Sistem Sewa Tanah Pada Abad Raffles

DHEVA EKA PUTRA / SI 3
Tidak usang sesudah kepergian Gubernur Jenderal Daendels dari Indonesia,Jawa diduduki oleh Inggris dalam tahun 1811. Zaman pendudukan Inggris ini hanya berlangsung selama lima tahun, yaitu antara tahun 1811 dan 1816, akan tetapi selama waktu ini telah diletakakan dasar-dasar budi ekonomi yang sangat mempengaruhi sifat dan arah kebijaksanaannya pemerintahan colonial Belanda yang dalam tahun 1816 mengambil alih kembali kekuasaan dari pemerintah kolonial Inggris.
Azas-azas pemerintahan sementara Inggris ini ditentukan oleh Letnan Gubernur Raffles, yang sangat dipengaruhi oleh pengalaman Inggris di India. Pada hakekatnya Rafless ingin membuat suatu sistem ekonomi di Jawa yang bebas dari segala unsur paksaan yang dahulu menempel pada sistem penyerahan paksa dan pekerjaan rodi yang dijalankan oleh kompeni Belanda (VOC) dalam kerjasama dengan raja-raja dan para bupati [1].
Thomas Stanford Rafless menyebut Sistem Sewa tanah atau dikenal juga dengan sistem pajak bumi dengan istilah landrente. Peter Boomgard (2004:57) menyatakan bahwa Kita perlu membedakan antara landrente sebagai suatu pajak bumi atau lebih sempurna pajak hasil tanah, yang diperkenalkan tahun 1813 dan masih terus dipungut pada tamat periode colonial, dan landrente sebagai suatu sistem (Belanda: Landrente Stelsel), yang berlaku antara tahun 1813 hingga 1830ยดSistem sewa tanah yang dijalankan oleh Inggris, yaitu pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Stamford Raffles ini, Dalam usahanya untuk menegakkan suatu budi kolonial yang baru, Raffles ingin berpatokan pada tiga azas, antara lain:
          Segala bentuk dan jenis penyerahan wajib maupun pekerjaan rodi perlu dihapuskan dan rakyat tidak dipaksa untuk menanam satu jenistanaman, melainkan mereka diberi kebebasan untuk menentukan jenis tumbuhan apa yang akan ditanam;
          Peranan para bupati sebagai pemungut pajak dihapuskan dan sebagai gantinya mereka dijadikan kepingan integral dari pemerintahan colonial dengan fungsi-fungsi pemerintahan yang sesuai, perhatian mereka harus terpusat pada pekerjaan-pekerjaan umum yang sanggup meningkatkan kesejahteraan rakyat.
          Para petani yang menggarap tanah dianggap sebagai penyewa tanah milik pemerintah
Untuk penyewaan tanah ini para petani diwajibkan membayar sewa tanah atau pajak atas pemakaian tanah pemerintah.Untuk menentukan besarnya pajak, tanah dibagi menjadi tiga kelas,yaitu:
          Kelas I, yaitu tanah yang subur, dikenakan pajak setengah dari hasil bruto;
          Kelas II, yaitu tanah setengah subur, dikenakan pajak sepertiga darihasil bruto;
          Kelas III, yaitu tanah tandus, dikenakan pajak dua per lima dari hasil bruto.
Tiga aspek pelaksanaan sistem sewa tanah
1.      Penyelenggaraan sistem pemerintahan atas dasar modern
Pergantian dari sistem pemerintahan yang tidak eksklusif yaitu pemerintahan yang dilaksanakan oleh para raja-raja dan kepala desa. Penggantian pemerintahan tersebut berarti bahwa kekuasaan tradisional raja-raja dan kepala tradisional sangat dikurangi dan sumber-sumber penghasilan tradisional mereka dikurangi ataupun ditiadakan. Kemudian fungsi para pemimpin tradisional tersebut digantikan oleh para pegawai-pegawai Eropa.
2.      Pelaksanaan pemungutan sewa
Pelaksanaan pemungutan sewa selama pada masa VOC yaitu pajak kolektif, dalam artian pajak tersebut dipungut bukan dasar perhitungan perorangan tapi seluruh desa. Pada masa sewa tanah hal ini digantikan menjadi pajak yaitu kewajiban tiap-tiap orang bukan seluruh desa.
3.      Penanaman tumbuhan dagangan untuk dieksport
Pada masa sewa tanah ini terjadi penurunan dari sisi ekspor, contohnya tumbuhan kopi yang merupakan komoditas ekspor pada awal kurun ke-19 pada masa sistem sewa tanah mengalami kegagalan, hal ini lantaran kurangnya pengalaman para petani dalam menjual tanaman-tanaman mereka di pasar bebas, lantaran para petani dibebaskan menjual sendiri tumbuhan yang mereka tanam.

Dua hal yang ingin dicapai oleh raffles melalui sistem sewa tanah ini adalah:
  1. Memberikan kebebasan berusaha kepada para petani Jawa melalui pajak tanah.
  2. Mengefektifkan sistem manajemen Eropa yang berarti penduduk pribumi akan mengenal ide-ide Eropa mengenai kejujuran, ekonomi, dan keadilan[2].
Pada sistem sewa tanah rakyat tetap saja harus membayar pajak kepada pemerintah. Rakyat diposisikan sebagai penyewa tanah, lantaran tanah yaitu milik pemerintah sehingga untuk memanfaatkan tanah tersebut untuk menghasilkan tumbuhan yang nantinya akan dijual dan uang yang didapatkan sebagian kemudian dipakai untuk membayar pajak dan sewa tanah tersebut. Pada masa ini sistem feodalisme dikurangi, sehingga para kepala budbahasa yang dahulunya memdapatkan hak-hak atau pendapatan yang bisa dikatakan irasional, kemudian dikurangi.
Setiap orang dibebaskan menanam apa saja untuk tumbuhan ekspor, dan bebas menjualnya kepada siapa saja di pasar yang telah disediakan oleh pemerintah. Tetapi lantaran kecenderungan rakyat yang telah terbiasa dengan tanam paksa dimana mereka hanya menanam saja, untuk mernjual tumbuhan yang mereka tanam tentu saja mengalami kesulitan, sehingga mereka kemudian menyerahkan urusan menjual hasil pertanian kepada para kepala-kepala desa untuk menjualnya di pasar bebas. Tentu saja hal ini berakibat pada banyaknya korupsi dan penyelewengan yang dilakukan oleh para kepala desa tersebut[3].
Pada sistem sewa tanah, petani diberi kebebasan untuk menanam apapun yang mereka kehendaki. Namun gantinya rakyat mulai dibebani dengan sistem pajak. Kebebasan untuk menanam tumbuhan tersebut tidak sanggup dilaksanakan di semua tempat di pulau Jawa. Daerah-daerah milik swasta atau tanah partikelir dan tempat Parahyangan masih memakai sistem tanam wajib. Pelaksanaannya di Parahyangan, Inggris enggan untuk mengganti penanaman kopi lantaran merupakan sumber laba bagi kas negara.
Walaupun demikian pada sistem sewa tanah tumbuhan kopi mengalami penurunan hasil. Selain kopi, tumbuhan tebu juga mengalami kemunduran yang sama, sehingga pada sistem sewa tanah pemerintah hanya bisa mengekspor kopi dan beras dalam jumlah yang terbatas. Penurunan hasil-hasil tumbuhan ini dikarenakan petani Indonesia tidak begitu mengenal tumbuhan ekspor.
Dalam sistem sewa tanah, rakyat selain diberikan kebebasan untuk menanam, mereka juga diberi kebebasan untuk melaksanakan perdagangan atau menjual tumbuhan mereka sendiri di pasaran bebas. Sistem perdagangan ini tidak efektif lantaran penjualan sering diserahkan rakyat kepa
da kepala desa mereka. Penyerahan penjualan kepada kepala desa dikarenakan kurang pengalamannya petani dalam menjual tanaman-tanaman mereka di pasaran bebas. hal ini menimbulkan kepala-kepala desa sering melaksanakan penipuan terhadap petani maupun pembeli, sehingga membuat pemerintah terpaksa ikut campur tangan dengan mengadakan penanaman paksa bagi tumbuhan perdagangan[4].
Kegagalan Sistem Sewa Tanah
Pelaksanaan sistem sewa tanah yang dilakukan Gubernur Jendral Thomas Stamford Raffles pada sistem pertanahan di Indonesia menemui beberapa kegagalan. Sistem sewa tanah yang diberlakukan ternyata mempunyai kecenderungan tidak cocok bagi pertanahan milik penduduk pribumi di Indonesia. Sistem sewa tanah tersebut tidak berjalan lama, hal itu di sebabkan beberapa faktor dan mendorong sistem tersebut untuk tumbang kemudian gagal dalam peranannya membuatkan kejayaan kolonisasi Inggris di Indonesia. Beberapa faktor kegagalan sistem sewa tanah antara lain ialah:
1.      Keuangan negara yang terbatas, menunjukkan dampak pada minimnya pengembangan pertanian.
2.      Pegawai-pegawai negara yang cakap jumlahnya cukup sedikit, selain lantaran hanya diduduki oleh para kalangan pemerinah Inggris sendiri, pegawai yang jumlahnya sedikit tersebut kurang berpengalaman dalam mengelola sistem sewa tanah tersebut.
3.      Masyarakat Indonesia pada masa itu belum mengenal perdagangan eksport menyerupai India yang pernah mengalami sistem sewa tanah dari penjajahan Inggris. Dimana pada kurun ke-9, masyarakat Jawa masih mengenal sistem pertanian sederhana, dan hanya dipakai untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Sehingga penerapan sistem sewa tanah sulit diberlakukan lantaran motifasi masyarakat untuk meningkatkan produksifitas pertaniannya dalam penjualan ke pasar bebas belum disadari betul.
4.      Masyarakat Indonesia terutama di desa masih terikat dengan feodalisme dan belum mengenal ekonomi uang, sehingga motifasi masyarakat untuk memperoleh laba dari produksifitas hasil pertanian belum disadari betul.
5.      Pajak tanah yang terlalu tinggi, sehingga banyak tanah yang terlantar tidak di garap, dan sanggup menurunkan produksifitas hasil pertanian.
6.      Adanya pegawai yang bertindak otoriter dan korup.
7.      Singkatnya masa jabatan Raffles yang hanya bertahan lima tahun, sehingga ia belum sempat memperbaiki kelemahan dan penyimpangan dalam sistem sewa tanah.
Secara garis besar kegagalan Raffles dalam sistem sewa tanah di Jawa terkendala akan susunan kebiasaan masyarakat Indonesia sendiri. Dimana Raffles memberlakukan sistem yang sama antara India yang lebih maju dalam perekonomiannya pada Indonesia yang masa itu masi cukup sederhana dimana sifat ekonomi desa di Jawa yang bersifat self suffcient. Dalam pelaksanaannya, sistem pemungutan pajak tanah ini, tidak semua sanggup dilakukan berdasarkan gagasannya, lantaran banyak menghadapi kesulitan dan hambatan yang timbul dari kondisi di tanah jajahan. Malahan praktek pemungutan pajak tanah banyak menimbulkan kericuhan dan penyelewengan. Belum adanya pengukuran luas tanah yang tepat, kepastian aturan dalam hak milik tanah belum ada, aturan budbahasa masih kuat, penduduk belum mengenal ekonomi uang dan sulit memperoleh uang mengakibatkan pelaksanaan pemungutan pajak yang dilancarkan Raffles tidak berhasil dan banyak menimbulkan penyelewengan. Keinginan Raffles untuk memperbaiki kebijakannya ini terhalang oleh terjadinya perubahan politik di Eropa yang membuatnya terpaksa meninggalkan Indonesia.
Kurang berhasilnya sistem pemungutan pajak tanah yang dilancarkan Raffles, mengakibatkan pemerintah Belanda yang mendapatkan pengembalian tanah jajahan dari Inggris pada tahun 1816, ragu dalam menentukan antara sistem pajak dan sistem paksa. Dihadapkan tuntutan negeri induk yang mendesak pertimbangan terhadap sistem yang lebih menguntungkan negeri induk cenderung selalu yang dipilih. Demikian pula, yang dihadapi para penguasa kolonial pada masa 1816-1830.
Walaupun Inggris hanya berkuasa singkat namun Raffles meninggalkan karya yang bermanfaat bagi rakyat Indonesia, diantaranya menulis buku History of Java, merintis pembuatan Kebun Raya Bogor dan inovasi bunga Bangkai (Rafflesia arnoldi)[5].
DAFTAR PUSTAKA 
[1] Sartono Kartodirjo, dkk, 1977, Sejarah Nasional Indonesia, Jilid IV,Jakarta: Balai Pustaka
[2] Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto. Sejarah Nasional Indonesia III. Jakarta : Depdikbud. 1982.
[3]