Peran Abri Pada Masa Orde Baru

 ZURIKA MITRA/SI V/B
ABRI merupakan kependekan dari Agkatan Bersenjata Republik Indonesia. Pada seminar Hankam yang dipimpin oleh Kepala Staf Hankam Mayor Jendral,M.M Rachmat Kartakusuma yang berlangsung selama 12-21 November 1966, menghasilkan dokumen penting, yaitu Doktrin Pertahanan dan Keamanan Nasional dan Doktrin perdjuangan ABRI Tjatur Dharma Eka Karma. Yang mana isi Doktrin ini mencakup landasan aidiil, asas-asas, dan anutan pelaksanaan. Dalam landasan aidiil disebutkan bahwa Pancasila

galian Bung Karno menjiwai Revolusi Indonesia yang melahirkan kekuasaan pertahanan kemanan Nasional pada kala Revolusi yang berubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR) Kepolisan Negara kemudian menjadi ABRI. Awalnya ABRI merupakan alat Negara dibidang Hankam dan kekuatan sosial Revolusi Indonesia dengan Pancasila sebagai doktrinnya. Hakikat ABRI merupakan salah satu kekuatan  sosial Revolusi Indonesia sekaligus menjadi Angkatan Bersenjata Revolusi, yang mempunyai fungsi sosial yang melaksanakan kiprah serta fungsi kekaryaan di bidang politik, sosial, ekonomi, ilmu, dan teknologi, serta wawasan Nusantara untuk mencapai tujuan Nasionalisnya. Bagian asas-asas, berisikan dua bab utama yang menjelaskan makna Pertahanan Keamanan Nasional kiprah serta fungsi ABRI dalam menghadapi hakikat ancaman, sengketa, dan stateginya.

Dijelaskan wacana Doktrin Kekaryaan, yaitu iktikad usaha ABRI, sebagai golongan karya (GOLKAR), penegak demokrasi yang berjiwa Orde Baru yang secara konstitusional tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945, dilaksanakan melalui kekaryaan yaitu semua kegiatan dilakukan di luar bidang Hankam. [1]
Tahun 1975, lahir iktikad Kekaryaan, ABRI, sebagai iktikad pelaksanaan kegiatan-kegiatan kekaryaan ABRI. Dalam iktikad ini dinyatakan secara tegas istilah Dwifungsi ABRI.[2]
Istilah Dwifungsi ABRI gres dikenal pada masa Orde Baru, kiprah militer dalam politik telah diciptakan oleh Presiden Soekarno. Melalui Konsepsi Presiden pada Februari 1957, Angkatan Perang pada dikala itu diposisikan sebagai salah satu golongan fungsional, bersama dengan golongan fungsional lainnya, bertujuan membangun kekuatan partai-partai politik. Sejak itu, ABRI mulai terlibat dalam acara politik praktis. Pada hakikatnya partai-partai politik belum rela mendapatkan kehadiran ABRI sebagai kekuatan politik baru. Namun, kesannya pada tanggal 22 November 1969 partai-partai politik menyetujui 20% anggota tubuh Legislatif yang diangkat.[3]
Pada awal 1970 jumlah jabatan Menteri/pimpinan forum tertinggi berjumlah 50 persen, dan duta eselon 150 persen, jabatan gubernur 70 persen, bupati 50 persen dan duta besar 45 persen. Pada tahun 1977, jabatan sipil yang di duduki oleh ABRI mencapai 53,5 persen.
Persetujuan partai-partai politik ini sebagai pembuka kunci pelaksanaan fungsi kedua ABRI dalam politik simpel sebagai golongan karya pada tubuh legislatif. Fungsi kedua ABRI dalam DPR menurut konsep Dinamistator dan Stabilitator. Fungsi ABRI dalam konsep dinamistator ialah :
1)      Kemampuan ABRI untuk berkomunikasi dengan rakyat, untuk mencicipi dinamika masyarakat, dan untuk memahami serta kebutuhan-kebutuhan rakyat, memungkinkan ABRI untuk secara konkret membimbing, menggugah dan mendorong masyarakat untuk lebih ulet melaksanakan partisipasi dalam pembangunan. Contohnya ABRI Masuk Desa (AMD), ABRI Masuk Desa ini membantu segala hal yang berkaitan dengan pembangunan desa dalam rangka mengabdi kepada masyarakat.
2)      Kemampuan tersebut sanggup mengarah dua jurusan. Disatu pihak hal tersebut merupakan potensi konkret ABRI untuk membantu masyarakamenegakkan asas-asas serta tata cara kehidupan bermasyarakat dan bernegara, termasuk juga rencana-rencana serta proyek-proyek pembangunan. Di lain pihak itu menjadikan ABRI sanggup berfungsi sebagai penyalur aspirasi-aspirasi dan pendapat-pendapat rakyat.
3)      Untuk sanggup lebih meningkatkan kesadaran Nasional dan untuk sanggup mensukseskan pembangunan, dibutuhkan suatu disiplin sosial dan disiplin Nasional yang mantap. Oleh alasannya disiplin ABRI bersumber dari Saptamarga dan Sumpah Prajurit, sehingga secara masyarakat, maka ABRI sanggup berbuat banyak dalam rangka pelatihan serta peningkatan disiplin Nasional tersebut.
4)      Sifat ABRI yang modern serta penguasaan ilmu dan teknologi serta peralatan yang maju, memperlihatkan kemampuan kepada ABRI untuk juga memplopori usaha-usaha modernisasi.
Fungsi ABRI dalam konsep stabilitator iala
h :
1)      Kemampuan ABRI untuk berkomunikasi dengan rakyat, dinamika masyarakat dan untuk memahami aspirasi-aspirasi yang hidup dalam masyarakat, menciptakan ABRI menjadi salah satu jalur penting dalam rangka pengawasan sosial.
2)      Kesadaran Nasional yang tinggi dimiliki oleh setiap Prajurit ABRI merupakan suatu penangkal yang efektif terhadap imbas sosial yang bersifat negatif dari budaya serta nilai-nilai gila yang sekarang membanjiri masyarakat Indonesia.
3)      Sifat ABRI yang realistis dan fragmatis sanggup mendorong masyarakat supaya dalam menanggulangi masalah-masalah berlandaskan tata pilar yang konkret dan berpijak pada kenyataan situasi serta kondisi yang dihadapi, dengan mengutamakan nilai kemanfaatan bagi kepentingan NAsional. Kemudian rakyat akan sanggup secara sempurna waktu memilih prioritas-prioritas permasalahan dan sasaran-sasaran yang diutamakan.
4)      Dengan demikian akan sanggup dinetralisasi atau dikurangi ketegangan, gejolak-gejolak dan keresahan-keresahan yang niscaya akan melanda masyarakat yang sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan dan karenanya mengalami perubahan sosial.
Peran Dinamistator bahwasanya telah diperankan ABRI semenjak zaman perang Kemerdekaan, waktu itu Jenderal Sudirman telah melaksanakan dengan meneruskan perjuangan, walaupun pimpinan pemerintah telah di tahan Belanda. Demikian juga halnya yang dilakukan Soeharto ketika menyelamatkan Bangsa dari perpecahan sesudah G30S/PKI, yang melahirkan Orde Baru. Boleh dikatakan, kiprah dinamistator telah menempatkan ABRI pada posisi yang terhormat dalam peraturan politik bangsa selama ini.
Pada masa kepemimpinan Soeharto tepatnya pada tanggal 27 Maret 1980 di adakan rapat pimpinan ABRI di Pekanbaru. Yang mana Presiden Soeharto mengingatkan kembali kepada pimpinan ABRI wacana perlunya peningkatan upaya mewujudkan kemanunggalan ABRI dengan rakyat. Perjuangan ABRI dibutuhkan alasannya rakyat menginginkan kelanjutan dan kelancaran pembangunan. Dalam hal ini kiprah kekaryaan di samping lingkungan administrator maupun legislatif, juga perlu dilanjutkan dengan pelaksanaan Operasi Bhakti. Tugas tersebut di khususkan bagi daerah-daerah yang memerlukan, tanpa mengurangi kemampuan ABRI dan membangun institusinya. Operasi Bhakti merupakan dedikasi ABRI kepada rakyat guna menangani bidang-bidang yang belum bisa dilaksanakan oleh rakyat, atau untuk membantu instansi lain yang belum bisa menanganinya. [4]
Ini merupakan pola dari konsep ABRI sebagai fungsi Dinamistator yang telah dijelaskan diatas ialah bentuk pelestarian kemanunggalan ABRI dan rakyat yang  dilaksanakan melalui acara ABRI Masuk Desa (AMD). Program tersebut merupakan perwujudan bakti ABRI di masa damai. Selain itu, upaya ini dilaksanakan untuk ikut serta dalam memajukan pembangunan menyerupai yang diarahkan oleh Garis-Garis Besar Haluan Negara ( GBHN ). Pelaksanaan acara AMD yang dicetuskan pada tahun 1980 mempunyai tujuan, yaitu :
1.      Menguji system keamanan pertahanan rakyat semesta di lapangan
2.      Membantu rakyat dalam semua aspek kehidupan
3.      Mengumpulkan permasalahan untuk dicari pemecahannya
4.      Menjajaki cara terbaik untuk melaksanakan Pertahanan Keamanan rakyat Semesta
Dalam hal ini desa dipilih oleh ABRI sebagai target utama pembangunan alasannya desa merupakan penunjang di dalam usaha bela Negara. Dari sudut pandang ekonomi, desa mempunyai potensi sebagai lumbung materi mentah dan tenaga kerja. Berdasarkan pertimbangan tersebut, pembangunan di perdesaan mendapatkan skala prioritas untuk segera ditangani supaya kehidupan masyarakat sanggup di tingkatkan. Masyarakat menyambut pelaksanaan acara AMD merupakan suatu rangkaian acara terpadu dalam usaha menjangkau Kecamatan Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP) yang diprioritaskan dalam pembangunan perdesaan, terutama bidang kesejahteraan rakyat berupa kegiatan fisik dan non fisik. Titik  berat target ialah acara air bersih, listrik, penanggulangan musibah dan mengatasi wabah penyakit-penyakit menular. Kegiatan non fisik berupa
tunjangan ceramah wacana kesadaran bernegara dan bela Negara. Kegiatan-kegiatan fisik berupa pembangunan rumah sakit, pembuatan jalan-jalan, sekolah, jembatan, dan lain-lain. Kegiatan yang berafiliasi dengan bidang ketertiban masyarakat (kamtibmas) ditangani oleh petugas polisi. Tugas kamtibmas dalam kegiatan fisik mencakup penanganan kasus-kasus kriminalitas, mengeluarkan surat izin berpergian, surat kelakuan baik, pengaturan kemudian lintas dan rambu-rambu. Kegiatan non fisik menyerupai penyuluhan dan penerapan supaya masyarakat desa memahami dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya keamanan serta ketertiban di desanya masing-masing
Realisasi kemanunggalan ABRI dan rakyat sanggup gampang tercapai jikalau satuan-satuan ABRI bisa mengisi semua desa. Namun, semenjak Repelita I jumlah desa di Indonesia selalu meningkat. Hal ini alasannya adanya desa – desa gres yang di ciptakan oleh adanya acara transmigrasi yang berakibat pada pemekaran desa-desa berpenduduk padat. Pada awal Repelita IV (1984-1985), jumlah desa di Indonesia mencapai 67.448 desa yang tersebar di seluruh pelosok tanah air dari Sabang sampai Marauke. Tak jarang pada masa Orde Baru para anggota ABRI mempunyai kehidupan yang sejahtera. Namun  Dwi Fungsi ABRI ini juga banyak mempunyai dampak negative dan positif. Dampak negatif dari Dwi Fungsi ABRI menyerupai : berkurangnya jatah kaum sipil dibidang pemerintahan yang paling terlihat.pada masa Orde Baru, pelaksanaan Negara banyak didominasi oleh ABRI. Dominasi yang terjadi pada masa itu ialah banyaknya jabatan pemerintahan mulai dari Bupati, Walikota, Gubernur, Pejabat Eselon,Menteri bahkan Duta besar. selain itu dengan adanya Dwi Fungsi ABRI ini praktek-praktek nepotisme semakin tumbuh subur di Indonesia. Tidak jarang keluarga atau rekan terdekat dari anggota ABRI memanfaatkan posisi yang dimiliki untuk kepentingan masing-masing. selanjutnya dampak positif dari Dwi Fungsi ABRI ialah lebih banyak dirasakan oleh kalangan internal ABRI khususnya dalam bidang materi, alasannya banyak para jendral ABRI mempunyai kesejahteraan yang terhitung tinggi alasannya perannya dalam posisi-posisi yang stategis. [5]
Notes :
1.      Sudirman adi (2014).Sejarah lengkap Indonesia.DIVA press:Yogyakarta. Hal.417
2.      Marwati Djoned Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto.2008.Sejarah Nasional Indonesia VI.Balai Pustaka,Jakarta.hal.599
4.