Runtuhnya Sistem Politik Orde Gres Soeharto

YULIA SARI/SI V/12B
Runtuhnya pemerintahan Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 yang disertai dengan tuntutan demokratisasi disegala bidang serta tuntutan untuk menindak tegas para pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) telah menjadikan perubahan di Indonesia berlangsung dengan akselarasi yang sangat cepat dan dinamis. Situasi ini menuntut bangsa Indonesia untuk berusaha mengatasi kemelut sejarahnya dalam arus utama perubahan besar yang terus bergulir melalui agenda reformasi.

Dengan latar belakang dari kekerabatan kekuasaan yang tidak seimbang antara negara dan masyarakat, gerakan reformasi muncul diawal layar politik Indonesia pada tamat tahun 80-an. Ada beberapa faktor yang balasannya menunjukkan sumbangan bagi jatuhnya orde barunya Soeharto, yaitu:
Pertama, konflik internal antar elite yang berkuasa yang balasannya memperlemah sistem yang ada. Konflik internal terjadi antara faksi-faksi elite yang saling bersaing untuk memperoleh kanal kepada Presiden. Ketika kekuasaan semakin terakumulasi ditangan Soeharto dan keluarganya, cukup logislah jikalau anggota-anggota elite jelang tamat pemerintahannya, Soeharto dikitari oleh faksi-faksi yang bersaing, yang tujuan utamanya yaitu memakai kekuasaan untuk mencapai pemenuhan kepentingannya. Konsekuensinya, suatu elite berkuasa yang kohesif, yang ada pada tahun-tahun pertama orde gres tidak sanggup lagi dipertahankan dan Soeharto dipaksa untuk percaya pada kemampuannya untuk mengadakan manuver.
Kedua, format politik yang ada secara sedikit demi sedikit meruntuhkan kapasitas pertahanan sistem politik depolitisasi, contohnya mengeringkan sumber-sumber daya politik yang mendambakan penopangan dan pertahanan sistem. Tidaklah mengherankan jikalau politik Indonesia dibawah Orde Baru penuh dengan rumor politik yang berasal dari lingkungan elite yang kemudian disirkulasikan untuk konsumsi publik.
Ketiga, politik depolitisasi memperlemah struktur politik orde gres itu sendiri lantaran politik tersebut menghapus kemampuan untuk mempunyai prosedur kontrol yang efektif untuk penopangnya sendiri. Ketidakmampuan insitusi politik yang ada diluar forum direktur meruntuhkan kemampuan rezim untuk mengontrol praksis-praksis korupsi dan over birokratisasi dihampir seluruh aspek kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Rezim semakin defensif dan tidak sanggup menjawab kebutuhan publik akan koreksinya. Konsekuensinya, rezim menderita legitimasi moral dan politis dalam pandangan rakyat.
Kontradiksi internal yang demikian membuat keretakan pada dinding sistem politik orde baru. Kontradiksi ini juga memberi keterbukaan politik bagi kelompok-kelompok yang pro reformasi, khususnya kaum intelektual, pencetus sosial, politik, dan mahasiswa yang berjuang untuk demokrasi yang lebih baik semenjak awal orde gres dan menjadi intensif selama tahun 80-an. Perjuangan mereka diperkuat dengan bertambahnya tekanan rezim melalui isu-isu hak asasi, proteksi lingkungan hidup, dan kekerabatan perburuhan.
Dengan demikian, gerakan pro demokrasi mulai menentang dominasi politik orde gres melalui banyak sekali macam tindakan, menyerupai pembentukan Forum Demokrasi, AJI(Aliansi Jurnalis Indonesia), SBSI sanggup dipandang sebagai langkah yang signifikan dalam proses reformasi demokratis. Perjuangan Megawati biar partainya lebih otonom juga menarik perhatian publik diluar negeri, teristimewa terhadap peristiwa 27 Juli 1966 ketika militer mendukung penyerangan Soerjadi ke markas besar partai dan menimbulkan kerusuhan berdarah.
Namun, mahasiswalah yang sepertinya lebih mayoritas dalam panggung politik Indonesia dan berhasil merobohkan rezim otoriter. Mahasiswa memaksa Soeharto untuk turun tahta sesudah gagal mengatasi problem krisis ekonomi. Krisis benar-benar menelanjangi kelemahan sistem politik Orde Baru, lantaran salah satu dari banyak alasan penting dibelakang kegagalan Soeharto untuk mengusut akselarasi dari krisis yaitu tidak adanya kepercayaan  publik pada pemerintahannya.
Ada beberapa faktor lain yang menimbulkan runtuhnya kekuasaan orde gres dibawah kepemimpinan Soeharto antara lain sebagai berikut:
1.      Krisis ekonomi dan moneter
Pada waktu krisis melanda Thailand, melepaskan kaitan Baht pada US Dollar, Indonesia sangat mencicipi dampak paling buruk. Hal ini disebabkan oleh rapuhnya fondasi Indonesia dan banyaknya prektek KKN serta monopoli ekonomi. Pada tanggal 1 Juli 1997 nilai tukar rupiah turun dari Rp.2.575,00 menjadi Rp.2.603,00 per Dollar Amerika Serikat. Pada bulan Desember 1997 nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika mencapai Rp.5000,00 per Dollar, bahkan pada bulan Maret 1998 telah mencapai Rp.16.000,00 per Dollar Amerika Serikat.
Faktor lain yang menimbulkan krisis ekonomi di Indonesia yaitu problem utang luar negeri, penyimpangan terhadap pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, dan referensi pemerintahan yang sentralistik.
a.
       Utang Luar Negeri Indonesia
Utang luar negeri Indonesia tidak sepenuhnya merupakan utang negara, tetapi sebagian merupakan utang swasta. Utang yang menjadi tanggungan negara hingga 6 Februari 1998 yang disampaikan oleh Radius Prawira pada sidang Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi yang dipimpin oleh Presiden Soeharto di Bina Graha mencapai 63,462 milliar dollar AS, sedangkan utang pihak swasta mencapai 73,962 milliar dollar AS.
b.      Penyimpangan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945
Dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 tercantum bahwa dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua dibawah pimpinan atau fatwa anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat ditafsirkan bukan merupakan kemakmuran orang per orang, melainkan kemakmuran seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia menurut asas-asas kekeluargaan.
Sistem ekonomi yang berkembang pada masa orde gres yaitu sistem ekonomi kapitalis yang dikuasai oleh para konglomerat dengan banyak sekali bentuk monopoli, oligopoly, dan diwarnai dengan korupsi dan kolusi.
c.       Contoh pemerintahan Sentralistis
Pemerintahan orde gres dalam melakukan sistem pemerintahan bersifat sentralistis, artinya semua bidang kehidupan berbangsa dan bernegara diatur secara sentral dari pusat pemerintahan (Jakarta), sehingga peranan pemerintah pusat sangat memilih dalam banyak sekali bidang kehidupan masyarakat.
Selain pada bidang ekonomi, politik sentralistis ini juga sanggup dilihat dari referensi pemberitaan pers yang bersifat Jakarta-sentris. Disebut Jakarta-sentris lantaran pemberitaan yang berasal dari Jakarta selalu menjadi gosip utama. Jakarta selalu dipandang sebagai pusat gosip penting yang bernilai tinggi. Berbagai insiden yang berlangsung di Jakarta atau yang melibatkan tokoh-tokoh Jakarta dipandang sebagai gosip penting dan berhak menempati halaman pertama.
2.      Krisis Politik
Pada dasarnya secara de jure (secara hukum) kedaulatan rakyat tersebut dilakukan oleh MPR sebagai wakil-wakil dari rakyat, tetapi ternyata secara de fakto (dalam kenyataannya) anggota MPR sudah diatur dan direkayasa, sehingga sebagian besar anggota MPR tersebut diangkat menurut pada ikatan kekeluargaan (nepotisme).
Mengakarnya budaya KKN dalam badan birokrasi pemerintahan, menimbulkan proses pengawasan dan pemberian mandat kepemimpinan dari dewan perwakilan rakyat dan MPR kepada presiden menjadi tidak sempurna. Unsur legislative yang sejatinya dilaksanakan oleh MPR dan dewan perwakilan rakyat dalam membuat dasar-dasar aturan dan haluan negara menjadi sepenuhnya dilakukan oleh Presiden Soeharto. Karena keadaan tersebut, mahasiswalah yang didukung oleh dosen dan rektornya mengajukan tuntutan untuk mengganti presiden, reshuffle cabinet, dan menggelar sidang istimewa MPR serta melakukan pemilu secepatnya.
Salah satu penyebab mundurnya Soeharto yaitu melemahnya pinjaman politik, yang terlihat dari pernyataan politik Kosgoro yang meminta Soeharto mundur. Pernyataan Kosgoro pada tanggal 16 Mei 1998 tersebut diikuti dengan pernyataan Ketua Umum Golkar, Harmoko yang pada ketika itu juga menjabat sebagai Ketua MPR/DPR Republik Indonesia meminta Soeharto untuk mundur.
3.      Krisis Kepercayaan
Dalam pemerintahan orde gres berkembang KKN yang dilaksanakan secara terselubung maupun secara terang-terangan. Hal tersebut menimbulkan munculnya ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah dan ketidakpercayaan luar negeri terhadap Indonesia.
Kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Soeharto berkurang sesudah bangsa Indonesia dilanda krisis multidimensi. Kemudian muncul banyak sekali agresi tenang yang dilakukan oleh para masyarakat dan mahasiswa. Para mahasiswa semakin gencar berdemonstrasi sesudah pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM dan ongkos angkutan pada tanggal 4 Mei 1998. Puncaknya pada tanggal 12 Mei 1998 di Universitas Trisakti Jakarta. Aksi mahasiswa yang semula tenang menjelma agresi kekerasan sesudah tertembaknya empat mahasiswa Trisaksi, yaitu Elang Mulya Lesmana, Heri Hartanto, Hendriawan Sie, dan Hafidhin Royan.
4.      Krisis Sosial
Ada 2 jenis aspirasi dalam masyarakat, yaitu mendukung Soeharto atau menuntut Soeharto turun dari dingklik kpresidenan. Kelompok yang menuntut Presiden Soeharto untuk mundur diwakili oleh mahasiswa. Kelompok mahasiswa ini mempunyai impian reformasi terhadap Indonesia. Organisasi yang mendukung mundurnya Presiden Soeharto diantaranya Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) dan Forum Kota (Forkot).
5.      Krisis Hukum
Banyak ketidak adilan yang terjadi dalam pelaksanaan aturan pada masa pemerintahan Orde Baru, menyerupai kekuasaan kehakiman yang dinyatakan pada pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kehakiman mempunyai kekuasaan yang merdeka dan terlepas dari kekuasaan pemerintah (eksekutif). Namun pada ketika itu, kekuasaan kehakiman dibawah kekuasaan eksekutif. Hakim juga sering dijadikan sebagai alat pembenaran atas tindakan dan kebijakan pemerintah atau sering kali terjadi rekayasa dalam proses peradilan, apabila peradilan itu menyangkut diri penguasa, keluarga kerabat, atau para pejabat negara. Reformasi menghendaki penegakan aturan secara adil bagi semua pihak sesuai dengan prinsip negara hukum.
Akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden RI dan menyerahkan jabatannya kepada BJ Habibie. Pristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan Orde Baru dan dimualainya Orde Reformasi.
DAFTAR PUSTAKA
Muhammad A.S Hikam. 1999. Politik Kewarganegaraan: Runtuhnya Politik Orde Baru. Penerbit Erlangga: Jakarta.
Notosusanto, Nugraha. 2008. Sejarah Nasional Indonesia 6, Jakarta : Balai Pustaka.
Sudirman, Adi dkk. 2004. Sejarah Lengkap Indonesia.Yogyakarta: Ikapi Press.
Daryanto, Nico. 2012. Pak Harto The Untold Stories. Jakarta: Kompas Gramedia.