Tanam Paksa (Cultuurstelsel)

Guswita Putri/SI III

      Sejak VOC dibubarkan pada tahun 1799, daerah-daerah yang menjadi kekuasaanya diambil alih oleh pemerintahan kerajaan Belanda. Pada tahun 1830, pemerintah Hindia-Belanda mengalami kesulitan keuangan. Pemerintah di negeri Belandatidak sanggup membantu lantaran pemerintah di negeri Belanda sendiri mengalami kesulitan keuangan. Ada beberapa alasannya ialah yang mengakibatkan Hindia-Belanda dan negeri Belanda kesulitan keuangan yaitu pemerintah Hindia-Belanda banyak mengeluarkan biaya perang untuk menghadapi

perlawanan rakyat terutama perang Diponegoro, pernag padri, dan perang banyak sekali daerah, dan pemerintah di negeri Belanda dililit tang luar negeri sehingga perlu biaya besar untuk membayarnya hal ini disebabkan lantaran pemerintah belanda banyak mengeluarkan biaya perang untuk menghadapi pemberontakan Belgia.

Untuk mengatasi kesulitan keuangan tersebut, Johanes Van Den Bosch Gubernur Jenderal Belanda pada tahun 1830-1833 mengusulkan kepada pemerintah Belanda semoga produksi tanaman ekspor di Indonesia ditingkatkan, caranya dengan melakukan cultuurstelsel atau tanam paksa. Usul Van Den Bosch tersebut disetujui oleh pemerintah Belanda. Kemudian Van Den Bosch diangkat sebagai Gubernur Jenderal di Hindia-Belanda.
Untuk menolong keuangan negeri Belanda, maka dilaksanakan kegiatan tanam paksa sebagaimana yang diusulkan oleh Van Den Bosch mulai menyusun program-program sebagai berikut:
a.       Menghapus sistem sewa tanah lantaran dianggap sulit dan tidak efisien
b.      Mengganti sistem tanam bebas menjadi tanam wajib dengan jenis-jenis tanaman yang telah ditentukan pemerintah
c.       Menghidupkan kembali kegiatan kerja wajib untuk menunjang kegiatan tanam wajib.[1]
Dalam pelaksanaan tanam paksa, terdapat beberapa aturab yang diterapkan dalam tanam paksa sebagai berikut:
a.       Setiappetanidiwajibkan menyerahkan seperlima dari tanahnya untuk ditanami tanaman yang hasilya laris di jual di pasar Eropa, ibarat kopi, nila, tebu, tembakau, dan teh
b.      Tanah yang diserahkan kepada pemerintah tidak dikenai pajak
c.       Jika hasi tanaman yang diserakan kepada pemerintah melebihi pajak, kelebihan itu akan dikembalikan kepada petani
d.      Waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan tanah dihentikan melebihi waktu menanam padi
e.       Pendudukyang tidak mempunyai tanah, wajib bekerja di perkebunan Belanda selama 66 hari (1/5 tahun)
f.       Kerusakan tanaman lantaran musibah di tanggug oleh pemerintah[2]
Pelaksanaan tanam paksa di Indonesia diserahkan kepada pamong praja, sedangkan pengawasannya dilakukan oleh pegawai-pegawai bangsa belanda. Pelaksana dan pengawas memperoleh semacam upah yang disebut dengan cultuur procenten.  Besarnya upah tergantung dari persentase hasil tanaman yang sanggup dikumpulkan dan diserahkan. Semakin banyak hasil yang dikumpulkan dan diserahkan, semakin besar pula persentase yang mereka dapatkan. Akibatnya, mereka menghalalkan segala cara untuk mendapatka
n persentase yang besar. Berdasarkan peraturan-peraturan diatas, tnam paksa sebetulnya tidak merugikan atau memberatkan bagi rakyat. Akan tetapi, tanam paksa karenanya mendatangkan penderitaan yang luar biasa terhadap rakyat Indonesia, lantaran didalam prakteknya aturan-aturan tersebut ternyata mengalami penyimpangan. Cara-cara kotor inilah yang mengakibatkan penyimpangan pelaksanaan tanaman paksa di Indonesia.penympangan-penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan sistem tanam paksa yaitu:
a.       Tanah yang diserahkan petani lebih dari seperlima
b.      Tanah petani yang diserahkan untuk tanam paksa ternyata tidak bebas pajak
c.       Mereka yang tidak mempunyai tanah bekerja di perkebunan pemerintah sanggup lebih dari 1/5 tahun
d.      Kegagalan panen, apapun penyebabnya menjadi tanggung jawab petani
e.       Waktu pengerjaan tanam paksa melebihi waktu tanam padi
f.       Kelebihan hasilpanen tanam paksa tidak dikembalikan kepada rakyat, melainkan untuk Belanda
Penyimpangan-penyimpangan hukum tanam paksa di atas terjadi lantaran adanya cultuur procenten, yaitu hadiah atau bonus bagi pelaksanaan tanam paks yang sanggup menyerahkan hasil tanaman melebihi ketentuan. Dalam pelaksanaanya tanam paksa, luas tanah yang ditanami lebih sering melebihi ketentuan yang telah disepakati, bahkan banyak desa yang harus menyerahkan seluruh tanahnya untuk ditanami tanpa mendapatkan tanah pengganti. Perhitungan hasil dengan pajak yang harus dibayar juga tidak menentu, termasuk merajalelanya manipulasi yang dilakukan oleh elite lokal. Penduduk juga harus bekerja lebih usang tanpa mendapatkan upah. Tanam paksa menunjukkan efek baik bagi Belanda maupun Indonesia.
1.      Akibat tanam paksa bagi Belanda
Tanam paksa mendatangkan laba yang besar bagi Belanda. Setiap tahun hasil bumi yang diangkat ke Belanda berharga puluhan juta gulden. Hal ini menjadikan akhir sebagai berikut:
a.       Kesulitan keuangan pemerintah Belanda teratasi
b.      Pemerintah Belanda mengalami surplus di bidang keuangan
c.       Perusahaan Nederlandsch Handel Maatschappij (NHM) mendapatkan laba berlimpah. Sebab perusahaan tersebut menerima hak monopoli pengangkutan hasil tanam paksa ke Belanda.
2.      Akibat tanam paksa bagi Indonesia
Rakyat tidak mempunyai waktu untuk mengerjaka tanahnya sendiri, oleh lantaran itu banyak tanah kosong yang tidak ditanami. Sering terjadi gagal panen, kegagalan panen terjadipada tahun 1843 di pantai timur utara Jawa. Hala tersebut  menjadikan akibatsebagai berikut:
a.       Rakyat mengalamikelaparan, terutama di kawasan Cirebon, Demak, dan Grobogan
b.      Banyak penduduk yang melarikan diri ke desanya.mereka mengiradi desa lain kondusif dari tanam paksa, namun di desa lainpun keadaanya sama. Oleh lantaran itu, mereka banyak yang mati kelaparan dipengingsian
c.       Jumlah penduduk pulau Jawa berkurang[3]
Pada awal nya rakyat Belanda tidak mengetahui ihwal praktik tanam paksa di Indonesia. Baru sehabis tahun 1850 berita-berita mengenai tanam paksa mulai didengar rakyat Belanda. Terutama ihwal peristiwa kelaparan di Cirebon, Demak, dan Grobogan.oleh lantaran itu semenjak tahun 1850, di negeri Belanda mulai timbul perdebatan ihwal pelaksanaan tanam paksa. Di dewan legislatif Belanda sendiri ada dua pendapat yaitu pihak yang mendukung tanam paksa dan pihak yang menentang tanam paksa.pihak yang menentang tanam paksa dibagi menjadi dua golongan yaitu kaum agama yang terdiri atas pendeta dan kaum liberal yang tersiri atas para pengusaha dan pedagang.
Ada beberapa tokoh-tokoh Belanda yang menentang pelaksanaan sistem tanam paksa antara lain:
1.      Edward Douwes Dekker (1820-1887)
Edward Douwes Dekker adalah  seorang resden di Lebak, Serang, Jawa Barat. Ia sangat murung menyaksikan betapa buruknya nasib bangsa Indonesia akhir sistem tanam paksa dan berusaha membelanya. Ia mengarang sebuah buku yang berjudul Max Havelaar(lelang kopi perdagangan Belanda). Yang terbit pada tahun 1860. Dalam buku tersebut ia melukiskan penderitaan rakyat di Indonesia akhir pelaksanaan sistem tanam paksa. Selain itu, ia juga mencela pemerintahan Hindia-Belanda atas segala kebijakanya di Indonesia. Edward Douwes Dekker menerima derma dari kaum liberal yang enghendaki kebebasan. Akibatnya, banyak orang Belanda yang mendukung pengahapusan sistem tanam paksa. Dalam menulis bukunya tersebut ia memakai nama samaran Multitatuli.
2.      Baron Van Hoevel (1812-1879)
Baron Van Hoevel merupakan salah satu anggota dewan legislatif negeri Belanda. Ia sempat beberapa tahun bermukim di Indonesia. Bersama-sama dengan Fransen Van De Putte ia menentang pelaksanaan tanam paksa. Kedua tokoh ini juga berjuang keras menhapus sistem tanam paksa melalui dewan legislatif Belanda. Van De Putte menulis buku yang berjudul Suiker contracten (kontrak-kontrak gula).
3.      Golongan pengusaha
Golongan pengusaha menghendakikebebasan berusaha, dengan alasan bahwa sistem tanam paksa tidak sesuai dengan ekonomi liberal. Akibat reaksi dari orang-orang Belanda yang didukung oleh kaum liberal, mulai tahun 1865 sistem tanam paksa di hapuskan. [4]
Hasil dari perdebatan di dewan legislatif Belanda ialah dihapuskannya Cultuurstelsel atau sistem tanam paksa secara bertahap. Mulai dari tanaman yang paling tidak laris hingga dengan tanaman yang laris keras di pasaran Eropa. Dan lantaran goresan pena Douwes Dekker dan Fransen Van Der Putter, maka pihak-pihak penentang tanam paksa semakin berambah banyak. Akhirnya, sitem tanam paksa dihapuskan oleh pemerintah Belanda secara bertahap  yaitu:
a.       Tahun 1860, pembatalan tanam paksa lada
b.      Tahun 1865, penhapusan tanam paksa untuk tanaman nila dan teh
c.       Tahun 1870, pembatalan sistem tanam paksa secara resmidihapuskan kecuali kopi dipriangan
d.      Pada tahun 1917, tanam paksa kopi di Priangan gres di hapuskan[5]
Karena banyaknya protes dan reaksi atas pela
ksanaan sistem tanam paks ayang tidak erperikemanusiaan, tidak hanya di negari Indonesia namun juga di Negeri Belanda, pada karenanya sistem tanam paksa dihapuskan. Selanjutnya digantikan oleh politik liberal kolonial.
NOTES:
[1] Wiyatmoko, Bayu.2014. Kronik Peralihan Nusantara Liga Raja-Raja Hingga Kolonial. Jakarta Selatan: Mata Padi Pressindo.
[2] Soebacman, Agustina. 2014. Sejarah Nusantara Berdasarkan Urutan Tahun. Yogyakarta: Syura Media Utama.
[3] Supriyadi, Andi. 2008. IPS Terpadu Sejarah. Solo: CV. Sindhunata.
[4] Siwi, Nur Ismawati. 2011.Sejarah Untuk SMA/MA Kelas XI. Jawa Tengah: Viva Pakarindo.
[5] Supriyadi, Andi. 2008. IPS Terpadu Sejarah. Solo: CV. Sindhunata.