Pendidikan Indonesia Pada Era Orde Usang (1950-1966)

FADILA RACHMAN/SP

Secara umum pendidikan orde usang sebagai wujud interpretasi pasca kemerdekaan dibawah kendali kekuasaan Soekarno cukup memperlihatkan ruang bebas terhadap pendidikan. Pemerintahan yang berasaskan sosialisme menjadi acuan dasar bagaimana pendidikan akan dibuat dan dijalankan demi pembangunan dan kemajuan bangsa Indonesia di masa mendatang. Pada prinsipnya konsep sosialisme dalam pendidikan memperlihatkan dasar bahwa pendidikan merupakan hak semua kelompok masyarakat tanpa memandang kelas sosial. Perkembangan politik masa orde usang yang menghipnotis jalannya kebijakan pendidikan nasional

adalah semenjak 1959, Indonesia berada di bawah gelora Manipol (Manifestasi Politik)-USDEK (UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Kepribadian Indonesia). Manipol-Usdek telah menjadi “dewa” dalam kehidupan politik Indonesia dan juga “dewa”
dalam bidang kehidupan lainnya, termasuk bidang pendidikan. Keputusan Presiden Nomor 145 tahun 1965 merumuskan tujuan pendidikan nasional pendidikan Indonesia sesuai dengan Manipol-Usdek, yaitu “Tujuan pendidikan nasional, baik yang diselenggarakan oleh pihak pemerintah maupun pihak swasta, dari pendidikan prasekolah hingga pendidikan tinggi agar melahirkan warga negara sosialis Indonesia yang susila, yang bertanggung jawab atas terselenggaranya masyarakat sosialis Indonesia, adil dan makmur spiritual maupun material dan berjiwa Pancasila.

Berdasarkan intsruksi Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan No. 2 tanggal 17 Agustus 1961, diadakan perincian yang lebih lanjut mengenai Pantja Wardhana/Hari Krida. Untuk menyesuaikan kebijakan pendidikan dengan Manipol diinstruksikan sebagai berikut :
1.      Menegaskan Pancasila dengan Manipol sebagai pelengkapnya sebagai asas pendidikan Nasional.
2.      Menetapkan Panca Wardhana sebagai sistem pendidikan yang berisi prinsip-prinsip Perkembangan cinta bangsa dan tanah air, sopan santun nasional/internasional, Perkembangan kecerdasan, Perkembangan emosional artistik atau rasa keharuan dan keindahan lahir batin, Perkembangan kerajinan tangan dan Perkembangan jasmani
3.      Menyelenggarakan “hari krida” atau hari untuk kegiatan-kegiatan lapangan kebudayaan, kesenian, olahraga, dan permainan pada tiap-tiap hari Sabtu. Di perguruan tinggi tinggi, baik negeri maupun swasta, Pancasila dan Manipol diajarkan sebagai mata pelajaran. Demikian pula pendidikan agama diberikan dengan pengertian bahwa mahasiswa berhak tidak ikut serta apabila menyatakan keberatannya. Perguruan tinggi telah dijadikan
saran melakukan kehidupan politik yang hidup pada masa itu. Dalam menyesuaikan perkembangan perguruan tinggi tinggi dengan politik pemerintah pada waktu itu, dirumuskalah kebijakan Departemen PTIP sebagai berikut.
          Menghasilkan sarjana-sarjana pancasila/manipol dan hebat untuk melakukan pembangunan. Kebijaksanaan negara sosialis yang mendidik sarjana-sarjana red and expert. Sarjana-sarjana demikian membawa kemajuan pesat dalam bidang pembangunan.
          Mengintensifkan dan dorongan penelitian-penelitian, baik penelitian dasar maupun terapan, yang ditujukan kepada kebutuhan masyarakat Indonesia dengan memperlihatkan prioritas kepada bidang sandang, pangan dan pembangunan.
          Mewajibkan kepada perguruan-perguruan tinggi untuk mengintegrasikan dirinya dengan masyarakat sehingga sanggup menjadi mercusuar guna menghindarkan pemisahan-pemisahan perguruan tinggi tinggi dari persoalan-persoalan masyarakat yang aktual.
4.      Dalam rangka mewujudkan sistem pendidikan nasional, melalui penetapan Presiden Indonesia Nomor 19 Tahun 1965 perihal Pokok-pokok Sistem Pendidikan Nasional Pancasila, antara lain dirumuskan kembali mengenai dasar asas pendidikan nasional, tujuan, isi moral, dan politik pendidikan nasional. Hal yang menarik di dalam rumusan-rumusan tersebut yakni diteggaskan sekali lagi bahwa kiprah pendidikan nasional dalam revolusi Indonesia ialah menghimpun kekuatan progresif revolusioner berporoskan Nasakom. Antara tahun 1953 dan 1960, jumlah anak yang memasuki sekolah dasar meningkat dari 1,7 juta menjadi 2,5 juta orang. Akan tetapi, sekitar 60% dari jumlah itu keluar sebelum tamat. Sekolah-sekolah lanjutan negeri dan swasta (Kebanyakan sekolah agama) dan lembaga-lembaga tingkat universitas bermunculan dimana-mana. Akan tetapi, terutama di Jawa, b
anyak yang mencapai standar tinggi. Dua laba penting ekspansi pendidikan ini segera tampak nyata. Pada 1930, jumlah orang sampaumur yang melek abjad yakni 7,4%. Jumlah tersebut terdiri dari bawah umur di atas usia 10 tahun (56,6% di Sumatra dan 45,5% di Jawa).
Posisi Siswa sebagai Subjek dalam Kurikulum Orde Lama
Jika kita berbicara perihal kurikulum, maka sudah sepatutnya kita membicarakan seperangkat planning dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan materi pelajaran serta cara yang dipakai sebagai pedoman penyelenggaraan aktivitas pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum pada kala Orde Lama dibagi menjadi kurikulum Rentang Tahun 1945-1968 Kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan menggunakan istilah dalam bahasa Belanda “leer plan” artinya planning pelajaran, Rencana Pelajaran Terurai 1952 Kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran yang disebut “Rencana Pelajaran Terurai 1952, Kurikulum 1964 Dalam masa transisi yang singkat RIS menjadi RI tidak memungkinkan pemerintah melakukan pendidikan dan pengajaran yang komprohensif yang berlaku untuk seluruh tanah air. Belanda meninggalkan sekolah kolonial di kawasan yang dikuasai oleh pemerintah RI telah mulai dilaksanakan sistem pendidikan pendidikan yang direncanakan akan berlaku secara nasional dengan segala kemampuan yang terbatas. Setelah RIS terbentuk pada bulan Desember 1949 pemerintah RIS dan pemerintah RI yang menjadi inti dari negara kesatuan dan memiliki pegawanegeri relatif paling lengkap menandatangani suatu “Piagam Persetujuan Pemerintah Republik Indonesia Serikat dan Pemerintah Republik Indonesia”. Piagam ini ditanda tangani oleh Perdana Menteri Republik Indonesia Drs. Moh Hatta dan perdana menteri Republik Indonesia Dr. A Halim pada tanggal 19 Mei 1950.
Pada tahun 1953, Departemen Agama memulai proyek Mainstreaming mata pelajaran umum di Madrasah. Ini ditandai dengan pembukaan Madrasah Menengah Pertama (MMP) pada tahun 1956, dan Madrasah Menengah Atas (MMA) pada tahun 1959. Disebut berbeda dengan Madrasah Ibtidayah dan Madrasah Tsanawiyah yang telah ada sebelumnya alasannya yakni komposisi kurikulum MMP dan MMA ini yakni 60% pelajaran agama dan 40% pelajaran umum. Nahdalatul Wathan (NW) Lombok, NTB memperlihatkan sebuah proses berbeda. NW merupakan organisasi Islam yang memperlihatkan bantuan penting terhadapperkembangan pendidikan Islam. Sejak masa-masa awal perkembangannya NW menerapkan contoh pendidikan yang berjenjang. Sistem pendidikan NW dibagi ke dalam tiga tingkat : pertama, tingkat Iljamiyah, yaitu tingkat pendahuluan atau persiapan. Tingkat ini biasanya diperuntukkan bagi anak-anak. Lama berguru dalam tingkat ini yakni setahun. Kedua, tingkat Tahdliriyah, tingkat ini merupakan lanjutan dari Iljamiyah alasannya yakni itu bawah umur yang berguru yakni mereka yang telah berguru ditingkat Iljamiyah atau yang telah lulus dari sekolah formal setingkat SD Lama berguru sekolah ini yakni 3 tahun.
DAFTAR PUSTAKA
1.      Syamsuddin, Helius. 1993. Sejarah Pendidikan di Indonesia Zaman Kemerdekaan (1945-1966). Jakarta : Depdikbud.
2.      Ricklefs, M.C. 2008. Sejarah Indonesia Modern 1200-2008. Jakarta PT Serambi Ilmu Semesta.
3.      Nizar, Samsul. 2011. Sejarah Pendidikan Islam. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
4.      BP3K Depdikbud. Pendidikan di Indonesia dari Zaman ke Zaman. Jakarta , 1979.