Reformasi Tata Kebijakan Pemerintahan Periode Megawati

DARMAWAN/SI V/A
Megawati Soekarno Putri kesudahannya meraih posisi Presiden Republik Indonesia kelima sehabis siding istimewa MPR 2001 memberhentikan Presiden Abdurahman Wahid pada 23 juli 2001. secara konstitusional, Wapres Megawati otomatis naik menjadi presiden. PDI-P emang memenangkan pemilu 1999, tetapi dikala itu gagal memenangkan Megawati selaku Ketua Umum PDI-P dalam pemilihan presiden disidang umum di MPR 2000.
Sementara itu, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Hamzah Haz terpilih menjadi wakil Presiden sehabis mengalahkan Akbar Tandjung diputaran ketiga pemilihan Wakil Presiden daam Sidang Istimewa. sebelumnya,  Hamzah telah unggul dalam dua kali putaran pemilihan. selain berkat dukungan dari partai-partai islam atau berbasis massa Islam, hamza terpilih juga lantaran adanya sikyal dari Mega kepada fraksi PDI Perjuangan MPR untuk mendukungnya.[1] 
Duet Mega-Hamzah yaitu kenyataan politik yang menarik. Mega diangap sebagai representasi kelompok nasionalis-sekuler dan hamzah sebagai wakil kelompok Religius Islam. Sebelumnya, Mega pernah ditolak mati-matian menjadi Presiden oleh kelompok poros Tengah dengan alasan gender dan kapabilitas. Namun, kelompok yang sama justru mendorong Mega menjadi Presiden.[2]
Duet Kepemimpinan ini diharapkan menghasilkan pemerintah yang solit dan efektif. Hasil-hasil sidang Tahunan Majelis Permusyaratan Rakat (ST MPR) 2002 gres merupakan langkah awal yang baik lantaran semenjak itu ST MPR ditiadakan tanggapan perubahan ke empat Undang-Undang Dasar 1995. Wakil rakyat tak lagi berhak mengkritisi laporan kemajuan Negara sehingga tertup kemungkinan bagi anggota MPR/DPR untuk melaksanakan hal yang sama menyerupai terjadi pada Presiden Abdurrahman Wahid. 
Reformasi yang telah dibuka oleh Presiden Habibie dan semakin dilapangkan pada masa pemerintah Gus Dur membuka jalan bagi Megawati untuk melanjutkannya. Beberapa diantaranya yaitu memperkuat dan memperluas wewenang Mahkamah Agung sehabis Pemerintah menerahkan Admintrasi Lembaga Pradilan Militer dan Peradilan agama kepada forum ini.
Penegakan asas Negara aturan semakin terjamin sehabis terbentuk dan berfungsinya Makamah Kontitusi. hal lain yang patut dicatat yaitu keberhasilan pelaksanaan pemilu secara lansung semenjak pemilu Legeslatif dan pemilu untuk menentukan presiden-wakil presiden hingga dua putaran.
Pada tingkat makro-ekonomi, pemerintah nega berhasi membangun stabilitas, tetapi tidak terjamin pada level mikro ekonomi. problem penegakan aturan dan pemberantasan korupsi juga menjadi titik lemah kinerja kabinet gotong royong. pemerintah mega dinilai belum cukup optimal memanfaatkan moal dasar yang dimiliki. kinerjnya dinilai masih kurang untuk meningkatkan kesejahterraan rakyat, khususnya berkaitan dengan massalah pengangguran, kemskinan, dan pendidikan.
B.  Pandangan dan Langkah Reformasi Presiden Megawat Soekarno Putri.
1.    Kabinet Gotong Royong
Berbekal pandangan marhaenisme yang berbasis pada rakyat kecil (wong cilik) yang juga menjadi slogan dalam kampanyenyapartai demokrasi Indonesia usaha (PDI-P), Presiden Mega memulai pemerintahannya dengan membentuk kabinet Gotong Royong. bentuk dan susunak kabint ini tidak banyak berubah dibandingkan dengan Kabinet Persatuan Nasional pada era Gus Dur, kecuali menghidupka kembali Departemen Sosial dan Departemen Penerangan (dengan mengubah bentuknya menjadi Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi).
Dalam mengelola kabinet, Mega tetapkan enam jadwal pokok, yaitu:[3]
•Mempertahankan Persatuan dan Kesatuan bangsa dalam kerangka utuh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
•Meneruskan proses reformasi dan
demokratisasi dalam seluruh aspek kehidupan nasional melalui kerangka, arah, dan kegiatan yang lebih jelas, dengan terus meningkatkan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia.
•Normalisasikehidupan ekonomi dan kemasyarakatan untuk memperkuat dasar bagi kehiduan perekonomian rakyat.
•Melaksanakan penehakan aturan secara konsisten, mewujudkan rasa kondusif serta tenteram dalam kehidupan masyarakat, melaksanakan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
•Melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif, memulihkan martabat bangsa dan negara serta kepercayaan luar negeri, termasuk lembaga-lembaga pemberi pinjaman dan kalangan investor terhadap pemerintah.
•Mempersiapkan penyelenggaraan Pemililihan Umum 2004 yang aman, tertib, rahasia, dan langsung.
Selain itu, Mega juga mencabut kebijakan pemberian tunjangan jabatan kepada pejabat eselon I hingga eselon IV, yang telah diterbitkan oleh Gus Dur.
2.    Privatisasi dan Penjualan Aset Negara
Kebijakan privatisasi yang diambil pada era Mega memperlihatkan kewenangan yang sangat luas kepada Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kewenangan yang disampaikan dalam Sidang kabinet pertaa pada 13 Agustus 2001 itu meliputi pengelolaan dan pendayagunaan BUMN, serta pengendalian operasional Badan Penyehatan Perbankan Masional (BPPN) yang tidak lagi ditangani oleh Menteri Keuangan (Menkeu). Ketika itu, jabatan Menteri Negara BUMN dipegang oleh Laksamana Sukardi.
Menkeu Boediono selanjutnya diharapkan berkonsentrasi penuh pada peningkatan dan pengamanan penerimaan negara, serta pengadministrasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Perbendaharaan Negara. Sementara itu, Menteri Negara dan Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Kwik Kian Gie diharapkan berkonsentrasi pada perencanaan pembangunan, pencarian sumber pembiayaan, serta pengalokasian dana.
Wewenang dan tanggung jawab terhadap BPPN dan BUMN kesudahannya resmi diserahkan oleh Menkeu Boediono kepada Menteri Negara BUMN Laksamana Sukardi sebulan Kemudian, tepatnya 17 September 2001. dalam hal ini, soal BUMN didasarkan pada Peraturan Pemerintahan (PP) No. 63 Tahun 2001 tanggal 13 September 2001, sedangkan soal BUMN berdasarkan PP No. 64/2001.
Dalam pelaksanaannya , tugas, fungsi dan wewenang Menteri Negara BUMN meliputi penjualan asset negara yang berasal dari jaminan yang disita dari bank-bank swasta yang menyalahgunakan Bantuan Likuidasi Bank Indonesia (BLBI). Aset negara tersebut selanjutnya dikelola oleh BPPN, menyerupai dilakukan di BCA, Bank Danamon, Bank Bali, dan lain-lain. disamping itu, juga termasuk penjualan asset BUMN, menyerupai PT Indosat.
3.    Penegakan Hukum dan Pemberantasan Pratik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN)
Berkenaan dengan penegakan aturan dan  pemberantasan pratik KKN, Mega mengeluarkan Intruksi Presiden(Impres) no.8 tahun 2002 ihwal komite ihwal kebijakan sektor keuangan (KKSK) dalam rangka penyampaian kewajiban pemegang saham (PKPS) yang melibatkan banyak perusahaan konglomerat bermodal besar.[4] Dalam inpres tersebut, ditegaskan bahwa terhadap debitur yang komperatif dan telah membayar lunas utangnya akan diterbitkan Surat Keterangan Lunas (SKL) oleh BPPN. Setelah menerima persetujuan  dari Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK).
Berdasarkan Inpres itu, sepanjang 2003, ada sejumlah masalah korupsi besar yang dilarang penyidikannya oleh kejaksaan agung yang mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3). Pada 13 Juli 2004 kejaksaan agung mengeluarkan SP3 terhadap samsul nursalim alasannya sudah mengantongi SKL dari BPPN. Sampai kini samsul melarikan diri keluar negeri lebih parahnya, terhadap sorotan dari banyak sekali kalangan, kejaksaan pun tetap bersikukuh, bahwa pemberian SP3 yaitu sah.
Sementara itu, banyak masalah korupsi yang hingga ke pengadilan dituntut rendah atau malah diputus bebas. Kalaupun ada yang divonis lebih tinggi, itu hanya berlaku dalam persidangan in absentia atau tanpa dihadiri terdakwa. Beberapa terdakwa korupsi memang ada yang divonis berat, tetapi tidak ditahan malahan dibiarkan dan diberikan kesempatan kabur ke luar negeri.
Beberapa rujukan nyata yaitu masalah penyalahgunaan dana BLBI menyerupai masalah hendra raharja. Dipengadilan ia divonis seumur hidup tetapi tidak menjalani eksekusi lantaran melarikan diri ke australia hingga meninggal dunia. Berita somasi perdata terhadap hebat waris hendra raharja pun hanya pernyataan belaka. begitu pula halnya dalam masalah yang melibatkan samedikun hartono, mantan komisaris utama bank modern. Bahkan pada awal 2003, pen
gadilan malah memvonis bebas mantan wakil presiden komisaris Bank Umum Nasional (BUN), kaharuddin ongko.
Setelah itu, menyusul vonis 3 tahunbagi mantan Mansesneg Akbar Tandjung dalam masalah dana non-budgeter Bulog, tetapi tidak disertai dengan perintah penahanan. Selain itu, dua pengurus Yayasan Bina Sejahtera Bulog, Mulyono Makmur dan Jacub Ishak, divonis bebas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, simpulan Februari 2003.
Akhir April 2003, Probosutedjo, saudara mantan Presiden Soeharto, selaku mantan Direktur Utama PT Menara Hutan Buana (MHB), divonis empat tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat lantaran terbukti melaksanakan penyimpangan dana reboisasi untuk pembangunan Hutan Tanam Industri (HTI) di Kalimantan Selatan. Namun, putusan ini juga tidak disertai dengan perintah penahanan.
Di pengujung 2003, terdakwa koruptor Leonard Tanubrata dibebaskan oleh Pengadilan Tinggi DKI. Padahal, di tingkat Pengadilan Negeri, terdakwa divonis 10 tahun penjara. Selain itu, Tabrani Ismail, mantan Direktur Pengolahan Pertamina juga dibebaskan oleh pengadilan dalam masalah korupsi. Akhir tahun 2003 ditandai dengan pembobolan Bank BNI dengan memakai surat kredit fiktif senilai Rp 1,7 Triliun dan pembobolan Bank BRI melalui penyimpangan mekanisme dalam cash collateral dan real time gross settlement.
Deretan panjang lolosnya para terdakwa masalah korupsi menjadi citra suram pemberantasan korupsi di tahun 2003. Ditengah ketidakberdayaan negara menghadapi korupsiyang terus merajalela. Harapan ditumpukan pada pembentukan Komisi Pemberantasan Tindakan Korupsi atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sayangnya, komisi yang sudah usang ditunggu itu tidak kunjung terbentuk hingga pertengahan 2003. Padahal, dalam UU No. 31 Tahun 1999 ihwal Pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi, seharusnya dalam waktu 2 tahun KPK sudah terbentu. Pada September 2003, sehabis didesak oleh banyak sekali kalangan, Mega kesudahannya mengeluarkan Keppres ihwal Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK.
4.    Reformasi Politik
Komitmen dan pandangan Mega dalam mengakomodasi kegiatan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tampak dalam Pidato Kenegaraan Presiden di depan dewan perwakilan rakyat pada 18 Agustus 2001. Pada kesempatan itu, Mega menjelaskan bahwa kalaupun kita sepakat melaksanakan amandemen tersebut, seyogianya hal ini kita lakukan dengan hati-hati, dengan pemikiran yang fundamental dan matang, sehingga sanggup memenuhi kebutuhan kenegaraan kita dalam waktu panjang.
Amandemen konstitusi diharapkan bukan hanya bisa menjadi kerangka politik untuk kebersamaan, tetapi juga menjadi tumpuan untuk maju ke masa depanyang lebih adil, demokratis, serta lebih sejahtera. Untuk itu, dalam mem[ersiapkan merumuskan dan melaksanakan amandemen, harus dipegang teguh niat dasar didirikannya negara ini yang telahdijelaskan didalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Para pendiri negara kita merumuskan sifat Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Mega percaya bahwa kandungan nilai dari rumusan yang amat sederhana dan sedemikian dikenal tersebut begitu jernih dan tidak memerlukan klarifikasi yang njlimet.
Tugas yang diberikan kepada Pemerintah Republik Indonesia juga terang dan sederhana, yaitu bahwa segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekan, perdamaian awet dan keadilan sosial.
Kehormatan untuk memutakhirkan Undang-Undang Dasar 1945, berdasarkan Mega, terletak pada MPR, yang secara konstitusional merupakan penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia. Dan dalam meletakkan dasar-dasar amandemen yang lebih bersifat komprehensif dan lebih konseptual, Mega berpesan bahwa hal tersebutr memerlukan pemikiran mendalam dan harus diselesaikan secara mendasar. Beberapa diantaranya berkaitan dengan :
•Sifat negara keatuan, yang secara melembaga dan operasional memperlihatkan dan mengakui hak otonomi daerah.
•Kebijakan dasar pemeliharaan kesatuan politik dan integritas wilayah nasional.
•Hubungan institusional antara forum legislatid dan eksekutif.
•Sistem pemilihan umum.
•Hubungan antara pusat dan daerah.
•Rumusan ihwal implikasi kenegaraan dari kemajemukan bangsa kita, termasuk penghormatan terhadap adat, budaya serta inst
itusi masyarakat tradisisonal kita.
Namun, proses amandemen bukan tanpa kritik. Akhir proses perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945 tampak begitu sarat kepentingan. Sebuah konstitusi, yang selanjutnya menjadi dasar, patokan, dan panutan perjalanan bangsadan negara, digadaikan dalam sebuah tawar menawar antar partai politik yang hitungannya yaitu urusan pemilu 2004. Rakyat sebagai stakeholder sesungguhna hanya menjadi penonton, nyaris tidak diajak serta, kecuali dalam sejumlah sosialisasi yang umumnya melibatkan sebagian kecil masyarakat akademis.
Dibidang politik, selain soal amandemen Undang-Undang Dasar 1945, selama pemerintahan mega, berhasil disahkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 ihwal Pemilihan Langsung Presiden dan Undang-Undang No 32 Tahun 2003 ihwal partai Politik.
5.    Reformasi TNI
Dalam kaitannya dengan kegiatan reformasi ditubuh militer dan bagaimana menempatkan relasi pemerintah dan TNI, posisi Meha sepertinya tinggal melanjutkan kebijakan yang dirintis oleh Presiden Habibie dan telah dilapangkan oleh Gus Dur. Tidak ada kebijakan fundamental yang dihasilkan oleh Mega.
Bahkan dalam Pidato Kenegaraan Presiden di depan dewan perwakilan rakyat pada 18 Agustus 2001, Mega mengakui bahwa Tentara Nasional Indonesia telah menyatakan komitmennya untuk terus melaksanakan reformasi internal dengan langkah-langkah konkretuntuk menempatkan diri secaraq profesional dan fungsional sebagai alat pertahanan negara dan mendukung tegaknya demokrasi serta mematuhi aturan dan menghormati hak asasi manusia.
Ia juga menyampaikan bahwa secara konsisten sudah mulai dipisahkan antara jajaran Tentara Nasional Indonesia dan Polri, walaupun dalam kasus-kasus tertentu diharapkan santunan militer untuk mendukung kiprah Polisi Republik Indonesia ini. Masih banyak peraturan perundang-undangan, iktikad dasar, dan iktikad pelaksanaan yang harus diperbaii dan diperbaharui, serta jadwal penyegaran pendidikan dan pembinaan yang harus diadakan.
Mega juga menyadari bahwa masih ada sisa-sisa problem dimasa lampau yang harus diselesaikan bersama dalam rangka reposisi Tentara Nasional Indonesia dan Polri. Misalnya, problem pelanggaran berat terhadap hak asasi insan di tempat konflik bersenjata[5]. lantaran itu, Megawati meminta supaya Tentara Nasional Indonesia meninjau kembali doktrin-doktrin yang dipergunakan dan dipelajari dengan cermat ketentuan-ketentuan aturan yang berkenaan dengan pelaksanaan kiprah TNI.
Dalam buku Langkah-Langkah Reformasi Internal Lanjutan Tentara Nasional Indonesia atau langkah reformasi Tentara Nasional Indonesia tahap kedua, yang diterbitkan bersamaan  dengan Hari Tentara Nasional Indonesia pada 5 Oktober 2001, telah dipaparkan skema proses reformasi internal Tentara Nasional Indonesia dalam waktu jangka pendek (0-3 tahun), jangka menengah (4-7 tahun), dan jangka panjang (8-12 tahun). Menyangkut kiprah sosial politik (sospol), dalam buku itu disebutkan bahwa dalam jangka pendek Tentara Nasional Indonesia akan menanggalkan kiprah sospol, menanggalkan kekaryaan, dan melikuidasi isntitusi sospol. Semua kegiatan tersebut sudah dilaksanakan oleh TNI.
Notes.
1. Misbah Hidayat. Kajian Komparatif Pemerintah Tiga Presiden.Gramedia Pustaka Utama. 2007. Hlm.77-79
2. Misbah Hidayat. Kajian Komparatif Pemerintah Tiga Presiden.Gramedia Pustaka Utama. 2007. Hlm. 83-86
3. Adi Sudirman. Sejarah Lengkap Indonesia.press.2014 Hlm 457-458
4. Martoji..Sejarah 3. Bumi Aksara.2008 Hlm 24-25
5. Martoji..Sejarah 3. Bumi Aksara.2008 Hlm 35-37
DAFTAR PUSTAKA
L. Misbah Hidayat.2007.Kajian Komparatif Pemerintah Tiga Presiden.Gramedia Pustaka Utama.
Adi Sudirman.2014 Sejarah Lengkap Indonesia.press
Martoji.2008.Sejarah 3. Bumi Aksara.