Sejarah Dan Kronologis Insiden G30 S/Pki

PUTRI AMELIA/ SI V

Gerakan 30 September 1965 / PKI atau G30 S/PKI ialah insiden penghianatan terhadap bangsa Indonesia terbesar yang pernah terjadi. Peristiwa ini terjadi malam hari sempurna dikala pergantian dari tanggal 30 September (Kamis) menjadi 1 Oktober (Jumát) 1965 dikala tengah malam. Peristiwa ini melibatkan anggota PKI dan pasukan Cakrabirawa.

Gerakan ini bertujuan untuk menggulingkan Soekarno dan mengubah Indonesia menjadi komunis. Gerakan ini di prakarsai oleh Dipa Nusantara Aidit yang merupakan ketua dari PKI dikala itu. DN. Aidit dikala itu melancarkan hasutan-hasutan kepada rakyat Indonesia untuk mendukung PKI mengakibatkan Indonesia sebagai Negara yang lebih maju. DN. Aidit dinyatakan sebagai dalang dari G30 S/PKI oleh Pemerintah Republik Indonesia pada masa Presiden Soeharto.
Partai Komunis Indonesia bersama-sama sudah kama meniupkan hawa perlawanan dan pemberontakan terhadap Indonesia. Dimasa demokrasi terpimpin, PKI memperoleh kesempatan yang besar untuk meraih cita-citanya. PKI bercita-cita mengubah Negara kesatuan yang berdasarkan Pancasila dengan Negara yang berideologi komunis. D.N Aidit sebagai pimpinan PKI mendukung konsep demokrasi terpimpin yang berporoskan Nasionalis, Agama, dan Komunis (Nasakom). Perlawanan PKI yang tidak diterma oleh setiap kalangan ini merencanakan sebuah planning yang besar.
PKI merupakan partai Stalinis yang terbesar diseluruh dunia, di luar Tiongkok dan Uni Soviet. Berjumlah anggota sebanyak 3,5 juta, ditambah 3 juta dari pergerakan pemudanya. PKI juga mengontrol pergerakan serikat buruh yang memiliki 3,5 juta anggota dan pergerakan petani Barisan Tani Indonesia yang memiliki 9 juta anggota. Termasuk pergerakan perempuan (Gerwani), organisasi penulis dan artis dan pergerakan sarjananya. PKI memiliki lebih dari 20 juta anggota dan pendukung.Bulan Juli 1959 tubuh legislatif dibubarkan dan Soekarno memutuskan konstitusi dibawah dekrit presiden dengan pinjaman penuh dari PKI. Ia memperkuat tangan angkatan bersenjata dengan mengangkat para jendral militer keposisi-posisi yang penting. Soekarno menjalankan system demokrasi terpimpin. PKI menyambut Demokrasi Terpimpin Soekarno dengan hangat dan anggapan bahwa beliau memiliki mandate untuk komplotan Konsepsi yaitu antara Nasionalis, Agama, dan Komunis yang dinamakan NASAKOM. [1]
Pada periode “Demokrasi Terpimpin”, kerja sama antara kepemimpinan PKI dan kaum borjuis nasional dalam menekan pergerakan-pergerakan independen kaum buruh dan petani, gagal memecahkan dilema politis dan ekonomi yang mendesak. Pendapatan ekspor menurun, foreign reverves menurun, inflasi terus naik dan korupsi birokrat dan militer menjadi wabah.PKI telah menguasai banyak dari organisasi masa yang dibuat Soekarno untuk memperkuat pinjaman untuk rezim Demokrasi Terpimpin dan dengan persetujuan dari Soekarno, memulai kampanye untuk membentuk “Angkatan Kelima” dengan mempersenjatai pendukungnya. Para petinggi militer menentang hal ini.
Kepemimpinan PKI dari tahun 1963 makin usang makin berusaha menghindari bentrokan-bentrokan antara penggerak masanya polisi dan militer. Pemimpin-pemimpin PKI mementingkan “kepentingan bersama”polisi dan  “rakyat”. Diakhir 1964 dan permulaan 1965 ratusan ribu petani bergerak merampas tanah dari para tuan tanah besar. Bentrokan-bentrokan besar terjadi antara mereka dan polisi dan para pemilik tanah. Untuk mencegah berkembangnya konfrontasi revolusioner itu, PKI menghimbau semua pendukungnya untuk mencegah kontradiksi memakai kekerasan terhadap para pemilik tanah dan untuk meningkatkan kerjasama dengan unsur-unsur lain, termasuk angkatan bersenjata.Pada permulaan 1965, para buruh mulai menyita perusahaan-perusahaan karet dan minyak milik AS. Kepemimpinan PKI menjawab ini dengan memasuki pemerintahan dengan resmi. Pada waktu yang sama, jendral-jendral militer tingkat tinggi juga menjadi anggota kabinet.
Manteri-manteri PKI tidak hanya duduk disebelah para petinggi militer didalam cabinet Sukarno ini, tapi mereka terus mendorong delusi yang sangat berbahaya bahwa angkatan bersenjata ialah merupakan bab dari revolusi demokratis “rakyat”.Aidit memperlihatkan ceramah kepada siswa-siswa sekolah angkatan bersenjata dimana ia berbicara wacana “perasaan kebersamaan dan persatuan yang bertambah dan persatuan yang bertambah berpengaruh setiap hari antara tentara Republik Indonesia dan unsur-unsur masyarakat Indonesia, termasuk para komunis.PKI mengetahui dengan terang persiapan-persiapan untuk pembentukan rejim militer, menyatakan keperluan untuk pendirian angkatan kelima didalam angkatan bersenjata. Bukannya memperjuangkan mobilisasi massa yang bangkit sendiri sendiri untuk melawan ancaman militer yang sedang berkembang itu, malah kepemimpinan PKI berusaha untuk membatasi pergerakan massa yang makin mendalam dalam batas-batas hokum kapitalis Negara. Aidit menyatakan dalam laporan ke Komite Sentral PKI bahwa “NASAKOMisasi”angkatan bersenjata sanggup dicapai dan akan berhubungan untuk membuat angkatan kelima. Kepemimpinan PKI tetap berusaha menekan aspirasi revolusioner kaum buruh di Indonesia. [2]
Pada 30 September 1965, enam jendral senior dan beberapa orang lainnya dibunuh dalam upaya perebutan kekuasaan yang disalahkan kepada para pengawal istana (Cakrabirawa) yang loyal kepada PKI dan pada dikala itu dipimpin oleh Letkol Untung. Panglima Komando Strategi Angkatan Darat dikala itu, Mayjen Soeharto kemudian mengadakan penumpasan terhadap gerakan tersebut. Keenam pejabat tinggi yang dibunuh tersebut ialah :
1.    &nb
sp;
Panglima Angkatan Darat Letjen Tentara Nasional Indonesia Ahmad Yani
2.      Mayjen Tentara Nasional Indonesia M.T Haryono
3.      Mayjen Tentara Nasional Indonesia Siswondo Parman
4.      Brigjen DI Panjaitan
5.      Brigjen Tentara Nasional Indonesia Sutoyo Siswomiharjo
Jendral Tentara Nasional Indonesia A.H Nasution juga disebut sebagai salah seorang sasaran namun ia selamat dari upaya pembunuhan tersebut. Sebaliknya, putrinya Ade Irma Suryani Nasution dan asisten AH Nasution, Letnan Satu Pierre Tandean tewas dalam upaya pembunuhan tersebut.Selain itu ada beberapa orang yang menjadi korban yaitu AIP Karel Satsuit Tubun, Brigjrn Katamso Darmokusumo, Kolonel Sugiono. Para korban tersebut dibuang ke suatu lokasi di Pondok Gede, Jakarta yang dikenal sebagai Lubang Buaya. Mayat mereka ditemukan pada tanggal 3 Oktober.[3]
Pasca kejadiannya yaitu pada tanggal 1 Oktober Sukarno dan sekretaris jendral PKI Aidit menanggapi pembentukan Dewan Revolusioner oleh para pemberontak dengan berpindah ke Pangkalan Angkatan Halim di Jakarta untuk mencari perlindungan. Pada tanggl 6 Oktober Sukarno menghimbau rakyat untuk membuat “persatuan nasional”, yaitu persatuan antara angkatan bersenjata dan para korbannya dan penghentian kekerasan. Biro Politik dari Komite Sentral PKI segera menganjurkan semua anggaota dan organisasi-organisasi massa untuk mendukung “pemimpin revolusi Indonesia” dan tidak melawan angkatan bersenjata. Pernyataan ini dicetak ulang dikoran CPA berjulukan “Tribune”.
Pada tanggal 12 Oktober 1965, Pemimpin-pemimpin Uni-Sivyet Brezhnev, Mikoyan dan Kosygin mengirim pesan khusus untuk Sukarno. Dalam Konferensi Tiga Benua di Havana bulan Februari 1966, perwakilan Uni Sovyet berusaha dengan segala kemampuan untuk menghindari pengutukan atas penangkapan dan pembunuhan orang-orang yang dituduh sebagai PKI. Pendirian mereka menerima kebanggaan dari rezim Soeharto. Parlemen Indonesia mengesahkan resolusi pada tanggal 11 Februari. Lima bulan sesudah itu, pada tanggal 11 Maret 1966, Sukarno memberi Suharto kekuasaan tak terbatas melalui Surat Perintah Sebelas Maret. Ia memerintah Suharto untuk mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk mengembalikan ketenangan dan untuk melindungi keamanan langsung dan wibawanya. Kekuatan tak terbatas ini dipakai oleh Suharto untuk melarang PKI. Sebagai penghargaan atas jasanya, Sukarno diperintahkan sebagai presiden titular diktatur militer itu hingga Maret 1967. Kepemimpinan PKI terus mengimbau massa biar menuruti kewenangan rejim Sukarno-Suharto. Aidit yang telah melarikan diri, ditangkap dan dibunuh oleh Tentara Nasional Indonesia pada tanggal 24 november, namun pekerjaannya diteruskan oleh sekretaris kedua PKI Nyoto.
Setelah insiden ini, semua anggota dan pendukung PKI atau yang dianggap sebagai anggota simpatisan PKI, Semua partai kelas buruh yang diketahui dan ratusan ribu pekerja dan petani Indonesia yang lain dibunuh atau dimasukkan  ke kamp-kamp tahanan untuk disiksa dan diintograsi. Pembunuhan ini terjadi di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali.  Di Pulau Bali yang sebelum itu dianggap kubu  sebagai PKI, sedikitnya 35.000 orang menjadi korban dipermulaan 1966. Disana para Tamin, pasukan komando elite Partai Nasional Indonesia ialah pelaku pembunuhan-pembunuhan ini.Koresponden khusus dari Frankfurter Allgemeine Zeitung bercerita wacana mayat-mayat dipinggir jalan atau dibuang kedalam galian-galian dan wacana desa-desa yang separuh dibakar dimana para petani tidak berani meninggalkan kerangka-kerangka rumah mereka yang sudah hangus. Di kawasan lain, para terdakwa dipaksa untuk membunuh teman-teman mereka untuk pertanda kesetiaan mereka. Dikota-kota besar pemburuan-pemburuan resialis anti-Cina terjadi. Pekerja dan pegawai pemerintah yang mengadakan agresi mogok sebagai protes atas kejadian-kejadian kontra-revolusioner ini dipecat.Sesudah insiden tersebut, 30 September diperingati sebagai hari peringatan Gerakan 30 September, hari berikutnya tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai hari Kesaktian Pancasila. [4]
KRONOLOGIS PENUMPASAN PKI
Pada tanggal 1 Oktober 1965, operasi penumpasan G30 S/PKI dimulai semenjak tanggal 1 Oktober 1965. Gedung RRI sentra dan Kantor Pusat Telekomunikasi sanggup direbut kembali tanpa pertumpahan darah oleh  Sarwo Edhi Wibowo. Selanjutnya tanggal 2 Oktober 1965, Halim Perdana Kusuma diserang oleh satuan  RPKAD dibawah komando Kolonel Sarwo Edhi Wibowo atas perintah Mayjen Soeharto. Pada pukul 12.00 siang, seluruh tempat itu berhasil dikuasai oleh TNI-AD. Pada tanggal 3 Oktober 1965 yang bertepatan pada hari ahad , pasukan RPKAD oleh Mayor C.I Santoso berhasil menguasai kawasan
Lubang Buaya. Setelah upaya pencarian perwira TNI-AD dipergiat dan atas petunjuk Kopral Satu Polisi Sukirman yang menjadi tawanan G30 S/PKI, tetapi berhasil melarikan diri sanggup keterangan bahwa perwira TNI-AD dibawa ke Lubang Buaya. Pada tanggal 3 Oktober 1965 ditemukan tempat para perwira yang diculik dan dibunuh tersebut. Mayat perwira tersebut dimasukkandalam sebuah sumur yang bergaris tengah ¾ meter dengan kedalaman kira-kira 12 meter, yang kemudian dikenal dengan nama Sumur Lubang Buaya. [5]
Pada Tanggal 4 Oktober, penggalian sumur Lubang Buaya dilanjutkan kembali yang diteruskan oleh pasukan Para Amfibi KKO-AL dengan disaksikan pemimpin sementara TNI-AD Mayjen Soeharto. Jenazah para perwira sesudah diangkat dari sumur bau tanah terlihat ada kerusakan fisik yang sedemikian rupa. Hal inilah yang menjadi saksi bisu bagi bangsa Indonesia betapa kejamnya siksaan yang mereka alami sebelum wafat.Tanggal 5 Oktober 1965, mayat para perwira TNI-AD tersebut dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata yang sebelumnya disemayamkan di MArkas Besar Angkatan Darat.Tanggal 6 Oktober 1965, dengan surat keputusan pemerintah yang diambil dalam siding Kabinet Dwikora, para perwira TNI-AD tersebut ditetapkan sebagai Pahlawan Revolusi. [6]
Daftar Pustaka
[1] Roosa, John (2008). Dalih Pembunuhan Massal, Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto. Hasta Mitra. Jakarta. Hal : 89
[4] Pour, Julius (2011). Gerakan 30 September, Pelaku, Pahlawan dan Petualang. PT Kompas Media Nusantara. Jakarta. Hal : 102
[5]Asril (2015). Sejarah Indonesia (Kontemporer). FKIP Universitas Riau. Hal :133