Sejarah Peradaban Islam Di Thailand

Shindi Noviani/S/EB

Thailand ialah sebuah Negara di wilayah Asia Tenggara yang berbentuk Monarki Konstitusi (suatu pemerintahan yang didirikan di bawah sistem konstitusional yang mengakui RajaRatu, atauKaisar sebagai kepala negara). Islam masuk di Thailand diperkirakan sekitar kurun ke-10 atau ke-11 dibawa oleh pedagang Arab dan India. Islam pernah berkuasa di wilayah Pattani semenjak berdirinya Kerajaan Islam Patani kurun ke-14. Namun, semenjak berada dalam kekuasaan Kerajaan Siam, sampai kini umat Islam menjadi minoritas dan terdiskriminasi oleh pemerintahan Thailand.

Muslim Thailand sebagian besar tersebar di empat propinsi penggalan selatan, yaitu Pattani, Yala, Narathiwat dan Satun. Mereka kerap memperoleh problem dan kekerasan oleh pemerintah. Hingga ketika ini Muslim Thailand terus berjuang untuk memperoleh hak-haknya.
Dinamika Penduduk Thailand
Jumlah penduduk muslim di Thailand sekitar 15 %, dibandingkan penganut budha sekitar 80 %. Mayoritas muslim tinggal di selatan Thailand, sekitar 1,5 jt jiwa, atau 80 % dari total penduduk, khususnya patani, yala, dan narathiwat, 3 provinsi yang sangat mewarnai dinamika di Thailand selatan. Tradisi muslim di wilayah ini mengakar semenjak kerajaan sri wijaya yang menguasai wilayah asia tenggara, termasuk Thailand selatan.
 Thailand selatan terdiri dari 5 provinsi : Patani, Yala, Narathiwat, Satun dan Songkhla, dengan total penduduk 6.326.732 (Kantor Statistik Nasional, Thailand, 2002). Mayoritas penduduk muslim terdapat di 4 provinsi : Pattani,Yala, Narathiwat dan Satun, yaitu sekitar 71% di perkotaan, dan 86% di pedesaan (YCCI, 2006; 34), sedangkan di Songkhla, muslim sekitar 19% minoritas dan 76,6% Budha. Sementara secara umum dikuasai penduduk yang berbahasa melayu rata-rata 70% berada di 3 provinsi : Pattani, Yala, Narathiwat, sementara penduduk berbahasa china, ada di 3 provinsi : Narathiwat 0,3%, Pattani 1,0% dan Yala 3,0% (Sensus penduduk, Thailand, 2000).
Songkhla ialah provinsi terbesar di Thailand Selatan yang mempunyai bandara internasional dan sebagai sentra perdagangan di selatan. Masyarakat budha etnis Thai kebanyakan tinggal di perkotaan. Meskipun mereka minoritas di selatan, mereka termasuk kelompok ekonomi menengah, sebagai pegawai pemerintah dan atau pengusaha.
Selama masa integrasi pattani, istilah untuk keempat provinsi yang secara umum dikuasai muslim, masyarakat Thai Buddhis menerima perhatian khusus dari pemerintah. Karena mereka selalu mendominasi sebagai pemimpin utama lembaga-lembaga pemerintahan Thailand selatan. Sementara etnis minoritas lain, china kebanyakan juga tinggal di perkotaan sebagai pedagang. Kawasan ‘peCinan’ terbesar di selatatn ialah di kabupaten Betong, provinsi Yala. Sementara penduduk etnis Thai di pedesaan kehidupan ekonomi dan kependudukannya sama dengan kebanyakan muslim, sebagai petani, nelayan, atau pedagang kecil.
Problema Minoritas Muslim Thailand
            Sejak 1906, sesuai dengan perjanjian Inggris- Siam secara resmi mengambil alih Negara-negara di melayu utara : pattani, Narathiwat,songkhla, satun, dan yala, yang kemudian menjadi provinsi Thailand. Sementara di melayu utara yang lain : kedah, Kelantan, perlis, dan Terengganu oleh inggris dimasukkan sebagai penggalan dari Malaysia.
            Sejak penyatuan kelima Negara di wilayah Melayu Utara ke dalam penggalan dari Thailand terjadi benturan budaya antara Muslim melayu dan Buddis Thailand. Pada awal pemerintahan Thailand yang dikuasai olehtentara Jenderal Luang Pibulsongkram yang memimpin 1938-1944, Marshal Sarit Thanarat 1958-1963 dan pemimpin jenderal lainnya, kebijakan Nasionalisme budaya Thailand menjadi kebijakan utama. Thaisasi upaya penggunaan budaya dan bahasa Thai- secara besar lengan berkuasa di seluruh Thailand, termasuk wilayah Selatan menciptakan benturan budaya yang keras, yang menimbulkan resistensi sangat besar lengan berkuasa bagi muslim melayu di Thailand selatan. Dua insiden yang mengenaskan pada tahun 2004 sangat menarik perhatian semua pihak baik di Thailand maupun di luar Thailand.
            Minoritas muslim yang hidup di Thailand menghadapi masalah yang sama dengan bangsa moro di Filipina. Problem yang dihadapi kaum muslim Thailand da
n Filipina ialah problem kelompok minoritas yang harus hidup berdampingan secara tenang dengan non-muslim dalam Negara yang sama. Mereka berada dalam dilemma bagaimana melaksanakan rekonsiliasi antara keyakinan islam mendasar mereka dengan perlunya menjadi warga Negara yang baik (full citizenship) di Negara-negara yang didominasi oleh non-muslim.
Minoritas Muslim dan Thailand (Akar sejarah)
            Minoritas muslim di muangthai tinggal di empat provinsi penggalan selatan : Pattani, Yala, Satun, dan Narathiwat, juga termasuk sebagian dari provinsi Songkhla. Seluruh provinsi ini dulunya termasuk wilayah kesultanan pattani. Kapan tepatnya kerajaan pattani beralih ke agama islam, sampai kini belum diketahui dengan pasti. Namun proses islamisasi di kalangan penduduknya secara lebih intensif terjadi pada kurun ke-12 sampai ke-15. Syeh Said dari Kampong Pasai memainkan peranan yang sangat menentukan bagi proses islamisasi kerajaan Pattani yang berikutnya berkembang menjadi kesultanan. Dengan berdirinya kesultanan Pattani, wilayah ini kemudian tidak hanya meneguhkan diri sebagai sentra kekuasaan politik dan dunia dagang, namun juga menjadi tempat persemaian wacana agama dan intelektual. Dengan ketiga unsur tersebut, Pattani pada zaman kesultanan termasuk satu wilayah yang kosmopolit. Di bidang intelektual misalnya, terdapat nama menyerupai Muhammad Thahir bin Ali al-Fatani (914-78/1508-78) yang menulis buku Tadzkirat al-Maudhu’at, ia ialah salah seorang ulama Pattani awal yang paling terkenal. Tokoh lain yang juga cukup populer ialah Ali bin Ishaq al-Fatani dan Muhammad Shahih bin Abd al-Rahman al-Fatani. Dari dua nama yang disebut terakhir inilah Daud bin Abdullah bin Idris al-Fatani memperoleh ijazah dan pengetahuan tarekat samaniyah, tidak eksklusif kepada Muhammad al-Samani al-Madani.
            Institusi sosial politik kesultanan setidaknya telah berupaya menopang proses Islamisasi dengan cara mempraktekkan islam dalam kehidupan sehari-hari. Namun usaha lebih lanjut untuk mempertajam akar islamisasi masyarakat ini terhalang oleh instabilitas politik kesultanan, terutama sehabis Pattani masuk dalam periode “Ratu-ratu Pattani”(978-1101/1568-1688). Instabilitas tersebut berawal ketika Raja Kali berusaha memberontak dan mengambil alih singgasana dari Raja Lela. Dalam perjalanan historis berikutnya, Pattani disamping mengalami konflik internal juga harus berhadapan dengan gencarnya upaya kerajaan Thai-Budha di Chao Phraya (kemudian menjadi Bangkok, ibu kota Thailand sekarang) yang berusaha menyatukan Kesultanan Patani ke dalam wilayah kekuasaannya. Usaha ini berhasil dengan jatuhnya kesultanan patani pada tahun 1202/1786. Meskipun kesultanan patani telah jatuh, namun kebijakan invansi tenang oleh kerajaan Thai sedikit membantu sehingga tidak menciptakan kaum muslim patani hanya tinggal sejarah. Mobilitas utama ked an dari wilayah patani masih tetap berlangsung. Dalam taraf tertentu patani masih menjadi daerah berkunjung dan tempat mengeyam pendidikan dini bagi bawah umur muslim.
            Namun demikian, di sisi lain tradisi dan peradaban Hindu-Budha cenderung menguat sehabis kesultanan Pattani mengalami masa kemundurannya sampai institusi politik kesultanan tersebut benar-benar jatuh ke kekuasaan Thai Budha pada kurun ke-18. Kekuatan dan keunggulan Thai Budha atas Patani islam semakin terbukti ketika Budha berhasil melekat pada institusi politik Thai modern, yang kemudian juga berhasil melekat pada ideology Negara Thailand.       
Sekilas ihwal Negara Thailand
            Asal mula Thailand secara tradisional dikaitkan dengan sebuah kerajaan yang berumur pendek, yaitu kerajaan Sukhotai yang didirikan pada tahun 1238. Kerajaan ini kemudian diteruskan kerajaan Ayutthaya yang didirikan pada pertengahan kurun ke-14 dan mempunyai wilayah kekuasaan yang lebih besar dibandingkan Sukhotai. Kebudayaan Thailand dipengaruhi besar lengan berkuasa oleh Tiongkok dan India. Hubungan dengan beberapa Negara besar Eropa dimulai pada kurun ke-16. Meski mengalami tekanan yang kuat, Thailand tetap bertahan sebagai satu-satunya Negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh Negara eropa. Namun demikian, efek Barat termasuk bahaya kekerasan menimbulkan banyak sekali perubahan pada kurun ke-19 dan diberikannya banyak kelonggaran bagi pedagang-pedagang Britania.
            Sebuah revolusi tak berdarah pada tahun 1932 menimbulkan perubahan bentuk Negara menjadi monarki konstitusional. Negara yang semula dikenal dengan nama Siam ini, mengganti namanya menjadi Thailand pada tahun 1939 dan untuk seterusnya, sehabis pernah sekali mengganti kembali ke nama lamanya pasca Perang Dunia II. Pada perang tersebut, Thailand bersekutu dengan jepang, tetapi ketika Perang Dunia II berakhir, Thailand menjadi sekutu Amerika Serikat. Beberapa perebutan kekuasaan terjadi dalam tahun-tahun sehabis berakhirnya perang, namun Thailand mulai bergerak ke arah demokrasi semenjak tahun 1980-an.
Minoritas Muslim Thailand Dan Kebijakan Pemerintahan      
            Secara cultural, baik dari segi
agama, bahasa dan budaya, minoritas muslim muangthai yang tinggal di Thailand selatan, merupakan penggalan dari bangsa melayu, apalagi tempat tinggalnya secara geografif berbatasan dengan Negara-negara melayu Malaysia. Namun dari segi politik, mereka merupakan penggalan dari bangsa muangthai, semenjak mereka secara eksklusif dimasukkan ke dalam kerajaan thai, di bawah kekuasaan chulalongkorn atau rama V pada tahun 1902. Letak geografis keempat profinsi itu, serta ikatan-ikatan budayanya telah membantumemupuk suatu rasa keterasingan di kalangan mereka terhadap forum sosial, budaya dan politik thai.
            Sebenarnya muslim Thailand lebih menentukan untuk memisahkan diri dari kerajaan muangthai atau bergabung dengan Malaysia, meskipun berada di bawah pemerintahan inggris, lantaran dengan begitu mereka sanggup hidup bersama dengan masyarakat yang seagama, sebangsa, sebahasa dan sebudaya. Di bawah pemerintahan muangthai yang menganut agama budha sebagai agama resmi Negara, mereka merasa diperlakukan tidak adil sebagai minoritas. Disamping itu, mereka terisolasi dari Negara dan pemerintahan, bukan saja lantaran sentra pemerintahan jauh dari daerah itu, dan perasaan terasing dari Negara, tetapi lebih disebabkan oleh perbedaan agama, bahasa dan kebudayaan. Sehingga asimilasi dan integrasi yang dibutuhkan pemerintah menjadi sulit tercapai. Kaum muslim Thailand sebaliknya terkesan cenderung mengisolasi diri, hal itu lantaran mengalami kesulitan beradaptasi. Pertama, lantaran kebanyakan mereka (teruama yang tinggal di daerah rural menyerupai pattani, yala, dan naratiwat) hanya sanggup berbicara sedikit bahasa thai atau tidak bisa sama sekali. Ini menciptakan mereka tidak bisa berkomunikasi dengan kaum cina dan thai budha. Kedua, berdasarkan keyakinan agama, kaum muslim thailand secara militant menolak sosial yang berkaitan dengan kedua kelompok tersebut. Misalnya mereka tidak dibolehkan menghadiri perayaan agama lain atau menikah dengan penganut agama lain. Ketiga, ketakutan kaum muslim thailan bahwa interaksi dengan thai budha menimbulkan bawah umur mereka mendapatkan budaya thai, melalui proses asimilasi dan berakibat mengikis tradisi melayu serta nilai-nilai fatwa agama islam.
            Selain itu, proses isolasi terhadap kaum muslim thai, sebagian disebabkan oleh ketidak percayaan diri, sebagian juga disebabkan oleh tekanan orientasi komunikasi media. Televisi local dan beberapa stasiun radio diwilayah tersebut khususnya untuk melayani masyarakat thai. Siaran banyak menggunakan bahasa thai dan memfokuskan diri pada soal-soal yang menjadi kepentingan populasi budha dan cina. Sangat sedikit jadwal dan waktu siaran dalam bahasa melayu. Siaran radio Bangkok yang juga terang diterima di propinsi-propinsi tersebut, hanya menggunakan bahasa thai, dan tidak menggunakan bahasa melayu sama sekali. Lebih dari itu surat kabar juga di cetak dalam aksara dan bahasa thai, kecuali Koran local, ada kolom yang menggunakan bahasa melayu. Kebanyakan muslim thai justru mendengarkan siaran atau membaca Koran yang dating dari Negara tetangga dekatnya, Malaysia. Oleh lantaran itu, bahasa melayu mereka justru bertambah bagus, selain inggris. Singkatnya, secara umum, kamu muslim dibagian selatan Thailand tetap merasa tidak puas dengan kebijakan pemerintah dan pengaturan manajemen diwilayah “tanah tumpah darah mereka”
Perasan terasing dan ketidakpuasan itu semakin besar lengan berkuasa ketika kaum aristokrat pattani copot dari semua kekauasaannya, dan semua jabatan yang dulu mereka pegang dialihkan kepada birokrat dari Bangkok atau dari provinsi-provinsi utara, yang mempunyai bahasa, agama, dan budaya yang berbeda dengan masyarakat muslim pattani. Karena itu, yang menjadi problem bagi minoritas muslim di Thailand semenjak dulu adalah: bagaimana mereka seharusnya berpartisipasi dalam proses politik sebuah Negara yang didasarkan atas kosmologi Buddhis, birokrasi yang mewakili Negara didominasi oleh orang Thai-Buddhis. Berbagai upacara dan ritual kenegaraan seluruhnya Buddhis dari segi bnetuk dan isinya, dan yang paling penting ialah bahwa birokrasi mempunyai kekuasaan untuk mengubah nilai-nilai dan lembaga-lembaga social dan budaya, termasuk nilai-nilai keagamaan untuk diubahsuaikan dengan kebutuhan Negara.
Pada masa pemerintahan Perdana Menteri Phibul Songkhram (1938-1944)dan (1947-1957)misalnya, dikeluarkan kebijakan dan jadwal integrasi pemerintahan Muangthai yang mengkhawatirkan rakyat Muslim Patani. Sebagai seorang yang diktator, Phibul Shongkhram berusaha men-Siamkan semua kelompok minoritas non-Budhis di Muangthai. Pada tahun 1940 mulai diberlakukan dan dipaksakan aturan-aturan kultural tertentu menyerupai ; menggunakan pakaian bergaya Barat, mengadopsi nama-nama Thai bila ingin memasuki sekolah-sekolah pemerintah atau bila ingin melamar pekerjaan di dalam jajaran pemerintahan. Bahaya Melayu tidak boleh diajarkan di sekolah-sekolah negeri atau dipakai dalam percakapan dengan para pejabat pemerintah.
Kebijakan Phibul diatas, didukung oleh sistem politik yang berlaku di Muangthai, dimana otoritas penguasa bersifat absolut, tak sanggup diganggu gugat. Penguasa cenderung menggunakan banyak sekali cara untuk menjamin kesesuaian dengan kelompok minoritas dan mengontrol setiap countervailing power. Sistem menyerupai ini berlaku dalam sistem pemerintahan Muangthai  yang dikenal dengan “politik birokrasi” yang berarti kuatnya kontrol pemerintah terhadap kehidupan rakyat. Kebijakan yang dipaksakan ini justru mempertegas identitas mereka untuk menentang.
Pada periode selanjutnya, pemerintah Thai mencabut beberapa kebijakan ekstrem khususnya maklumat Ratthanayom dari rezim usang dan memperlihatkan perilaku politik terhadap kaum muslimin, menyerupai mengatakan kebebasan kepada minoritas muslim untukmenjalankan agamanya. Cara ini berhasil menciptakan masyarakat muslim mau terbuka dan mau menggandeng saudaranya sesame muslim untuk berperan dalam pembangunan nasional Muangthai. Partisipasi muslim melayu dalam system politik dan sebagai warga Negara muangthai mulai tumbuh semenjak bangkitnya demokrasi pada tahun 1979.
Kaum muslim di Muangthai terpecah menjadi empat kelompok, yaitu chularajmontri (kepala kantor masyarakat muslim di Muangthai), keompok modernis yang menerbitkan jurnal al-jihad, kelompok ortodok yang menerbitkan Al Rabithah, dan kelompok muslim melayu diselatan yang menentang kelompok Chularajmontri, namun menolak dikatakan sebagai rival Al Jihad dan Al Rabithah. Semua kelompok ini, meski terpecah-pecah lantaran perbedaan kepentingan, namun sama-sama mempunyai komitmen terhadap islam.
Dilihat dari perspektif banyak melayu muslim, proses integrasi nasional ialah sinonim dengan “disintegrasibudaya”. Minoritas muslim Thailand merasa tidak bahagia dengan intervensi pemerintah yang sangat dalam terhadap kehidupan keagamaan dan social budaya mereka. Disamping itu, kaum muslimin Muangthai banyak yang beranggapan bahwa kewarganegaraan mereka mustahil diselaraskan dengan ketaatan terhadap islam. Hal ini memperteguh gerakan-gerakan separatis muslim yang gigih melawan gerakan perang gerilya melawan kekuatan-kekuatan pemerintah Muangthai. Kaum separatis ini menginginkan kemerdekaan, meskipun sebagian lebih menyukai suatu perserikatan dengan Malaysia. Tetapi kenyataannya, kampun halaman mereka secara internasional diakui sebagai penggalan dari wilayah nasional Thailand, serta kecil kemungkinan bagi kaum separatis ini untuk sanggup benar-benar memisahkan wilayah muslim pattani inidari Muangthai. Dengan demikian, tujuan pertama gerakan minoritas muslim ini ialah membebaskan melayu-muslim pattani dari kekuasaan muangthai dan bersatu dengan Negara Malaysia. Tetapi sehabis meilhat tujuan ini sulit untuk mencapainya, maka tujuan peruangan mereka diubah, yaitu untuk mendapatkan otonomi dibidang politik dan kebudayaan dengan harapan sanggup menegakkan agama islam didalam masyarakat melayu-muslim pattani.
Bentuk perlawanan dari minoritas muslim Thailand kepada pemerintahnya senantiasa mengalami perubahan; berawal dari perlawanan pasif dimasa raja chulalongkorn dan raja wachirafut, perlawanan berbentuk partisipasi terbatas dalam proses politik Negara, berbentuk pemberontakan, gerakan-gerakan bawah tanah dan gerakan separatis. Akan tetapi, dalam kegiatan politik dan usaha separatis mereka selama bertahun-tahun pemimpin mereka tidak mempunyai rumusan politik yang tegas yang sanggup mereka gambarkan dan mereka sajikan kepada rakyat yang relative belum sadar politik. Hal ini menimbulkan berubah-ubahnya tujuan usaha yang hendak dicapai dan tersesuaikan dengan keadaan.
Ditahun 1909 misalnya, terjadi pemberontakan dimana-mana. Kaum muslim berusaha memisahkan diri atau menuntut otonomi penuh. Penentangan yang sangat serius terjadi pada tahun 1957 ketika Haji Sulong, seorang pemimpin muslim dari presiden dewan agama islam, bersama dengan beberapa pemimpin muslim lainnya menandatangani petisi menunut antara lain otonomi penuh, menuntut penerimaan bahasa melayu sebagai bahasa resmi disamping bahasa Thai, penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di Sekolah Dasar wilayah tersebut, penerapan hokum islam bagi kaum muslim, merekrut kaum muslim di propinsi-propinsi yang dikuasai Muslim dengan komposisi 80%, dan membentuk dewan muslim yang khusus mengurusi persoalan-persoalan spesifik kaum muslim. Petisi ini ditolak pemerintah, dan Haji Sulong ditangkap tahun 1948. Satu tahun kemudian, beliau dipenjarakan selama 7 tahun, namun beliau dibebaskan sehabis mendekam dipenjara selama 3 setengah tahun. Namun demikian, pada tahun yang sama, pemerintah kembali menarik perhatian masyarakat muslim dengan menjadikan hari jum’at sebagai hari libur sekolah, membantu biaya pembangunan masjid-masjid, memberlakukan hokum islam, memperkenalkan bahasa dan budaya melayu sebagai mata pelajaran di sekolah menengah. Pada ketika yang sama juga menganulir kewajiban bagi siswa untuk mempelajari etika budha di sekolah pada wilayah tersebut dan mengangkat seorang pejabat muslim untuk membantu pemerintah melayani persoalan-persoalan islam. Namun demikian, kebijakan ini tidak pernah dipelihara dan dilaksanakan secara konsisten.
Dalam rangka mewujudkan cita-citanya, baik pemisahan diri dari kerajaan Thai maupun ototnomi penuh, minoritas muslim thailand tergabung dalam kelompok organisasi seperti Pattani United Liberation Organization (PULO), Barisan Nasional Pembebasan Pattani (BNPP), Barisan Revousi Nasional dan masih ada lagi organisasi sempalan lainnya. Keinginan untuk memisahkan diri dari kerajaan Thai lebih dikarenakan kaurena kaum muslimin melihat adanya keengganan pemerintah untuk mengatakan kebebasan dalam mengamalkan fatwa agamanya dan mengungkapkan aspirasi budaya mereka. Hal ini dimaknai kaum muslimin sebagai penjauhan mereka dari agamanya dan pelumpuhan budaya umat islam. Selain itu juga tindakan birokrat local yang tidak sim[atik seringkali menimbulkan banyak kesulitan.
Di bidang pendidikan, forum pendidikan islam tidak banyak mengatakan harapan, meski telah bertahun-tahun minoritas muslim negeri ini berjuang untuk mengkomunikasikan aspirasi-aspirasi keagamaannya kepada pemerintah. Pondok pesantren yang dulu berfungsi sebagai tulang punggung identitas dan pertahanan islam dalam melawan pemerintah pusat, ketika ini telah hilang dan diganti dengan system sekolah agama modern.
  Perkembangan Minoritas Muslim Thailand
Dalam beberapa tahun terakhir, kekerabatan antar kerajaan Thai dengan masyarakat melayu-muslim tampak membaik. Putra mahkota kerajaan sering berkunjung ke propinsi-propinsi yang berbatasan dengan Malaysia itu. Pembangunan jalan dan gedung-gedung sekolah menandai adanya perhatian yang serius dari pihak kerajaan. Dan yang tak kalah pentingnya bagi melayu muslim ialah bahwa semenjak tahu 1990-an mereka mulai menerima kebebasan dalam menjalankan syari’at islam. Namun keinginan untuk memberlakukan hokum islam diwilayah mereka itu tetap terus mereka perjuangkan.
Hubungan pemerintah dan melayu-muslim yang mulai membaik ini tak sanggup dipisahkan dari semakin  segarnya angin demokrasi yang bertiup dinegara-negara sedang berkembang termasuk Thailand. Seperti dikemukakan Abdul Rozak, seorang tokoh patani, bahwa perubahan perilaku pemerintah Thailand itu agaknya lebih lantaran tekanan internasional sehubungan dengan sedang menghangatnya informasi Hak Asasi Manusia (HAM). Akan tetapi, meski pemerintah mencoba memperbaiki hubungannya dengan melayu-muslim, mereka masih belum bisa menghilangkan stress berat masa lalunya, terutama kalangan generasi tua. “kami masih ingat beberapa tahun yang kemudian untuk pakai kopiah dan sarung saja tidak diperbolehkan. Sehari-hari pun kami diharuskan menggunakan bahasa thai”, ujar seorang bapak di Narathifat mengenag pahitnya masa lalu. Kuatnya kesadaran akan masa kemudian yang pahit, ditambah oleh kenyataan masih adanya “kaki tangan kerajaan yang menganggap umat islam di daerah selatan Thai menyerupai api dalam sekam” menciptakan melayu-muslim ini tetap menjaga jarak dengan pemerintah Thailand. Hal ini antara lain terindikasi dari cara mereka yang menjaga kemandirian financial forum pendidikan tradisional pesantren. Dengan menolak mendapatkan sumbangan pemerintah mereka bisa terbebas dari perilaku pemerintah untuk mendikte mereka.
Konflik di Thailand Selatan sangat kental dengan nilai-nilai gama. Mereka melihat konflik ini ialah pertarungan antara Muslim Melayu dan Buddis Thai. Kata ‘Muslim’ dan ‘Buddhis’ mengarahkan pada kuatnya efek agama dalam masing-masing masyarakat. Apabila dilihat lebih dekat, identitas Muslim Melayu di Selatan memang sangat kuat. Masyarakat khususnya di tiga provinsi: Pattani, Yala, dan Narathiwat mempunyai identitas keislaman dan keMelayuan yang tidak bisa dipisahkan. Masyarakat lebih welcome dengan orang Melayu dari pada dengan etnis lain, terutama Thai. Penggunaan bahasa melayu berdasarkan statistik nasional Thailand juga sangat besar lengan berkuasa di tiga provinsi ini, di atas 70%, dibandingkan provinsi lain di Selatan: Satun dan Songkhla. Tetapi bahasa melayu ‘dilarang’ dipakai sebagai bahasa resmi di perkantoran, forum pendidikan pemerintah, dan tempat atau jadwal resmi lainnya. Larangan ini tidak menyurutkan masyarakat untuk menggunakan bahasa Melayu, karenabahasa ini memberi spirit identitas mereka, yang berbeda dengan secara umum dikuasai warga Thailand, yang berbahasa Thai dan Buddha.
Dalam tiga tahun terakhir, lebih dari 200 orang meninggal berkaitan dengan konflik di Thailand Selatan. Korban lebih banyak ditembak dan dibom oleh kelompok yang tidak dikenal, juga oleh pendekatan militer dan polisi terhadap muslim. Pada April 2004, 30 cowok Muslim ditembak oleh tentara di Masjid Krue Se. Masjid ini sangat bersejarah lantaran didirikan pada kurun 15, masjid tertua di Thailand. Satu periode dengan masa kejayaan Islam pada Khalifah Abbasiyah. Peristiwa kedua ialah pada Oktober 2004, sekitar 175 Muslim Takbai meninggal di perjalanan, sehabis mereka demonstrasi kepada pemerintah dan dimasukkan dalam truk dalam kondisi terikat tangan di belakang. Dua insiden ini sangat membekas dihati Muslim, dan banyak cowok dan masyarakat Muslim semakin meningkatkan penyerangan terhadap banyak sekali organ pemerintah maupun masyarakat Buddha. Reaksi Musli Selatan ini direspon negative oleh pemerintah, dengan tetap memberlakukan darurat militer di kelima provinsi ini.
Peristiwa Takbai yang menewaskan Muslim sekitar 200 orang menimbulkan reaksi pa;ing keras dari milisi Muslim, yang kemudian membalas dengan penembakan dan pemboman misterius yang menargetkan korban tentara, polisi, pegawai pemerintah Thai, etnis China dan pendeta Buddha. Hampir setiap bulan semenjak insiden 2004, terjadi korban dipihak tentara atau Buddha. Kerusuhan ini sempat menjadi perhatian Amerika Serikat yang memperlihatkan sumbangan keamanan untuk mengatasi ‘gerilyawan’ dari Selatan.
Pada bulan Pebruari 2004, Organisasi Konferensi Islam (OKI) minta pemerintah Thailand untuk mengakhiri tindak kekerasan terhadap warga Muslim di wilayah selatan Thailand. Seruan ini menjadi salah satu point dalam pernyataan hasil pertemuan di Jeddah antara Sekretaris Jendral OKI Prof. Ekmeleddin Ihsanoglu dan Perdana Mnteri Malaysia Abdullah Badawi, yang mengetuai Konferensi Tingkat Tinggi Islam ke-10.
Prof. Ihsanoglu mengungkapkan rasa ketidakpuasannya, lantaran tindak kekerasan terhadap warga Muslim di Thailand masih terus terjadi meskipun OKI dan dunia internasional sudah mendesak pemerintah Thailand untuk segera mengakhirinya. Sekjen OKI itu kembali mengingatkan Thailand pentingnya menegakkan keadilan dan pemeriksaan atas kasus-kasus kekerasan terhadap warga Muslim. Ihsanoglu juga menekankan semoga pemerintah Thailand tidak bersikap diskriminasi dalam hal pembangunan ekonomi dan social di wilayah selatan Thailand yang secara umum dikuasai penduduknya beragama Islam.
Kesimpulan
Dengan demikian, sanggup disimpulkan, tumbuhnya perilaku anti pemerintah sentra yang dilakukan oleh Muslim di Selatan Thailand diakibatkan banyak hal. Kesenjangan ekonomi menjadi kunci atas terus berlangsungnya gerakan ‘separatisme’ atau dalam istilah David Brown sebagai ‘separatime etnis’ atas dominasi kolonialisme internal Thailand. Kesenjangan ini telah berlangsung puluhan tahun. Akibatnya, masyarakat muslim yang menerima tekanan politis dan keamanan dari pemerintah tidak bisa berbuat banyak. Sebagian dari mereka secara belakang layar mendukung gerakan anti pemerintah. Bahkan beberapa diantara mereka aktif terlibat dalam agresi kekerasan.       
Sumber : Google , Buku Sejarah Dunia Versi Islam (Tamim Ans
ary)