Sejarah Kelahiran Reformasi Indonesia

NINIK SUGIARTI/S/A
A.    Sejarah Awal Lahirnya Reformasi
Reformasi merupakan suatu perubahan catatan kehidupan usang catatanan kehidupan gres yang lebih baik.Reformasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 merupakan suatu gerakan yang bertujuan untuk melaksanakan perubahan dan pembaruan, terutama perbaikan tatanan kehidupan dalam bidang politik, ekonomi, hukum, dan sosial. Dengan demikian, reformasi telah mempunyai formulasi atau gagasan perihal tatanan kehidupan gres menuju terwujudnya Indonesia baru.

Gerakan reformasi lahir sebagai balasan atas krisis yang melanda aneka macam segi kehidupan.Krisis politik, ekonomi, hukum, dan krisis sosial merupakan faktor yang mendorong lahirnya gerakan reformasi.Bahkan, krisis kepercayaan telah menjadi salah satu indikator yang menentukan.Reformasi dipandang sebagai gerakan yang dihentikan ditawar-tawar lagi dan alasannya itu, hampir seluruh rakyat Indonesia mendukung sepenuhnya gerakan reformasi tersebut.
Persoalan pokok yang mendorong atau menimbulkan lahirnya reformasi ialah kesulitan warga masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok. Harga-harga sembilan materi pokok (sembako), menyerupai beras, terigu, minyak goreng, minyak tanah, gula, susu, telur, ikan kering, dan garam mengalami kenaikan yang tinggi. Bahkan, warga masyarakat harus antri untuk membeli sembako itu. Sementara, situasi politik dan kondisi ekonomi Indonesia semakin tidak menentu dan tidak terkendali. Harapan masyarakat akan perbaikan politik dan ekonomi semakin jauh dari kenyataan. Keadaan itu menimbulkan masyarakat Indonesia semakin kritis dan tidak percaya terhadap pemerintahan Orde Baru. [1] M. C. Ricklefs, 2001. Sejarah Indonesia Modern 1200-2004. Jakrta: PT Serambi Ilmu Semesta.
Pemerintahan Orde Baru dinilai tidak bisa membuat kehidupan masyarakat yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.Oleh alasannya itu, tujuan lahirnya reformasi ialah untuk memperbaiki tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.Kesulitan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok merupakan faktor atau penyebab utama lahirnya gerakan reformasi.Pemerintahan Orde Baru yang dipimpin Presiden Suharto selama 32 tahun, ternyata tidak konsisten dan konsekuen dalam melaksanakan impian Orde Baru.Pada awal kelahirannya tahun 1966, Orde Baru bertekad untuk menata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Namun dalam pelaksanaannya, pemerintahan Orde Baru banyak melaksanakan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila dan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang sangat merugikan rakyat kecil.Bahkan, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 hanya dijadikan legitimasi untuk mempertahankan kekuasaan. Penyimpangan-penyimpangan itu melahirkan krisis multidimensional yang menjadi penyebab umum lahirnya gerakan reformasi, menyerupai berikut ini :
a.      Krisis politik
Krisis politik yang terjadi pada tahun 1998 merupakan puncak dari aneka macam kebijakan politik pemerintahan Orde Baru.Berbagai kebijak
an politik yang dikeluarkan pemerintahan Orde Baru selalu dengan alasan dalam kerangka pelaksanaan demokrasi Pancasila.Namun yang bahu-membahu terjadi ialah dalam rangka mempertahankan kekuasaan Presiden Suharto dan kroni-kroninya.Artinya, demokrasi yang dilaksanakan pemerintahan Orde Baru bukan demokrasi yang semestinya, melainkan demokrasi rekayasa.
Dengan demikian, yang terjadi bukan demokrasi yang berarti dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, melainkan demokrasi yang berarti dari penguasa, oleh penguasa, dan untuk penguasa.Pada masa Orde Baru, kehidupan politik sangat represif, yaitu adanya tekanan yang berpengaruh dari pemerintah terhadap pihak oposisi atau orang-orang yang berpikir kritis. Ciri-ciri kehidupan politik yang represif, di antaranya:
1. Setiap orang atau kelompok yang mengkritik kebijakan pemerintah dituduh sebagai tindakan subversif (menentang Negara Kesatuan Republik Indonesia).
2. Pelaksanaan Lima Paket UU Politik yang melahirkan demokrasi semu atau demokrasi rekayasa.
3. Terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang merajalela dan masyarakat tidak mempunyai kebebasan untuk mengontrolnya.
4. Pelaksanaan Dwi Fungsi ABRI yang memasung kebebasan setiap warga negara (sipil) untuk ikut berpartisipasi dalam pemerintahan.
5. Terciptanya masa kekuasaan presiden yang tak terbatas. Meskipun Suharto dipilih menjadi presiden melalui Sidang Umum MPR, tetapipemilihan itu merupakan hasil rekayasa dan tidak demokratis.
b. Krisis hukum
Rekayasa-rekayasa yang dibangun pemerintahan Orde Baru tidak terbatas pada bidang politik.Dalam bidang hukumpun, pemerintah melaksanakan intervensi.Artinya, kekuasaan peradilan harus dilaksanakan untuk melayani kepentingan para penguasa dan bukan untuk melayani masyarakat dengan penuh keadilan.
Bahkan, aturan sering dijadikan alat pembenaran para penguasa.Kenyataan itu bertentangan dengan ketentuan pasa 24 Undang-Undang Dasar 1945 yanf menyatakan bahwa’kehakiman mempunyai kekuasaan yang merdeka dan terlepas dari kekuasaan pemerintah (eksekutif)’.
c. Krisis ekonomi
Krisis moneter yang melanda negara-negara Asia Tenggara semenjak Juli 1996 menghipnotis perkembangan perekonomian Indonesia.Ternyata, e
konomi Indonesia tidak bisa menghadapi krisis global yang melanda dunia.Krisis ekonomi Indonesia diawali dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat.Pada tanggal 1 Agustus 1997, nilai tukar rupiah turun dari Rp 2,575.00 menjadi Rp 2,603.00 per dollar Amerika Serikat.
Pada bulan Desember 1997, nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat turun menjadi Rp 5,000.00 per dollar. Bahkan, pada bulan Maret 1998, nilai tukar rupiah terus melemah dan mencapai titik terendah, yaitu Rp 16,000.00 per dollar Krisis ekonomi yang melanda Indonesia tidak sanggup dipisahkan dari aneka macam kondisi, seperti:
1. Hutang luar negeri Indonesia yang sangat besar menjadi penyebab terjadinya krisis ekonomi. Meskipun, hutang itu bukan sepenuhnya hutang negara, tetapi sangat besar pengaruhnya terhadap upaya-upaya untuk mengatasi krisis ekonomi.
2. Industrialisasi, pemerintah Orde Baru ingin menimbulkan negara RI sebagai negara industri. Keinginan itu tidak sesuai dengan kondisi konkret masyarakat Indonesia.Masyarakat Indonesia merupakan sebuah masyarakat agraris dengan tingkat pendidikan yang sangat rendah (rata-rata).
3. Pemerintahan Sentralistik, pemerintahan Orde Baru sangat sentralistik sifatnya sehingga semua kebijakan ditentukan dari Jakarta. Oleh alasannya itu, peranan pemerintah pusat sangat menentukan dan pemerintah kawasan hanya sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat. [2] Edward, Aspinall, 2000. Api Sejarah 2. Bandung: PT Salamadani Pustaka Semesta
d. Krisis sosial
Krisis politik, hukum, dan ekonomi merupakan penyebab terjadinya krisis sosial.Pelaksanaan politik yang represif dan tidak demokratis menimbulkan terjadinya konflik politik maupun konflik antar etnis dan agama.Semua itu berakhir pada meletusnya aneka macam kerusuhan di beberapa daerah.
Ketimpangan perekonomian Indonesia menunjukkan sumbangan terbesar terhadap krisis sosial.Pengangguran, persediaan sembako yang terbatas, tingginya harga-harga sembako, rendahnya daya beli masyarakat merupakan faktor-faktor yang rentan terhadap krisis sosial.
e. Krisis kepercayaan
Krisis multidimensional yang melanda bangsa Indonesia telah mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Suharto.Ketidakmampuan pemerintah dalam membangun kehidupan politik yang demokratis, menegakkan pelaksanaan aturan dan sistem peradilan, dan pelaksanaan pembangunan ekonomi yang berpihak kepada rakyat banyak telah melahirkan krisis kepercayaan. [3] reformasi di indonesia; http://id.wikipedia.org/wiki/
Kronologi Peristiwa Reformasi
Secara garis besar, kronologi gerakan reformasi sanggup dipaparkan sebagai berikut:
a. Sidang Umum MPR (Maret 1998) menentukan Suharto dan B.J. Habibie sebagai Presiden dan Wapres RI untuk masa jabatan 1998-2003. Presiden Suharto membentuk dan melantik Kabinet Pembangunan VII.
b. Pada bulan Mei 1998, para mahasiswa dari aneka macam kawasan mulai bergerak menggelar demonstrasi dan agresi keprihatinan yang menuntut penurunan harga barang-barang kebutuhan (sembako), pembatalan KKN, dan mundurnya Suharto dari dingklik kepresidenan.
c. Pada tanggal 12 Mei 1998, dalam agresi unjuk rasa mahasiswa Universitas Trisakti Jakarta telah terjadi bentrokan dengan pegawapemerintah keamanan yang menimbulkan empat orang mahasiswa (Elang Mulia Lesmana, Hery Hartanto, Hafidhin A. Royan, dan Hendriawan Sie) tertembak sampai tewas dan puluhan mahasiswa lainnya mengalami luka-luka. Kematian empat mahasiswa tersebut mengobarkan semangat para mahasiswa dan kalangan kampus untuk menggelar demonstrasi secara besar-besaran.
d. Pada tanggal 13-14 Mei 1998, di Jakarta dan sekitarnya terjadi kerusuhan massal dan penjarahan sehingga aktivitas masyarakat mengalami kelumpuhan. Dalam insiden itu, puluhan toko dibakar dan isinya dijarah, bahkan ratusan orang mati terbakar.
e. Pada tanggal 19 Mei 1998, para mahasiswa dari aneka macam perguruan tinggi tinggi di Jakarta dan sekitarnya berhasil menduduki gedung MPR/DPR.
Pada ketika yang bersamaan, tidak kurang dari satu juta insan berkumpul di alunalun utara Keraton Yogyakarta untuk menghadiri pisowanan agung, guna mendengarkan maklumat dari Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Sri Paku Alam VII.
f. Pada tanggal 19 Mei 1998, Harmoko sebagai pimpinan MPR/DPR mengeluarkan pernyataan berisi ‘anjuran biar Presiden Suharto mengundurkan diri’.
g. Pada tanggal 20 Mei 1998, Presiden Suharto mengundang tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat untuk dimintai pertimbangan dalam rangka membentuk Dewan Reformasi yang akan diketuai oleh Presiden Suharto.
h. Pada tanggal 21 Mei 1998, pukul 10.00 di Istana Negara, Presiden Suharto meletakkan jabatannya sebagai Presiden RI di hadapan Ketua dan beberapa anggota Mahkamah Agung. Berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Suharto menyerahkan jabatannya kepada Wapres B.J. Habibie sebagai Presiden RI.Pada waktu itu juga B.J. Habibie dilantik menjadi Presiden RI oleh Ketua MA.
Demonstrasi bertambah gencar dilaksanakan oleh para mahasiswa, terutama sesudah pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM dan ongkos angkutan pada tanggal 4 Mei 1998.Agenda reformasi yang menjadi tuntutan para mahasiswa meliputi beberapa tuntutan, seperti:
1. Adili Suharto dan kroni-kroninya,
2. Laksanakan amandemen Undang-Undang Dasar 1945,
3. Penghapusan Dwi Fungsi ABRI,
4. Pelaksanaan otonomi kawasan yang seluasluasnya,
5. Tegakkan supremasi hukum,
6. Ciptakan pemerintahan yang higienis dari KKN. [4] Suryanegara, Ahmad Mansur,  1998.Api Sejarah 2. Bandung: PT Salamadani Pustaka Semesta
KESIMPULAN
Pemerintahan orde gres jatuh dan muncul masa reformasi. Namun reformasi dan keterbukaan tidak diikuti dengan suasana tenang, aman, dan tentram dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Konflik antar kelompok etnis bermunculan di aneka macam kawasan menyerupai Kalimantan Barat. Konflik tersebut dilatarbelakangi oleh masalah-masalah sosial, ekonomi dan agama. Banyak kasus muncul ke permukaan yang berkaitan dengan proteksi batas yang tegas pada teritorial masing-masing wilayah, menyerupai penerapan otonomi pengelolaan wilayah pengairan. Reformasi merupakan gerakan moral untuk menjawab ketidak puasan dan keprihatinan atas kehidupan politik, ekonomi, hukum, dan sosial:
1.      Reformasi bertujuan untuk menata kembali kehidupan berma-sayarakat, berbangsa, dan bernegara yang lebih baik menurut nilai-nilai luhur Pancasila.
2.      Dengan demikian, hakikat gerakan reformasi bukan untuk menjatuhkan pemerintahan orde baru, apalagi untuk menurunkan Suharto dari dingklik kepresidenan.
3.      Namun, alasannya pemerintahan orde gres pimpinan Suharto dipandang sudah tidak bisa mengatasi duduk kasus bangsa dan negara, maka Suharto diminta untuk mengundurkan secara legawa dan tulus demi perbaikan kehidupan bangsa dan negara Indonesia di masa yang akan datang
Gerakan reformasi merupakan sebuah usaha alasannya hasil-hasilnya tidak sanggup dinikmati dalam waktu yang singkat.Hal ini sanggup dimaklumi alasannya gerakan reformasi mempunyai agenda pembaruan dalam segala aspek kehidupan. Oleh alasannya itu, semua agenda reformasi mustahil dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan dan dalam waktu yang singkat. Agar agenda reformasi sanggup dilaksanakan dan berhasil dengan baik, maka diharapkan seni administrasi yang tepat, seperti:
1.      Menetapkan prioritas, yaitu menentukan aspek mana yang harus direformasi lebih dahulu dan aspek mana yang direformasi kemudian.
2.      Melaksanakan kontrol biar pelaksanaan reformasi sanggup mencapai tujuan dan target secara tepat.
  Daftar Kutipan
[2] Edward, Aspinall, 2000. Api Sejarah 2. Bandung: PT Salamadani Pustaka Semesta
[1] M. C. Ricklefs, 2001. Sejarah Indonesia Modern 1200-2004. Jakrta: PT Serambi Ilmu Semesta.
[3] reformasi di indonesia; http://id.wikipedia.org/wiki/
[4] Suryanegara, Ahmad Mansur,  1998.Api Sejarah 2. Bandung: PT Salamadani Pustaka Semesta.