Resolusi Konflik Perbatasan Eritrea-Ethiopia (1998-2000)

WIJAYANTI/S/E-A

1.      Perang Kemerdekaan Eritrea menghadapi Ethiopia
Eritrea dan Ethiopia merupakan wilayah yang berada di Afrika. Pada tahun 800 SM Dinasti D’Mit menyatuka wilayah Eritrea dan Ethiopia. Ketika Perang Dunia II berlangsung, Inggris menguasai wilayah Ethiopia dan Eritrea. Ethiopia melaksanakan perlawanan yang berhasil lepas dari kolono Inggris, namun Inggris masih menguasai wilayah Eritrea.
Namun, paska Perang Dunia II, PBB mengembalikan kedaulatan sesudah perang dan menyatukan Eritrea sebagai wilayah federal Ethiopia. Ketidakpuasan terjadi semenjak Kaisar Haile Selassie secara sepihak menganeksasi Eritrea pada tahun 1962, paska diserahkannya Eritrea kepada Ethiopia, pemerintah sentra Ethiopia menerapka kebujakan-kebijakan yang ketat atas wilayah Eritrea. Partai politik Eritrea tidak boleh didirikan, kebebasan pers dikekang, dan bahasa Eritrea tidak boleh diajarkan disekolah-sekolah setempat. Pemerintah Ethiopia pun melaksanakan tindakan penindasan dan perbudakan terhadap rakyat Eritrea.
Karena tindakan Pemerintah Ethiopia tersebut, muncullah perlawanan dan perang gerilya yang menuntut semoga Eritrea merdeka. Eritrea melaksanakan perang kemerdekaan semenjak September 1961 sampai Mei 1991. Eritrean Peoples Liberation Front (EPLF) didukung oleh Negara-Negara Arab dan gerilyawan Palestina, sedangkan Ethiopia dibantu secara financial dan peralatan militer dari Uni Soviet dan Kuba. Setelah runtuhnya Uni Soviet oleh pemberontakn pro demokrasi kesudahannya PBB melaksanakan intervensi dan pengadaan referendum pada tahun 1991. Hasil dari referendum tersebut ialah adanya kedaulatan dan ratifikasi penuh atas Eritrea pada tanggal 24 Mei 1993 dengan Ibukota Asmara.
2.      Konflik perbatasan Ethiopia-Erotrea
Ketika Eritrea mendapatkan kemerdekaannya, perbatasan antar kedua Negara yaitu antara Eritrea dan Ethiopia tidak ditetapkan secara terang dan beberapa cuilan wilayah diperebutkan oleh kedua Negara tersebut. Pembentukan sebuah komisi pada tahun 1991 untuk memilih batas-batas wilayah kedua Negara pun gagal menjalankan fungsinya.
Pemerintah Eritrea menyiarkan pernyataan di Radio Eritrea bahwa Ethiopia akan melaksanakan perang total untuk menuntaskan permasalahan perbatasan yang disengketakan Eritrea dan Ethiopia. Sebelumnya upaya obrolan sebagai proses perdamaian kedua Negara tersebut telah dilakukan yang difasilitasi oleh Pemerintah Amerika Serikat dan Rwanda, Ketua IGAD (Inter  Goverment Authority on Development), Organisasi Negara Sahel Sahara dan Sekretaris Jendral Organisasi Uni Afrika.
Upaya obrolan tersebut gagal dilakukan dan bahkan Pemerintah Ethiopia mengintruksikan pasukan militernya untuk melaksanakan segala tindakan yang dibutuhkan untuk menggagalkan invasi Eritrea. Ketegangan diantara kedua Negara semakin meningkat seiring dengan kejadian yang terjadi didataran Badme.
Ketegangan-ketengan antara Eritrea dengan Ethiopia terjadi disekitar dataran Badme. Orang-orang Eritrea yang berada disekitar dataran Badme dipindahkan kewilayah Tigrayan. Eskalasi ketegangan antara kedua Negara semakin meningkat ditunjukkan dengan surat resmi yang ditulis oleh Administrator wilayah Tahtai Adyabo, Ato Abraha Berhane yang ditulis pada 10 Maret 1998.konflik antara Eritrea dan Ethiopia kembali terjadi dikala Addis Ababa mengklaim bahwa tentara Eritrea telah menduduki Badme, wilayah perbatasan kedua Negara yang dianggap sebagai teritorialnya pada 12 Mei 1998. Pada 6 Mei 1998 tentara Ethiopia ditembak oleh tentara Eritrea disekitar dataran Badme. Hal ini menyebabkan dekralasi perang
yang dinyatakan oleh parlement Ethiopia pada 13 Mei 1998.
Satu bulan lalu pecah perang diantara kedua Negara tersebut. Dan pada tanggal 3 Juni kedua Negara saling menembakkan artileri. Sepasang fghter bomber MiG-23BN Ethiopian Air Force (ETAF) menyerang Airport Internasioanl Asrama pada tanggal 5 Juni. Siang harinya Eritrea Air Force (ERAF) membalas seranga Ethiopia tersebut dengan mengirim sepasang Aeromacchi MB339 untuk menyerang kota Mkelle, Ethiopia.
Organisasi Uni Afrika dan Amerika Serikat mengupayakan negosiasi tenang untuk menuntaskan konflik diantara kedua Negara tersebut, namun negosiasi tersebut gagal. Bahkan, paska gagalnya negosiasi tersebut, Ethiopia melaksanakan serangan besar-besaran kekota Badme yang sedang dikuasai oleh Erotrea dibawah isyarat sandi “Operasi Matahari Terbenam” yang dilaksanakan semenjak 22 Februari 1999. Dengan operasi tersebut Ethiopia berhasil merebut dan menduduki kota Badme dan menggeser garis depan sejauh 6 KM lebih dalam kewilayah Eritrea.
Baik Eritrea dan Ethiopia memakai kekuatan pesawat dan heli tempur untuk membombardir posisi lawan. Pada tanggal 25 Februari terjadi pertempuran antara Fulcrum dan Flanker. Dalam pertempuran ini terjadi peperangan yang tidak imbang antara Eritrea dan Ethiopia, dimana Ethiopia mempunyai persenjataan yang lebih banyak dan lebih manis dibanding milik Eritrea. Dalam peperangan ini, Eritrea mengalami banyak kekalahan. Beberapa pesawat tempur Eritrea hancur, dan banyak wilayah Eritrea yang dibom oleh Ethiopia. Dalam pertempuran yang berlangsung sejakMei 1998 sampai Juni 2000 menyebabkan lebih dari 100.000 orang meninggal dan jutaan dolar dipergunakan untuk pengembangan kegiatan militer dan pembelian senjata perang.
Pertempuran kembali terjadi pada tanggal 11 Mei 2000, dikala pasukan Ethiopia berhasil merebut sebuah kota perbatasan penting yang dianggap sebagai wilayah Eritrea. Pada bulan Mei tersebut Washington mengusulkan diberlakukannya embargo senjata penuh pada kedua Negara dengan cita-cita mereka akan kekurang senjata. Selain itu, Amerika juga melarang pejabat pemerintah Ethiopia berpergian ke Amerika sebagai salah satu sanksi. Sedangkan Rusia mendesak dilakukannya diplomasi lanjutan.
Alasan utama dari konflik yang terjadi antara Eritrea dan Ethiopia ialah alasannya ialah Ethiopia tidak lagi mempunyai perbatasan Laut Merah dan alasannya ialah itu berganting terhadap jasa kapal dan perdagangan barang sepanjang Laut Merah, terutama bergantung dengan Ethiopia. Karena itulah kedua Negara memperebut daerah perbatasan, khususnya dataran Badme, yang srategis dan bermuara ke Laut Merah sebagai susukan tranportasi dan perdagangan bagi kedua Negara.
3.      Resolusi Konflik
Pada pertengahan tahun 1999, bagi Eritrea maupun Ethiopia telah mendapatkan rencana perdamaian yang ditengahi oleh Organisasi Persatuan Afrika (Organization African Union-OAU). Namun, baik Eritrea maupun Ethiopia tidak baiklah dengan implementasi-implementasi tindakan yang dicanangkan, dan menyalahkan satu sama lain atas isu-isu yang ada, kedua Negara tersebut juga tidak berkomitmen sacara serius untuk melaksanakan perdamaian, sehungga upaya perdamaian yang dibentuk tersebut sulit dicapai.
Sejak itu situasi antara kedua Negara  semakin menegang. Baik Ethiopia maupun Eritrea dituduh melaksanakan pelanggaran berat. Amnesti internasional mengatakan bahwa sejumlah besar warga Eritrea ditahan oleh Ethiopia hanya alasannya ialah problem pasir, dan Eritrea pun memakai bawah umur sebagai tentara digaris depan pertahanan.
Pada selesai Mei 2000, Ethiopia telah mendeklarasikan berakhirnya perang dengan Eritrea. Ethiopia mengklaim kemenangang, sementara Eritrea mengklaim penarika taktis. Kemudia kedua belah pihak akan bertemu lagi untuk melihat lagi apakah pertemuan akan sanggup ditengahi kembali. Solusi konflik yang dihasilkan atas konflik yang terjadi antara Eritrea dan Ethiopia ialah adanya kesepakatan yang dirumuskan pada 18 Juni 2000 atas dorongan dan tekanan dari dnia internasional. Kesepakatan yang muncul hanyalah dihentikannya gencatan senjata namun belum adanya sebuah positive peace diantara kedua Negara tersebut. Oleh karenanya, PBB menempatka 4.200 pasukan tentaranya untuk berjaga diperbatasan yang disengkatakan untuk mempertahankan perdamaian yang labil tersebut.
Gagalnya jalur negosiasi yang diupayakan oleh Organisasi Persatuan Afrika (Organization African Union-OAU) lalu ditindaklanjuti oleh PBB. PBB dan Amerika Serikat ikut serta dalam mengupayakan negosiasi diantara Eritra dan Ethiopia. Dalam negosiasi tersebut membuahkan hasil Algiers Agreement, yaitu sebuah perjanjian perdamaian yang ditandatangani pada 12 Desember 2000.
Pernyataan resmi berakhirnya konflik Eritrea dan Ethiopia pun dideklarasikan oleh Sekretasis Jendral PBB, Kofi Annan. Ia menyatakan bahwa sebuah perjanjian tenang akan ditandatangani oleh Eritrea dan Ethiopia di Algeria. Perjanjian ini akan menetapkan sengketa perbatasan, pertukaran tawanan dan melepaskan warga sipil yang ditahan. Perdana Menteri Ethiopia, Meles
Zenawi, juga menyatakan bahwa Ethiopia akan menerika draf rencana perdamaian yabg disusun oleh Organisasi Persatuan Afrika (Organization African Union-OAU)
Berdasarkan Algries Agreement yang ditandatangani Eritrea dan Ethiopia, daerah sepanjang 25 KM di Eritrea menjadi daerah yang dikontrol oleh United Mission on Ethiopian and Eritrea (UNMEE), sementara menunggu hasil sidang sengketa perbatasab di Den Haag dan Komisi Perbatasan. Akhirnya, diputuskan bahwa wilayah Badme yang menjadi sumber konflik diserahkan kepada Eritrea. Keputusan tersebut menyebabkan Ethiopia kehilangan garis pantainya di Laut Merah sehingga Ethiopia tidak lagi mempunyai susukan secara eksklusif menuju Laut Merah.
Dengan menelaah latar belakang dan sumber pemicu konflik antara Eritrea dan Ethiopia maka kita sanggup menyimpulkan bahwa konflik diantara kedua Negara tersebut merupaka interstate war yang dipicu oleh faktor geopolitik dan kapital politik. Dari segi geopolitik, kedua negara memperebutkan daerah perbatasan yang bernilai strategis bagi kedua Negara, terutama wilayah didataran Badme. Dari segi kapital politik, perebutan daerah perbatasan tersebut alasannya ialah daerah perbatasan yang disengketakan bernilai strategis dan menjadi susukan eksklusif manuju Laut Merah sebagai jalur transportasi dan perdagangan. Akses menuju Laut Merah inilah yang mereka butuhkan alasannya ialah menunjang kegiatan perdagangan dan perekonomian kedua Negara.


DAFTAR PUSTAKA.
·         http://www.dehai.org/conflict/analysis/alemsghed1.html
·         http://www.guardian.co.uk/world/2000/jun/01/ethiopia
·         http://www.afrol.com/news/eth005_peacekeepers_authorized.html
·         Wallensteen,Peter.Understanding conflict Resolution:War,Peace and the            Global System.2002.London:Sage Publication.