ditutup kembali dan diantaranya dijadikan SGB.
• Sekolah guru A (SGA) alasannya yaitu adanya anggapan bahwa pendidikan guru 4 tahun belum menjamin pengetahuan cukup untuk taraf pendidikan guru, maka dibukalah SGA yang memberi pendidikan tiga tahun setelah SMP. Disamping Itu sanggup pula diterima pelajar-pelajar dari lulusan kelas III SGB. Mata pelajaran yang diberikan di SGA sama jenisnya dengan mata pelajaran yang diberikan di SGb hanya penyelenggaraannya lebih luas dan mendalam.
Pedidikan Kejuruan
            Yang dimaksud dengan pendidikan kejuruan yaitu Pendidikan ekonomi dan pendidikan kewanitaan:
• Pendidikan ekonomi: pada awal kemerdekaan pemerintah gres sanggup membuka sekolah dagang yang lama, pendidikannya tiga tahun setelah Sekolah Rakyat. Sekolah dagang ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga manajemen atau pembukuan, sedangkan penyelenggaraan sekolah dagang tersebut dilaksanakan oleh inspektur sekolah dagang.
• Pendidikan Kewanitaan: setelah kemerdekaan pemerintah membuka Sekolah Kepandaian Putri (SKP) dan pada tahun 1947 sekolah guru kepandaian putri (SGKP) yang usang pelajaranya empat tahun setelah SMP atau SKP.
   Pendidikan Teknik
     Seperti sekolah lain, keadaan Sekolah Teknik tidaklah teratur alasannya yaitu disamping pelajarnya sering terlibat dalam pertahanan negara, sekolah tersebut adakala juga digunakan sebagai pabrik senjata. Sekolah Teknik di Solo misalnya, dikerahkan untuk menciptakan senjata yang sangat diharapkan kendali apaadanya. Adapun sekolah-sekolah teknik yang ada pada masa itu ialah:
1.Kursus Kerajinan Negeri (KKN): sekolah/kursus ini lamanya satu tahun lamanya dan merupakan pendidikan teknik terendah menurut SR enam tahun. KKN terdiri atas jurusan-jurusan: kayu, besi,anyaman.perabot rumah, las dan batu.
2.Sekolah Teknik Pertama (STP): bertujuan mendapat tenaga tukang yang terampil tetapi disertai dengan pengetahuan teori. Lama pendidikan ini dua tahun setelah SR dan terdiri atas jurusam-jurusan: kayu, batu, keramik, perabot rumah, anyaman, besi ,listrik, mobil, cetak, tenun kulit, motor, ukur tanah dan cor.
3.Sekolah Teknik (ST): bertujuan mendidik tenaga-tenaga pengawasan bangunan. Lama pendidikan dua tahun stelah STP atau SMP bab B dan mencakup jurusan-jurusan: bangunan gedung, bangunan air dan jalan, bangunan radio, bangunan kapal, percetakan dan pertambangan.
4.Sekolah Teknik menengah (STM): bertujuan mendidik tenaga mahir teknik dan pejabat-pejabat teknik menengah. Lama pendidikan empat tahun setelah SMP bab B atau ST dan terdiri atas jurusn-jurusan: bangunnan gedung, bangunan sipil, bangunan kapal, bangunan mesin, bangunan mesin, bangunan listrik, bangunan mesin kapal, kimia, dan pesawat terbang.
5.Pendidikan guru untuk sekolah-sekolah teknik: untuk memenuhi keperluan guru-guru sekolah teknik, dibuka sekolah/kursus-kursus untuk mendidik guru yang menghasilkan:
o.Ijazah A Teknik (KGSTP) guna mengajar dengan wewenang penuh pada STP dalam jurusan: bangunan sipil, mesin, listrik dan mencetak.
o.Ijazah B I Teknik (KGST) untuk mengajar dengan wewenang penuh pada ST/STM kelas I dalam jurusan bangunan sipil, bangunan gedung-geung dan mesin.
o.Ijazah B II Teknik guna mengajar dengan wewenang penuh pada STM dalam jurusan bangunan sipil, bangunan gedung, mesin dan listrik
   Pendidikan Tinggi
     Dalam periode 1945-1950 kesempatan untuk meneruskan studi pendidikan tinggi semakin terbuka lebar bagi warga negara tanpa syarat. Lembaga pendidikan ini berkembang pesat tetapikarena adanya pelaksanaannya di lakukan usaha fisik maka perkuliahan kerap kali di sela dengan usaha garis depan.
    Lembaga pendidikan yang ada yaitu Universitas Gajah Mada, beberapa sekolah tinggi dan perguruan di Jakarta (daerah kependudukan) Klaten, Solo dan Yogyakarta. Perkembangan pendidikan tinggi setelah proklamasi kendati mengalami banyak sekali tantangan, tetapi tidak juga dapa dipisahkan dari usaha mempertahankan kemerdekaan dan merupakan salah satu kekuatan dari seluruh kekuatan rakyat Indonesia. Sejak awal kemerdekaan di Jakarta pada waktu merupakan tempat pendudukan Belanda, berdiri sekolah Tinggi kedokteran sebagai kelanjutan Ika Daigaku zaman Jepang. Pada bulan Nopember 1946 dibuka pula Sekolah Tinggi Hukum serta filsafat dan sastra. Setelah aksi aksi militer I kedua forum pendidikan tinggi terakhir in di tutup oleh belanda sehingga secara resmi sudah tidak ada lagi, dengan demikian pendidikan tinggi waktu itu terpecah menjadi dua yaitu pendidikan tinggi republik dan Pendidikan tingkat tinggi pendudukan Belanda.
    Pendidikan Pada   Masa   Demokrasi      Terpimpin(1959-1966)

      1.   Tujuan Pendidikan

Dunia pendidikan tak sanggup dilepaskan dari –pengaruh politik Manipol Usdek. Bahkan sanggup dikatakan bahwa pemerintah sadar benar akan posisi pendidikan sebagai prosedur rekayasa sosial, budaya.ekonomi dan politik alasannya yaitu itu tujuan pendidikan nasional serta upaya pendidikan tak mungkin dilepaskan dari konsep Manipol Usdek. Tujuan dan upaya pendidikan sudah mulai ditujukan kepada pembentukan insan yang diinginkan oleh konsep Manipol Usdek. Tujuan pendidikan yaitu menanamkan jiwa yang mempunyai kepeloporan dalam membela dan membuatkan Manipol Usdek. Untuk itu perubahan kurikulum di lakukan. Mata pelajaran Civics menjadi mata pelajaran utama disetiap jenjang pendidikan. Dalam pelajaran itu dimasukkan ideologi yang sedang dikembangkan presiden Soekarno. Artinya pelajaran Civics sanggup dikatakan sebagai awal ideolaogi dalam pendidikan Indonesia. Keberadaan mata pelajaran yang mempunyai misi demikian dipertahankan sehingga nantinya diperkenalkan mata kuliah Pendidikan Pancasila atau PMP dengan diisi misi pendidikan yang sama. Keberadaan mata pelajaran ini semakin besar lengan berkuasa ketika adanya Tap MPRS dan GBHN yang menyatakan sebagai mata pelajaran wajib dalam setiap jenjang pendidikan di Indonesia. Pada tahun 1959 pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan untuk menjaga semoga arah pendidikan tidak menuju ke pembantukan insan liberal yang dianggap sanagat bertentangan dengan jiwa dan semangat bangsa Indonesia. Salah satu kiprah revolusi untuk membangun insan Indonesia yang tidak terjerusmus dalam mental “Liberal” dan yang bersendikan mental Manipol Usdek alasannya yaitu itu menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Prof. Dr. Prijono mengeluarkan arahan menteri yang dikenal dengan nama “Sapta Usaha Tama dan Pancawardhana”. Dalam pendidikan Pancawardhana ini dinyatakan bahwa pendidikan berisikan prinsip-prinsip: perkembangan cinta bangsa dan cinta tanah air, moral nasional/internasional/keagamaan perkembangan kecerdasan, perkembangan emosional artistik atau rasa keharusan dan keindahan lahir-batin, perkembangan keprigelan atau kerajinan tangan, dan perkembangan jasmani. Selain itu sekolah juga harus melakukan hari krida (hari yang digunakan untuk acara ekstra kurikuler yang aksentuasi utamanya pada sesuatu acara yang meransang acara fisik dan perasaan. Dalam ketetapannya Nomor XXVII tahun 1966 (TAP XXVII/MPRS/1966 memutuskan bahwa tujuan pendidikan nasional yaitu untuk menghasilkan insan pancasila sejati menurut ketentuan-ketentuan menyerupai yang telah dikendaki oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan isi Undang-Undang Dasar 1945. Sesuai dengan perubahan tujuan pendidikan nasional maka kurikulum sekolah pun mengalami perubahan. Dikembangkan kurikulum gres yng dikenal dengan nama kurikulum 1968 sesuai dengan kurikulum keberlakuan kurikulum tersebut. Dalam kurikulum mata pelajaran Civics yang sudah diganti namanya mejadi Pendidikan Kewarganegaraan Negara. Pada dasarnya, pendidikan Kewargaan Negara berbeda dengan Civics. Dalam mata pelajaran ini dijalin mata pelajaran sejarah, geografi dan pengetahuan kewarganegara. Memang nantinya mata pelajaran ini pernah menjadi dua mata pelajaran dalam kurikulum 1975, yaitu Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dan Ilmu Pegetahuan Sosial (IPS). Pengetahuan kewarga negaran menjadi bab dasar dari PMP sedangkan sejarah dan geografi   menjadi           bagian  dari      IPS.
 1.        Sistem dan Jenis Persekolahan
Pada masa antara tahun 1959-1966 jenjang pendidikan di Indonesia terbagi atas jenjang pendidikan dasar, jenjang pendidikan menengah, dan jenjang pendidikan tinggi. Pada dasarnya pembagian yang demikian masih berlaku hingga sekarang. Di jenjang pendidikan menengah pertama, sekolah yang memeberikan pendidikan umum yaitu SMP, sedangkan sekolah yang menawarkan pendidikan khusus dalam bidang tertentu beraneka yaitu untuk pendidikan teknik (ST), pendidikan ekonomi (SMEP), pendidikan kerumahtanggaan (AKKP) dan juga pendidikan guru (SGB). Nantinya pada mas orde gres tau te[patnya pada tahun 1984 pemerintah melalui keputusan presiden menghapuskan sekolah kejuruan yang mejadi bab pendidikan menengah pertama ini sehingga jenjang ini mempunyai anggota hanya SMP saja. Sekolah guru bantu (SGB) sudah dihapuskan terlebih dahulu yakni pada tahun 1961. Adanya upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan guru Sr menimbulkan pemerintah menghapus SGB dan menambah jumlah SGA. Dengan demikian, SGA yang semula menjadi SMP pada masa ini sudah dikhususkan untuk menghasilkan guru SR. Pada tahun 1990 SGA dihapuskan dan kiprah menghasilkan guru sepenuhnya dibebankan kepada IKIP/FKIP. Di jenjang pendidikan menengah atas terdapat sekolah umum SMA. Sekolah kejuruan yang berada pada jenjang ini ialah sekolah menengah ekonomi (SMEA). Sekolah Teknik Menegah (STM) dengan banyak sekali jurusan. Sekolah Kesejahteran Keluarga Atas (SKKA), Sekolah Menengah Olahraga Atas (SMOA) dan Sekolah Guru Atas (SGA). Sekolah yang terakhir ini nantinya diubah menjadi Sekolah Pendidikkan Guru (SPG) hingga pada tahun 1990. Perubahan nama dari SGA menjadi SPG terjadi pada awal tahun 1964. Di jenjang pendidikan tinggi banyak sekali akademi, sekolah tinggi, institut, dan universitas. Jenis-jenis ini mengalami pasang-surut tetapi dengan dikeluarkannya UU No 2 tahun 1989, seluruh jenis yang pernah ada pada periode 1959-1966 dijamin kembali eksistensinya oleh UU tersebut. Pada kurun waktu yang dibicarakan disini, penataan pendidikan tinggi dilakukan menurut udang-undang No 22 Tahun       1961    yang    dikeluarkan     atas      nama    RIS.

–           Kurikulum
   Kurikulum SD mengalami perubahan diubahsuaikan dengan Panca Wardhana. Dalam kurikulum ini dikenal adanya mata pelajaran yang sifatnyamembina kecerdasan, ketrampilan dan rasa/karya sesaui dengan wardhana yang ada. Untuk kurikulum SD diperkenalkan mata pelajaran yang dinamakan Pendidikan Kemasyarakatan. Mata pelajaran ini dianggap sebagai alat utuk moral nasional/internasional dan keagamaan (dokumen kurikulum). Mata pelajaran pendidikan kemasyaraktan merupakan pengintegrasian mata pelajaran ilmu bumi, sejarah dan kewarganegaraan.Perubahan kurikulum yang drastis terjadi untuk SMP dan SMA. Pembagian jurusan A dan B di SMP dihapuskan. Sebagai sekaloh jenjang pendidikan menengah pertama yaitu terlalu muda bagi sisianya untuk dipaksa kurikulum untuk menentukan jalur A atau B apalagi penjaluran itu dilakukan ketika siswa akan naik ke kelas dua.Struktur kurikulum SMP terdiri dari kelompok dasar, kelompok cipta, kelompok rasa/karya dan kelompok krisa. Struktur ini diubahsuaikan dengana keputusan menteri menegani panca Wadhana. Kelompok dasr menawarkan pengetahuan terdiri natas pelajaran Civics, sejarah nasioanl Idonesia, bahasa Indonesia, ilmu bumi Indonesia, pendidikan agama/budi pekerti dan pendidikan jasmani/kesehatan.Mata pelajaran menyerupai Aljabar, ilmu ukur, ilmu hayat, ekonomi yaitu mata pelajaran yang etmasuk kelompok cipta, sejarah dunia termasuk pelajaran dalam kelompok cipta ini. Mata pelajaran dalam kelompok rasa/karya yaitu drama dan sastra.

    Selanjutnya pada tahun 1962 ditetapkan SMP diberi nanam SMP gaya gres bebas jalur. Jalur atau jurusan gres diadakan di SMA. Pembagian itu gres diadakan setelah siswa satu tahun berda di SMA. Karena itu Sekolah Menengan Atas ini pun dinamakan Sekolah Menengan Atas gaya baru. Di kelas dua dan dilanjutkan di kelas tiga siswa sanggup menentukan empat jurusan yaitu, jurusan budaya, sosial, ilmu niscaya dan ilmu alam.Kurikulum di Sekolah Menengan Atas memutuskan bahwa mereka yang menentukan jurusan satra diharuskan berguru bahasa abnormal menyerupai Jerman dan Perancis. Bahasa jawa kuno dan goresan pena Arab Melayu yaitu mata pelajaran yang termasuk dalam jurusan sastra. Sedangkan untuk jurusan sosial terdapat mata pelajaran menyerupai ekonomi, tata buku, aturan dan tata negara, etnologi/sosiologi. Dalam jurusan ilmu niscaya terdapat mata pelajaran yang bekerjasama dengan matematika menyerupai aljabar, ilmu ukur ruang, ilmu ukur bidang sedangkan bagi meraka yang masuk jurusan ilmu alam akan mendapat mata pelajaran menyerupai ilmu alam. Kimia, ilmu badan manusia, ilmu binatang dan ilmu tumbuh-tumbuhan.
    Sistem Ujian
  Di jenjang pendidikan dasar dan menegah diadakan ulangan untuk setelah beberapa pertemuan. Keadaan ini tidak jauh berbeda dengan masa sekarang. Meskipun demikian. Pada waktu itu tidak digunakan istilah formatif, sub-sumatif, ataupun sumnatif.Di kedua jenjang pendidikan ini tes tetap merupakan alat penilaian yang utama. Dapat dikatakan hanya santunan kiprah yang merupakan alat evcaluasi tambahan. Memamng keadaan ini pun tidak berbeda dengan prinsipil dengan alat penilaian yamng digunakan guru sekarang. Walaupun demikian guru belum mengenal bentuk tes obyektif. Bentuk soal yang digunakan masih berupa uraian (esai). Bentuk ini digunakan di Indonesia semenjak sebelum kemerdekaan dan terus digunakan tanpa ada perubahan dalam bentuk samapai nantinya digunakan bentuk tes obyektif.
Fungsi ujian simpulan sekolah ini terutama yaitu untuk mereka yang akan melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi. Makara di tahun terakhir SD, siswa yang akan melanjutkan pelajarannya ke SMTP diharuskan untuk menempuh ujiian negara. Demikian pula bagi mereka yang ingin melanjutkan daroi SMTP ke SMTA sehingga pada waktu itu dikenal adanya mereka yang akan tamat dan sekolah dan bagi mereka yang lulus dari suatu sekolah. Keadaan semacam ini nantinya berubah di mana siswa diminta untuk ikut untuk ujian simpulan pendidikannya dan setelah itu mengikuti ujian masuk suatu sekolah keadaan ini terakhir berlangsung dari tahun 1970-1987 di mana kemudian diperkenalkan sistem Nilai Ebtanas Murni (NEM). Dengan model ini siswa tidak perlu lagi mengikuti tes masuk untuk sekolah yang akan di ikutinya.Angka yang digunakan untuk apresiasi hasil yang diperolah yaitu dari 0-10. Skala ini masih digunakan samapai kini dan masih merupakan warisan pendidikan pada masa penjajahan Belanda.
Perubahan gres terjadi pada masa pemerintahan orde baru. Pada masa in ujian verbal masih dilakukan di perguruan tinggi meskipun pelaksanaannya terus berkurang. Dosen-dosen senior yang sudah terbiasa dengan ujian verbal masih tetap melakasanakannya meskipun demikian mereka sudah mulai didesak oleh kenyataan banyaknya mahasiswa. Jumlah yang semakin hari semakin bertambah besar memutuskan para dosen penguji harus menyediakan waktu banyak untuk menguji mahasisiwa, alasannya yaitu itu hanya terbatas pada perkuliahan dimana jumlah mahasiswa sangat kecil
   DAFTAR PUSTAKA
 – http://gracesmada.wordpress.com/mutu-pendidikan-indonesia/
 – Helius Sjamsuddin. 1993. Sejarah Pendidikan Di indonesia zaman   kemerdekaan (1945-1950). Depdikbud. Jakarta.
 -L.Misbah Hidayat.2007.Sejarah Pendidikan Di Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin.Gramedia Pustaka Utama.