Selendia Baru

NURBANI/14B/SAO
1.SISTEM POLITIK
Sistem perpolitikan di Selandia Baru, lazim menyerupai halnya sistem politik negara  persemakmuran Inggris pada umumnya. Selandia Baru merupakan negara yang masih berada di bawah pemerintahan Inggris secara tidak langsung, dengan konstitusi yang masih dibawah Ratu Inggris. Sebelumnya Selandia Baru merupakan bab dari  wilayah jajahan Inggris di New South Wales, di Australia. Namun kemudian pada 1 Juli 1841, Selandia Baru secara resmi memsahkan diri dari pemerintahan Inggris di Australia dan resmi berdiri sebagai negara bab tersendiri. Ketika Inggris mengalami kemunduran akhir Perang Dunia II, menandai berakhirnyaBritishRulestheWavessehingga kemudian Inggris tetapkan untuk sistem Westminster. Statuta Westminster mulai berlaku semenjak

1947. Struktur pemerintahanKepala negara yang memimpin Selandia Baru merupakan Ratu Inggris, sedangkan Kepala Pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri yang memenangkan pemilu. Inggris memerintah Selandia Baru secara tidak pribadi dengan mengirimkan Gubernur Jenderal yang bertugas memberi pertimbangan kepada Perdana Menteri sekaligus menjadi simbol Kerajaan di Selandia Baru. Dikarenakan sumber aturan utama berada dalam konstitusi Inggris, balasannya sumber aturan bagi Selandia Baru yaitu kumpulan dari hukum-hukum lokal, khususnya yang menjadi rujukan utama yaitu perjanjian Waitangi 1840. Sebagaimana diketahui perjanjian Waitangi merupakan perjanjian yang menandai ‘berdaulatnya’ Inggris di tanah Aotearoa, dengan memperlihatkan kontribusi kepada Suku Maori akan hak-haknya terhadap para Eropa yang tinggal disana. Akumulasi hukum-hukum lokal Selandia Baru kemudian diperbaharui melalui the Constitution Act 1986(Apse t.t, 5).Sistem legislatif dari Parlemen Selandia Baru berbentuk unikameral dalam House of  Representative. HoR terdiri dari 121 anggota Parlemen dengan 7 dingklik istimewa untuk perwakilan Maori. Anggota Legislatif dipilih selama masa jabatan 3 tahun. Sistem pemilu sebelumnya memakai sistem Firts Past the PostDalam sistem pemilu pertama ini dirasa tidak adil terhadap adanya partai-partai kecil, dikarenakan dalam sistem ini merupakan ladang monopoli partai besar, pun apabila memperoleh lebih dari 40% saja, sudah bisa dikatakan sebagai pemenang. Oleh alasannya itu pada tahun 1993, muncul refrendum untuk mengganti sistem FPP menjadi MMP atau Mixed Member Proportional.  Sistem MMP mempunyai kemiripan dengan sistem Negara Federal Jerman dalam memilihLower HouseDibawah MMP, jumlah dingklik didalam DPR pembagiannya ditentukanseberapa banyak perolehan bunyi partai berbanding dengan jumlah  populasi di suatu wilayah pemilihan. Pemilihan umum di Selandia Baru,  sanggup diikuti oleh penduduk yang berusia minimal 18 tahun, pun pemilu bersifat sukarela, tidak menyerupai pemilu yang berlangsung secara ‘paksa’ di Australia (Page 1993).

Dalam hal perekonomian, Selandia Baru bergantung penuh dalam bidang pertanian. Komoditas Agrikultur menjadi penopang utama penyumbang devisa Selandia Baru. Sehingga Selandia Baru sangat bergantung dengan pasar bebas dan menjalin kekerabatan hampir dengan semua negara khususnya dalam bidang perdagangan. Sektor agrikultur menyumbang sekitar 30% pendapatan Selandia Baru.  Selandia Baru juga tergantung dengan negara tetangganya Australia.  Hal ini sanggup dilihat selain dari kekerabatan dagang diantara keduanya, dan ketika dikala krisis finasial menerjang Selandia Baru, seni administrasi yang dilakukan yaitu mendekati negara-negara yang mau mendapatkan ekspor Selandia Baru, dengan meningkatkan ekspor maka Selandia Baru berhasil bangun dari krisis (New Zealand Goverment 2012).  Kebangkitan ekonomi Selandia Baru juga tidak luput dari banyak sekali kebijakan ekonomi yang dilakukan, diantaranya kebijakan moneter, yang menggarisbawahi mengenai pentingnya stabilitas harga, untuk menanggulangi instability output, interest range, dan exchange range. Kemudian juga pemerintah Selandia Baru memberlakukan Kebijakan Fiskal, berdasarkan the Fiscal Responsibility Act 1994kebijakan ini pada balasannya dipertajam pada tahun 2013 dengan memberlakukan kebijakan administrasi terhadap the Public FinancialDengan memberlakukan peraturan-peraturak yang berorientasi kedalam maupun keluar, stabilitas perekonomian Selandia Baru sanggup terjaga.
Dari pemaparan diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa Selandia Baru tergolong negara yang sangat unik, meskipun merupakan jajahan Inggris dan merupakan negara persemakmuran Inggris, namun Selandia Baru berhasil membuat sistemhybrid yang lebih unik dibanding Australia. Sisten Parlemen Selandia Baru pun memakai sistem Unikameral, selain itu meskipun banyak keturunan orang Eropa di Selandia Baru dalam Parelemn pun tidak ada House of Lord. Stabilitas politik dan kemanan pun sangat terjaga di Selandia Baru. Namun sayang, Selandia Baru sangat bergantung dengan perdagangan internasional, khususnya dalam bidang agrikultur. Sehingga upaya stabilitas ekonomi yang dilakukan oleh Selandia Baru yaitu dengan seni administrasi mencari pasar sebanyak-banyaknya, termasuk negara tetangga terdekatnya Australia.
2.EKONOMI
Dalam hal perekonomian, Selandia Baru bergantung penuh dalam bidang pertanian. Komoditas Agrikultur menjadi penopang utama penyumbang devisa Selandia Baru. Sehingga Selandia Baru sangat bergantung dengan pasar bebas dan menjalin kekerabatan hampir dengan semua negara khususnya dalam bidang perdagangan. Sektor agrikultur menyumbang sekitar 30% pendapatan Selandia Baru.  Selandia Baru juga tergantung dengan negara tetangganya Australia.&n
bsp; Hal ini sanggup dilihat selain dari kekerabatan dagang diantara keduanya, dan ketika dikala krisis finasial menerjang Selandia Baru, seni administrasi yang dilakukan yaitu mendekati negara-negara yang mau mendapatkan ekspor Selandia Baru, dengan meningkatkan ekspor maka Selandia Baru berhasil bangun dari krisis (New Zealand Goverment 2012).  Kebangkitan ekonomi Selandia Baru juga tidak luput dari banyak sekali kebijakan ekonomi yang dilakukan, diantaranya kebijakan moneter, menanggulangi instability output, interest range, dan exchange rangeKemudian juga pemerintah Selandia Baru memberlakukan Kebijakan Fiskal, berdasarkan the Fiscal Responsibility Act 1994, kebijakan ini pada balasannya dipertajam pada tahun 2013 dengan memberlakukan kebijakan administrasi terhadap the Public Financial. Dengan memberlakukan peraturan-peraturak yang berorientasi kedalam maupun keluar, stabilitas perekonomian Selandia Baru sanggup terjaga.
Dari pemaparan diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa Selandia Baru tergolong negara yang sangat unik, meskipun merupakan jajahan Inggris dan merupakan negara persemakmuran Inggris, namun Selandia Baru berhasil membuat sistemhybrid yang lebih unik dibanding Australia. Sisten Parlemen Selandia Baru pun memakai sistem Unikameral, selain itu meskipun banyak keturunan orang Eropa di Selandia Baru dalam Parelemn pun tidak ada House of LordStabilitas politik dan kemanan pun sangat terjaga di Selandia Baru. Namun sayang, Selandia Baru sangat bergantung dengan perdagangan internasional, khususnya dalam bidang agrikultur. Sehingga upaya stabilitas ekonomi yang dilakukan oleh Selandia Baru yaitu dengan seni administrasi mencari pasar sebanyak-banyaknya, termasuk negara tetangga terdekatnya Australia.
 Selandia Baru merupakan satu-satunya negara yang terletak diujung bumi bab Selatan, yanghanya mempunyai populasi sebesar 4 juta orang jiwa dengan dominasi Pakeha (orang keturunan Eropa) sebesar 74%, Maori sebesar 15%, dan sisanya merupakan orang-orang beretnis Asia, Oseania, Amerika, dan Afrika. Secara historis, Selandia Baru pertama kali ditinggali oleh orang-orang Maori yang tiba dari kawasan Polinesia semenjak ribuan tahun yang lalu. Namun, pada perkembangannya layaknya Australia, Selandia Baru turut diduduki oleh kerajaan Inggris yang sekarang membentuk sistem pemerintahan dan perpolitikan di Selandia Baru. Awalnya, Selandia Baru merupakan bab dari koloni New South Wales di Australia, dan resmi berdiri sendiri pada 1 Juli 1841. Sementara, pada tahun 1947, pasca dibentuknya Statuta Westminster, maka pemerintahan Selandia Baru tidak lagi berada di bawah pemerintahan Inggris secara langsung. Oleh karenanya, sekarang Selandia Baru tercatat sebagai salah satu negara persemakmuran Inggris yang mempunyai sistem monarki konstitusional dengan DPR demokratis. Ratu Elizabeth II merupakan Ratu Sekandia Baru yang diwakili oleh  yang bertugas mameberikan saran-saran pada Perdana Menteri. Sementara, sistem direktur negara dipimpin oleh Perdana Menteri yang sekarang dijabat oleh John Key.Sebelum mengenal sistem perpolitikan di Selandia Baru, maka penulis akan memaparkan mengenai perjanjian yang pertama kali terbentuk di Selandia Baru yang menandai adanya pendudukan Koloni Inggris atas penduduk Maori yang terlebih dahulu tinggal di Selandia Baru. Tepatnya pada tahun 1839, Kapten William Hobson diberikan tanggung jawab untuk mengamankan kedaulatan Inggris di Selandia Baru dengan melaksanakan perundingan perjanjian dengan suku Maori (State Service Commission, 2005:12). Perjanjian tersebut harus didasarkan pada sejumlah prinsip menyerupai prinsip keadilan. Pada akhirnya, Hobson menjalankan tugasnya didampingi oleh para misionaris yang bekerja di Selandia Baru, sekaligus oleh sekretarisnya yakni James Freeman dan James Busby yang telah tinggal di Selandi Baru semenjak 1833. Perjanjian yang selanjutnya dinamakan dengan Perjanjian Waitangi tersebut melibatkan 500 Maori dan 200 Pakeha, yang kemudian ditandatangani pada tanggal 6 Februari 1840 oleh 40 Chief (pemimpin suku Maori).Perjanjian Waitangi ini dipertimbangkan sebagai sumber konstitusi utama di Selandia Baru. Pasalnya, perjanjian ini dijadikan dasar pertukaran secara mutualisme diantara Maori dan Pakeha, untuk menjamin kedaulatan Kerajaan Inggris di Selandia Baru dengan memperlihatkan Maori kontribusi dan hak-hak yang sama dengan Pakeha (State Service Commission, 2005: 16). Ini lah yang kemudian juga menandai berdirinya negara persemakmuran Inggris di Selandia Baru. Meski isi dari konstitusi tersebut diinterpretasikan secara berbeda oleh suku Maori dan Pakeha, namun, prinsip-prinsip dalam Perjanjian Waitangi ini tetap menjadi patokan utama untuk merefleksikan kewajiban dan tanggung jawab antara kaum Maori dan Pakeha secara mutualisme. Untuk memastikan kewajiban dan tanggungjawab tersebut, terutama untuk memastikan kontribusi terhadap kaum Maori dan budaya Maori, maka pada tahun 1975, disepakati terbentuknya Pengadilan Witangi yang ditujukan untuk menginvestigasi dan mengadili para pelanggar perjanian Waitangi. Meski sekarang Selandia Baru tidak mempunyai konstitusi tunggal, namun, Perjanjian Waitangi ini menjadi salah satu sumber konstitusi yang masih diperhitungkan validitasnya.Perkembangan perpolitikan di Selandia Baru turut ditandai dengan dipertimbangkannya hak pilih perempuan di Selandia Baru. Selandia Baru merupakan salah satu negara pertama yang menghendaki adanya hak pilih bunyi perempuan dalam pemilihan umum. Selain menghendaki hak pilih, Selandia Baru juga memperlihatkan posisi-posisi strategis pada kaum perempuan dalam sistem perpolitikan negaranya. Kampanye untuk memperjuangkan hak pilih perempuan di Selandia Baru mulai dilakukan pada tahun 1890an, kumpulan petisi mulai dilakukan di Selandia Baru (Page, 1993). Dari gerakan ini, mulai dilakukan manuver politik dengan mengupayakan lolosnya rancangan undang-undang mengenai hak pilih wanita. Pada tahun 1893, balasannya upaya kaum perempuan untuk memperjuangkan hak pilihnya pun terbayarkan dengan dikehendakinya hak pilih perempuan di Selandia Baru. Kini, Selandia Baru tidak hanya menghendaki adanya hak pilih wanita, namun juga mendukung perempuan untuk menempati posisi-posisi strategis di pemerintahan, misalnya pada tahun 2006, di mana posisi Perdana Menteri dan sejumlah posisi strategis lainnya secara bersamaan diduduki oleh wanita.
Sejalan dengan kesuksesan stabilitas perpolitikan Selandia Baru, sistem perekonomian di Selandia Baru juga berjalan dengan baik. Pertumbuhan ekonomi Selandia Baru tidak sanggup dilepaskan dengan kegiatan ekspornya dalam bidang agrikultur yang menyumbang 30% bagi pertumbuhan ekonomi Selandia Baru (New Zealand Government, 2012). Perekonomian Selandia Baru juga terikat dengan perekonomian Australia. Kedua negara ini melaksanakan kekerabatan kerjasama secara mutual terutama untuk menangani krisis finansial global. Dalam menangani krisis finansial global yang sempat menerjang Selandia Baru, Selandia Baru kembali bisa mengatasinya dengan pertumbuhan ekspor yang dilakukannya. Oleh karenanya, Selandia Baru sanggup diperhitungkan sebagai negara terbaik bagi para investor alasannya kestabilan ekonominya. Majalah Forbes juga sempat menempatkan Selandia Baru sebagai negara terbaik bagi pebisnis pada tahun 2012 (New Zealand Government, 2012).Dengan demikian, penulis m
enyimpulkan bahwa meskipun Selandia Baru terletak pada lokasi yang cukup terpencil, yakni di ujung Selatan bumi, namun, sistem perpolitikan dan perekonomian Selandia Baru sanggup dijadikan sebuah acuan yang baik alasannya memiliki yang baik. Selandia Baru berhasil menerapkan sistem perpolitikan yang stabil, dengan terus melaksanakan perlindungan terhadap minoritas menyerupai Maori, dan memperlihatkan kesempatan pada perempuan dalam perpolitikannya. Selain itu, dalam bidang perekonomian, Selandia Baru sanggup dikatakan sukses sebagai negara maju dengan sistem ekspor yang dilakukannya dalam bidang agrikultur. Oleh karenanya, tak heran bila Selandia Baru dikenal sebagai negara paling stabil di dunia.
DAFTAR PUSTAKA
–          Page, Dorothy. 1993. The Suffragists: Women Worked for the Vote, Essays from the Dictionary of New Zealand Biography, Bridget Williams Books.
–          New Zealand Government. [online] 2012. Economic Overview of New Zealand
–            State Services Commission. 2005. All.
–           Davis, Denise (September 2007).Te Ara Encyclopedia of New Zealand. Diakses tanggal 30 April 2010.