Perjuangan Bangsa Indonesia Merebut Irian Barat

UJANG SUDRAJAT / SI V

Apabila ditinjau dari segi politis, bahwa berdasarkan perjanjian international 1896 yang diperjuangkan oleh Prof. Van Vollen Houven (pakar aturan etika Indonesia) di sepakati bahwa “Indonesia” yaitu bekas Hindia Belanda. Sedangkan Irian Barat walaupun dikatakan oleh Belanda secara kesukuan berbeda dengan bangsa Indonesia, tetapi secara sah merupakan wilayah Hindia Belanda. Apabila ditinjau dari segi antropologi, bahwa bangsa Indonesia yang orisinil yaitu Homo Wajakensis dan Homo Soloensis yang memiliki ciri-ciri: kulit hitam, rambut keriting (ras austromelanesoid) yang merupakan ciri ciri suku bangsa Aborigin (Australia) dan ras negroid (Papua).

Apabila ditinjau dari segi sejarah , bahwa Konferensi Meja Bundar yang dilakukan untuk mengatur penyerahan kedaulatan Indonesia diwarnai dengan usaha licik Belanda yang ingin terus mempertahankan Irian Barat (New Guinea) dengan alasan kesukuan. Akhirnya KMB memutuskan penyelesaian Irian Barat akan ditentukan dalam masa satu tahun sesudah penyerahan kedaulatan melalui negosiasi antara RIS dengan Kerajaan Belanda.
Belanda tetap mempertahankan Irian Barat sebagai jajahannya, dan memasukan wilayah Irian Barat ke dalam Konstitusi nya pada tanggal 19 Pebruari 1952. Dengan demikian Belanda sendiri telah melanggar isi Round Table Conference yang telah disepakati dengan RIS. Pada tanggal 24 Maret 1950 diselenggarakan Konferensi Tingkat Menteri Uni Belanda – Indonesia. Konferensi memutuskan untuk membentuk suatu komisi yang anggotanya wakil-wakil Indonesia dan Belanda untuk menyelidiki duduk perkara Irian Barat. Hasil kerja Komisi ini harus dilaporkan dalam Konferensi Tingkat Menteri II di Den Haag pada bulan Desember 1950. Ternyata pembicaraan dalam tingkat ini tidak menghasilkan penyelesaian duduk perkara Irian Barat, pertemuan Bilateral Indonesia Belanda berturut-turut diadakan pada tahun 1952 dan 1954, namun hasilnya tetap sama, yaitu Belanda enggan mengembalikan Irian Barat kepada Indonesia sesuai hasil KMB. Setelah negosiasi bilateral yang dilaksanakan pada tahun 1950, 1952 dan 1954 mengalami kegagalan, Indonesia berupaya mengajukan duduk perkara Irian Barat dalam lembaga PBB. Sidang Umum PBB yang pertama kali membahas duduk perkara Irian Barat dilaksanakan tanggal 10 Desember 1954. Sidang ini gagal untuk mendapatkan 2/3 bunyi proteksi yang dibutuhkan untuk mendesak Belanda. Indonesia secara bertrurut turut mengajukan lagi sengketa Irian Barat dalam Majelis Umum X tahun 1955, Majelis Umum XI tahun 1956, dan Majelis Umum XII tahun 1957. Tetapi hasil pemungutan bunyi yang diperoleh tidak sanggup memperoleh 2/3 bunyi yang dibutuhkan [1]
Gagal melalui cara bilateral, Indonesia juga menempuh jalur diplomasi secara regional dengan mencari proteksi dari negara-negara Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika yang diadakan di Indonesia tahun 1955 dan dihadiri oleh 29 negara-negara di daerah Asia Afrika, secara bundar mendukung upaya bangsa Indonesia untuk memperoleh kembali Irian sebagai wilayah yang sah dari RI, Namun bunyi bangsa-bangsa Asia Afrika di dalam lembaga PBB tetap tidak sanggup menarik proteksi internasional dalam sidang Majelis Umum PBB.
Kegagalan pemerintah Indonesia untuk mengembalikan Irian Barat baik secara bilateral, Forum PBB dan proteksi Asia Afrika, membuat pemerintah RI menempuh jalan lain pengembalian Irian Barat, yaitu jalur konfrontasi. Berikut ini yaitu upaya Indonesia mengembalikan Irian melalui jalur konfrontasi, yang dilakukan secara bertahap, Setelah menempuh jalur diplomasi semenjak tahun 1950, 1952 dan 1954, serta melalui lembaga PBB tahun 1954 gagal untuk mengembalikan Irian Barat kedalam pangkuan RI, pemerintah RI mulai bertindak tegas dengan tidak lagi mengakui Uni Belanda Indonesia yang dibuat berdasarkan KMB. Ini berarti bahwa penghapusan Uni Belanda Indonesia secara sepihak oleh pemerintah RI berarti juga merupakan bentuk penghapusan terhadap isi KMB. Tindakan pemerintah RI ini juga didukung oleh kalangan masyarakat luas, partai-partai dan banyak sekali organisasi politik, yang menganggap bahwa kemerdekaan RI belum lengkap / tepat selama Indonesia masih menjadi anggota UNI yang dikepalai oleh Ratu Belanda.
Sesuai dengan Program Kerja Kabinet, Ali Sastroamidjojo membentuk Propinsi Irian Barat dengan ibu kota Soasiu (Tidore). Pembentukan propinsi itu diresmikan tanggal 17 Agustus 1956. Propinsi ini mencakup wilayah Irian Barat yang masih diduduki Belanda dan daerah Tidore, Oba, Weda, Patrani, serta Wasile di Maluku Utara, sepuluh tahun
menempuh jalan damai, tidak menghasilkan apapun. Karena itu, pada tanggal 18 Nopember 1957 dilancarkan aksi-aksi pembebasan Irian Barat di seluruh tanah air. Dalam rapat umum yang diadakan hari itu, segera diikuti pemogokan total oleh buruh-buruh yang bekerja pada perusahaan-perusahaan milik Belanda pada tanggal 2 Desember 1957. Pada hari itu juga pemerintah RI mengeluarkan larangan bagi beredarnya semua terbitan dan film yang memakai bahasa Belanda. Kemudian KLM tidak boleh mendarat dan terbang di seluruh wilayah Indonesia [2]
Pada tanggal 3 Desember 1957 semua kegiatan perwakilan konsuler Belanda di Indonesia diminta untuk dihentikan. Kemudian terjadi serentetan agresi pengambil alihan modal perusahaan-perusahaan milik Belanda di Indonesia, yang semula dilakukan secara impulsif oleh rakyat dan buruh yang bekerja pada perusahaan-perusahaan Belanda ini. Namun kemudian ditampung dan dilakukan secara teratur oleh pemerintah. Pengambilalihan modal perusahaan perusahaan milik Belanda tersebut oleh pemerintah kemudian diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 1958 , Hubungan diplomatik Indonesia – Belanda bertambah tegang dan mencapai puncaknya ketika pemerintah Indonesia memutuskan korelasi diplomatik dengan Belanda. Dalam pidato Presiden yang berjudul “Jalan Revolusi Kita Bagaikan Malaikat Turun Dari Langit (Jarek)” pada peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke 15, tanggal 17 Agustus 1960, presiden memaklumkan pemutusan korelasi diplomatik dengan Belanda.  Tindakan ini merupakan reaksi atas perilaku Belanda yang dianggap tidak menghendaki penyelesaian secara tenang pengembalian Irian Barat kepada Indonesia. Bahkan, menjelang bulan Agustus 1960, Belanda mengirimkan kapal induk ” Karel Doorman ke Irian melalui Jepang. Disamping meningkatkan armada lautnya, Belanda juga memperkuat armada udaranya dan angkutan darat nya di Irian Barat.Karena itulah pemerintah RI mulai menyusun kekuatan bersenjatanya untuk mempersiapkan segala sesuatu kemungkinan. Konfrontasi militer pun dimulai [3]
Tindakan konfrontasi politik dan ekonomi yang dilancarkan Indonesia ternyata belum bisa memaksa Belanda untuk menyerahkan Irian Barat. Pada bulan April 1961 Belanda membentuk Dewan Papua, bahkan dalam Sidang umum PBB September 1961, Belanda mengumumkan berdirinya Negara Papua. Untuk mempertegas keberadaan Negara Papua, Belanda mendatangkan kapal induk “Karel Doorman” ke Irian Barat. Terdesak oleh persiapan perang Indonesia itu, Belanda dalam sidang Majelis Umum PBB XVI tahun 1961 mengajukan proposal dekolonisasi di Irian Barat, yang dikenal dengan “Rencana Luns”.
Sebagai langkah pertama pelaksanaan Trikora yaitu pembentukan suatu komando operasi, yang diberi nama “Komando Mandala Pembebasan Irian Barat”. Sebagai panglima komando yaitu Brigjend. Soeharto yang kermudian pangkatnya dinaikkan menjadi Mayor Jenderal Dalam upaya melaksanakan tujuan tersebut, Komando Mandala membuat seni administrasi dengan membagi operasi pembebasan Irian Barat menjadi tiga fase, yaitu :
Fase infiltrasi Dimulai pada awal Januari tahun 1962 hingga dengan tamat tahun 1962, dengan memasukkan 10 kompi ke sekitar sasaaran tertentu untuk membuat daerah bebas de facto. Fase Eksploitasi Dimulai pada awal Januari 1964 hingga dengan tamat tahun 1963, dengan mengadakan serangan terbuka terhadap induk militer lawan, menduduki semua pos pertahanan musuh yang penting.Fase Konsolidasi  Dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 1964, dengan menegakkan kekuasaan RI secara mutlak di seluruh Irian Barat Sebelum Komando mandala bekerja aktif, unsur militer yang tergabung dalam Motor Boat Torpedo (MTB) telah melaksanakan penyusupan ke Irian Barat. Namun kedatangan pasukan ini diketahui oleh Belanda, sehingga pecah pertempuran di Laut Arafura. Dalam pertempuran yang sangat dahsyat ini, MTB Macan Tutul berhasil ditenggelamkan oleh Belanda dan menjadikan gugurnya komandan MTB Macan Tutul Yoshafat Sudarso (Pahlawan Trikora)
Sementara itu Presiden Amerika Serikat yang gres saja terpilih John Fitzgerald Kennedy merasa risau dengan perkembangan yang terjadi di Irian Barat. Dukungan Uni Soviet ( PM. Nikita Kruschev ) kepada usaha RI untuk mengembalikan Irian Barat dari tangan Belanda, mengakibatkan terjadinya ketegangan politik dunia, terutama pada pihak Sekutu (NATO) pimpinan Amerika Serikat yang semula sangat mendukung Belanda sebagai anggota sekutunya. Apabila Uni Soviet telah terlibat dan Indonesia terpengaruh ke
lompok ini, maka akan sangat membahayakan posisi Amerika Serikat di Asia dan dikhawatirkan akan mengakibatkan duduk perkara Pasifik Barat Daya. Apabila pecah perang Indonesia dengan Belanda maka Amerika akan berada dalam posisi yang sulit. Amerika Serikat sebagai sekutu Belanda akan di cap sebagai negara pendukung penjajah dan Indonesia akan jatuh dalam imbas Uni Soviet [4]
Operasi Jaya Wijaya , Pelaksanaan Operasi Maret – Agustus 1962 dilancarkan operasi pendaratan melalui maritim dan udara, Rencana serangan terbuka untuk merebut Irian Barat sebagai suatu operasi penentuan, yang diberi nama Operasi Jaya wijaya”. Pelaksanaan operasi yaitu Di lakukan Angkatan Laut Mandala dipimpin oleh Kolonel Soedomo membentuk kiprah amphibi 17, terdiri dari 7 gugus tugas. Angkatan Udara Mandala membentuk enam kesatuan tempur baru, Sementara itu sebelum operasi Jayawijaya dilaksanakan, diadakan negosiasi di Markas Besar PBB pada tanggal 15 Agustus 1962, yang menghasilkan suatu resolusi penghentian tembak menembak pada tanggal 18 Agustus 1962.
Persetujuan New York , Setelah operasi-operasi infiltrasi mulai mengepung beberapa kota penting di Irian Barat, sadarlah Belanda dan sekutu-sekutunya, bahwa Indonesia tidak main-main untuk merebut kembali Irian Barat. Atas desakan Amerika Serikat, Belanda bersedia menyerahkan irian Barat kepada Indonesia melalui Persetujuan New York / New York Agreement, Isi Pokok persetujuan :
1. Paling lambat 1 Oktober 1962 pemerintahan sementara PBB (UNTEA) akan mendapatkan serah terima pemerintahan dari tangan Belanda dan semenjak ketika itu bendera merah putih diperbolehkan berkibar di Irian Barat..
2. Pada tanggal 31 Desember 11962 bendera merah putih berkibar disamping bendera PBB.
3. Pemulangan anggota anggota sipil dan militer Belanda sudah harus selesai tanggal 1 Mei 1963
4. Selambat lambatnya tanggal 1 Mei 1963 pemerintah RI secara resmi mendapatkan penyerahan pemerintahan Irian Barat dari tangan PBB
5. Indonesia harus mendapatkan kewajiban untuk mengadakan Penentuan Pendapat rakyat di Irian Barat, paling lambat sebelum tamat tahun 1969.
Sesuai dengan perjanjian New York, pada tanggal 1 Mei 1963 berlangsung upacara serah terima Irian Barat dari UNTEA kepada pemerintah RI. Upacara berlangsung di Hollandia (Jayapura). Dalam insiden itu bendera PBB diturunkan dan berkibarlah merah putih yang menandai resminya Irian Barat menjadi propinsi ke 26. Nama Irian Barat diubah menjadi Irian Jaya ( kini Papua )
            Arti penting Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) Sebagai salah satu kewajiban pemerintah Republik Indonesia berdasarkan persetujuan New York, yaitu pemerintah RI harus mengadakan penentuan pendapat rakyat di Irian Barat paling lambat tamat tahun 1969. pepera ini untuk menentukan apakah rakyat Irian Barat memilih, ikut RI atau merdeka sendiri. Penentuan pendapat Rakyat karenanya dilaksanakan pada tanggal 24 Maret hingga dengan 4 Agustus 1969.Mereka diberi dua opsi, yaitu : bergabung dengan RI atau merdeka sendiri. Setelah Pepera dilaksanakan, Dewan Musyawarah Pepera mengumumkan bahwa rakyat Irian dengan bunyi bundar memutuskan Irian Jaya tetap merupakan bab dari Republik Indoenesia. Hasil ini dibawa Duta Besar Ortiz Sanz untuk dilaporkan dalam sidang umum PBB ke 24 bulan Nopember 1969. Sejak ketika itu secara de yure Irian Jaya sah menjadi milik RI.Dengan menganalisa fakta-fakta pembebasan Irian Barat hingga kemudian dilaksanakan Pepera, sanggup diambil kesimpulan bahwa Pepera memiliki arti yang sangat penting bagi pemerintah Indonesia, yaitu :
1. bukti bahwa pemerintah Indonesia dengan merebut Irian Barat melalui konfrontasi bukan merupakan sebuah tindakan aneksasi / penjajahan kepada bangsa lain, alasannya yaitu secara sah dipandang dari segi de facto dan de jure Irian Barat merupakan bab dari wilayah RI
2. upaya keras pemerintah Ri merebut kembali Irian Barat bukan merupakan tindakan sepihak, tetapi juga menerima proteksi dari masyarakat Irian Barat. Terbukti hasil Pepera menyatakan rakyat Irian ingin bergabung dengan Republik Indonesia [5]
DAFTAR PUSTAKA
1.      Adi Sudirman. 2014. Sejarah Indonesia Lengkap.Diva Press.Jakarta.
2.      Maoerzoeki Sjamsir. 2000.Sejarah Nasional Indonesia.Pekanbaru
3.      PanitiaBuku Kenangan,1963,Komando Mandala PembebasanIrian Barat, Makassar.