Rwanda Dan Burundi: Represi Secara Umum Dikuasai Terhadap Minoritas

Indah Kesuma Noer/S/EA
            Rwanda dan Burundi termasuk dua Negara kecil yang tidak mempunyai pantai, tidak makmur dan tidak dikaruniai kesamaan identitas pada waktu merdeka pada 1 Juli 1961. Persiapan penyerahan kekuasaan dari pihak Belgia berjalan tergesa-gesa. Administrasi kolonial Belgia mencoba untuk memuaskan tuntutan politik suku Hutu sedangkan kepada suku Tutsi disampaikan usul semoga proses kemerdekaan bagi Rwanda-Burundi dilakukan secara tahap demi tahap. Usul pihak Belgia itu membangkitkan amarah rakyat. Ketegangan

bukannya mereda, malah memanas di Rwanda dan Burundi. Suku Tutsi sesungguhnya merupakan minoritas kecil sehingga kalau nantinya diadakan pemilihan umum makan kemenangan akan gampang diperoleh oleh pihak Hutu. Selama dibawah colonial Belgia para elite Tutsi didukung penguasa belgia dan Hutu diabaikan. Kemudian penguasa belgia cenderung mendukung Hutu, termasuk ketika Hutu melaksanakan pembunuhan terhadap Tutsi, penguasa Belgia itu tidak berupaya mencegahnya. Pada awal 1960, penguasa colonial mulai memecat para kepala Tutsi dan menggantinya dengan Hutu. Para tokoh Hutu segera membalas dan melaksanakan pengejaran terhadap Tutsi di wilayah-wilayah yang dikuasai Hutu. Akibatnya terjadi mass exsodus sekitar 130.000 orang Tutsi Rwanda lari meminta proteksi di Kongo, Burundi, Tanzania dan Uganda,. Pada pemilu Juli 1960 parti du Mouvement de l’Emancipation Hutu(Permehutu) mwnguasai 210 dari 229 communes. Para calon Tutsi mengontrol seluruh negeri, kemudian Hutu menggantikan mereka dan menjalankan tindakan-tindakan yang sama oppressive nya menyerupai pendahulunya.

1.      Republik Rwanda
Terletak di potongan tengah Afrika. Bersempadan dengan Uganda, Burundi, Kongo dan Tanzania. Kediaman kepada hampir 10 juta penduduk, Rwanda menampung penduduk yang paling padat di Benua Afrika, kebanyakan mereka  bergiat di dalam bidanga pertanian. Negara ini mempunyai tanah yang subur dan daratn yang berbukit bukau dan negara ini di gelar “Bumi dengan ribuan Bukit-Bukau”
Negara ini telah banyak mendapatkan banyak perhatin di dunia disebabkan pembunuhan bangsa beramai-ramai 1994 dimana antara 800.000 hingga 1.000.000 orang telah dibunuh. Tiga perempat populasi negara ini hidup dibawah paras kemiskinan antarbangsa yaitu US$ 1.25 sehari.
A.    Pembantaian di Rwanda
Pembantaian 800.000 suku Tutsi dan Hutu moderat oleh sekelompok ekstremis Hutu yang dikenal sebagai Interahamwe yang terjadi dalam periode 100 hari pada tahun 1994. Rwanda sendiri ialah sebuah negeri berpenduduk 7,4 juta jiwa dan merupakan negara terpadat di Afrika Tengah.
Peristiwa ini bermula pada tanggal 6 April 1994, ketika presiden rwada, Juvenal Habyarimana menjadi korban penembakan ketika berada di dalam pesawat terbang. Beberapa sumber menyebutkan Juvenal Habyarimana tengah berada di dalam sebuah helicopter pemberian pemerintah perancis. Saat itu, habyarimana yang berasal dari etnis Hutu berada dalam satu heli dengan presiden Burundi, Cyprien Ntarymira. Mereka gres saja menghadiri pertemuan di Tanzania untuk membahas duduk masalah Burundi. Sebagian sumber menyebutkan pesawat yang dipakai bukanlah helicopter melainkan pesawat jenis jet kecil Dassault Falcon.
Disinyalir, insiden penembakan keji itu dilakukan sebagai protes terhadap planning Presiden Habyarimana untuk masa depan Rwanda. Habyarimana berencana melaksanakan persatuan etnis di Rwanda dan pembagian kekuasaan kepada etnis-etnis itu. Rencana itu telah disusun setahun sebelumnya, menyerupai tertuang dalam Piagam Arusha pada tahun 1993. Sebelumnya ia menempati posisi sebagai menteri Pertahan Rwanda.
Pada tahun 1990-an Habyarimana merintis suatu pemerintahan yang melibatkan tiga etnis di Rwanda yakni Hutu(85%), Tutsi(14%), dan Twa(1%). Habyariman mengangkat perdana menteri Agathe Uwilingiyama dari suku Tutsi. . Pengangkatan dari suku berbeda jenis ini terang tidak diterima oleh kelompok militan yang ingin mempertahankan sistem pemerintahan satu suku.
Kekhawatiran sekaligus kekecewaan hiperbola inilah yang risikonya memuncak menjadi tindak pembunuhan terhadap presiden sendiri. Habyarimana risikonya dibunuh bersama presiden Burundi oleh kelompok militan penentangnya ketika mereka berada di dalam pesawat (atau helikopter) pemberian Presiden Perancis Francois Mitterand.
B.     Pembunuhan Massal
Peristiwa tragis penembakan Presiden Habyarimana kontan mengakhiri masa 2 tahun pemerintahannya. Lebih mengerikan lagi, insiden ini memicu pembantaian etnis besar-besaran di Rwanda. Hanya dalam beberapa jam sesudah Habyarimana terbunuh, seluruh tempat di Rwanda pribadi diblokade. Pasukan khusus Pengawal Presiden dengan derma pelatih Perancis segera beraksi. Mereka bekerja sama dengan kelompok militan Rwanda, Interahamwe dan Impuzamugambi.
Dimulai dari ibu kota Rwanda, ketiga kelompok bersenjata itu mulai membunuh siapa saja yang mendukung piagam Arusha tanpa memedulikan status dan sebagainya. Perdana Menteri Rwanda yang berasal dari suku Tutsi tak lepas dari pembunuhan kelompok bersenjata. Selain dia, masih ada nama-nama dari kalangan menteri, pastor dan siapa saja yang mendukung maupun terlibat dalam perundingan piagam Arusha.
Sebagian besar korban digeletakkan begitu saja dan tidak dimakamkan secara layak. Paling umum ketika itu hanyalah ditimbun dengan tanah sekedarnya. Pegunungan Gisozi disinyalir menjadi tempat pemakaman massal. Di tempat ini diperkirakan terdapat 250.000 jasad warga tak berdosa korban konspirasi keji. Dikatakan konspirasi, lantaran kemudian berkembang kisah bahwa perebutan kekuasaan ini dilakukan pemimpin Front Patriotik Rwanda, RPF (Rwandan Patriotic Front) yaitu Paul Kagame. Usai pembunuhan massal, Kagame tampil sebagai Presiden mengantikan Habyarimana.
C.    800.000 jiwa
Dalam seratus hari pembantaian aneka macam kalangan mencatat tidak kurang dari 800.000 jiwa atau paling banyak sekitar satu juta jiwa etnis Tutsi menjadi korban pembantaian. Lalu sesudah Kigali jatuh ke tangan oposisi RPF pada 4 Juli 1994, sekitar 300 mayit masih saja terlihat di alam terbuka di kota Nyarubuye berjarak 100 km dari timur Kigali. Korban yang jatuh di etnis lain (Twa dan Hutu) tidak diketahui, akan tetapi kemungkinan besar ada walaupun tidak banyak jumlahnya.
Pembunuhan besar-besaran di Rwanda sayangnya tidak mendapatkan perhatian besar dari dunia internasional khususnya Perancis, Inggris dan Amerika Serikat. Salah satu penyebab paling mayoritas ialah lantaran negeri ini tidak mempunyai nilai kepentingan strategis di mata internasional.
Kenyataan ini sangat disayangkan oleh aneka macam pihak. Ketika konfrensi perihal pembantaian etnis dilaksanakan di Kigali tahun 2004, disebutkan secara jelas, lembaga menunjuk Amerika Serikat, Belgia, Perancis dan Inggris berada di balik bencana pembantaian. Sekretaris Jendral PBB Kofi Annan yang waktu kemudian menjabat sebagai wakil komandan pasukan penjaga perdamaian di Rwanda tak luput menerima sorotan. Terutama sesudah ia menerima Penghargaan Nobel untuk bidang perdamaian. Juga disebutkan, veto dari Dewan Keamanan PBB yang risikonya menurunkan jumlah pasukan penjaga perdamaian dari 2500 personel menjadi 450 personel tidak bisa mengatasi masalah. “Pihak luar gagal mencegah pembantaian selama 100 hari di Rwanda” kata Presiden Paul Kagame sebelum memimpin upacara mengheningkan cipta.
D.    · Dimensi Internasional dan Resolusi Konflik
Menurut Donald L. Horowitz ialah “Ethnic conflict is the result of an extraordinary presence of traditional antipathies so strong that they can survive even the powerful solvent of modernization”.
Di dalam konflik yang terjadi di Rwanda, tentu ada aspek dimensi internasional di mana komunitas internasional turut berperan dalam perjuangan meredam konflik tersebut. Seperti yang telah dijabarkan di atas, PBB sebagai organisasi internasional telah mengirimkan pasukan penjaga perdamaian ke Rwanda.
PBB membentuk pasukan dengan misi menjaga perdamaian di Rwanda. Misi ini berjulukan United Nations Assistance Mission for Rwanda, atau biasa disebut UNAMIR. UNAMIR dibuat menurut resolusi Dewan Keamanan PBB 872 (1993) pada 5 Oktober 1993 untuk membantu mengimplementasikan perjanjian Arusha. Mandat UNAMIR adalah:
“. . . to assist in ensuring the security of the capital city of Kigali; monitor the ceasefire agreement, including establishment of an expanded demilitarized zone and demobilization procedures; monitor the security situation during the final period of the transitional Government’s mandate leading up to elections; assist with mine-clearance; and assist in the coordination of humanitarian assistance activities in conjunction with relief operations.”
Dari kutipan di atas, kita sanggup mengambil kesimpulan bahwa misi UNAMIR hanya sebatas membantu (assist) menjaga perdamaian di Rwanda, dan mengawasi (monitor) keamanan Rwanda. UNAMIR sendiri dipimpin oleh Letnan Jenderal Romeo Dallaire.
Di awal misi ini terbentuk ada sekitar 400 pasukan Belgia yang terlibat, walaupun Rwanda merupakan bekas jajahan Belgia, dan PBB biasanya melarang bekas penjajah terlibat di dalam misi perdamaian. Pada akhirnya, Belgia menarik pasukannnya sesudah 10 anggota pasukan perdamaian di bawah UNAMIR terbunuh ketika melindungi Perdana Menteri Rwanda.
Namun, misi perdamaian ini dianggap gagal, lantaran tidak sanggup mencegah terjadinya genosida dan jatuhnya korban jiwa di Rwanda. Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi 912 dan mengurangi jumlah personel UNAMIR menjadi 270 personel. Dallaire sebagai pemimpin pasukan UNAMIR terus berusaha untuk menjaga perdamaian di Rwanda walaupun dengan keterbatasan personel dan logistik. Dallaire sendiri juga telah meminta komplemen personel, tetapi undangan ini ditolak.
Pihak internasional, dalam hal ini DK PBB tampak memperlihatkan keengganan untuk membantu penduduk Rwanda yang terancam. Pasukan UNAMIR sendiri hanya mempunyai jatah makanan untuk jangka waktu dua minggu, persediaan air hanya untuk satu atau dua hari, dan materi bakar untuk dua atau tiga hari. Persediaan amunisi dan medis pun sangat terbatas.
PBB dan negara-negara lainnya menyerupai Amerika Serikat dan Perancis hanya mendukung penyelamatan warga absurd dari Rwanda, tapi tidak berusaha untuk menyelamatkan penduduk Rwanda yang sedang terancam.
Genosida ini berakhir ketika RPF berhasil mengambilalih ibukota Rwanda yaitu Kigali pada Juli 1994. Tentara Perancis yang dikirim ke Rwanda juga berhasil menciptakan zona kondusif di potongan barat daya Rwanda. 17 Juli 1994, RPF mengalahkan pemerintahan Rwanda dan menyatakan final perang.
PBB berusaha untuk “membayar” kegagalannya di Rwanda dengan membentuk Pengadilan Pidana Internasional [Internationan Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR)] melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB No. S/RES/955 tahun 1994. ICTR bertujuan untuk menuntut dan mengadili orang-orang yang bertanggung jawab atas terjadinya genosida dan kejahatan berat lain yang melanggar aturan humaniter internasional di Rwanda atau oleh orang Rwanda di negara-negara tetangga selama tahun 1994.
2.      Republik Burundi
Burundi ialah sebuah negara tanpa maritim di daerah Danau Besar di tengah benua Afrika. Negara ini berbatasan dengan Rwanda di utara, Tanzania di selatan dan timur, dan Republik Demokratik Kongo di barat. Meskipun negara ini tidak mempunyai batas laut, banyak dari perbatasan baratnya bersebelahan dengan Danau Tanganyika. Nama negara ini berasal dari bahasa Bantu, Kirundi. Negara ini sangat miskin. Dibanding Indonesia, pendapatan perkapitanya 400 kali lebih kecil daripada Indonesia.
Tanpa batas laut, menghadapi tekanan penduduk dan mempunyai sumber daya alam yang sedikit, Burundi merupakan salah satu negara termiskin dan mempunyai paling banyak konflik di Afrika dan di dunia. Ukurannya yang kecil menutupi duduk masalah besar yang dihadapinya dalam mencari penyelesaian klaim supremasi dari minoritas Tutsi yang berkuasa
dengan undangan partisipasi politik dari suku mayoritas Hutu.
A.    Sejarah Burundi
Burundi merupakan sebuah kerajaan merdeka semenjak kala ke-16. Asal-muasal kerajaan Burundi sendiri masih diselimuti mitos. Menurut beberapa legenda, Ntare Rushatsi, pendiri dinasti pertama, tiba dari Rwanda pada kala ke-17; sumber-sumber lain yang lebih tepercaya memperlihatkan kemungkinan bahwa Ntara berasal dari Buha, di tenggara, dan mendirikan kerajaannya di wilayah Nkoma. Hingga jatuhnya kerajaan pada tahun 1966, ia merupakan salah satu taut terakhir dengan sejarah Burundi di masa lalu.
Pada tahun 1903, Burundi menjadi jajahan Jerman dan diserahkan kepada Belgia pada Perang Dunia II. Ia kemudian menjadi potongan dari mandat Liga Bangsa-Bangsa Belgia, Ruanda-Urundi pada tahun 1923, dan kemudian Wilayah Kepercayaan PBB di bawah otoritas Belgia sesudah Perang Dunia II.
Sejak merdeka pada tahun 1962 hingga pemilu pada tahun 1993, Burundi dikuasai serangkaian diktator militer, seluruhnya dari kelompok minoritas Tutsi. Periode tersebut dipenuhi kerusuhan etnis termasuk kejadian-kejadian besar pada tahun 1964, 1972 dan final 1980-an. Pada tahun 1993, Burundi mengadakan pemilu demokratis pertamanya, yang dimenangi Front untuk Demokrasi di Burundi (FRODEBU) yang didominasi suku Hutu. Pemimpin FRODEBU Melchior Ndadaye menjadi presiden Hutu Burundi pertama, namun beberapa bulan kemudian ia dibunuh sekelompok tentara Tutsi. Pembunuhan ini kemudian mengakibatkan terjadinya perang saudara.
Perang saudara antar suku Hutu dan Tustsi terus berlanjut hingga tahun 1996, ketika mantan presiden Pierre Buyoya mengambil alih kekuasaan dalam suatu kudeta. Antara tahun 1993 dan 1999, perang antaretnis antara suku Tutsi dan Hutu telah mengakibatkan korban sebanyak 250.000 jiwa. Pada Agustus 2000, persetujuan hening ditandatangani hampir seluruh kelompok politik di Burundi yang menjelaskan planning menuju perdamaian. Kemudian pada tahun 2003, gencatan senjata disetujui antara pemerintah Buyoya dan kelompok pemberontak Hutu terbesar, CNDD-FDD.
Meski telah ada persetujuan damai, hingga sekarang konflik masih berlanjut. Dalam pemilu yang diadakan bulan Juli 2005, mantan pemberontak Hutu, CNDD-FDD berhasil memenangkan pemilu.
Burundi ketakutan terhadap rekrutmen paksa dari kelompok milisi pro pemerintah berjulukan Imbonerakure–organisasi sayap cowok dari partai CNDD-FDD yang sekarang berkuasa. Lebih dari 8.000 warga Burundi telah mengungsi ke negara tetangga di Rwanda dan Kongo sepanjang dua pekan terakhir lantaran situasi yang terus memanas di negeri yang terletak di daerah Afrika Tengah tersebut menjelang pemilihan umum. PBB menyatakan hal tersebut pada Jumat.
Mereka mengungsi lantaran beredarnya kabar mengenai hilangnya sejumlah warga yang diduga diculik oleh kelompok oposisi. “Secara keseluruhan, lebih dari 8.000 warga Burundi mencari proteksi di dua negara tersebut sepanjang dua pekan terakhir. Sebanyak 7.099 di antaranya ke Rwanda sementara sisanya ke Republik Demokratik Kongo,” kata juru bicara UNHCR Adrian Edwards.
UNHCR khawatir soal potensi semakin banyaknya jumlah pengungsi mengingat “ketegangan politik yang terus tinggi dan laporan tindakan kekerasan yang juga semakin banyak.”
B.     Pembagian wilayah administrasi
Burundi di bagi menjadi 17 provinsi, 117 komune, dan 2.638 koline (hills).[1] Provincial governments are structured upon these boundaries. In 2000, the province encompassing Bujumbura was separated into two provinces, Bujumbura Rural and Bunjumbura Mairie.
Berikut daftar provinsi di Barundi:
·         Bubanza                          
·   
     
Bujumbura Mairie
·         Bujumbura Rural
·         Bururi
·         Cankuzo
·         Cibitoke
·         Gitega
·         Karuzi
·         Kayanza
·         Kirundo
·         Makamba
·         Muramvya
·         Muyinga
·         Mwaro
·         Ngozi
·         Rutana
·         Ruyigi
Daftar Pustaka
·         Perkembangan Hubungan Internasional di Afrika
·