Perkembangan Pendidikan Di Indonesia Periode Orde Lama,Baru Dan Reformasi Dalam Pusaran Sejarah Indonesia

MASDI/SP

Pendidikan yaitu perjuangan sadar dan bersiklus untuk mewujudkan suasana berguru dan mengajar dan pembelajaran biar penerima didik secara aktif menyebarkan potensi dirinya untuk mempunyai kekuatan spiritual keagamaan,pengendalian diri,dan ahklak muliah serta keterampilan yang diharapkan dirinya,masyarakat bangsa dan negara,(UURI no 20 tahun 2003 wacana sistem pendidikan nasional).Selama ada kehidupan,selama itu perlu adanya pendidikan di dunia pendidikan di dunia semenjak zaman purba.Dengan kata lain,pendidikan di indonesia telah dilaksanakan semenjak sebelum kemerdekaan hingga sekarang,Kondisi

pendidikan di setiap negara berubah rubah tergantung masa atau zamanya termasuk di indonesia terus berkembang dari waktu ke waktu.Perkembangan pendidikan dipengarui banyak hal.Dalam pelaksanaan pendidikan,tentunya muncul banyak sekali permasalahaan baik persoalan sederhana hingga yang serius.Masalah yang serius dalam peningkatan mutu pendidikan di indonesia yaitu rendahnya mutu pendidikan,baik formall maupun informal dan hal itulah yang mengakibatkan rendahnya mutu pendidikan yang menghambat penyediaan sumber daya insan yang mempunyai keahlian dan keterampilan untuk memenuhi pembangunann bangsa di banyak sekali bidang.untuk lebih lengkapnya mari kita lihat perkembangan pendidikan di indonesia dari masa ke masa.

A. PENDIDIKAN ISLAM PADA MASA ORDE LAMA,BARU DAN REFORMASI
            1.ORDE LAMA
Orde secara harfiyah sanggup diartikan zaman atau masa.secara kontekstual,orde usang biasamya diartikan sebagai zaman pemerintahan presiden soekarno  yang berlangsung semenjak tahun 1945 hingga 1965,yaitu semenjak diproklamasikanya kemerdekaan indonesia pada 17 agustus 1945 hingga dengan digantikanya soekarno oleh soeharto melalui surat perintah 11 maret 1965 yang selanjutnya dikenal sebagai supersemar.
a.Keadaan Negara Indonesia Pada masa Orde Lama
Keadaan dengan  banyak sekali aspeknya sanggup digambarkan sebagai berikut:
1.      Republik Indonesia pada masa orde usang sanggup diibaratkan mirip bayi yang gres lahir. Tubuhnya masih kosong,pengalaman belum ada,teman tampak dan lain sebagainya masih perlu diusahakan.struktur kenegaraan Indonesia masih sedang dibangun dengan berdasarkan pada konsep tertentu.
2.      Belanda yang gres saja meninggalkan Indonesia sebab terdesak oleh jepang,ingin kembali lagi menjajah Indonesia dengan membonceng tentara sekutu Amerika Serikat.Belanda mengerahkan segala daya dan kemampuan untuk menguasai kembali indonesia.Dengan keadaan yang masih bayi tersebut indonesia dengan seluruh rakyat terpaksa harus bangun mempertahankan kemerdekaanya dengan berperang melawan berperang melawan belanda dan tentara sekutu yang gres saja menang dalam perang dunia dua.
3.      Secara politik banyak sekali kekuatan yang dimiliki negara indonesia yang gres merdeka itu belum terkonsolidasi dengan baik.Rumusan wacana dasar dan falsafah serta peraturan perundang seruan yang akan menjadi dasar membangun indonesia kedepan masih harus dirumuskan dan ditentukan dengan tegas dan tepat.
4.      Secara diplomatik berdirinya negara republik indonesia ini baik kedalam maupun keluar harus diperjuangkan.pemimpin nasional harus melaksanakan konsolidasi dan menyatukan visi,misi dan tujuan dengan kalangan elite indonesia.selain itu,pemimpin nasional juga harus melaksanakan konsilidasi dengan negara negara lain didunia dalam rangka memperoleh hubungan politik yang selanjutnya memperlihatkan dukungan dibidang lainya.
5.      Membentuk dan mengisi struktur pemerintah negara.dalam hubungan ini,pemerintah harus mendirikan banyak sekali departemen yang akan mengurusi dan memperjuangkan keinginan kemerdekaan dalam segala bidang.untuk kepentingan agama dan pendidikan agama,pemerintah mendirikan departemen agama,adapun untuk mengurusi kepentingan pendidikan secara umum pemerintah departemen pendidikan dan kebudayaan.
b.Keadaan Pendidikan Islam Masa Orde Lama Setelah Indonesia Merdeka
Penyelenggaraan pendidikan agama mendapat perhatian serius dari pemerintah,baik di sekolah negeri maupun swasta.Usaha untuk itu dimulai dengan itu dimulai dengan memperlihatkan pinjaman terhadap forum tersebut sebagaimana yang dianjurkan oleh tubuh pekerja komite nasional pusat(BPKNP) pada tanggan 27 Desember 1945[1]sebagai bentuk perhatian terhadap pendidikan agama maka pada mulai diresmikan kementrian agama yang menangani urusan keagamaan dan pendidikan agama,selain itu juga mengurusi bidang pendidikan yang berafiliasi dengan agama.disamping itu pemerintah juga mendirikan kementrian pendidikan dan kebudayaan,sehingga menjadikan pengelolaan pendidikan yang dikotomis yang selanjutnya berdampak jelek terhadap nasib pendidikan agama yaitu berupa adanya perlakuan yang diskriminatif dari pemerintah terhadap pemberian  anggaran pendidikan agama,sumber daya insan dan sarana prasarana.Keadaan yang diskriminatif sebagai akhir dari kebijakan yang dikotomis ini belum sepenuhnya sanggup diatasi hingga ketika ini..,selain mendirikan departemen agama tersebut,pemerintah orde usang juga telah merumuskan peraturan dan undang undang terkait dengan pendidikan agama.Yaitu undang-undang nomor 12 tahuun 1950,pada kepingan XII pasal 20 undang undang ini contohnya ditetapkanlah pelajaran agama di dalam sekolah sekolah negeri hingga disini pemerintah orde usang juga telah menaruh perhatian terhadap perkembangan dan pertumbuhan forum pendidikan islam mirip madrasah dan pesantren.
2. MASA ORDE BARU
Orde gres secara harfiyah yaitu masa yang gres yang menggantikan masa kekuasaan orde lama.Namun secara politis orde gres diartikan politis orde gres diartikan suatu masa untuk menyebarkan negara Republik Indonesia ke dalam sebuah tatanan yang sesuai dengan  haluan negara republik indonesia ke dalam sebuah tatanan yang sesuai dengan haluan negara sabagaimana yang terdalam dalam undang undang dasar 1945 serta falsafah negara pancasila secara murni dan konsekuen.[2]
Perpindahan kekuasaan orde usang kepada orde gres ini dilakukan berdasarkan analisis yang menyatakan banyaknya kebijakan pemerintah yang telah melenceng dari Undang-Undang Dasar 1945 dan pancasila,sehingga apabila kekuasaan ini diteruskan maka tujuan dan keinginan proklamasi kemerdekaan akan jauh dari keberhasilan.
a.kebijakan politik dan ekonomi pada masa orde baru
Secara umum kebijakan orde gres diarahkan pada pembangunan ekonomi yang didukung oleh kondisi politik dan keamanan yang stabil.Berdasarkan kebijakan ini maka kerjasama yang serasi antara pemerintah,angkatan bersenjata dan kaum pengusaha perludibangun dengan seerat-eratnya.untuk mendukung terlaksananya ini,pemerintah memakai pendekatan sentralistik dan monoloyalitas dalam seluruh aspek kehidupan.[3]
Sentralisasi dalam bidang politik ini yaitu menyederhanakan partai politik menjadi 3 partai dengan satu ideologi.Adapun dari 3 partai ini ada yang tergolong partai dominan dan partai minoritas.partai golongan karya mewakili pemerintah,pegawai,dan karyawan dan ia merupakan partai pemerintah yang mempunyai sarana prasarana,biaya dan lainya.Sehingga kedudukanya menjadi partai yang menghegemoni 2 partai minoritas sangat gampang dicapai.sehingga partai persatuan pembangunan yang mewakili kelompok demokrasi indonesia(PDIP) yang mewakili kelompok nasionalis dan lainya yaitu partai minoritas yang segala sesuatunya sangat sulit untuk bersebrangan dengan partai mayoritas.Jika pimpinanya sependapat atau sejalan dengan golkar maka mereka akan mendapat kemudahan dan dukungan.Dan sebaliknya jikalau mereka berani menentang ataupun sekedar terjadi gejala yang tidak sejalan maka mereka akan mendapat gangguan,kesulitan bahkan golkar berani memecah belah pimpinanya.Selanjutnya kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi mengambil bentuk sentralisasi dan monopoliUpaya ini dilakukan oleh golkar dengan cara membentuk organisasi atau  asosiasi yang mengatur dan mengendalikan perekonomian mulai dari tingkat nasional hingga daerah.Dengan organisasi dan asosiasi ini,maka seluruh organisasi dan perekonomian daapat dikendalikan oleh kepentingan Golkar[4]karena politik,ekonomi,dan militer sudaah dikuasai oleh orde gres untuk mendukung kepentingan,maka dengan gampang orde gres sanggup menguasai segala bidang di masyarakat.[5] Kebijakan pemerintah yang bersifat sentralistik,monoloyalitas monopoli,otoriter dan represif tersebut telah membungkam kebebasan berbicara,mematika demokrasi menutup penemuan dan kreativitas masyarakat,menimbulkan apatisme di kalangan masyarakat,merajalela praktik KKN,kesenjangan sosial membesarnya utang,dan kekacauan dalam masyarakat.Keadaan ini telah memicu timbulnya gelombang protes dari kalangan elite politik,mahasiswa, dan seluruh lapisan masyarakat yang menyatakan tidak puas kepada pemerintah orde baru,menurut dewan perwakilan rakyat atau MPR untuk menurunkan soeharto.gelombang demo dan protes ini terus membesar dan banyak sekali upaya mengatasinya sudah mengalami jalan buntu hingga soeharto secara terpaksa harus lengser keprabon,meletakan jabatannya dan menyerahkan kepada wakilnya Prof.DrIng.Habibie semenjak itulah soeharto berakhir kekuasaanya.
b.Keadaan pendidikan islam masa orde baru
Pada dasarnya seluruh kebijakan yang lahir pada zaman orde baru,termasuk dalam bidang pendidikan,di arahkan pada upaya menopang pembangunan dalam bidang ekonomi yang ditopang oleh stabilitas ekonomi dengan pendekatan sentralistik,monololitas,dan monopoli,kebijakan dalam bidang  politik selanjutnya bisa di lihat sebagai berikut pertama,masuknya pendidikan islam ke dalam sistem pendidikan nasional.hal ini dimulai dengan lahirnya surat keputusan bersama tiga mentri yaitu mentri pendidikan,nasional,mentri agama dan mentri dalam negri.di dalam  SKB 3 mentri tersebut antara lain dinyatakan bahwa lulusan madrasah sanggup melanjutkan ke jenjang pendidikan umum dan sebaliknya berhak mendapat pinjaman sarana prasarana dan diakui ijazahnya.Kedua,pembaharuan madrasah dan pesantren baik pada aspek fisik maupun non fisik.pada aspek fisik pembaharuan dilakukan pada peningkatan dan perlengkapan infrastruktur sarana prasarana dan kemudahan mirip buku,perpustakaan,maupun peralatan labolatorium.Adapun pada aspek nonfi
sik mencakup pembaharuan bidang kelembagaan,menejemen pengelolaan,kurikulum,mutu sumber daya manusia,prooses belajar,jaringan Information Technology(IT) dll.Pembaharuan madrasah dan pesantren ini ditujukan biar selain mutu madrasah dan pesantren tidak kalah dengan mutu sekolah umum,juga biar para lulusanya sanggup memasuki dunia kerja yang lebih luas.Hal ini dianggap penting biar lulusan madrasah dan pesantren sanggup mempunyai banyak sekali peluang untuk memasuki lapangan kerja yang lebih luas,dengan demikian umat islam tidak hanya menjadi objek atau penonton pembangunan,melainkan sanggup berperan sebagai pelaku atau biro pembaharuan dalam segala bidang,dengan cara demikian umat islam sanggup meningkatkan kesejahteraannya di bidang ekonomi dan lain sebagainya.[6]
Pembaharuan pendidikan madrasah dan pesantren tersebut dibantu oleh pemerintah melalui dana,baik yang berasal dari APBN maupun dana yang berasal dari pinjaman luar negeri,seperti dari islamic Development Bank (IDB) dan Asian Develoment Bank(ADB). Ketiga,Pemberdayaan pendidikan Islam Nonformal,pada zaman orde gres pertumbumbuhan dan perkembangan pendidikan nonformal yang dilaksanakaan atas inisiatif masyarakat mengalami peningkatan yang amat signifikan.Pendidikan Islam nonformal tersebut antara lain dalam bentuk majilis taklim baik untuk kalangan masyarakat islam kelompok masyarakat biasa,maupun bagi masyarakat menengah ke atas.Berbagai Majlis taklim baik diselenggarakan lembaga-lembaga kajian,maupun majlis taklim mengalami perkembangan yang sangat pesat.Keempat,peningkatan atmosfer dan suasana praktik sosial keagamaan.Dalam kaitan ini pemerintah orde gres telah mendukung lahirnya banyak sekali pranata ekonomi,sosial,budaya dan kesenian islam.Lahirnya ikatan cendekiawan Muslim seindonesia (ICMI),Bank Muamalat Indonesia (BMI) harian Umum Republika,undang undang peradilan agama,feestifal iqbal,Bayt Quran dan lainya yaitu lahir pada zaman orde baru.Semua ini antara lain merupakan buah dari keberhasilan pembaharuan pendidikan islamim sebagaimana tersebut di atas.Beberapa faktor pendukung kemajuan pendidikan islam antara lain semakin membaiknya hubungan dan kerjasama antara umat islam dan pemerintah.Kedua semakin membaik semakin ekonomi tabil,semakin tabil dan amanya pemerintahan.
3. PENDIDIKAN ISLAM PADA MASA ERA REFORMASI
Secara harfiyah reformasi yaitu membentuk atau menata kembali.Yakni mengatur dan menertibkan sesuatu yang kacau balau,yang di dalamnya terdapat kegiatan menambah,mengganti,mengurangi dan memperbarui.Adapun dalam arti yang lazim dipakai di indonesia,era reformasi yaitu masa pemerintah yang dimulai sesudah jatuhnya pemerintah orde gres pada tahun 1998,oleh sebuah gerakan masa yang sudah tidak terbendung lagi.Dari semenjak tahun itu hingga sekarang,disebut sebagai kala reformasi.Mengenal proses kejatuhan presiden soeharto yang lanjutnya digantikan oleh presiden Habibie secara sepintan sudah dikemukakan di atas.yaitu,karena pemerintatis,aman,aman,tertib,dan sejahtra lahir dan batin.Pemerintahan presiden soeharto pada menjelang kejatuhannya dianggap telah menutup keran demokratis dengan memakai angkatan bersenjata yang bertindak represif,melakukan monopoli dan sentralisasi pada semua aspek kehidupan,membiarkan korupsi,kolusi dan noptisme,memberbesar ketergantungan negara pada utang luar negeri memperlihatkan peluang yang terlallu besar kepada cina dan pihak absurd untuk menguasai aset negara.Pemerintah presiden Soeharto dianggap tidak berdaya lagi dalam mengatasi banyak sekali persoalan tersebut,dan karenya perlu diganti oleh pemerintahan yang gres yang lebih reformis.pada dasarnya kebijakan pemerintah kala reformasi ditujukan pada upaya mengatasi persoalan yang ditimbulkan pada masa orde gres yang dianggap merugikan masyarakat,masalah ini sbb:
1.      Masyarakat Peluang yang lebih luas kepada masyarakat untuk mengekspresikan kebebasanya,atau yang lebih dikenal dengan menumbuhkan praktik demokrasi dalam politik,ekonomi,pendidikan dan hukum.Peluang ini perlu di berikan kepada masyarakat,karena di zaman orde gres sebab demokrasi tersebut tidak ada.Pemerintahan orde gres sebagaimana disebutkan bersifat otoriiter diktator,monoloyalitas,dan represif
2.      Memberikan kebebasan kepada tempat untuk mengatur sebagian wewenangnya dalam penyelenggaraan pemerintah melalui undang undang no 23 tahun 2003 wacana otonomi daerah.Ditempuh kepada masa pemerintahan orde gres menempuh pendekatan yang bersifat sentralistik,yang segala persoalan harus ditentukan dan menunggu petunjuk dari pusat.Pendekatan sentralistik ini banyak mengandung kelemahan,karena disamping memakan waktu dan biaya yang tinggi sebagai akhir dari birokkrasi yang terlampau penjang,juga kurang memperlihatkan peluang kepada pemerintah tempat untuk berinovasu dan berkreasi serta mengatasi persoalan dengan cepat dan tapat,serta sesuai dengan aspirasi yang berkembang di tempat tersebut.
3.      Menyelenggarakan pemerintah yang higienis dan bebas dari korupsi,kolusi,dan nepotisme dengan cara membentuk pengadilan tindak pidana korupsi dan komisi pemerantasan korupsi(KPK).
4.      Mengembalikan kiprah dan fungsi angkatan bersenjata republik indonesia(ABRI) kepada kiprah utamanya sebagai alat negara,dan bukan alat penguasa,serta harus bekerja secara profesional.
5.      Membebaskan pegawai negeri sipil dari kegiatan politik dan menjadikan korpri sebagai organisasi pegawainegri yang profesional,mandiri dan l
epas dari imbas intervensi dan pengendalian Golkar.
6.      Menciptakan suasana yang aman,tertib,adil dan sejahtera,dengan membuat banyak sekali lapangan kerja bagi masyarakat.
7.      Membebaskan negara dari beban utang luar negeri yang melebihi kemampuan untuk membayarnya.
8.      Mengembalikan kedaulatan kepada rakyat,dengan cara menyelenggarakan mimilih presiden,wakil presiden,yang dipilih secara demokratis.Dengan adanya kebijakan politik pemerintah kala reformasi sebagaimana tersebut di atas,kehidupan masyarakat segala bidang kehidupan mengalami perbedaan yang sangat signifikat dibandingkan dengan keadaan sebelumnya.Dengan dibbukanya keran demokrasi yang bebas dan bertanggung jawab,pada kala reformasi ini setiap forum penyiaran atau mass media mempunyai kebebasan berbicara secara lebih luas.Berbagai kebijakan pemerintah dalam ekonomi,politik,hukum dan lainya yang dianggap tidak mencerminkan rasa keadilan atau sanggup merugikan masyarakat sanggup merugikan masyarakat sanggup di bicarakan dan diperdebatkan didepan umum secara terbuka,Demikian pula banyak sekali tindakan pelanggaran aturan yang dilakukan para pejabat negara mulai dari tingkat pusat hingga dengan tempat sanggup dibicarakan oleh kalangan mass media dan masyarakat secara umum.Pejabat yang melaksanakan tindakan korupsi,atau menyalahgunakan jabatanya sanggup dilaporkan oleh masyarakat kepada forum penegak forum penegak hukum,seperti kejaksaan dan polisi  maupun KPK.Selanjutnya seiring dengan adanya undang undang otonomi tempat sebagaimana tersebut di atas,telah menjadikan suasana kompetisi yang sehat dari masing masing tempat untuk berkreasi dan berinovasi dalam rangka membangun wilayahnya dalamrangka memajukan masyarakat dan mengejar ketertinggalan dari pusat dalam segala bidang.Diakui bantu-membantu kerana otonomi tempat ini masih banyak menjadikan kekurangan,seperti adanya produk undang undang dan peraturan di tempat yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat,dan ada pula undang undang dan peraturan yang dibentuk oleh sebuah kabupaten atau wali kota yang tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah tingkat provensi.
B.SISTEM PENDIDIKAN ISLAM PADA MASA REFORMASI
Maka dengan 7 poin target kebijakan aktivitas pendidikan nasional tersebut,perlu dijabarkan secara operasional dengan menata kembali kondisi pendidikan nasional kita yaitu perlu ditempuh banyak sekali langkah baik pada bidang manajemen,perencanaan,sampai pada mudah pendidikan di tingkat mikro.Beberapa usulan langkah langkah reformasi pendidikan nasional untuk menyongsong millennium,pendidikan merupakan kebutuhan  penting bagi setiap manusia,negara,maupun pemerintahah.Karena penting maka pendidikan harus selalu ditumbuhkembangkan secara sistimatis oleh para pengambil kebijakan yang berwenang di republik ini upaya pendidikan yang dilakukan suatu bangsa selalu mempunyai hubungan yang signifikan dengan rekayasa bangsa tersebut di masa mendatang.Pendidikan selalu dihadapkan pada perubahan zaman maupun perubahan masyarakat.Maka mau tidak mau pendidikan harus didisain mengikuti irama perubahan tersebut,kalau tidak pendidikan akan ketinggalan.Oleh sebab itu,tuntutan perubahan pendidikan selalu relevan dengan kebutuhan masyarakat,kurikulum,proses,fungsi,tujuan,menajemen lembaga-lembaga pendidikan dan sumber daya pengelolah pendidikan.merumuskan bisi dan misi pendidikan nasional kita yaitu:Pendidikan hendaknya mempunyai visi yang berorientasi paa demokrasi bangsa sehingga memungkinkan terjadinya proses pemberdayaan seluruh komponen masyarakat secara demokartis.,Pendidikan hendaknya mempunyai misi agarn tercapainya partisipasi masyarakat secara menyeluruh sehingga secara dominan seluruh komponen bbangsa yang ada dalam masyarakat menjadi terdidik.
C.KEADAAN PENDIDIKAN ISLAM DI ZAMAN REFORMASI[7]
Sejalan dengan banyak sekali kebijakan yang ada,telah menjadikan keadaan pendidikan islam yang secara umum keadaanya jauh lebih baik dari keadaan pendidikan pada masa pemerintahan orde baru.Keadaan pendidikan tersebut sanggup dikemukakan sbb:
1.      Kebijakan wacana pemantapan pendidikan islam sebagai kepingan dari sistem pendidikan nasional.Upaya ini dilakukan melalui penyempurnaan undang-undang no2 tahun 1989 menjadi undang-undang nomor 20 tahun 2003 wacana sistem pendidikan Nasional.Jika pada undang-undang no 2 tahun 1989 hanya menyebutkan madrasah saja yang masuk ke dalam sistem pendidikan nasional,maka pada undang-undang nomor 20 tahun 2003 yang masuk ke dalam sistem pendidikan nasional termasuk pesantren,maahad Ali dan Majilis taklim.Dengan masuknya ke dalam sistem pendidikan nasional ini maka selain eksistensi dan fungsi pendidikan islam semakin diakui juga semakin menghilangkan kesan disskriminasi dan dikotomi.
2.      Kebijakan wacana peningkatan anggaran pendidikan islam.Kebijakan ini contohnya terlihat pada di tetapkanya anggaran 20% dari anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) yang didalamnya termasuk honor guru dan dosen,biaya operasional pendidikan,pemberian beasiswa bagi mahasiswa yang kurang mampu.Pengadaa
n infrastruktur,sarana prasarana media pembelajaran,penigkatan sumber daya insan bagi forum pendidikan yang bernaung di bawah kementrian agama dan kementrian pendidikan nasional,APBN tahun 2010 contohnya memutuskan bahwa dana tersebut dialokasikan bagi penyelenggara pendidikan yang dilaksanakan diberbagai provinsi yang jumlahnya mencapai 60% dari total anggaran pendidikan dari APBN.Adapun sisanya yakni 40% diberikan kepada kementrian pendidikan nasionall,kementrian agama,serta banyak sekali kementrian lainya yang menyelenggarakan aktivitas pendidikan.
3.      Program wajib belajaar sembilan tahun,yakni bahwa setiap anak indonesia wajib mempunyai pendidikan minimal hingga dengan tamat sekolah lanjutan pertama,yakni Sekolah Menengah Pertama atau MTS.Program wajib berguru ini bukan hanya berlaku bagi bawah umur yang berguru di forum pendidikan yang berada di bawah naungan kementrian pendidikan nasional,melainkan juga bagi bawah umur yang berguru di forum pendidikan yang berada di bawah naungan kementrian agama.dalam rangka pelaksaan wajib pelaksanaan wajib berguru ini maka pemerintah mengeluarkan kebijakan sekolah gratis bagi bawah umur yang berasal dari keluarga yang kurang mampu.Yakni bahwa mereka tidak dipungut biaya operasional pendidikan,karena kepada sekolah yang menyelenggarakan pendidikan gratis tersebut telah diberikan biaya pinjaman operasional sekolah yang selanjutnya dikenal dengan istilah BOS
4.      Penyelenggaraan sekolah bertaraf nasional bertaraf nasional (SBI),internasional (SBI) yaitu pendidikan yang seluruh komponen pendidikanya menggunakanya standar nasional dan internasional.Visi misi tujuan kurikulum,proses berguru mengajar,sarana mengajar sarana prasarana menejemen pengelolaan,evaluasi dan lainya harus berstandar nasional dan internasional.
5.      Kebijakan sertifikasi guru dan dosen bagi semua baik negeri maupun swasta,baik guru umum maupun guru agama,baik guru yang berada dibawah kementrian pendidikan nasional maupun dibawah kementrian agama.
6.      Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi (KBK/tahun 2004) dan kurikulum tingkat satuan (KTSP/tahun 2006)
7.      Pengembangan pendekatan pembelajaran yang tidak hanya berpusat pada guru melalui kegiatan reaching,melainkan juga berpusat pada murid melalui kegiatan learning(belajar) dan research(meneliti)
8.      Penerapan menejemen yang berorientasi pada pemberian pelayanan yang baik dan memuaskan  kepada para pelanggan
9.      Kebijakan mengubah nomenklatur dan sifat madrasah menjadi sekolah umum yang berciri khas keagamaan.
NOTES:
[1].http//historyvitae.wordpress.com/2012/10/11 pendidikan awal orde lama
[2.Dra.Hj.Enung hal 65
[3].Prof.Dr.Abuddin hal329
[4].Prof.Dr.Abuddin hal 331-332
[5].Prof.Dr.Abuddin hal 339
[6].Prof.Dr.Abuddinhal 345
[7].Prof.abuddin hal 352-359
DAFTAR PUSTAKA
–           Dra.Hj.Enung K Rukiati Sejarah Pendidikan Indonesia,Pustaka setia Bandung
–     &nbs
p;    
Prof.Dr.H.Abaddin Nata 2011 Sejarah Pendidikan Islam Jakarta:kencana