Persiapan Kemerdekaan Indonesia

Nomi Destari Sitorus/S/A

Pada tanggal 7 september 1944 di dalam sidang istimewa Teikoku Gikai (parlemen Jepang) ke-85 di Tokyo, perdana mentri Koiso ( pengganti perdana mentri Tojo) mengumumkan wacana pendirian pemerintah Kemaharajaan Jepang, bahwa tempat hindia timur( Indonesia) diperkenankan merdeka kelak di kemudian hari. Apa yang sebetulnya menimbulkan dikeluarkannya pernyataan tersebut yaitu lantaran semakin terjepitnya angkatan perang jepang. Dalam bulan Juli 1944, kepulauan Saipan yang letaknya strategis, jatuh

ketangan Amerika yang menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat Jepang.[1] Situasi jepang semakin jelek didalam bulan Agustus 1944. Terbukti bahwa moral masyarakat mulai mundur, produksi perang merosot, yang menimbulkan kurangnya persediaan senjata dan amunisi, ditambah dengan timbulnya soal-soal logistic lantaran hilangnya sejumlah besar kapal-angkut dan kapal-perang.

 Faktor-faktor yang tidak menguntungkan tersebut menimbulkan jatuhnya kabinet P.M. Tojo pada tanggal 17 Juli 1944 dan diangkatnya Jenderal Kuniaki Koiso sebagai penggantinya. Salah satu langkah yang diambilnya guna mempertahankan efek Jepang diantara penduduk negeri-negeri yang didudukinya ialah dengan cara mengeluarkan pernyataan “Janji Kemerdekaan Indonesia di kemudian hari”. Dengan cara demikian Jepang mengharapkan bahwa Serikat akan disambut oleh penduduk, tidak sebagai pembebas rakyat, melainkan sebagai penyerbu ke negara merdeka.[2] Dalam tahun 1944 dengan jatuhnya Saipan dan dipukul mundurnya angkatan perang Jepang dari Irian Timur, Kepulauan Solomon dan Marshall oleh angkatan perang Serikat, maka seluruh garis pertahanan di Pasifik terancam dan berarti kekalahan Jepang telah terbayang. Kemudian Jepang menghadapi serangan Serikat atas kota-kota Ambon, Makasar, Menado dan Surabaya; bahkan tentara Serikat telah pula mendarat di pelabuhan kota minyak menyerupai Balikpapan.
 Menghadapi situasi yang kritis itu, pemerintah militer Jepang di Jawa dibawah pimpinan saiko syikikan Kumakici Harada pada tanggal 1 Maret 1945, telah mengumumkan pembentukan suatu Badan Oentok menyidik Oesaha-oesaha Persiapan Kemerdekaan disingkat menjadi Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan (Dokuritsu Junbi Cosakai). Tindakan itu merupakan langkah konkrit pertama bagi terpenuhinya kesepakatan Koiso wacana “kemerdekaan Indonesia kelak di kemudian hari”. Maksud tujuannya ialah untuk mempelajari dan menyidik hal-hal  yang penting yang bekerjasama dengan segi-segi politik, ekonomi, tata pemerintahan dan lain-lainnya, yang diharapkan dalam perjuangan pembentukan Negara Indonesia merdeka. Susunan pengurusnya terdiri dari sebuah tubuh negosiasi dan kantor tatusaha. Badan negosiasi terdiri dari seorang Kaico(ketua), 2 orang Fuku Kaico(ketua muda), 60 orang lin (anggota), termasuk 4 orang golongan Cina dan golongan Arab serta seorang golongan peranakan Belanda.  Terdapat pula 7 orang anggota Jepang, yang duduk dalam pengurus istimewa yang akan menghadiri setiap sidang tetapi mereka tidak memiliki hak suara.[3]
  Pengangkatannya diumumkan pada tanggal 29 April 1945, dimana yang diangkat sebagai Kaico bukanlah Ir. Sukarno yang dikala itu dikenal sebagai pemimpin nasional utama, tetapi dr.K.R.T. Radjiman Wediodiningrat. Pengangkatan itu disetujui  oleh Ir. Sukarno yang menganggap bahwa kedudukannya sebagai seorang anggota biasa dalam tubuh tersebut akan lebih memiliki kemungkinan besar untuk turut aktif didalam perundingan. Sedangkan sebagai Fuku Kaico pertama dijabat oleh orang jepang yakni syucokan Cirebon dan R.P. Suroso diangkat pula sebagai kepala sekretariat Dokuritsu Junbi Cosakai dengan dibantu oleh Toyohiko Masuda dan Mr. A G Pringgodigdo. Pada tanggal 28 Mei 1945 dimulailah upacara pembukaan sidang pertama Badan Penyelidik Usaha Persiapaan Kemerdekaan, bertempat di gedung Cou Sangi In. Jenderal Itagaki (Panglima Tentera Keenambelas di Jawa) menghadiri sidang tersebut. Pada kesempatan itu pula dilakukan upacara pengibaran bendera Hinomaru oleh Mr.A.G.Pringgodigdo yang kemudian disusul dengan pengibaran bendera Sang Merah Putih oleh Toyohiko Masuda.[4]
 Peristiwa tersebut telah membangkitkan semangat para anggota dalam usahanya memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sidang berlangsung pada tanggal 29 Mei 1945 hingga tanggal 1 Juni 1945. Mr.Moh.Yamin dan Ir.Sukarno terdapat diantara para pembicara, yang telah mengucapkan pidato penting, yang dianggap telah mengusulkan kelima dasar filsafat Negara yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Yang dianggap pertama kali merumuskan bahan Pancasila, ialah Mr.Moh.Yamin yang pada tanggal 29 Mei 1945 di dalam pidatonya mengemukakan lima Azas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik  Indonesia sebagai berikut:
1.      Peri Kebangsaan
2.      Peri Kemanusiaan
3.      Peri Ketuhanan
4.      Peri Kerakyatan
5.      Kesejahteraan Rakyat
Tiga hari kemudian, yakni pada tanggal 1 Juni 1945 Ir.Sukarno, mengucapkan pidatonya yang kemudian dikenal dengan nama Lahirnya Pancasila, dimana bahan dan nama Pancasila sekaligus dicetuskan didalam pidato. Materi Pancasila yang dikemukakannya yaitu sebagai berikut:
1.      Kebangsaan Indonesia
2.      Internasionalisme, atau peri kemanusiaan
3.      Mufakat atau demokrasi
4.      Kesejahteraan social
5.      Ketuhanan Yang Maha Esa
Kelima dasar itu atas “petunjuk seorang teman andal bahasa” oleh Ir.Sukarno dinamakan Pancasila. Sesudah sidang pertama itu, pada tanggal 22 Juni 1945, 9 orang anggota Dokuritsu Junbi Cosakai yaitu Ir.Sukarno, Drs.Moh.Hatta, Mr.Muh.Yamin, Mr.Ahmad Subardjo, Mr. A.A.Maramis,  Abdulkahar Muzakkir, Wachid Hasjim, H.Agus Salim, dan Abikusno Tjokrosuyoso telah membentuk suatu panitia kecil yang menghasilkan suatu dokumen berisikan tujuan dan maksud pendirian negara Indonesia merdeka, yang jadinya diterima dengan bunyi bundar dan ditandatangani. Dokumen tersebut dikenal sebagai Piagam Jakarta, sesuai dengan penamaan oleh Mr.Muh.Yamin. Perumusan terakhir bahan Pancasila sebagai dasar filsafat negara dilakukan pada sidang tanggal 10 Juli 1945 hingga 16 Juli 1945 dimana telah dibahs planning undang-undang dasar melalui suatu Panitia Perancang UUD yang diketuai oleh Ir. Sukarno.[5]
 Panita tersebut kemudian membentuk panitia kecil perancang Undang-undang Dasar beranggotakan tujuh orang yakni Prof.Dr.Mr.Supomo, Mr.Wongsonegoro, Mr.Achmad Subardjo, Mr.A.A.Maramis, Mr.R.P.Singgih, H.Agus Salim, dan Dr.Sukiman. hasil perumusan panitia kecil disempurnakan bahasanya oleh sebuah panitia lain yang terdiri dari Prof.Dr.Mr. Supomo, H.Agus Salim dan Prof.Dr.P.A. Husein Djajadinigrat. Di dalam merumuskan undang-undang dasar, panitia tersebut memakai Piagam Jakarta sebagai konsep perumusannya yang mengandung pula perumusan dasar filsafat Negara yang kemudian dikenal dengan nama Pancasila. Pembukaan beserta batang tubuh Undang-undang dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkan oleh Panita Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yakni sebuah tubuh yang di bentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 oleh Jepang, dibuat sebagai ganti Dokuritsu Junbi Cosakai tetapi yang kemudian  ditambah sendiri anggota-anggotanya oleh pihak Indonesia lepas dari pengendalian Jepang.[6]
‘Adapun susunan keanggotaan PPKI antara lain, Ir. Soekarno dipilih sebagai ketua dan Drs. Mohammad Hatta sebagi wakil. Wakil-wakil dari Jawa sebanyak 12 orang, yakni Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, Dr. Radjiman Wediodiningrat, R. Otto Iskandar Dinata, Kiai Haji Wachid Hasjim, Ki Bagus Hadikusumo, Suryoamijoyo, M. Soetardjo Kartohadikusumo, Raden Panji Suroso, Prof. Dr.Mr. Soepomo, Abdul Kadir, dan Poeroeboyo. Wakil-wakil dari Sumatra sebanyak tiga orang, yakni Dr.Amin, Mr. Teuku Mohammad Hasan, dan Mr. Abdul Abbas. Wakil-wakil dari Sulawesi ada dua orang, yakni Dr. G.S.J.J. Ratulangi dan Andi Pangerang Petta Rani. Wakil-wakil dari Kalimantan satu orang, yakni A. Hamidhan. Wakil dari sunda kecil (Bali,NTB, dan NTT) satu orang yakni, Mr. J. Laturharhary. Wakil dari golongan Cina satu orang yakni Drs. Yap Tjawn Bing. Pengumuman nama-nama pengurus PPKI tanggal 7 Agustus 1945 dianggap sebagai sidang pertama. Menurut rencana, sidang kedu  diselenggarakan pada tanggal 16 Agustus. Namun, tanggal 15 Agustus 1945, Jepang mengalah kepada Sekutu tanpa syarat(unconditional surrender).
 Hal ini diumumkan oleh Tenno Heika melalui radio. Kejadian itu terang menimbulkan pemerintah Jepang tidak sanggup meneruskan kesepakatan atau usahanya mengenai kemerdekaan Indonesia, tergantung sepenuhnya pada para pemimpin bangsa Indonesia. Sementara itu, Sutan Sjahrir sebagai seorang mewakili cowok merasa gelisah dikarenakan telah mendengar melalui radio bahwa Jepang  kalah dan tetapkan untuk mengalah pada Sekutu.  Sjahrir termasuk tokoh pertama yang mendesak semoga Proklamasi Kemerdekaan Indonesia segera dilaksanakan oleh Soekarno-Hatta tanpa harus menunggu kesepakatan Jepang. Itulah sebabnya, ketika mendengar kepulangan Soekarno, Hatta, dan Radjiman Wedyodiningrat dari Dalat (Saigon), maka Sjahrir segera dating ke rumah Hatta, dan memintanya untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, tanpa harus menunggu dari pemerintahan Jepang. Hatta tidak sanggup memenuhi ajakan Sjahrir, maka ia diajaknya kee rumah Soekarno. Namun, Soekarno belum sanggup mendapatkan maksud Sjahrir dengan ganjal an bahwa Soekarno hanya bersedia melakukan proklamasi, bila telah diadakan pertemuan dengan anggota-anggota PPKI lain. Dengan demikian, tidak menyimpang dari planning sebelumnya yang telah disetujui oleh pemerintah Jepang. Selain itu, Soekarno akan mencoba dahulu untuk mengecek kebenaran isu kekalahan Jepang tersebut. Karena terjadi perbedaan pendapat antara kalangan
bau tanah dan muda, maka lahirlah insiden Rengasdengklok.[7]
Note:
[1]Pandji Poestaka, 15 September 1944, hal.561
[2]Prof.Dr.I.J.Brugmans, et.al., Nederlandsch Indie onder Japanse Bezetting: Gegevens en Documenten over de Jaren 1942-1945, Franeker, 1960, hal. 65
 [3]Pengumuman Saiko Syikikan pada hari perayaan Jawa Baru yang ketiga, Kanpo, No.62, 10 maret 1945.
[4]Lihat George S.Kanahele,op.cit., cuilan IX, alenia 14.
[5]Nugroho Notosusanto, Naskah Proklamasi Jang Otentik dan Rumusan Pantjasila jang Otentik, Jakarta, 1972 hal 15-16.
[6]Prof.Mr.Hadji Muhammad Yamin. Naskah Persiapan Undang-undang Dasar. 1945,cet 2, 1971 hal 15-16.
 [7]Sidik Kertapati, Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945, cet III, 1964, hal 76-78

Daftar Pustaka:
Saleh A. Djamhari, Imran Amrin. 1998. Sejarah nasional dan umum. Jakarta: PT.Balai Pustaka
  Sartono Kartodirjo. (ed). 1973. Sejarah perlawanan terhadap kolonialisme. Jakarta: Pusat Sejarah ABRI