Politik Dominasi Australia Di Kepulauan Solomon

                   
SITI NADILA SEJARAH 14 B/
SAO

      Pada 7 Mei 2006 kemarin, Perdana Menteri Kepulauan Solomon Manasseh Sogavare mengecam para pemimpin Australia yang terlalu ikut campur urusan dalam negeri Solomon. Australia sepertinya bermaksud memanfaatkan lisensinya sebagai partner untuk menginfiltrasi hampir semua sektor publik. kata pemimpin dari salah satu negara yang memperoleh kucuran derma tetap dari Australia itu.Parlemen Solomon sudah memperdebatkan rencana perizinan intervensi RAMSI ketika negara itu diguncang perang saudara (separatisme). Saat itu, Sogavare yang belum menjabat sebagai PM memperingatkan dewan legislatif bahwa kedatangan Australia dengan RAMSI-nya “hanya akan mendekolonisasi negara ini.” Sebelumnya, Perdana Menteri Australia John Howard bahkan lebih dahulu bersuara pada 4 Mei: “Pengangkatan keduanya akan berdampak serius pada reputasi dan posisi Kepulauan Solomon, secara regional maupun internasional.”


Sedangkan kejadian 7 Mei dipicu oleh keputusan Sogavare untuk mengangkat Charles Dausabea and Nelson Ne’e sebagai menteri kepolisian dan menteri pariwisata. Padahal, seturut Australia, dua orang itu bertanggung jawab atas kerusuhan April di ibukota Honiara. Waktu itu Australia berada di Solomon sebagai pemimpin Misi Bantuan Regional untuk Kepulauan Solomon (RAMSI).

       Puncaknya, pada 13 September 2006, Kepulauan Solomon mengusir diplomat Australia. Komisaris Tinggi Australia di Honiara, Patrick Cole, diusir dari Kepulauan Solomon sesudah Perdana Menteri Manasseh Sogavare mengumumkan diplomat itu sebagai persona non grata. Cole dituduh campur tangan dalam politik dalam negeri sesudah ia mengecam pembentukan sebuah     komisi  penyelidik       mengenai         kerusuhan di    Honiara.Australia            merasa tertampar. Mereka yang tiba ke Honiara untuk menolong, ternyata harus pulang dengan muka merah.Sogavare menyatakan bahwa pengangkatan kedua tersangka (versi Australia) tidak menyalahi konstitusi, lantaran mereka tidak bersalah hingga aturan memutuskannya bersalah. Belum juga ada solusi untuk kejadian tersebut, Kepulauan Solomon kembali menciptakan Australia meradang dengan keputusannya untuk melindungi Julian Moti, ialah orang Australia yang gres saja diangkat menjadi Jaksa Agung Kepulauan Solomon. Padahal, ia telah dituntut Australia lantaran melaksanakan pemerkosaan terhadap belum dewasa di daerah Vanuatu, dan diduga disembunyikan oleh Kepulauan Solomon di Papua Nugini—meskipun kabarnya Moti kini berada di Honiara. Keberadaan Moti sendiri juga simpang-siur, tetapi yang jelas, ia tidak hadir pada persidangan di Port Moresby atas            permintaan      Australia.PM Solomon Manasseh Sogavare, yang tidak peduli dengan undangan Australia, menyampaikan bahwa usulan Australia untuk mengekstradisi Moti       adalah  berlebihan        dan      menggelikan.
             Banyak orang menerka bahwa ini semata-mata politik Australia untuk mendominasi daerah sekitarnya. Bahkan kekacauan yang terjadi di Kepulauan Solomon dan Papua Nugini ialah dampak tidak pribadi dari China dan Taiwan yang berebut imbas di Pasifik Selatan. Dalam hal ini, teranglah jikalau Australia tak mau kalah. John Howard, 67, semenjak menjabat pada 1996, membawa Australia sebagai negara yang diplomasi internasionalnya seagresf Amerika Serikat, sekutunya selain Inggris.Ia mendukung AS menyerbu Irak, mengusir 400 migran Norwegia yang hendak masuk Australia, dan merepotkan Indonesia untuk masalah pemberian suaka bagi sejumlah orang Irian Barat. Sebelumnya Negeri Kanguru di bawah John Howard terlihat benar menekan RI ketika Timor Leste gigih memperjuangkan disintegrasi terhadap Indonesia. Dan kini “mengganggu” Kepulauan Solomon dan Papua Nugini.Di samping itu, fakta bahwa Australia telah menghabiskan dana hingga US$600 juta dalam misi perdamaian di Kepulauan Solomon ialah faktor lain yang tidak bisa diabaikan. Dari dulu Australia beranggapan bahwa para jiran di Pasifik Selatan bisa gagal menyelenggarakan pemerintahannya lantaran kemiskinan, pemerintahan yang buruk, atau kekerasan etnis. Dan khusus untuk Solomon, negara ini berada di antara “hidup dan mati” ketika dilanda kerusuhan dalam negeri.Australia pun tiba dengan sejumlah pasukan penjaga perdamaian.Dari situ, tentulah Australia tidak mau merugi. Howard tidak mau misinya sia-sia. Dan pasti ada pamrih yang tersembunyi. Karena Kepulauan Solomon bukanlah negara kaya, juga tidak punya kandungan kekayaan menyerupai Timor Leste, maka motif paling masuk nalar dari urusan Australia di sana ialah penegasan dominasi diplomatik Australia di daerah ini.
Rasialisme di Australia
       Pada 1953 dua ilmuwan brilian, Francis Crick dan James Watson menemukan seutas benang  yang merupakan substansi utama penyangga kehidupan. Penemuan itu lantas diganjar diganjar Nobel 1962 untuk bidang fisiologi/kedokteran. Crick dan Watson menemukan asam deoksiribonukleat (DNA). Di situ tersimpan informasi yang mengatur kelangsungan hidup beserta pewarisan sifat biologis dari tiap          organisme:       rahasia kehidupan.
Penelitian genetika mengalami kemajuan luar biasa setelahnya. Bahkan pada tanggal 26 Juni 2000, draf garang peta genom (totalitas informasi genetis) insan diumumkan   &
nbsp;  
serentak oleh Bill Clinton di White House dan Tony Blair di Downing Street. Ini tentu sebuah kejadian menakjubkan dalam sejarah dunia: kita ialah spesies pertama yang bisa membaca formula pembuatan dirinya sendiri.Genom memperlihatkan informasi wacana asal-usul insan dan sejarah penyebaran kita di muka bumi. Genom juga menjelaskan dorongan naluri manusia, pertanda siapa yang bersalah dalam masalah kriminal, hingga wacana potensi penyakit serta kepribadian diri kita. Lebih dari kesemuanya, kajian yang mendalam wacana genom meniscayakan pemahaman bahwa ras-ras insan itu sesungguhnya tidak ada. Karena, dari bangsa apa pun, dengan corak kulit apa pun, insan tersusun dari formula yang sama.Ku Klux Klan tidak perlu ada untuk menakut-nakuti orang Negro di Amerika. Superioritas ras Arya yang diagung-agungkan Hitler menjadi tidak bermakna di sini. Politik Apartheid di Afrika Selatan pun jadi kehilangan fondasinya dengan anutan ini. Perang suku Hutu dan Tutsi di Rwanda jadi tak penting lagi. Juga, rasialisme di Australia tak perlu terjadi jikalau ada sedikit pemahaman wacana genetika.
           Persoalannya, diskriminasi rasial yang terjadi di pelbagai wilayah ini biasanya terselubung dan punya motif yang kompleks. Di Australia, perlakuan diskriminatif warga kulit putih—yang sebetulnya pendatang—terhadap orang-orang Aborigin dan komunitas-komunitas Muslim atau Arab, selain bermotif ekonomi juga memperlihatkan motif politik dan kekuasaan. Peristiwa 11 Desember 2005 di Cronulla Beach, Australia, menjadi bukti. Ketika itu ribuan anak muda kulit putih yang mabuk menghajar setiap warga yang kira-kira berasal dari Arab. Kabarnya mereka terinspirasi oleh isu bahwa para pendatang asal Libanon menyerbu dua penjaga pantai kulit putih.John Howard pada waktu itu menyatakan bahwa kerusuhan yangmenciderai sekitar 31 orang tersebut ialah tindak kejahatan yang tak sanggup diterima. Alih-alih, Howard menolak adanya prasangka rasialisme. Padahal, orang kebanyakan sebetulnya tidak terkejut dengan terjadinya insiden di pantai Sydney. Bagi yang paham dengan sosiologi Australia, bom itu tinggal menunggu waktunya untuk meledak.
          Secara struktural, Pemerintah Australia sebetulnya menyetujui adanya rasisme melalui kebijakan-kebijakannya yang tegas terhadap imigran, pengungsi, dan keamanan nasional. Juga pemberlakuan undang-undang antiterorisme yang menjadikan ketidakpercayaan terhadap warga Arab dan Muslim di Australia. Hukum yang aman ini ditambah dengan kecemasan sebagian warga kulit putih terhadap orang kulit berwarna di Australia, terutama mengenai duduk masalah pengangguran, honor yang menurun, pemotongan dalam pelayanan sosial, dan seterusnya.Saakshi O. Juneja, seorang feminis yang berdomisili di Mumbai, India, memastikan bahwa keanekaragaman budaya dan ras di Australia besar lengan berkuasa besar terhadap tumbuhnya benih rasialisme. Ia menyampaikan bahwa satu penggalan besar dari populasi Negeri Kanguru ini terdiri atas generasi-generasi yang terlahir di luar negeri (disebut generasi kedua Australia). Mereka tiba dari Eropa, Asia, sebagian Afrika, Timur Tengah, dan Amerika Selatan. Pada tahun-tahun terakhir ini pun, berduyun-duyun mendarat para imigran asal Vietnam,India,danChina.
           Tidak ada duduk masalah sebetulnya dengan kelompok-kelompok pendatang ini. Mereka tiba dan membayar untuk menjadi warganegara Australia, mendapatkan hukum-hukum Australia, beradab, dan menyesuaikan diri terhadap kebudayaan Australia. Dan mereka tiba untuk bekerja. Namun, kebanyakan orang Australia kulit putih kompak benar menentang kebijakan imigrasi, dan secara reguler memprotes kemudahan-kemudahan yang diberikan pemerintah dalam mendapatkan para imigran. Persoalan nafkah ialah salah satu lantaran yang mendasari munculnya pikiran-pikiran rasis. Seseorang kulit putih Australia, ketika berada di tempat kerja, bisa dengan enteng menyampaikan bahwa banyak orang Asia yang mengambil pekerjaan-pekerjaan dan rumah-rumah yang terbaik.para pendatang menjadi kaya dan sukses berkat kerja keras. Apalagi Australia ialah negara yang menganut model negara kesejahteraan, di mana negara sangat memperhatikan kepentingan warga. Bisa jadi bangsa kulit putih Australia didera kecemburuan sosial, mengingat jaminan sosial yang diberikan pemerintah selalu adil dan merata. Atau mungkin lantaran ada kesenjangan yang kentara antara golongan kaya dan golongan miskin.Semuanya mungkin untuk mencari alasan dari adanya prasangka ras di Australia. Semuanya seakan-akan masuk nalar untuk melegitimasi segenap perlakuan diskriminatif di Australia yang berpangkal dari rasisme. Tetapi semuanya juga menegaskan bahwa penyakit rasialisme masih saja menggejala. Semuanya menyerupai menyatakan pengingkaran atas kenyataan bahwa insan intinya tersusun dari struktur genetika yang sama.
Sistem Politik Kepulauan Solomon
            Kepulauan Solomon merupakan negara kecil yang menjadi penggalan dari negara-negara Pasifik Barat Daya, berbatasan dengan pribadi Papua New Guinea dan Australia. Pada tahun 1800an, negara-negara Eropa banyak menduduki wilayah-wilayah kepulauan di penggalan Pasifik Barat Daya. Pendudukan wilayah tersebut diwarnai dengan perebutan wilayah, termasuk wilayah kepulauan Solomon yang balasannya jatuh di tangan Inggris. Sehingga pada tahun 1893 Solomon menjadi penggalan dari British Protectorate (BSIP).
            Namun, terjadinya invasi Jepang dan Sekutu atas Solomon pada masa Perang Dunia II (1942) menjadikan banyak gerakan sosial menuntut kemerdekaan menyerupai halnya gerakan “Marching Rule” di Malaita. Kepulauan Solomon gres mendapatkan hak atas pemerintahan sendiri pada tahun 1976 dan mendapatkan kemerdekaanya secara resmi pada Juli 1978.Sistem politik Kepulauan Solomon tidak terlepas dari latar belakang sejarahnya. Sistem pemerintahannya ialah sistem parlementer sebagai warisan dari masa kolonial. Walaupun telah merdeka, tetapi Kepulauan Solomon tetap menjadi penggalan dari negara persemakmuran Inggris. Oleh lantaran itu, konstitusi Kepulauan Solomon pun mengadopsi sistem Westminster, di mana Ratu Inggris (Elizabeth II) sebagai kepala negara. Struktur pemerintahan mencakup Governor-general yang ditunjuk oleh anggota Parlemen Nasional (DPR) sebagai wakil Ratu Inggris dan mempunyai kekuasaan terbatas. Sedangkan kekuasaan direktur dijalankan oleh Perdana Menteri bersama dengan kabinetnya, dalam hal ini Perdana Menteri berasal dan dipilih oleh anggota dewan legislatif (DPR).  Calon Perdana Menteri harus mendapatkan bunyi lebih banyak didominasi dewan legislatif untuk sanggup diangkat menjadi Perdana Menteri. Perdana menteri ketika ini dipegang oleh Hon Gordon Darcy Lilo sebagai Perdana Menteri ke-11 menggantikan Danny Philip semenjak November 2011.
Terdapat pula speaker sebagai Ketua Parlemen dan Mahkamah Agung sebagai pemimpin tertinggi pengadilan. Pemilihan Ketua Parlemen diadakan sesudah lima tahun masa jabatan dan pemilihan untuk anggota dewan legislatif diadakan sesudah empat tahun masa jabatan. Sedangkan masa jabatan dari Mahkamah Agung tidak terbatas, tergantung pada kemampuannya dalam menuntaskan kiprah secara konstitusional.
        Politik Kepulauan Solomon menerapkan sistem unikameral dengan anggota dewan legislatif berjumlah 50 anggota dengan 47 anggota berasal dari pemilihan di sepuluh provinsi dan 3 anggota berasal dari kota Honiara. Di bawah pemerintahan Kepulauan Solomon terdapat pemerintah provinsi masing-masing dengan atributnya menyerupai majelis, perdana menteri dan staff yang mengakibatkan bertambahnya anggaran pengeluaran pemerintah. Pada kebudayaan tradisional, sistem kepempinan pemerintahan Kepulauan Solomon didasarkan pada “big man system“, di mana seseorang sanggup menjadi pemimpin atau anggota pemerintahan diperoleh dari hasil manipulasi massa. Sedangkan sistem kepemimpinan ketika ini didasarkan pada konsensus atau bunyi terbanyak dalam pemilihan umum.Komposisi geografis dan etnis kepulauan Solomon mencirikan sistem politik yang bersifat desentralisasi. Sistem partai politiknya juga didasarkan pada sistem parlementer Inggris. Terdapat 10 partai politik yang terdaftar, diantaranya: People’s Alliance Party (PAP), People’s Congress Party (PCP), Democratic Party (DP), People’s Progressive Party (PPP), United Party (UP), National Party (NP), Liberal Party (LP), Association of Independent Members (AIM), dan OUR Party. Namun demikian, terjadi aneka macam macam pembelotan dari satu partai ke partai lain yang tidak teratur, mengakibatkan lemahnya sistem partai politik dan instabilitas politik di Kepulauan Solomon. Pada tahun 1977, sebanyak 22 partai politik gagal dalam pemilihan. Bersamaan dengan itu, terbentuk pula koalisi Solomon Islands for Change dibawa pimpinan perdana menteri Bartholomew Ulufa’alu.
             Pada tahun 1998 terjadi ketegangan politik yang disebabkan oleh konflik etnis bersenjata melibatkan kelompok menyerupai Isatabu salah satu gerakan yang berusaha melaksanakan pembasmian terhadap etnis Malaitan. Kemudian pada tahun 2000, para etnis Malaitan dalam MEF (Malaitan Eagles Force) merespon dengan melaksanakan penculikan Perdana Menteri menuntun semoga terdapat tindakan untuk melawan milisi Isatabu. Pada tanggal 30 Juni 2000, pemerintah berhasil menggulingkan MEF dan Ulufa’ulu dipaksa untuk mengundurkan diri digantikan oleh Monassah Sogavare. Perjanjian hening untuk tidak melaksanakan penyerangan dan perlawanan bersenjata tertuang dalam perjanjian hening Townsville pada Oktober 2000, yang sekaligus mendasari terbentuknya RAMSI (Regional Assistance Mission to Solomon Islands)pada tahun 2003.Berdasarkan uraian di atas, sanggup disimpulkan bahwa sistem perpolitikan Kepulauan Solomon tidak terlepas dari latar belakang sejarah. Di mana, dalam sistem perpolitikannya mengacu pada sistem Westminster, selain sebagai negara yang pernah dijajah oleh Inggris, Kepulauan Solomon juga menjadi penggalan dari negara persemakmuran Inggris. Namun, sistem perpolitikannya masih tergolong lemah sabagai akhir dari rawan terjadinya konflik etnis yang terpolitisasi.
DAFTAR PUSTAKA

-L.Misbah Hidayat.2007.Politik dominasi Australia di Kepulauan Solomon.Gramedia Pustaka Utama
– Helius Sjamsuddin. 1993. Sejarah Australia Dan Oeceanea. Depdikbud. Jakarta.