Sejarah Kepempimpinan Soeharto Pada Abad Orde Baru

David Taufiq Ginting/S/B
            Orde Baru yakni suatu periode sehabis orde lama. Latar belakang lahirnya orde gres secara umum yakni lantaran insiden G30SPKI yaitu insiden kekacauan terbesar di Indonesia dalam penyimpangan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Oleh lantaran itu Soekarno mengeluarkan supersemar ( Surat Perintah Sebelas Maret ) yang menugaskan Soeharto untuk mengamankan dan memulihkan ketertiban dan stabilitas negara.
1.      Terjadinya G/30SPKI
            G30SPKI merupakan suatu gerakan yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia. Gerakan ini membuat kondisi ketertiban dan stabilitas di Indonesia menjadi kacau. Soeharto ( yang nanti akan menjadi presiden di orde gres ) pun diperintahkan untuk menanganinya. Hal ini membuat Soeharto menerima integritas yang kuat.

2.       Keadaan Perekonomian Memburuk
            Keadaan Perekonomian yang kian hari kian memburuk , terjadi inflasi sebanyak 6x lipat , kenaikan harga materi bakar , devlauasi nilai rupiah.
3.      Menentang G30SPKI
            Rakyat sangat murka terhadap Gerakan 30 September dan mengutuk segala perbuatan yang dilakukan oleh PKI. Rakyat menuntut semoga PKI dibubarkan dan tokoh – tokoh PKI dihakimi. Hal ini terjadi lantaran PKI telah banyak melaksanakan tindakan – tindakan keji terhadap rakyat.
4.      Pembentukan Front Pancasila
            Beberapa kesatuan organisasi menyerupai KAPPI , KAPPI , KAMI , KASI bergabung membentuk Front Pancasila atau Angakatan 66 untuk menghancurkan tokoh G30SPKI.
5.      Tiga Tuntutan Rakyat ( Tritura )
Tiga Tuntutan Rakyat atau yang sering dikenal dengan Tritura ini berisi :
1.      Pembubaran organisasi PKI
2.      Pembersihan Kabinet Dwikora
3.      Penurunan harga-harga barang
6.      Merosotnya Wibawa Soekarno
            Kekuasaan dan wibaba Presiden Soekarno semakin merosot sehabis perjuangan untuk mengadili tokoh yang ikut dalam Gerakan 30 September 1965.
TAP MPRS No XXXIII / 1967 MPRS
            TAP MPRS No XXXIII / 1967 MPRS ini berisi pencabutan jabatan presiden dari Presiden Soekarno dan mengangkat Soeharto menjadi presiden. Tanggal 12 Maret 1967 . Soeharto diangkat menjadi Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Setelah berlakunya Supersemar , kehidupan berbangsa dan bernegara pun mulai ditata. Dengan dikeluarkannya Supersemar , pemerintah menerima kepercayaan dari rakyat dan semakin meningkat. Namun sehabis itu terjadi duduk kasus dualisme. Soekarno sebagai presiden dan Soeharto menjadi pelaksana pemerintah. Masalah ini membuat Soeharto naik daun apalagi Soekarno menulis surat pengunduran diri dan menyerahkan kekuasaan pada Soeharto. Tanggal 23 Februari 1967 , MPRS mengadakan sidang untuk membicarakan wacana surat pengunduran diri Soekarno dan ingin mengangkan SOeharto menjadi presiden. Akhirnya Soeharto diangkat menjadi presiden pada tanggal 12 Maret 1967 atas dasar TAP MPRS No XXXIII / 1967 MPRS.[1]
Berdasarkan pengalaman Orde Lama, pemerintahan Orde Baru berupaya membuat stabilitas poltik dan keamanan untuk menjalankan pemerintahannya. Namun, stabilitas politik dan keamanan yang diciptakan justru mengekang kelompok-kelompok kepentingan partai politik lain yang menginginkan perubahan demokrasi dengan merangkul ABRI terutama angkatan dasar sebagai kekuatan birokrasi dalam proses politik. Mass media dan rakyat dibayang-bayangi oleh ketakutan apabila ingin membeberkan isu atau melancarkan kritik, ungkapan realistis di masyarakat, kecuali di berikan izin oleh pemerintah. Akibatnya, pembangunan mental bangsa Imdonesia semakin merosot. Timbuk KKN ( Korupsi, kolusi, nepotisme ) dimana-mana. Rakyat hilang kepercayaan terhadap pemerintah, unjuk rasa muncul dipelopori oleh mahasiswa, pelajar, dosen, praktisi, LSM, dan para politisi ditambah lagi dengan krisi ekonomi, tidak hanya di Indonesia tetapi juga hampir di seluruh dunia.[2]
Perubahan sistem politik dari demokrasi terpimpin menjadi demokrasi pancasila atau masa orde gres membawa perubahan pula pada orientasi dan kebijakan pembagunan ekonomi, yakni pembagunan jangka panjang 25 tahun dan pembagunan lima tahun (pelita). Pada masa orde gres pemulihan dan pembagunan ekonomi nasional menerima prioritas utama yang memerlukan prasayat penciptaan stabilitas politik. Kabinet  pembagunan I yang dibuat presiden soeharto pada tanggal 6 juni 1968 mengembah kiprah yang dikenal sebagai panca krida (5 Tugas) yakni:
a.                                    Menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai syarat untuk pelaksanaan dan keberhasilan rencana pelaksanaan rancangan pembagunan lima tahun dan komisi pemilihan umum.
b.                                    Merumuskan dan melaksanakan rencana pembagunanan lima tahun.
c.                                    Menyelengarakan komisi pemilihan umum pada tanggal 5 juli 1971.
d.                                   Meningkatkan ketertiban umum dan keamanan dengan memusnahkan sisa pemberontak dan menyalahgunakan menghianati pancasila dan undang-undang 1945.
e.                                    Meningkatkan efesiensi pemerintah dan membersihkan korupsi di pemerintah sentra dan daerah.[3]
Pada masa orde gres kebijakan wacana pangan identik dengan beras penyediaan beras yang cukup merupakan inti kebijakan pemerintah orde baru, lantaran produksi beras merupakan merupakan inti kesejahteraan rakyat,produksi beras ditargetkan meningkat sebesar 47% menjelang (1947) langkah-langkah ini mulai menunjukkan hasil kasatmata dengan meningkatkan produksi lahan pertanian pada tahun 1967 kolognas diganti oleh bulog, yang secara pribadi bertanggung jawab kepada presiden dan pada tahun itu indonesia dilanda krisis besar yang disebabkan berlangsungnya ekspresi dominan kering yang panjang yang menyebabkan harga beras tidak terkendali.mengantisipasi situasi krisis tersebut jadwal bimas makin di galakkan dan disempurnakan menjadi bimas goyo. Program ini berhasil dalam memperkenalkan para petani dengan teknologi penyediaaan pupuk dan kredit tunjangan dan pertanian modern dengan pemakaian pupuk dan kredit tunjangan dan pertanian modern dengan pemakaian pupuk ,bibit unggul yakni varietas unggul IPRI.[4]
Keberhasilan materil orde gres bersumber pada kemauan soeharto dari awal masa kuasanya untuk mengikuti pesan tersirat sekelompok andal ekonomi, dari universitas indonesia yang dipimpin Profesor widjojo nitisastro yaitu kepercayaan mereka akan kekuataan pembagunan perekonomian yang berlandaskan pasar dan kenalannya dikalangan pinjaman dana pembagunan di luar negeri. Pada pertengahan 1960-an,ekonomi indonesia sedang merosot tajam.produktivitas menurun,inflasi melambug tinngi, indonesia tidak sanggup lagi membayar bunga atas hutangnya kepada pemerintah dan bank asing. Sebagai pengekspor minyak yang berarti indonesia pernah memperoleh keuntugan dari kenaikan tajam harga minyak dunia,sekali pada 1974 dan terulang lagi 1979. Pada tahun 1970-an perusahaan minyak negara pertamina hampir ambruk, namun selama dekade itu, dibidang minyak orde gres menikmati laba yang tak diduga, yang dipakai untuk untuk memperkuat negara, Dana hasil ekspor minyak di gunakan untuk mengkooptasi golongan elit yang kurang puas dan khalayak ramai juga di kesankan, contohnya dengan diperbanyaknya sekolah, jalan di perbaiki, serta dibuka lapangan kerja yang lebih luas dan kecerdikan soeharto wacana swasembada pangan (beras), membawa pendapatan dan harga yang stabil bagi jutaan petani dan konsumen materi makanan. Presiden juga menyalurkan manfaat materill kepada elit dan kalangan yang berpotensi menjadi kontra-elit. Perwira tinggi militer, pejabat tinggi sipil, dan anggota dewan perwakilan rakyat dan MPR semua mendapatkan honor dan tunjangan yang cukup besar melalui anggaran negara, Soeharto juga memakai pemberitaan hemat menyerupai kredit prefensial dan lisensi monopoli untuk mendorong pertumbuhan kalangan pegusaha dan pebisnis yang beretnis non-Tionghoa atau rakyat pribumi. Peranan politik soeharto juga megikuti jejak pendahulunya soekarno yang menghubungkan angkatan kepolisian dengan Tentata Nasional Indonesia (TNI) dan juga membagun pandangan masyarakat bahwa semenjak dahulu ABRI, sudah memilih nasib negara secara politik dan pada rezim soeharto juga soeharto memploritaskan pegawai negeri pemerintah dan pejabat tinggi negara di jajaran stuktural dan salah satu syarat untuk menjadi pegawai negeri tidak menjadi anggota partai atau dengan kata lain jikalau pegawai berkarir dalam politik harus keluar dari kedudukannya sebagai pegawai negeri pemerintah dan diperlakukan pula upaya pencegahan ruang lingkup pegawai negeri pemerintah dari ruang lingkup partai,sedangkan jabatan-jabatan mentri yang hanya sanggup berasal dari dalam partai politik, sedangkan jabatan jabatan-jabatan pegawai biasa sampai jabatan stuktural harus dari orang non partai dan kalau ada mentri ada yang berpihak contohnya mengeluarkan dana departemen untuk kepentingan kelompok partai nya, maka tuduhan Korupsi, Kulosi dan Nepotisme (KKN).Serta tuduhan penyalahgunaan kekuasaan dan diberhentikan dari jabatannya sebagai mentri, hal itu untuk mencegah terjadinya conflict of interes selama yang bersangkutan berjabat sebagai mentri meskipun presiden soehartoisme mewajibkan segala pegawai negeri dan pejabat negara masuk menjadi anggota partai golkar ‘menghindari’ kabinetnya diisi oleh fungsional partai.Selama 30 tahun lebih pemerintahan soeharto membiasakan diri menghimpun departemen –departemen dalam jumlah besar lebih dari 30 departemen
Pada petengahan tahun 1997 terjadi krisis ekonomi yang melanda bangsa indonesia semakin parah, Para kolong merat selama pemerintahan orde gres terlalu dimanjakan,  ketika krisis terjadi, lari meningalkan pak harto.Sementara ada penguasa mempunyai kekayaan lebih dari tiga puluh triliun rupiah,disisi lain puluhan juta orang orang kekayaannya  nol rupiah (mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan). Termasuk anggota veteran pejuang kemerdekaan, relatif masih banyak yang hidup miskin.Hal ini memungkinkan terjadi perbedaan taraf hidup sesama bangsa indonesia sangat timpang, bahkan yang sudah menjadi kolongmerat pun kurang mengigat nasib dari warga negaranya yang dulu berjuang mengusir penjajah/penindas bangsa. Berdasarkan undang-undang 1945 yang berbeda dengan undang-undang kapitalis. Krisis ekononomi yang terjadi di indonesia semakin parah, ekonomi indonesia mengalami kekacauan, presiden soeharto mulai kehilangan kepercayaan dari rakyat. Rupiah dihadapkan mata uang aneh sama sekali remuk,bahkan sempat tembus diatas angka RP 12.000,00 per dollar kepercayaan dunia internasional menipis harga-harga melonjak  tinggi. Mahasiswa dan masyarakat bergolak menuntut reformasi.
Harmoko selaku ketua dewan perwakilan rakyat didampingi para wakil ketua dewan perwakilan rakyat megadakan konfrensi pers demi persatuan dan kesatuan bangsa semoga presiden soeharto secara arif dan bijaksana sebaliknya mengundurkan diri, lantaran pak harto dirasa tidak memungkinkan lagi untuk meneruskan kiprah nya sebagai pemimpin bangsa indonesia, lantaran komite reformasi dan kabinet reshufle tak terbentuk pak harto menyampaikan kalau begitu lebih baik saya mundur. Presiden soeharto meminta Prof. Dr. Yusrill Ihza Mahendra bersama Sadillah Mursjid untuk mempersiapkan segala sesuatunya semoga beliau turun secara konstituonal. Upaya beberapa pihak untuk menurunkan presiden soeharto telah berhasil kemudian sesuai dengan pasal 8 undang-undang dasar 1945 wakil presiden B.J Habibie melanjutkan kiprah kepresidenan sampai tahun 2003 selanjutnya presiden B.J Habibie membentuk kabinet reformasi pembagunan yang terdiri dari 36 mentri.[5]


   

[2]Drs.Chotib, menuju masyrakat yang Madani,(Jakarta:2006).

[3]Sejarah Perekonomian Indonesia,Departemen pendidikan Dan Kebudayaan RI Jakarta 1996 penulis:RZ.Leirissa G.A.ohorella,Yuda B.Tangkilisah Dicetak oleh:CV DEFIT PRIMA KARYA,Jakarta
[4]Dampak Ekonomis Soeharto) INDONESIA BEYOND SOEHARTO Editor Donald K.Emmerson penerbit: PT Gramedia Pustaka Utama,bekerja sama dengan The Asia Foundation  indonesia jakarta 2011

[5]Kesaksian Sejarah H. Probosutedjo Runtuhnya Pemerintahan Bung Karno, Pak Harto BJ-Habibie – Gusdur H. Probosutedjo diterbitkan oleh: Gemah Ripah, Jakarta Agustus 2001

REFERENSI
Chotib, 2006. Menuju Masyrakat Yang Madani. Jakart
K.Emmerson, Donald. 2011. Dampak Ekonomis Soeharto INDONESIA BEYOND SOEHARTO. Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama,
Kesaksian Sejarah H. Probosutedjo Runtuhnya Pemerintahan Bung Karno, Pak Harto BJ-Habibie – Gusdur H. Probosutedjo. 2001. Jakarta: PT Gemah Ripah
RZ.Leirissa
, 1996 . Sejarah Perekonomian Indonesia,Departemen pendidikan Dan Kebudayaan RI. Jakarta: CV DEFIT PRIMA KARYA.